Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah BPI Danantara. Dia membenarkan arahan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya langsung menindaklanjuti arahan itu dengan mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan secara teknis soal pengalihan aset yang akan dilakukan.

Prasetyo menyoroti aset GBK selama ini pengelolaannya di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan berlandaskan Badan Layanan Umum. Tentu saja perlu ada aturan baru untuk memindahkan aset tersebut ke bawah pengelolaan BUMN.

"Kami tentunya butuh perlu waktu untuk siapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset aset di BUMN," beber Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia melanjutkan sampai hari ini belum ada aset-aset negara lain semacam GBK yang dialihkan ke bawah pengelolaan Danantara. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, baik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, maupun dengan Danantara.

Di sisi lain, Prasetyo juga menegaskan rencana perpindahan aset GBK ke bawah pengelolaan Danantara adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Townhall Meeting Danantara beberapa hari lalu.

"Itu betul, itu adalah arahan dan petunjuk dari Presiden pada saat beliau berikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari lalu," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti Gelora Bung Karno (GBK).

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengatakan aset GBK pada 8 tahun lalu tercatat senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 420 triliun. Aset tersebut secara resmi akan dikelola di bawah Danantara.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025) yang lalu.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tudingan ijazah palsu telah fitnah yang meluas. Dia mempertimbangkan akan membuat laporan.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum," katanya setelah menerima massa Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (16/4/2025).

Ditanya siapa yang akan dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu, Jokowi belum ingin mengungkapkan. Dia menyerahkan ke kuasa hukum.

"(Yang dilaporkan siapa) nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan kami segera putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," tuturnya.

Mengenai kedatangan massa di rumahnya, Jokowi menyebut bahwa pihaknya menerima keinginan dari massa.

"Ya alhamdulillah sudah saya terima, tadi di dalam rumah. Apa pun, beliau-beliau ini ingin silaturahim, tentu saya terima dengan baik," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Tim Hukum Jokowi: Tuduhan Ijazah Palsu Sangat Menyesatkan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Sebanyak 477 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, memeroleh Remisi Khusus pada momentum Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri ini diberikan kepada narapidana yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil dari Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Kalapas Sumbawa Besar, Purniawal, saat dikonfirmasi menyebut, pemberian remisi ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri.

Remisi ini, sambungnya, sebagai bentuk penghargaan karena yang bersangkutan telah mengikuti pembinaan dengan baik, dibuktikan perubahan perilaku hingga penurunan risiko.

"Semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang tentu kita usulkan untuk menerima remisi,” kata Purniawal, Minggu (30/3/2025).

Selain itu, proses pengusulan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

“Narapidana yang diusulkan telah menunjukkan penurunan risiko dan perubahan perilaku, serta mengikuti pembinaan dan aturan dengan baik," kata dia.

Ada pun besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, sampai dua bulan.

Kalapas merinci, dari total 477 narapidana yang menerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri, 242 orang merupakan narapidana kasus tindak pidana umum dan 235 orang kasus tindak pidana khusus.

Selain itu, terdapat seorang orang narapidana yang memeroleh Remisi Khusus Kategori II (RK-II) atau langsung bebas.

Polresta Sidoarjo terus menggelar aksi berbagi selama bulan Ramadan. Salah satunya dengan membagikan ratusan paket takjil dan makanan untuk berbuka puasa.

Tak hanya bagi pengguna jalan, makanan juga diberikan kepada para tahanan yang sedang menjalani proses hukum di rumah tahanan Polresta Sidoarjo.

Setiap sore, puluhan anggota kepolisian turun ke jalan untuk membagikan takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik keramaian yang sering mengalami kepadatan lalu lintas.

Kapolresta Sidoarjo Kombes Christian Tobing menyatakan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan berbagi kasih dari kepolisian kepada masyarakat.

"Setiap hari kami membagikan sekitar 500 paket takjil gratis kepada pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Ini merupakan wujud kepedulian kami dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan," ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Selain untuk pengendara, polisi juga menyalurkan paket makanan berbuka puasa bagi ratusan tahanan di rumah tahanan Polresta Sidoarjo. Setiap hari, tak kurang dari 200 paket makanan dan minuman dibagikan kepada para tahanan tanpa membeda-bedakan status mereka.

Menurut Christian Tobing, kegiatan ini bertujuan agar para tahanan tetap bisa merasakan suasana Ramadan meskipun berada di balik jeruji besi.

"Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian dan nilai-nilai kemanusiaan tetap kami junjung tinggi, tanpa melihat status seseorang. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi mereka yang sedang menjalani masa tahanan," tambahnya.

Kegiatan berbagi takjil dan makanan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota Sidoarjo, tetapi juga di wilayah pinggiran melalui jajaran 18 Polsek di bawah Polresta Sidoarjo. Setiap hari, anggota kepolisian terjun langsung ke masyarakat untuk menyalurkan bantuan selama bulan Ramadan.

Aksi ini mendapat respons positif dari warga, terutama pengendara yang sedang dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa. Begitu pula dengan para tahanan yang tampak senang menerima makanan dari petugas.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan semangat berbagi dan kebersamaan di bulan Ramadan semakin terasa, baik bagi masyarakat umum maupun mereka yang tengah menghadapi proses hukum.

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

Video: 3 Rekomendasi Tempat War Takjil dan Ngabuburit di Denpasar

Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada yang kebal hukum di bawah pemerintahannya. Dia memastikan tidak akan ragu memberantas korupsi.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dia bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih juga tak akan ragu membela kepentingan rakyat. Prabowo mengaku siap mati demi bangsa Indonesia.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dia telah memerintahkan KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Kala Prabowo Sentil Koruptor yang Tak Balikin Uang Curian':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Ketua hakim majelis panel 2, Saldi Isra, mengatakan semua fakta dan bukti boleh diungkap di persidangan. Saldi berkelakar, yang tidak boleh diungkap adalah besaran honor sebagai kuasa hukum.

