Selama bulan Ramadhan ada satu serial yang bikin saya tertarik, yaitu Preman Pensiun. Serial ini berhasil memadukan drama, komedi, dan realitas sosial tentang kehidupan para preman yang berusaha berubah. Kita disuguhkan proses transformasi mantan preman menjadi warga biasa yang penuh tantangan. Mulai dari tekanan ekonomi, stigma sosial, hingga kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Tak ayal, menonton sinetron Preman Pensiun seperti melihat cerminan realitas sosial yang juga dialami oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Setelah menjalani hukuman, mereka ingin memulai hidup baru, tetapi label "mantan napi" sering menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan, usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilakukan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Kapolri bisa menjadi langkah awal dalam membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.

Menurut Kementerian HAM, usulan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, tanpa terhalang oleh catatan kriminal di masa lalu.

Bagi sebagian orang, ini merupakan kabar baik. Terutama, bagi para mantan narapidana yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, wacana ini menimbulkan banyak kritik. Jika SKCK dihapuskan, masyarakat atau perusahaan sulit untuk mengakses informasi mengenai latar belakang calon pekerja. Dan, ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kejahatan yang berulang, khususnya di lingkungan kerja.

Bukan Sekadar Soal Administratif

Usulan penghapusan SKCK bukan hanya sekadar soal menghapus atau tidak menghapus dokumen administratif, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa menerima mantan narapidana. Para mantan narapidana yang telah menjalani hukuman dan ingin memulai hidup baru seringkali menemui hambatan --yang berasal dari sistem maupun dari stigma sosial yang melekat dengan diri mereka.

Dalam teori Labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, seseorang dapat terjerumus ke dalam perilaku menyimpang karena label atau cap yang diberikan oleh masyarakat kepada individu tersebut.

Awalnya, mungkin seseorang melakukan penyimpangan yang disebut dengan penyimpangan primer, misalnya mencuri, melakukan tindak asusila, atau melakukan penyimpangan lain. Kemudian, masyarakat mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh orang tersebut, dan melabelinya sebagai pencuri, pemerkosa, serta label negatif lainnya.

Lebih lanjut, Lemert mengungkapkan bahwa label yang melekat kuat, membuat orang tersebut mulai melihat dirinya sendiri sesuai dengan cap yang diberikan. Sehingga ia sulit keluar dari label tersebut, dan melakukan kembali tindakan penyimpangan.

Dari sini kita melihat bahwa label bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga dapat membentuk perilaku di masa depan. Jika seseorang terus menerus diperlakukan sebagai kriminal, maka ada kemungkinan besar ia akan kembali melakukan tindakan kriminal karena merasa tidak diterima di lingkungan sosial sebagaimana mestinya.

Fenomena ini tergambar jelas dalam sinetron Preman Pensiun. Ada kisah Saep, seorang pencopet yang setelah keluar dari penjara, tetap melanjutkan aksinya sebagai pencopet. Bahkan ia mulai giat merekrut calon-calon pencopet melalui Akademi of Bandung Copet-nya.

Ada juga kisah yang menceritakan bagaimana para mantan preman yang telah keluar dari penjara berusaha untuk hidup normal dan mencari pekerjaan lain. Seperti kisah Agus dan Yayat, setelah keluar dari penjara karena kasus menjadi penadah motor curian, mereka berusaha melanjutkan hidup dengan menjadi penjual kopi keliling.

Atau, seperti Kang Gobang yang berhasil keluar dari dunia lamanya. Meskipun harus melewati jalan yang penuh kesabaran dalam mencari pekerjaan dan melawan stigma negatif sebagai seorang mantan narapidana.

Masa lalu yang terus menghantui, pendidikan dan keterampilan yang terbatas, ditambah dengan stigma negatif dari masyarakat, membuat para mantan preman kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Kondisi ini membuat banyak dari mereka berada di persimpangan jalan. Memilih bertahan dengan hidup yang jujur atau kembali ke dunia lama.

