Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Viral rekaman seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai anggota DPRD Sumut menyerang pramugari Wings Air. MAskapai menyiapkan langkah hukum.

Kejadian itu terekam sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Dalam rilisnya, Selasa (15/4/2025) Wings Air membenarkan kejadian tersebut. Seorang penumpang dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.

Kemudian, pihak ramp berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," tambah Danang.

Dia melanjutkan bahwa Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Danang.

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Prajurit TNI AL, Jumran, membunuh jurnalis Banjarbaru bernama Juwita. Komnas HAM meminta kasus pembunuhan itu ditangani secara adil dan transparan.

"Komnas HAM sedang mendalami kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalsel. Komnas HAM meminta penegakan hukum yang adil, dan transparan," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Uli juga meminta penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, seperti digital forensik, hingga forensik kedokteran. Dia menilai perlu ada perlindungan kepada saksi hingga pemulihan keluarga korban.

"Perlunya perlindungan saksi dan korban, serta upaya pemulihan keluarga korban. Menghormati penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Banjarmasin," ucapnya.

Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Korban yang berprofesi sebagai jurnalis itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 Wita.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal. Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel korban tidak ditemukan di lokasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperkuat pemahaman Pancasila bagi masyarakat pesisir dan nelayan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau hoaks.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Gunungkidul, Rabu, menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Pemahaman Pancasila sangat penting bagi masyarakat pesisir dan nelayan agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks yang menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Yudian.

Ia mengatakan bahwa Pancasila adalah landasan yang membebaskan manusia dan menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk pembersihan etnik. Pemahaman Pancasila harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi nelayan yang bekerja di laut.

Sebagai bentuk dukungan bagi nelayan, BPIP juga memberikan bantuan berupa alat tangkap ikan dan jaket pelampung untuk meningkatkan keselamatan mereka di laut.

"Kami berharap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat pesisir dan nelayan semakin meningkat," katanya.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP Prakoso mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 300 nelayan dari Pantai Baron dan sekitarnya. BPIP terus berupaya memberikan penguatan pemahaman Pancasila kepada berbagai elemen masyarakat, termasuk nelayan.

“Mereka bukan hanya pencari ikan, tetapi juga pahlawan yang menjaga laut kita. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bahwa Indonesia bercita-cita menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” katanya.

Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto menyambut baik kegiatan ini. Ia menegaskan bahwa BPIP memiliki tugas penting dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat pesisir dan nelayan Gunungkidul. Pembinaan ini merupakan tanggung jawab bersama agar nilai-nilai Pancasila semakin mengakar dalam kehidupan bermasyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi, radikalisme, dan intoleransi.

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus senantiasa hadir dalam kehidupan masyarakat.

“Pancasila dilahirkan untuk menjaga persatuan dan mencegah bibit-bibit intoleransi,” kata dia.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Imigrasi Singaraja kembali mendeportasi warga negara asing (WNA) karena ngotot mendaki Gunung Agung tanpa pemandu. Kali ini, warga Italia berinisial BASM (36) dipulangkan ke negara asalnya lantaran tidak mengindahkan aturan pendakian Gunung Agung di Karangasem, Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengungkapkan BASM awalnya diamankan bersama seorang warga Norwegia berinisial BG yang telah dideportasi lebih dulu. Menurutnya, BASM merupakan pemegang izin tinggal kunjungan dengan masa berlaku hingga 13 Maret 2025.

"Yang bersangkutan masuk ke Indonesia pada 12 Februari 2025 melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai," kata Hendra, Selasa (25/2/2025).

Hendra menjelaskan BASM dideportasi lantaran tidak menaati peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Surat Edaran (SE) Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor B.24.500.4.1/95/UPTD.KPHBT/DKLH Tahun 2025 tentang Pencegahan Risiko Pendakian ke Gunung Agung Pada Kondisi
Cuaca Ekstrem.

SE tersebut melarang pendakian Gunung Agung tanpa didampingi pemandu lokal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ia menegaskan sosialisasi terkait aturan pendakian tersebut sudah dilakukan.

Sebelumnya, Imigrasi Singaraja juga mendeportasi warga Norwegia berinisial BG. BG diusir dari Bali lantaran mendaki Gunung Agung tanpa didampingi pemandu. Selain dideportasi, BG juga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa penangkalan.

Sementara itu, pemandu lokal pendakian Gunung Agung telah melaporkan sebanyak enam WNA yang nekat mendaki tanpa didampingi pemandu lokal sejak Januari hingga Februari 2025. Para pendaki tersebut lebih banyak melalui jalur pendakian Pura Pasar Agung.

"Untuk jalur Pura Pasar Agung ada empat orang yang kami laporkan dan dari jalur Pengubengan ada dua orang. Jadi, total ada enam orang WNA yang nekat mendaki tanpa ditemani pemandu lokal," ungkap Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa Sebudi, I Wayan Widi Yasa, Selasa (25/2/2025).

Menurut Widi Yasa, beberapa WNA enggan menggunakan jasa pemandu lokal karena tidak memiliki uang. "Ada juga yang mengaku jika di negara mereka mendaki gunung bebas dilakukan tanpa harus bayar pemandu lokal," imbuhnya.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Gunungkidul (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengadakan pelatihan bagi warga binaan di Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta yang ada di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Amurwani Dwi Lestariningsih di Gunungkidul, Senin, mengatakan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis (hard skill) seperti memasak dan menjahit, tetapi juga soft skill yang bertujuan untuk membangun ketahanan mental dan kesiapan sosial.

"Program ini bertujuan untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mendukung kemandirian ekonomi mereka setelah bebas. Sehingga, warga binaan dapat berintegrasi kembali dengan keluarga, anak, dan masyarakat setelah menjalani masa hukuman," kata Amurwani.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, program ini tidak hanya bermanfaat bagi warga binaan, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat luas.

"Pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berdaya,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ceno Herususetiokarto mengapresiasi terselenggaranya pelatihan yang diikuti oleh 50 warga binaan selama dua hari ini.

Menurutnya, pelatihan ini tidak hanya membekali warga binaan dengan keterampilan wirausaha, tetapi juga memberikan pendampingan moral yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan setelah bebas.

Program ini telah berjalan sejak 2022 dan telah dilaksanakan di berbagai provinsi. Diharapkan ke depan, semakin banyak warga binaan yang mendapatkan manfaat dari pelatihan ini sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih percaya diri dan berdaya secara ekonomi.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap warga binaan mendapatkan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk mandiri dan mengurangi risiko residivisme. Semangat inovasi dalam mengembangkan produk juga perlu terus dipupuk agar mereka siap menghadapi dunia usaha setelah bebas,” kata Ceno.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Di era saat ini, peran advokat tak hanya bertarung di arena pengadilan saja. Lebih dari itu, advokat juga dituntut untuk mampu memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

Hal itulah yang terus didorong Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Peradi mendorong agar advokat mau terjun langsung ke masyarakat bahkan menyentuh hingga ke desa-desa membantu masyarakat yang kurang mampu.

Ketua Harian DPN Peradi, R Dwiyanto Prihartono mengatakan, saat ini para advokat masih senang menangani kasus di kota besar. Di antaranya Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, Denpasar, Jakarta, dan lain-lain.

"Harapan kita mereka mau menyebar ke kota-kota yang lebih kecil," ujar Dwiyanto dalam kegiatan pengangkatan advokat di Soreang, Senin (13/1/2024).

Dwiyanto menjelaskan para advokat harus bisa membagi waktunya untuk yang bersifat komersial dan non komersial. Sehingga bisa terus membantu seluruh elemen masyarakat.

"Karena di situlah tempat mereka bisa mengabdi meskipun itu bergunung. Jangan lupa lahirnya advokat itu awalnya dulu dari gunung makanya disebut dengan officium nobile," katanya.

Menurutnya para advokat harus mampu turun ke masyarakat bawah hingga tingkat pedesaan. Dia menginginkan DPC Jawa Barat, hingga DPC Bale Bandung telah mempunyai advokat di tingkat pedesaan.

"Advokat harus betul-betul mau terjun ke lapangan dan membantu orang memberikan bantuan hukum. Sehingga masyarakat yang tidak mampu, para pencari keadilan yang tidak mampu, juga mendapat pelayanan yang baik," jelasnya.

Dia menambahkan adanya advokat di pedesaan turut sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi. Salah satunya adalah ingin Peradi mendirikan tempat bantuan hukum di Jawa Barat.

"Saya kira itu adalah suatu kemauan yang mulia. Sehingga harapannya ke depan pelaksanaannya tidak mendapat hambatan yang serius dan DPC-DPC Peradi siap untuk melaksanakan itu. Bisa membantu masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Peradi Bale Bandung I Made Rediyudana mengungkapkan, saat ini DPC Peradi Bale Bandung telah memiliki program yang dinamakan 'Akang Desa' (aplikasi hukum menjangkau desa). Menurutnya, program tersebut selaras dengan tujuan agar advokat menyentuh masyarakat pedesaan.

"Jadi programnya satu desa, satu advokat. Programnya dalam bentuk aplikasi. Kita (advokat) juga akan ada dan hadir di desa-desa. Mereka bisa melakukan konsultasi, penyuluhan hukum, termasuk bantuan hukum," kata Made.

Menurutnya program tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sehingga program tersebut bisa langsung dilaksanakan.

"Dari tahun tahun lalu sudah ada. Cuma pelaksanaan masih menunggu pak bupati selesai dilantik. Pelaksanaannya mulai waktu dekat," bebernya.

Pengangkatan advokat Peradi di Bandung Foto: Yuga Hassani/detikJabar

Sementara itu terkait pengukuhan advokat, total ada 749 advokat seluruh Jabar yang dikukuhkan. Sedangkan untuk di DPC Peradi Bale Bandung, total ada 75 orang yang dikukuhkan.

"Terima kasih atas kepercayaan DPN Peradi kepada DPC Peradi Bale Bandung sebagai tuan rumah pengangkatan dan pembekalan advokat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung," kata dia.

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

KPK soal Geledah Rumah Advokat PDIP Bawa Senjata Laras Panjang

Flores Timur, NTT (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengaku melihat cerminan nilai-nilai Pancasila melalui kolaborasi semua pihak yang terlibat penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Saya melihat ini adalah kolaborasi dan usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh semua pihak yang ada di sini," katanya saat melakukan kunjungan ke Posko Bokang, Flores Timur, Sabtu.

Menteri Arifah menjelaskan semangat gotong-royong dan kolaborasi sejumlah pihak selama ini dinilai sangat membantu warga terdampak bencana alam di daerah itu.

"Ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila diterapkan di tempat ini, gotong-royong, kebersamaan, kolaborasi sinergi dengan semua pihak untuk memudahkan, meringankan dan berempati untuk penanganannya dilakukan dengan sebaik mungkin," katanya.

Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan membantu para korban erupsi dengan berbagai cara di berbagai lokasi pengungsian.

"Ibu Pj (Penjabat Bupati Flores Timur), BNPB, Polda, Polres, relawan-relawan saya kira di sini sudah cukup bagus untuk bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik kepada pengungsi," ujarnya.

Menteri Arifah menyebut pihaknya ingin memastikan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dalam keadaan baik, sehat, dan tertangani dengan baik.

"Pada hari ini kami ingin memastikan bahwa anak-anak semua dalam kondisi yang baik dan sehat, ibu-ibunya juga baik sehat, dan para lansianya juga baik- baik saja," katanya.

Ia menambahkan kunjungan itu juga sebagai bentuk empati dan memberikan dukungan bagi para korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Walaupun kami jauh di Jakarta sebetulnya turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami yang di sini," katanya.

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur. Prasetyo mengatakan Prabowo menyoroti penanganan korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

"Ya tentu yang paling pertama adalah penanganan ya. Penanganan terhadap masyarakat yang terdampak ya, baik yang meninggal dunia, kemudian masih ada kurang lebih lima orang yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit," kata Prasetyo di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Selain itu, Prasetyo mengatakan Prabowo menyoroti mengenai posko-posko di lapangan serta pengungsian. Dia mengatakan Prabowo juga meminta agar trauma healing kepada anak-anak serta kebutuhan obat-obatan diutamakan.

"Karena, seperti biasa, kalau di pengungsian sudah mulai beberapa hari, itu akan mulai muncul penyakit-penyakit yang itu menjadi concern beliau. Secara khusus beliau arahkan kepada Menteri Kesehatan untuk memperhatikan mengenai itu," sambungnya.

Prasetyo mengatakan Prabowo juga mengapresiasi kerja sama antara menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala BNPB. Dia mengatakan, dalam rapat itu, para menteri memaparkan hal-hal yang telah dilakukan dan upaya-upaya lain yang akan dilakukan.

"Itu membuktikan ya, di tengah lawatan Bapak Presiden, beliau tetap memonitor apa yang kejadian-kejadian khusus di Tanah Air dan bagi beliau berkenaan dengan hak pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat melalui sambungan video conference bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (12/11). Dalam rapat ini, Prabowo menekankan pemerintah pusat harus hadir menyelamatkan warga.

Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional.

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia melakukan penguatan pemahaman dan implementasi Pancasila kepada masyarakat dan santri di Pondok Pesantren (PP) Darul Quran Wal Irsyad II Siraman, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Prof. Dr. Agus Moh Najib di Gunungkidul, Kamis, menyebutkan ada beberapa kegiatan utama alam sosialisasi ini, di antaranya penguatan Pancasila dan penandaan pembangunan Sumur Pancasila.

"Sumur Pancasila akan dibangun di Desa Kepek, yang bertujuan untuk memperbaiki akses air bersih. Sumur Pancasila ini akan pertama kali dimanfaatkan oleh Rumah Sakit NU," kata Agus dalam sosialisasi bertema Implementasi Pancasila dalam Masyarakat Pesantren.

Prof. Agus mengatakan bahwa Sumur Pancasila juga untuk memperkuat pemahaman Pancasila di tengah masyarakat, terutama di kalangan pesantren.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren, dan menjaga keutuhan ideologi negara dalam berbagai aspek kehidupan," katanya.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta dalam sambutannya menekankan pentingnya menyelipkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada era kemajuan seperti sekarang.

"Meskipun masyarakat mungkin sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, istilah dan doktrin Pancasila harus tetap disosialisasikan agar tidak tergerus oleh ideologi lain," katanya.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. menekankan bahwa keislaman di Indonesia tidak lengkap tanpa Pancasila.

"Indonesia mampu proklamasi tanpa berdarah di tengah perang dunia kedua dan tanpa teknologi militer serta mendapat pengakuan internasional," katanya.

Menurut Yudian, Pancasila merupakan konsensus ijmak hukum Tuhan tertinggi yang berlaku dalam kehidupan bernegara.

"Bagi muslim di NKRI yang melawan Pancasila berarti melawan tiga kali lipat terhadap Allah. Akan tetapi, saya yakin NU tidak," kata dia.

Yudian mengemukakan bahwa Pancasila membebaskan manusia dan menolak segala bentuk ethnic cleansing, berbeda dengan hoaks yang sering menyerang negara menggunakan argumen keagamaan yang tidak memahami dasar khilafah keagamaan.

"Nilai-nilai Al-Qur'an melekat pada Pancasila dan mengandung unsur pluralisme. Bersyukurlah bahwa Indonesia merupakan kumpulan doa yang diijabahi oleh para nabi. Salam Pancasila!" katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024