Wakil Ketua DPW NasDem Sumsel Nopianto menyebut tengah memantau proses hukum yang sedang menimpa mantan Wawako Palembang Fitrianti Agustinda dan suami, Dedi Sipriyanto. Baik Fitrianti maupun Dedi merupakan kader Partai Nasdem. Nasdem pun menegaskan tak memberi bantuan hukum terhadap keduanya.

Diketahui, Fitrianti dan suami sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengelolaan biaya pengganti darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) Palembang 2020-2023. Bahkan Kejari Palembang sudah menahan keduanya di lapas berbeda.

"Kita serahkan pada mekanisme hukum yang berlaku terkait dengan dua kader NasDem ini. Terkait dengan status keduanya kita masih berproses, karena baru semalam kan ditetapkan tersangka. Tapi kami pastikan akan ada langkah tegas untuk mengisi kekosongan posisi keduanya, baik di dewan Kota Palembang maupun sebagai Ketua DPD NasDem Palembang," katanya, Rabu (9/4/2025).

NasDem, katanya, juga akan mengambil langkah-langkah tegas terkait dengan posisi karena penetapan keduanya sebagai tersangka.

Keputusan nanti akan disampaikan DPP NasDem melalui usulan DPW NasDem Sumsel. Namun, pihaknya saat ini mengacu pada asas praduga tidak bersalah

"Pasti, pasti DPP dan DPW akan mengambil langkah tegas menyikapi penetapan keduanya sebagai tersangka dan kini ditahan. Tapi saat ini kami tetap mengacu pada asas praduga tak bersalah dalam kasus PMI ini. Biarlah mekanismenya berjalan," katanya.

Nopianto menambahkan, NasDem tidak akan memberi bantuan hukum terhadap keduanya dalam kasus ini. Pihaknya, hanya akan memberi pendampingan terhadap keduanya.

"Bukan bantuan hukum tapi pendampingan untuk keduanya. Terlebih dugaan kasusnya korupsi. Kita ada lembaga di bawah partai yang berkaitan dengan hukum, tapi akan kita lihat lagi," tukasnya.

Nopianto menegaskan kasus yang melibatkan Fitrianti dan Dedi tak ada kaitannya dengan partai tersebut.

"Tidak ada irisan langsung dengan NasDem terkait dengan kasus keduanya. Secara kebetulan, Dedi memang sebagai anggota dewan dari fraksi NasDem dan Bu Fitri sebagai Ketua DPD NasDem Palembang. Kami pastikan tak ada kaitannya dengan NasDem, ini tindakan personal. Mungkin ada mekanisme yang salah dilakukan," ujar Nopianto.

Video: NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara, Kenalkan Politik ke Anak Muda

Video: NasDem Luncurkan Program Remaja Bernegara, Kenalkan Politik ke Anak Muda

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) RI mengusulkan agar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ikut memasukkan aturan terkait jaminan penyediaan bantuan hukum bagi terpidana.

"Tidak ada penasihat hukum yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana," kata anggota Komisi Yudisial (KY) Joko Sasmito pada rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Sebab, kata dia, penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Dia menyebut bahwa ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 54 KUHAP, hanya mengatur bahwa bantuan hukum hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa.

"Sedangkan, untuk terpidana tidak diatur," ucapnya.

Padahal, lanjut dia, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme peninjauan kembali (PK).

"Jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," tuturnya.

Hal tersebut, tambah dia, diperlukan mengingat tidak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menyediakan sendiri penasihat hukumnya.

Dia lantas mencontohkan sejumlah terpidana kasus "Vina Cirebon" yang mengajukan permohonan PK ke ke Mahkamah Agung (MA), dan diputuskan ditolak pada Desember 2024 lalu.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah," kata dia.

Komisi III DPR RI menggulirkan pembahasan RUU KUHAP yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025.