Barangkali, situasi dilematis ini juga dihadapi oleh para mantan narapidana di dunia nyata. Mereka yang ingin berubah justru terbentur oleh sebuah sistem yang masih menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. SKCK yang biasanya menjadi syarat administratif seringkali menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua.

Padahal, pekerjaan menjadi aspek krusial, bukan hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana rehabilitasi sosial bagi mantan narapidana untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Diperlukan Langkah yang Tepat

Jika kebijakan penghapusan SKCK diterapkan, ini akan menjadi angin segar bagi mereka yang benar-benar ingin berubah. Kebijakan ini akan mempermudah para mantan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan, ini akan menimbulkan efek positif terhadap angka pengangguran yang semakin berkurang dan mengurangi potensi kriminalitas berulang.

Namun, kebijakan ini juga mendapat beragam kritik. Jika SKCK dihapuskan, para pengusaha atau perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja akan kehilangan akses untuk mengetahui latar belakang calon pekerja. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki efek samping lain yaitu munculnya kekhawatiran terjadi kejahatan berulang di tempat kerja.

Untuk itu, diperlukan langkah yang tepat untuk memberikan kemudahan bagi warga negara mendapatkan pekerjaan yang layak, termasuk bagi mantan narapidana, serta tanpa mengorbankan rasa aman bagi masyarakat. Kepolisian perlu melakukan reformasi terhadap penerbitan atau layanan SKCK.

Reformasi ini dilakukan bukan dengan menghapus SKCK secara total. SKCK masih tetap diperlukan untuk kasus berat seperti, korupsi, terorisme, atau kejahatan seksual. Selain itu, catatan kriminal lainnya bisa dihapus setelah beberapa tahun jika tidak ada pelanggaran baru.

Hal lain yang perlu juga dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan modal bagi para mantan narapidana agar mereka bisa mandiri dan berwirausaha. Pemberian insentif bagi para pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan para mantan narapidana juga bisa menjadi langkah lanjutan.

Di samping itu, langkah yang tak kalah penting adalah dengan mengedukasi masyarakat agar mau menerima mantan narapidana. Berbagai dukungan ini diperlukan agar para mantan narapidana dapat berintegrasi di masyarakat.

Pada akhirnya, perubahan seseorang sejatinya tidak hanya bergantung pada niat individu, tetapi juga perlu dukungan sosial dan kebijakan yang memungkinkan mereka mendapatkan kesempatan kedua. Dengan begitu, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk memperbaiki diri.

Penghapusan SKCK bukanlah satu-satunya jawaban; perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya. Mantan narapidana memang butuh kesempatan kedua, tetapi pengusaha, perusahaan, dan masyarakat juga butuh rasa aman. Solusi terbaik adalah menciptakan sistem yang adil bagi semua pihak, bukan sekadar menghapus atau mempertahankan SKCK semata.

Oki Kurniawanmahasiswa Program Studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan Sekolah Pascasarjana UGM

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menanggapi usulan Kementerian HAM terkait penghapusan SKCK. Agus mengatakan dengan SKCK rekam jejak seseorang mudah diketahui.

"Imipas tidak melayani SKCK yah. SKCK itu kan ranahnya kepolisian. Itu kan bukan kelakuan baik, tapi kan setahu saya itu catatan kepolisian," kata Agus kepada wartawan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

"Ya yang mungkin menjadi salah satu syarat kalau orang mau cari kerja atau mau menjadi anggota TNI Polri dengan maksud ya setahu saya ya mengetahui rekam jejak orang," lanjutnya.

Agus pun mengibaratkan usulan penghapusan SKCK layaknya membeli kucing dalam karung. Dia mencontohkan seorang warga yang akan mendaftar menjadi anggota TNI.

"Jagan sampai membeli kucing dalam karung. Kalau catatannya pernah melakukan kejahatan di tahu kira-kira bisa masuk TNI nggak? Ya kalau tiba-tiba tidak tahu, ternyata sudah masuk, ternyata dia pernah menjadi pelaku kejahatan. Ini kan bisa merugikan secara institusi." bebernya.

Diketahui, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka mengusulkan agar SKCK dihapus lantaran dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat lalu.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Nicholay juga menyebut upaya tersebut selaras dengan Asta Cita yang dikedepankan Presiden Prabowo Subianto, khususnya butir yang pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Saya berharap surat ini mendapat respons positif dari Kapolri, demi kemanusiaan. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, tapi ini semata-mata demi kemanusiaan, demi penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM," ucapnya.

Tonton juga Video: Mulai 1 Maret 2024 BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SKCK

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Imparsial mengkritik keras upaya pembahasan revisi UU TNI yang terburu-buru. Imparsial menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertentangan dengan semangat reformasi.

"Rapat ini terkesan dipercepat atau terburu-buru guna meloloskan rancangan revisi terhadap UU TNI mengingat hingga saat ini DPR dan Pemerintah tidak pernah mempublikasi naskah akademik maupun draft RUU perubahan terhadap UU TNI," kata Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Revisi UU TNI ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Salah satunya karena ada perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

"Imparsial memandang substansi revisi UU TNI yang dilakukan saat ini bertentangan dengan semangat Reformasi. Pertama, adanya perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif," ungkapnya.

Imparsial pun melihat kemunduran reformasi TNI, yakni soal usulan penghapusan larangan berbisnis.

"Tidak hanya itu, usulan penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI juga mendapat sorotan tajam. Langkah ini dianggap sebagai kemunduran dalam reformasi TNI," tuturnya.

Perluasan jabatan bagi prajurit aktif tersebut tertuang dalam usulan revisi pada Pasal 47 ayat (2) UU TNI. Ada tambahan frasa baru, yaitu 'serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden'.

Perluasan peran ini melanggar amanat reformasi. Sebab, dalam amanat reformasi, penghapusan Dwifungsi TNI merupakan salah satu agendanya.

"Perluasan peran TNI di ranah sipil termasuk perluasan TNI di jabatan sipil melanggar amanat Reformasi yang mengamanatkan penghapusan Dwifungsi TNI dan TNI sebagai alat pertahanan negara yang mana diamanatkan oleh Tap MPR No VI dan VIII Tahun 2000," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengatakan, dalam waktu sehari, pihaknya akan dikirim DIM RUU TNI oleh pemerintah. Utut menyebutkan DIM itu salah satunya berkaitan dengan Pasal 47 di UU TNI.

"DIM itu singkatan dari daftar inventarisasi masalah yang akan nanti, kita banyak, kita akan revisi, yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa ke mana saja, kemudian di usia di Pasal 53 dan satu lagi di kedudukan, di Pasal 3," ujar Utut dalam rapat.

Begini bunyi Pasal 47 ayat 1 dan 2:

Pasal 47
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

"Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru.

"Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB terlebih dahulu sebelum memutuskan tata evaluasi pembelajaran, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026.

"Ini dulu, yang kaitannya dengan penerimaan murid dulu, nanti kalau itu sudah, kemudian sudah terlaksana, ya nanti kita baru putuskan terkait dengan pelaksanaan evaluasinya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas peluang Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan pasal yang mengatur ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold. Golkar mengatakan undang-undang yang mengatur parliamentary threshold belum diubah.

"Terkait dengan parliamentary threshold, kemarin saya sudah sampaikan, ini kan undang-undangnya belum ada perubahan, tetapi yang dikhawatirkan kan kemarin ada gugatan di MK dan ada statement dari Menko, Bapak Yusril, katanya ini bakal berpeluang untuk dihapus juga," kata Waketum Golkar Adies Kadir di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Sebagai informasi, MK sebenarnya telah memutuskan ambang batas parlemen 4% sebagaimana diatur dalam pasal 414 ayat 1 UU Pemilu harus diubah sebelum Pemilu 2029. Namun, DPR dan pemerintah belum mengubah UU yang mengatur ambang batas DPR sebagaimana perintah dalam putusan MK nomor 116/PUU-XXI/2023 itu.

MK juga telah menolak sejumlah gugatan lain terkait parliamentary threshold setelah ada putusan nomor 116 itu. MK menyatakan gugatan pada pasal yang sama telah ada sehingga harus menunggu proses perubahan di DPR.

Kembali ke Adies, dia mengatakan Golkar siap dengan segala kondisi. Dia menyebut Golkar partai yang siap dengan semua cuaca.

"Ya kalau partai kami, Partai Golkar, ada statement, kami partai yang siap dengan semua cuaca, segala cuaca dan segala kondisi. Jadi apa pun yang ini terjadi, kami Partai Golkar harus siap," ujarnya.

Wakil Ketua DPR ini mengatakan Golkar masih merancang skema terkait parliamentary threshold. Golkar, kata dia, menghendaki sistem pemilu yang ideal.

"Bagaimana dengan poin yang menyebutkan harus ada constitutional engineering atau rekayasa konstitusi. Ini semua kami lagi kaji, Partai Golkar lagi mengkaji. Apabila ini A seperti apa, dampaknya kepada pemerintah, dampaknya kepada Partai Golkar dan partai-partai lain," ujarnya.

Adies berharap kajian partainya itu segera rampung. Dia mengatakan kajian tersebut dapat ditawarkan kepada partai lain untuk dipertimbangkan dan dibahas di DPR.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Partai Golkar akan mengumumkan kira-kira sistem yang tepat untuk negara ini menurut Partai Golkar itu bagaimana. Dan itu juga nanti akan ditawarkan kepada teman-teman partai lain untuk dibahas di parlemen," katanya.

Sebelumnya, peluang MK membatalkan ambang batas parlemen itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra. Dia menyebut hal itu sebagai konsekuensi dari putusan MK yang telah membatalkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20% kursi DPR.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1).

Simak juga Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bicara pembatalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold usai Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas penetapan capres atau presidential threshold. Dia menyebut itu sebagai konsekuensi dari putusan MK.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, dilansir detikBali, Selasa (14/1/2025).

Untuk diketahui, parliamentary threshold merupakan ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas itu menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir':

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak 931 narapidana dilibatkan memadamkan kebakaran di Los Angeles. Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California melibatkan narapidana untuk mencegah kebakaran meluas.

Dikutip CNN, dilihat Senin (13/1/2025), para napi ditugaskan sebagai staf pendukung. Para napi yang terlibat dibayar USD 5,80 dan USD 10,24 per hari oleh Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California.

Bayaran yang diberikan tergantung keterampilan para napi. Selain itu, ada bayaran tambahan USD1 per jam dari Cal Fire jika dalam keadaan darurat. Para napi kebanyakan menerima dua hari tambahan libur dari hukuman mereka setiap kali bekerja.

"Kebakaran hutan merupakan tantangan yang terus-menerus dan berat bagi California, dan kamp kebakaran konservasi CDCR tetap berdedikasi untuk mendukung tanggapan negara bagian," kata Sekretaris Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, Jeff Macomber.

"Pekerjaan petugas pemadam kebakaran dan staf kami yang dipenjara merupakan bagian penting dari upaya ini, dan komitmen mereka untuk melindungi jiwa dan harta benda selama keadaan darurat ini tidak dapat dilebih-lebihkan," sambungnya

Para napi yang menyelesaikan program ini dapat mengajukan permohonan penghapusan catatan. Mecomber mengatakan banyak mantan narapidana yang melanjutkan bekerja untuk Cal Fire, Dinas Kehutanan AS, dan kru khusus antarlembaga.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

"Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945," kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

"Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

"Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik," pungkas dia.

Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Dia menuturkan pemerintah menghormati putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril mengungkit permohonan judicial review (JR) untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru dikabulkan saat ini. Yusril mengatakan pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ucap Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.