Diaspora RI di Rusia, Teguh Imannullah berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini menurutnya memungkinkan para mahasiswa bisa pulang dan mengabdi di Tanah Air usai lulus sesuai bidang keahliannya.

"Dengan kerja sama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya," kata Teguh pada dialog Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dengan diaspora RI di Saint Petersburg, Rusia, Jum'at (16/5/2025), dikutip dari keterangan yang diterima detikEdu, ditulis Senin (19/5/2025).

Alumnus MAN Insan Cendekia Jambi ini sendiri kuliah di jurusan langka di Indonesia. Teguh semula kuliah S1 Nanomaterials di Belgorod State National Research University.

Kini, di usia 26 tahun, ia tengah menempuh pendidikan S3 Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. Di jenjang doktoral, ia belajar composite materials roket antariksa.

Menkum Supratman mengatakan pemerintah berharap diaspora di Rusia membawa misi positif bagi bangsa dan negara. Terkait diaspora RI dan kepulangannya ke Tanah Air, Supratman menyatakan "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh, dan kembali untuk membangun bangsa."

Dialog Supratman dengan diaspora di St Petersburg dilakukan di sela kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI-Rusia tentang kerja sama regulasi hukum aktivitas organisasi nirlaba. Sebanyak 30 diaspora RI di Rusia hadir pada dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto menyatakan harapannya agar pemerintah mendukung diaspora RI.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," ucapnya.

Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.

"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.

"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.

Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.

Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.

"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.

Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.

"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.

"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.

Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.

"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan kepada pihaknya agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

"Saya dapat data dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dari Badan Konsumen (BPKN), pengaduan di bidang perumahan itu tinggi sekali. Ya, contohnya apa yang dijanjikan developer, tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Nah itu kita akan tindaklanjuti, karena kita diminta juga membuat pelayanan publik yang baik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan layanan pengaduan ini bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Masyarakat dapat menyampaikan aduan kapan saja secara tertulis melalui aplikasi.

"Pengaduannya WhatsApp-nya masuk 24 jam. Tapi responnya itu jam kerja," kata Fitrah.

Ia pun menjanjikan layanan pengaduan tersebut akan siap sebelum Lebaran Idul Fitri mendatang.

Sebelumnya, Ara sempat menyampaikan pihaknya sedang menyiapkan layanan pengaduan yang akan diluncurkan paling lama awal April 2025. Laporan masyarakat soal perumahan akan ditindaklanjuti, diklarifikasi, bahkan dibantu mediasi.

"Kita nanti ada kayak 911. Nanti akhir bulan (Maret) atau awal bulan (April) kita akan luncurkan. Supaya nanti karena kami mendapatkan informasi dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan juga Badan Konsumen (BPKN) pengaduan tentang perumahan itu banyak sekali," ujar Ara saat ditemui di Sekretariat RW 12 Kecamatan Tanah Tinggi, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Ia menyebut hal ini sebagai terobosan di bidang pelayanan publik. Layanan tersebut memungkinkan warga untuk mengadu kalau ada pengembang yang tidak menepati janjinya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyadari reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.

"Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur," ujar Rini dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Hal itu ia sampaikan pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jakarta, Sabtu (30/11). Lalu, Rini juga menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi. Akan tetapi, juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

"Maka dari itu, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif," tambahnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Rata-rata indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023 yaitu 76.81, dibandingkan tahun 2014 yaitu 52,31. Sementara rata-rata pada provinsi yaitu 69,71 yang sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota 59,32 sebelumnya 55,97.

Gambaran lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.

Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness. Lalu, berhasil naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.

Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024). Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain.

Lebih lanjut, Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," pungkasnya.

Simak juga video: MenPAN-RB Apresiasi Hoegeng Awards, Harap Bisa Terus Menyala

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membuka program magang Kemensetneg 2025 untuk siswa SMK dan mahasiswa D3, D4, serta S1. Pendaftaran dibuka sampai 6 Desember 2024 mendatang.

Magang Kemensetneg terbagi dalam 2 periode per tahun. Periode pertama akan berlangsung sepanjang Januari-Juni 2025, dengan ketentuan peserta melakukan magang minimal 2 bulan pada periodenya.

Jadwal Magang Kemensetneg 2025

• Pendaftaran magang: 15 November - 6 Desember 2024
• Seleksi unit kerja: 9-15 Desember 2024
• Pengumuman hasil seleksi: 16-20 Desember 2024

Syarat dan Ketentuan

• Siswa SMK atau mahasiswa D3/D4/S1 aktif.
• Masa magang minimal 2 bulan dalam periode Januari-Juni 2025.
• Kemensetneg tidak menyediakan akomodasi bagi pemagang.
• Proses seleksi hingga pelaksanaan magang tidak dipungut biaya.

Cara Daftar Magang Kemensetneg 2024

• Pelamar membuat akun pada sistem 'Olimpus Kemensetneg'.
• Isi biodata dan unggah dokumen pendukung pada Olimpus.
• Mendaftar pada lowongan yang dibuka.
• Unit kerja dan Pusat Pengembangan Kompetensi ASN (PPKASN) Kemensetneg menggelar seleksi unit kerja.
• Pelamar yang lolos maupun tidak lolos seleksi akan diberitahukan via email.

Lowongan Magang Kemensetneg 2025

Ada 77 jabatan pada berbagai unit kerja yang dibuka pada rekrutmen magang Kemensetneg 2025. Berikut jenis-jenis jabatannya:

• Multimedia
• Teknologi informasi dan jaringan
• Tenaga bantuan kesehatan
• Desain interior
• Teknisi listrik
• Administrasi perkantoran
• Analis hukum
• Penerjemah konten publikasi
• Asisten kontributor website dan YouTube
• Asisten konten kreator
• Analis politik/hukum
• Web dan android programmer
• Arsiparis
• Akuntansi
• Pariwisata
• Manajemen bisnis/ekonomi
• Teknisi bangunan gedung
• Pustakawan
• Pengelola benda seni
• Pemandu kunjungan istana
• Network engineer
• Editor (konten kreator media sosial)
• Pengawas gedung dan bangunan
• Videografer (konten kreator media sosial)
• Analis gedung dan bangunan
• Teknisi kendaraan
• Desain grafis
• Kehumasan
• Editor audiovisual
• Tata hidang
• Sekretaris
• Penata pergudangan
• Landscape administrasi
• Kurator
• Pustakawan
• Administrasi umum
• Humas
• Kesekretariatan
• Fotografer dan videografer
• Konten kreator
• Pranata keprotokolan
• Analis sistem informasi/IT
• Analis perencanaan anggaran
• Analis kebijakan
• Pengolah data
• Pranata komputer
• Analis SDM aparatur
• Data mining expertise

Perlu diketahui, satu jenis jabatan di atas dapat tersedia di beberapa unit kerja. Lokasi unit kerja dapat meliputi Jakarta, Bogor, hingga Yogyakarta.

Informasi lowongan magang Kemensetneg 2025 lebih lanjut dapat diakses di laman https://olimpus.setneg.go.id dan akun Instagram @ppkasn.kemensetneg. Semoga bermanfaat, detikers!

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

5 Orang Jadi Tersangka TPPO Ferienjob, 3 di Antaranya Kerja di Universitas

Sejumlah mahasiswa di Bandung baru-baru ini mengenalkan inovasi baru yang bisa memberikan manfaat di bidang pelayanan hukum. Inovasi berupa perangkat lunak atau software itu diberi nama Legal Plus yang bisa mendukung transformasi digital di sektor hukum Indonesia.

Legal Plus digagas sejumlah mahasiswa yaitu James Ardy, Chrisostomus Paudra, Jesslyne, Jordan Yudhistira, dan Richard Yoshuara Yo. Legal Plus secara resmi telah diluncurkan dan dikenalkan kepada publik di Bandung pada 9 November 2024.

"Bidang industri lain sudah digitalisasi dengan teknologi software manajemen berbasis cloud, sementara bidang hukum belum. Legal Plus memiliki fitur-fitur yang tidak dapat ditemukan dalam software manajemen lainnya," kata Chief Marketing Officer Legal Plus Jordan Yudhistira, Sabtu (16/11/2024).

Legal Plus menawarkan fitur all-in-one yang mencakup peningkatkan produktivitas kerja-kerja paralegal di dunia hukum. Mulai dari manajemen kasus, penjadwalan, pelacakan waktu, pengelolaan finansial, pengelolaan dokumen, dan komunikasi klien dalam satu platform terpadu.

"Software ini menawarkan solusi komprehensif kantor hukum untuk mempermudah operasional kantor hukum, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat hubungan dengan klien di era digital," jelasnya.

Meskipun demikian, Jordan memastikan Legal Plus didukung keamanan tingkat tinggi. Sebab, aplikasi rancangannya itu menggunakan enkripsi data mutakhir untuk memastikan kerahasiaan dan keamanan informasi klien sesuai dengan regulasi privasi.

"Dengan teknologinya, Legal Plus mampu mengurangi waktu pekerjaan administratif hingga 50 persen sehingga memungkinkan pengacara untuk mengalokasikan lebih banyak waktu pada strategi perencanaan strategis dalam penanganan kasus dan pelayanan klien," ujarnya.

Kemudian, Legal Plus juga membuat kolaborasi tim jadi lebih efektif karena ada fitur kolaborasi real-time yang memudahkan tim hukum untuk bekerja secara bersamaan di mana pun mereka berada. Lalu kemudahan aksesibilitas karena platform berbasis cloud yang dapat diakses dari berbagai perangkat, memastikan fleksibilitas dan mobilitas bagi penggunanya.

Jordan menegaskan, pengembangan software ini terinspirasi dari tantangan yang dihadapi firma hukum dalam mengelola kinerjanya. Melalui kolaborasi dengan berbagai firma hukum selama tahap pengembangan, software ini dirancang untuk benar-benar memenuhi kebutuhan industri.

"Untuk merayakan peluncuran ini, Legal Plus menawarkan program free-trial selama 90 hari dan pelatihan eksklusif bagi kantor hukum yang mendaftar dalam periode promosi," pungkasnya.

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

Yusril Ihza Mahendra tiba di Istana Negara, Jakarta jelang pengumuman kabinet Prabowo-Gibran. Yusril bicara dirinya menjadi Menko Hukum dan HAM.

"Katanya sih Menko Hukum dan HAM, ya artinya pengembangan dari Menko Polhukam," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Yusril mengatakan untuk kepastiannya agar menunggu malam ini. Yusril mengatakan Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri di kabinet sekaligus memperkenalkannya ke publik.

"Malam ini akan diumumkan kita tunggu saja. Saya belum tau kegiatan protokoler malam ini karena baru dikasih tahu tadi sore suruh datang jam 8.30 (malam)," ujarnya.

"Katanya presiden akan mengumumkan nama-nama anggota kabinet dan sekaligus memperkenalkan ke publik. Kita tunggu nanti saja," lanjut Yusril.

Selain Yusril, para calon menteri dan wakil menteri lain juga sudah tiba di Istana. Mereka kompak mengenakan batik berwarna cokelat di pengumuman kabinet mala ini.