DPR menargetkan KUHAP yang baru nantinya dapat berlaku bersamaan dengan berlakunya KUHP pada tanggal 1 Januari 2026.

Hal tersebut didasarkan pada semangat politik hukum KUHAP haruslah sama dengan semangat politik hukum yang terkandung dalam KUHP.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Yudisial (KY) mengusulkan adanya muatan aturan tentang pemberian bantuan hukum untuk terpidana di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). KY mengatakan KUHAP saat ini baru mengatur adanya bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa.

"Penyediaan bantuan hukum di dalam persidangan sejauh ini peruntukannya masih sebatas untuk pendampingan dalam perkara di tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dalam KUHAP disebutkan dalam pasal 54," kata anggota sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Joko Sasmito dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Senin (10/2/2025).

Joko menyebut terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan lewat peninjauan kembali (PK). Ia menilai tak semua terpidana memiliki kemampuan untuk menghadirkan penasehat hukum sendiri.

"Sedangkan untuk terpidana tidak diatur. Padahal, terpidana masih memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanismenya peninjauan kembali atau PK. jika pada tahap penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan atau persidangan sampai pada tingkat kasasi telah dijamin adanya bantuan hukum berdasarkan KUHAP, hendaknya pada saat pengajuan PK juga perlu diberi jaminan tersebut," ujar Joko.

Joko lantas mencontohkan kasus upaya perlawanan dari para terpidana kasus Vina Cirebon. Ia menyebut negara perlu hadir untuk memberi bantuan bagi pihak yang tidak mampu.

"Kasus yang pernah viral pada tahun lalu di Cirebon menjadi salah satu contoh para terpidana merasa putusan pengadilan telah salah sehingga ia mengajukan PK untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Jika tidak ada penasihat hukumnya yang bersedia membantu, maka sebaiknya negara juga bisa menyediakan bantuan hukum bagi terpidana seperti mereka," imbuhnya.

Video: KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun

Video: KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi telah menyetujui tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan 3 Perda itu dilakukan dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

"Ya, ada tiga Raperda yang telah disahkan menjadi Perda itu sudah dibahas oleh masing-masing fraksi dan telah disetujui," kata Ketua DPRD Jambi
M Hafiz Fattah, Selasa (14/1/2025).

Kesepakatan tiga Ranperda menjadi Perda ini dilakukan pada Senin (13/1) di sidang rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Tiga Raperda jadi Perda itu di sahkan dengan adanya penandatangan oleh Gubernur Jambi Al Haris dan pimpinan DPRD Jambi.

"Dengan adanya tiga Perda yang telah disetujui itu, maka kita minta untuk segera ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur," ujar Hafiz.

Hafiz merincikan, pertama adalah Perda bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Lalu kedua, Perda tentang pengelolaan air limbah domestik. Ketiga, Perda tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

"Jadi ketiga Raperda ini merupakan inisiatif DPRD Jambi yang telah selesai dibahas pada masa keanggotaan DPRD Jambi Periode 2019-2024. Ini juga telah difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri," terang Hafiz.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi DPRD Provinsi Jambi yang telah menyetujui tiga rancangan produk hukum daerah tersebut.

"Saya berharap dengan adanya 3 Perda ini mudah-mudahan dapat memandu kita semua dalam bekerja," kata Al Haris.

Menurut Al Haris, aturan baru ini merupakan tolak ukur Pemprov Jambi dalam bekerja. Dia juga ingin perda yang disepakati bisa segera dilaksanakan agar bermanfaat.

"Saya berharap ini juga menjadi Pedoman bagi SKPD dalam bekerja untuk melakukan langkah-langkah ke depan agar lebih tertib dan efisien," tegas Al Haris.

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

KPK Tambah Tersangka Suap Ketok Palu RAPBD Jambi

Di era saat ini, peran advokat tak hanya bertarung di arena pengadilan saja. Lebih dari itu, advokat juga dituntut untuk mampu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Hal itulah yang terus didorong Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi mendorong agar advokat mau terjun langsung ke masyarakat bahkan menyentuh hingga ke desa-desa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Ketua Harian DPN Peradi, R Dwiyanto Prihartono mengatakan, saat ini para advokat masih senang menangani kasus di kota besar. Di antaranya Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta, dan lain-lain.

"Harapan kita mereka mau menyebar ke kota-kota yang lebih kecil," ujar Dwiyanto dalam kegiatan pengangkatan advokat di Soreang, Senin (13/1/2024).

Dwiyanto menjelaskan para advokat harus bisa membagi waktunya untuk yang bersifat komersial dan non komersial. Sehingga bisa terus membantu seluruh elemen masyarakat.

"Karena di situlah tempat mereka bisa mengabdi meskipun itu bergunung. Jangan lupa lahirnya advokat itu awalnya dulu dari gunung makanya disebut dengan officium nobile," katanya.

Menurutnya para advokat harus mampu turun ke masyarakat bawah hingga tingkat pedesaan. Dia menginginkan DPC Jawa Barat, hingga DPC Bale Bandung telah mempunyai advokat di tingkat pedesaan.

"Advokat harus betul-betul mau terjun ke lapangan dan membantu orang memberikan bantuan hukum. Sehingga masyarakat yang tidak mampu, para pencari keadilan yang tidak mampu, juga mendapat pelayanan yang baik," jelasnya.

Dia menambahkan adanya advokat di pedesaan turut sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah ingin Peradi mendirikan tempat bantuan hukum di Jawa Barat.

"Saya kira itu adalah suatu kemauan yang mulia. Sehingga harapannya ke depan pelaksanaannya tidak mendapat hambatan yang serius dan DPC-DPC Peradi siap untuk melaksanakan itu. Bisa membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Bale Bandung I Made Rediyudana mengungkapkan, saat ini DPC Peradi Bale Bandung telah memiliki program yang dinamakan 'Akang Desa' (aplikasi hukum menjangkau desa). Menurutnya, program tersebut selaras dengan tujuan agar advokat menyentuh masyarakat pedesaan.

"Jadi programnya satu desa, satu advokat. Programnya dalam bentuk aplikasi. Kita (advokat) juga akan ada dan hadir di desa-desa. Mereka bisa melakukan konsultasi, penyuluhan hukum, termasuk bantuan hukum," kata Made.

Menurutnya program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga program tersebut bisa langsung dilaksanakan.

"Dari tahun tahun lalu sudah ada. Cuma pelaksanaan masih menunggu pak bupati selesai dilantik. Pelaksanaannya mulai waktu dekat," bebernya.

Pengangkatan advokat Peradi di Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Sementara itu terkait pengukuhan advokat, total ada 749 advokat seluruh Jabar yang dikukuhkan. Sedangkan untuk di DPC Peradi Bale Bandung, total ada 75 orang yang dikukuhkan.

"Terima kasih atas kepercayaan DPN Peradi kepada DPC Peradi Bale Bandung sebagai tuan rumah pengangkatan dan pembekalan advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung," kata dia.

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (LKBH Umsida) dan Majelis Hukum dan HAM PWM Jatim, menggelar Refleksi Akhir Tahun. Acara ini bertema Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia.

Acara yang dihadiri lebih dari 700 peserta di Auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2 Kampus 1 Umsida, Ahad (15/12/2024). Narasumber menghadirkan empat pakar hukum. Salah satunya Prof Dr Otto Hasibuan SH MM, Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Prof Otto mengungkap prospek dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia, dengan menyoroti Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki prioritas jelas.

"Pemerintah sekarang memiliki Asta Cita yang sangat spesifik, terutama dalam memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia. HAM menjadi prioritas utama, yang tercermin dalam komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi," kata Prof Otto di UMSIDA, Minggu (15/12/2024).

Lebih lanjut, Prof Otto menjelaskan bahwa salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mengatasi masalah narkoba dan korupsi, yang menjadi perhatian utama dalam tugasnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia juga menekankan pentingnya paradigma baru dalam penegakan hukum, di mana lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga sebagai lembaga yang dapat memfasilitasi rehabilitasi tahanan agar bisa kembali diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Di dalam penjara, sebagian besar tahanan terlibat kasus narkoba. Tanpa rehabilitasi yang baik, mereka akan semakin parah. Ini adalah tantangan kita dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah," paparnya.

Prof Otto juga menyinggung pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam mewujudkan teori-teori yang diajarkan di kampus menjadi solusi nyata bagi permasalahan sosial. Ia berharap Umsida sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Indonesia, dapat terus berkontribusi positif terhadap kemajuan bangsa.

Dalam acara yang sama, Rektor Umsida, Dr Hidayatullah menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh penting nasional tersebut. "Kehadiran Wamenko Otto Hasibuan ini menjadi kehormatan bagi kami dan semoga memberi energi positif bagi kami untuk terus berkembang," ujar Dr Hidayatullah.

Sejak Maret 2024, Umsida telah berstatus sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional dan berencana menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN. Rektor berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat kultur akademik di Umsida, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam pembangunan bangsa.

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Video: Duet Pengacara Kondang Yusril-Otto di Kabinet Prabowo Kawal Bidang Hukum

Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Zaid Muzhafi, dan istri Tom, Franciska Wihardja, menyambangi Komnas HAM sore ini. Mereka mengadukan dugaan kesewenang-wenangan dalam penetapan tersangka di kasus impor gula.

"Hari ini kami mengajukan pengaduan secara resmi kepada Komnas HAM. Pengaduan terhadap dugaan tindakan sewenang-wenang Kejaksaan Agung dalam proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap Pak Tom Lembong," kata Zaid di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Zaid merasa hak Tom Lembong mendapatkan bantuan hukum dan memilih penasihat hukum tak dipenuhi. Menurutnya, Kejagung melanggar hak Tom untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.

"Padahal Pak Tom ini orang yang mampu untuk menunjuk penasihat hukum. Kenapa hak itu tidak diberikan? Kalau memang proses ini berjalan dengan baik dan benar sesuai prosedur," ucapnya.

Dia menuding ada unsur politis dalam penanganan perkara itu. Dia mengungkit posisi Tom Lembong dalam Pilpres 2024.

"Kami masih sangat meyakini bahwasanya ada hal-hal berbau politik dalam proses penangkapan atau penahanan dan penetapan tersangka dari Pak Tom Lembong ini," ucap dia

"Kenapa setelah sembilan tahun proses ini baru dilaksanakan dan kenapa proses ini dilaksanakan setelah pagelaran Pilpres 2024 kemarin," lanjut Zaid.

Dia meminta Komnas HAM turut melakukan investigasi dan pengawasan dalam penangan perkara itu. Dia merasa ada pelanggaran hak asasi Tom.

"Itu yang kami minta agar kepada Komnas HAM melakukan penyelidikan-penyelidikan dan investigasi apakah apa yang kami rasakan, Pak Tom merasakan dan keluarga rasakan ini, benar bahwasanya ada pelanggaran HAM terhadap hak-hak Pak Tom yang dilindungi di dalam KUHAP dalam proses penetapan tersangka," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan, menyatakan pihaknya telah menerima pengaduan dari pihak Tom Lembong. Dia mengatakan Komnas HAM akan mempelajari aduan itu.

"Kami menerima tim kuasa hukum dari Pak Thomas Lembong ya terkait dengan penetapan dia sebagai tersangka (kasus) impor gula. Kami tentu harus mempelajari kasus ini," ucap Hari.

Dia mengatakan Komnas HAM bakal mengkaji pengaduan yang masuk. Dia menyebut Komnas HAM punya waktu tujuh hari kerja untuk mempelajari kasusnya.

"Ini akan kita pikirkan bareng-bareng ya di Subkomisi Penegakan, seperti apa kasus ini. Karena kan kalau di kami itu ada kebiasaan bedah kasus, jadi akan dihadiri oleh tiga komisioner dan pimpinan Komnas HAM yang nantinya akan memutuskan kasus ini akan seperti apa," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM, Hari Kurniawan (Rumondang/detikcom)

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 29 Oktober 2024. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Waketum Partai Golkar, Adies Kadir, buka suara soal KPK yang menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Golkar mengimbau Rohidin untuk menaati proses hukum yang berjalan.

"Partai Golkar adalah partai yang taat hukum, kami tentunya akan menghimbau kepada yang bersangkutan untuk mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan," kata Adies kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Adies menyebut Partai Golkar prihatin dengan peristiwa itu. Ia mengatakan pihaknya masih mengkaji terkait pemberian bantuan hukum atau tidak.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada. Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader calon gubernur Bengkulu tersebut," ujar Adies.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih dikoordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pemerasan terkait dana kampanye. Mereka adalah Rohidin Mersyah (RM), Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Anca (AC) adc Gubernur Bengkulu. Rohidin merupakan calon petahana pada Pilkada 2024.

Para Tersangka disangkakan telah melanggar Ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.

KPK menyita sejumlah uang senilai Rp 7 miliar dalam tiga mata uang yaitu Rupiah, Dolar Amerika (USD), dan Dolar Singapura (SGD). KPK mengamankan uang dan barang di sejumlah tempat.

Simak juga Video 'Konstruksi Perkara yang Jerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah':

[Gambas:Video 20detik]

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menutup layanan aduan kasus hukum untuk sementara, kecuali darurat, mulai 25 November 2024 hingga 6 Desember 2024. Penutupan layanan aduan hukum dilakukan karena LBH Bali pindah kantor.

"Untuk situasi darurat, masih bisa. (Kasus atau aduan) yang darurat dan mengancam keselamatan jiwa, tetap akan kami respons," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, Rezky Pratiwi, saat dihubungi detikBali, Sabtu (23/11/2023).

Bagi masyarakat yang meminta pendampingan hukum atas kasus yang bersifat darurat, dapat mendaftar secara daring atau online. Masyarakat dapat menyampaikan aduan darurat dengan mengisi formulir online yang disediakan di akun media sosial (medsos) resmi LBH Bali.

"Di Instagram LBH Bali ada formulir online yang bisa diisi pengaduan yang sifatnya darurat," terang Rezky.

LBH Bali berpindah kantor dari Jalan Plawa Nomor 57, Denpasar ke Jalan Intan LC, Denpasar. Lokasi kantor barunya tidak jauh dari kantor lama, hanya sekitar 10 menit.

Selama proses perpindahan ke kantor baru itu, LBH Bali akan fokus menyelesaikan aduan kasus hukum yang sudah diterima dan ditangani sejak awal 2024. Ada sebanyak 160 kasus hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024.

"Penanganan kasus yang sudah diterima LBH Bali dan berjalan, itu tetap kami lakukan dan agendanya cukup banyak. Maka, kami akan fokus pada advokasi dan penanganan kasus itu dahulu," jelas Rezky.

Perkara hukum yang ditangani LBH Bali sepanjang 2024 didominasi kasus perburuhan, yakni penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan. Salah satunya kasus hukum 200 pekerja Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang yang mendapat pendampingan hukum LBH Bali.

Kemudian, penanganan dan pendampingan lain didominasi kasus kekerasan pada perempuan. Antara lain, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual. Lalu, ada juga kasus yang menimpa kelompok masyarakat yang terdampak pembangunan infrastruktur dan industri di Kecamatan Kintamani, Bangli, serta Celukan Bawang.

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung

Video Detik-detik Tabrakan Maut di Pasar Galiran Klungkung