Hal itu disampaikan Saldi saat memimpin sidang sengketa hasil pilkada di panel 2, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025). Mulanya, kuasa hukum KPU dari perkara 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 meminta izin untuk mengungkap sejumlah fakta.

"Dari Lhokseumawe, izin, kalau diperkenankan, kami ada beberapa yang harus diungkapkan fakta, Yang Mulia," kata kuasa hukum KPU.

"Tapi jangan sekarang, Pak, nanti ada gilirannya," kata Saldi Isra.

Saldi mengatakan semua pihak akan mendapat giliran untuk memberikan keterangan. Saldi meminta kuasa hukum KPU menunggu giliran.

"Iya, ingin bertanya melalui majelis hakim kepada Bawaslu RI," kata kuasa hukum KPU.

"Nanti, Pak, gilirannya ada, bukan sekarang, ini sudah dibagi-bagi gilirannya. Nanti kalau Bapak mau tanya, ada gilirannya. Kalau mau ungkap, ungkap apa yang mau diungkap di jawaban Termohon nanti," kata Saldi.

"Terima kasih, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

Saldi lalu berkelakar ada satu hal yang tidak boleh diungkap dalam persidangan. Saldi mengatakan honor sebagai kuasa hukum tidak boleh diungkap.

"Yang nggak boleh diungkap itu satu saja, Pak, berapa besar honor nggak boleh diungkap, Pak, ha-ha-ha...," canda Saldi.

Kemudian, kuasa hukum KPU dari perkara 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 meminta izin untuk menambah kuasa hukum. Saldi pun berkelakar, jika ditambah, honor kuasa hukum menjadi lebih kecil.

"Kami ada penambahan kuasa, jika diperkenankan, kami lampirkan sekalian," kata kuasa hukum KPU.

"Boleh, tapi nanti kan nanti berbagi juga honornya, tambah kecil dong," canda Saldi.

"Kami tidak ada honor, Yang Mulia," jawab kuasa hukum KPU.

"Boleh, nggak apa-apa kalau nggak ada honor, nanti ada honor dari Yang Maha Kuasa," kelakar Saldi.

Simak juga Video '310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK':

[Gambas:Video 20detik]

Manchester City menang dengan skor meyakinkan 4-1 saat menjamu West Ham United. Erling Haaland mencetak dua gol untuk kemenangan The Citizens.

Laga kedua tim berlangsung di Etihad Stadium, Sabtu (4/1/2025) malam WIB, dalam lanjutan Liga Inggris. West Ham lebih dulu memberikan serangan, namun gol bunuh diri Vladimir Coufal jadi momentum buat tuan rumah.

Erling Haaland menggandakan keunggulan Man City pada menit ke-42. Gol keduanya dicetak Haaland pada menit ke-55, disusul gol Phil Foden tiga menit berselang.

West Ham mendapatkan golnya pada menit ke-71 lewat Niclas Fuellkrug. Namun hanya itu saja upaya mereka yang berhasil.

Hasil ini tak mengubah posisi Man City, yang saat ini ada di posisi enam dengan 34 poin dari 20 laga. West Ham di urutan 13 dengan 23 poin.

Artikel ini sudah tayang di detikSport, baca selengkapnya di sini.

Video: Hati-hati Barcelona, Dani Olmo Dipantau Man City-MU

Video: Hati-hati Barcelona, Dani Olmo Dipantau Man City-MU

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Dia menuturkan pemerintah menghormati putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril mengungkit permohonan judicial review (JR) untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru dikabulkan saat ini. Yusril mengatakan pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ucap Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

Selama kurun waktu 2024, Kantor Imigrasi Kotabumi, Lampung Utara tercatat melakukan penindakan terhadap 5 Warga Negara Asing (WNA). Kelimanya telah dilakukan deportasi.

Adapun identitas kelimanya yakni pasutri asal Brazil, Marcelo De Carvalho Gomes Mayara Lima Pimentel, kemudian dua WNA asal China yakni Wu Jiajing dan Chen Sirun, serta Kita Mariko asal Jepang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Tyas Kristyaningrum mengatakan terhadap kelima WNA tersebut telah dilakukan deportasi.

"Dalam kurun periode 2024, kami berhasil mengungkap dua kasus melibatkan WNA. Total ada 5 WNA yang kami tindak dan telah dilakukan deportasi ke negara masing-masing," katanya, Selasa (31/12/2024).

"5 WNA yang dideportasi yakni 2 warga negara China, 1 warga negara Jepang serta pasutri warga negara Brazil," sambungnya.

Tyas menerangkan, kelimanya terlibat kasus penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia. "Mereka ini menyalah gunakan izin, jadi izin tinggal mereka ini disalahgunakan tidak semestinya," bebernya.

Menurut dia, kasus kelima Warga Negara Asing ini terungkap pada waktu yang berbeda. 2 warga negara China dan 1 warga negara Jepang diamankan pada bulan Agustus 2024 lalu.

"Ketiganya menjadi artis dalam acara festival kesenian di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sementara untuk pasutri asal Brazil diamankan pada September 2024 lalu, keduanya juga menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha rumah penginapan," jelas Tyas.

Dalam acara refleksi akhir tahun ini, dia juga menyampaikan keberhasilan dalam sektor pelayanan publik pihaknya berhasil melayani lebih dari 14.000 penerbitan paspor, jauh melampaui target 12.000 layanan. Selain itu, penerbitan dokumen izin tinggal bagi Warga Negara Asing juga tercatat mencapai lebih dari 170 dokumen, melebihi target 120 permohonan.

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa