Polisi menetapkan satu pelajar sebagai anak berhadapan dengan hukum buntut aksi tawuran antarpelajar di Muktiharjo, Pati, yang menewaskan satu orang. Polisi masih mendalami para pelaku lainnya.

Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin, mengatakan polisi sebelumnya telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat tawuran antarpelajar di jalan Pati-Gembong tepatnya Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (9/5/2025) lalu. Namun, saat ini baru satu anak yang dijerat hukum.

"Diamankan 6 orang setelah dilakukan pemeriksaan ada satu orang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH," jelas Hafid dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (14/5).

Hafid menyebut lima terduga pelaku lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih mendalami peran kelima pelajar ini.

"Sementara yang lain statusnya masih pendalaman," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, akibat aksi tawuran ini korban berinisial BA (17) mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. BA akhirnya meninggal dunia pada Selasa (13/5) kemarin.

"Iya benar mas, (kabar duka) diposting akun resmi sekolah bersangkutan," jelas Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/5).

Kasus tawuran antarpelajar itu terjadi pada Jumat (9/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Tak lama setelah kejadian, ada enam orang yang diamankan. Insiden mengakibatkan tiga orang terluka, satu di antaranya berinisial BA mengalami luka berat.

"Hanya berselang tujuh jam dari kejadian, tepatnya pukul 19.00 WIB, pihaknya berhasil mengamankan enam orang yang diduga kuat sebagai pelaku tawuran tersebut," terang Kasat Reskrim Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5).

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengemukakan bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, namun harus menyasar akar masalah berupa pengangguran, minimnya ruang ekspresi dan lemahnya literasi digital.

"Data BPS 2023 menunjukkan 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak mendapat pelatihan. Ini bom waktu sosial yang memicu frustrasi," kata Kevin di Jakarta, Jumat.

Karena itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi "Youth Creative Hub", tempat mereka bisa belajar vokasi, pemasaran digital (digital marketing) atau bahkan mengembangkan UMKM.

Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada 2023 berasal dari Jakarta, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur.

Data tersebut menjadi bukti literasi digital masih darurat. Karena itu, dia mendesak kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya dari 12 jam menjadi maksimal tiga jam.

Di sisi lain, program seperti Siber Patriot yang sukses turunkan perundungan siber di 50 sekolah harus diperluas ke 200 sekolah. "Terutama di Jakarta Timur yang menjadi episentrum tawuran," ujarnya.

Mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga dan kewirausahaan.

Ia mengatakan anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda harus dioptimalkan. Contohnya, memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW.

"Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu melibatkan karang taruna, tokoh agama dan orang tua," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kurikulum wajib militer untuk mendidik siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan oleh Praktisi Pendidikan, Idris Apandi (44) kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Idris mengatakan, rencana Dedi tersebut merupakan hal baik yang bisa menjadi sarana untuk orangtua dan sekolah untuk membangun karakter siswa.

“Tinggal nanti teknisnya harus diatur secara jelas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat /Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dengan mitra, misalnya TNI,” ujar Idris.

Idris menambahkan, payung hukum untuk penerapan kurikulum wajib militer tersebut bisa berbentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan lainnya.

Peraturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum terkait mekanisme penerapan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA.

“Kegiatan "wajib militer" yang digagas oleh KDM bisa diintegrasikan ke dalam Pendidikan Bela Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya point ‘Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib’,” tambah Idris.

Idris menilai rencana Gubernur Jawa Barat menerapkan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar dalam jangka pendek akan cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut.

Ia mengingatkan, pembentukan karakter siswa untuk pencegahan fenomena kenakalan pelajar harus melalui proses pendidikan.

"Untuk jangka pendek mungkin saja cukup efektif, tapi untuk jangka panjang, pembentukan karakter bela negara harus melalui proses pendidikan," ujar Idris.

Ia menambahkan, kurikulum wajib militer bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan seperti PPKN jika ingin diikuti seluruh siswa jenjang SMA. Menurutnya, integrasi tersebut bersifat preventif dan bukan penanganan.

"Di sekolah pun ada ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan. Ini pun bisa jadi sarana pendidikan bela negara," pungkas pria yang pernah menjabat anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024.

Idris mengatakan, kasus kenakalan pelajar seperti tawuran dan balap liar saat ini telah menjurus ke tindakan kriminalitas. Ia menyebutkan, kasus-kasus tersebut berdampak buruk terhadap karakter peserta didik dan bahkan menyebabkan cacat sampai meninggal dunia.

“Kang Dedi Mulyadi memunculkan gagasan akan memberlakukan "wajib militer" bagi anak SMA/SMK yang terlibat geng motor dan tawuran. Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan murid/ pelaku. Hal ini juga sebagai bagian dari pendidikan karakter sehingga kasus geng motor dan tawuran bisa ditekan seminimal mungkin," kata Idris.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya sebagai salah satu bentuk penanganan fenomena tawuran pelajar dan balap liar.

"Dan saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dalam satu hari, Polda Jawa Tengah menerima kunjungan tiga lembaga secara hampir bersamaan pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan Komnas HAM pada siang hari, sore harinya giliran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketiga lembaga tersebut datang ke Mapolda Jateng untuk melaksanakan klarifikasi dan monitoring terkait kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 terduga pelaku tawuran di Semarang.

Tim Komnas HAM yang hadir terdiri dari Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan), Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander. Kedatangan mereka disambut oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng serta Kapolrestabes Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, tim Komnas HAM dipertemukan dengan anak-anak pelaku tawuran beserta orang tua masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendalami peristiwa dan menggali fakta secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak-anak pelaku tawuran dan keluarganya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng usai kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komnas HAM untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. 

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Kombes Pol Artanto

Sementara, kunjungan Kompolnas ke Mapolda Jateng dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan kunjungan KPAI pukul 17.00 WIB. Kunjungan tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko beserta sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas dan KPAI bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak Kepolisian terkait kronologi dan penanganan kasus yang cukup menonjol ini, termasuk mendengarkan langsung kesaksian dari para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.

Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Polda Jateng dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.

"Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang kami ambil," jelasnya.

Editor : Ahmad Antoni

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan pengkajian kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Ada tim yang diterjunkan langsung ke Semarang untuk turut mengawal kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Ia mengatakan pihaknya telah diterjunkan untuk mengawal kasus tersebut.

"Karena ada tuntutan dari masyarakat Semarang dan kasus ini jadi atensi," kata Uli di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Uli menyebut Komnas HAM harus memastikan ada perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban. Selain itu pengusutan harus dilakukan secara transparan.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya penembakan. Kemudian juga kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Penanganan tawuran itu harus menggunakan cara-cara yang humanis," tegasnya.

Ia mengatakan, dirinya dan tim telah berada di Kota Semarang sejak kemarin dan meminta keterangan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, hingga mendatangi TKP penembakan untuk meminta keterangan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian melakukan peninjauan lapangan memastikan fakta-faktanya. Kami masih menganalisa keterangan yang kami dapatkan baik di lapangan, versi masyarakat, kemudian dari kepolisian," terangnya.

Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Ada sebanyak 14 saksi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, ia mengaku belum bisa melihat CCTV dari minimarket yang disebut polisi sebagai lokasi kejadian penembakan maupun video penembakan yang diklaim dimiliki kepolisian.

"Belum lihat (video penembakan), itu yang masih analisis. Mungkin ya itu karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian untuk wilayahnya kepolisian, saya nggak bisa ngomentarin itu," ungkapnya.

"Polisi punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP. (Soal video) Itu kewenangan mereka," lanjutnya.

Hingga kini Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan mengenai kasus tersebut. Uli mengaku masih akan melakukan pengkajian lewat bukti-bukti yang terkumpul. Begitu juga soal keterangan kepolisian yang menyatakan terduga, Aipda Robig Zaenudin, tidak melepaskan tembakan peringatan.

"Mengenai tembakan itu kami masih harus mendalami ya, karena tadi itu dari keterangan kepolisian dari masyarakat dan juga dari lokasi sini. Nah kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu dan sekarang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari lalu. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Kemudian, Aipda Robig dinilai melakukan tindakan berlebih dan kini dia ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Adapun pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan