KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, mengadakan program khusus buka puasa bersama (bukber) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama Ramadhan 1446 H/2025 M.

“Kegiatan ini untuk menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan serta mempererat hubungan antara warga binaan dan keluarga,” ujar Kalapas Nunukan, Puang Dirham, saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Puang menegaskan bahwa bukber antara narapidana (napi) dan keluarga menjadi salah satu cara Lapas Nunukan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap erat.

Program ini juga bertujuan agar keluarga tetap peduli dan tidak mengucilkan warga binaan setelah mereka bebas.

Puang berkata, ada banyak keluarga napi merasa malu karena memiliki anggota keluarga yang di penjara. Akibatnya, setelah bebas, mantan napi kerap menghadapi diskriminasi sosial dan sulit diterima kembali di masyarakat.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk merasakan kebersamaan dengan keluarga mereka. Kami membuka layanan kunjungan tatap muka yang memungkinkan keluarga WBP datang langsung untuk berbuka puasa bersama," jelasnya.

Puang menambahkan bahwa pengunjung diperbolehkan membawa makanan sendiri untuk dinikmati bersama di area yang telah disediakan oleh pihak Lapas.

Selain mempererat hubungan keluarga, program bukber ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi warga binaan dalam menjalani pembinaan serta memperkuat ketakwaan mereka.

"Pihak Lapas juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program keagamaan guna mendukung proses rehabilitasi sosial dan moral WBP," tegas Puang.

Selain mengadakan buka puasa bersama, Lapas Nunukan juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang datang membesuk.

"Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban mereka," harap Puang.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com -Narapidana perempuan transgender di Amerika Serikat (AS) mulai dipindahkan ke penjara pria akibat adanya perintah eksekutif Donald Trump.

Dikutip dari kantor berita The Independent, Sabtu (8/3/2025), perintah eksekutif Trump tentang ideologi gender, yang ia tandatangani pada hari pertamanya menjabat, menginstruksikan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa pria, termasuk perempuan transgender tidak ditempatkan di penjara wanita.

Perintah tersebut juga melarang penggunaan dana federal untuk perawatan atau prosedur afirmasi gender bagi orang-orang yang berada dalam tahanan.

Namun, tiga hakim federal tampak menentang kebijakan tersebut dan memutuskan bahwa lembaga tahanan tidak boleh menahan perawatan medis bagi narapidana transgender atau memindahkan perempuan transgender ke fasilitas pria.

Mereka beralasan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Meskipun demikian, mereka tak bisa berbuat banyak dan tetap memindahkan perempuan transgender ke penjara pria, berdasarkan kesaksian pengacara hak sipil dan para narapidana.

Saat ini, sebanyak 17 perempuan transgender telah menggugat kasus ini.

Bulan lalu, pemerintahan Trump secara resmi mencabut pedoman yang dirancang untuk melindungi narapidana transgender di penjara federal, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghapus pengakuan terhadap orang-orang transgender dalam kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah memo, Direktur Sementara Biro Penjara, William Lothrop, menyatakan bahwa Transgender Offender Manual (Pedoman Narapidana Transgender) akan dicabut dengan segera.

Seorang pengacara mengatakan bahwa dia mengetahui setidaknya dua perempuan transgender yang telah dipindahkan ke fasilitas pria, termasuk satu orang yang telah menjalani operasi afirmasi gender sebelum menjalani hukuman.

"Ini benar-benar kejam dan tidak perlu," kata Kara Janssen, seorang pengacara yang mewakili perempuan transgender dalam kasus ini.

"Klien kami putus asa dan ketakutan," tambahnya.

Selain pemindahan ke penjara pria, memo internal juga menunjukkan bahwa staf penjara kini diwajibkan memanggil narapidana transgender dengan nama hukum mereka.

Laporan juga menyebutkan, perempuan transgender tidak lagi diperbolehkan memilih petugas perempuan untuk melakukan penggeledahan tubuh terhadap mereka.

Beberapa narapidana transgender bahkan dipaksa menyerahkan bra dan pakaian dalam mereka.

Merespons hal tersebut, American Civil Liberties Union (ACLU) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas keputusan untuk menahan perawatan afirmasi gender bagi 2.000 orang transgender yang dipenjara di seluruh AS.

"Sejak hari pertamanya menjabat, Presiden Trump secara khusus menargetkan orang-orang transgender untuk didiskriminasi, dianiaya, dan dihapus dari kehidupan publik," kata Li Nowlin-Sohl, Pengacara Senior di Proyek LGBTQ & HIV ACLU.

"Kebijakan ini mencampurkan politik dalam pemberian layanan kesehatan bagi orang-orang dalam tahanan, menempatkan ideologi presiden di atas penilaian medis yang terbaik dari pejabat Biro Penjara, serta mengabaikan hak dan nyawa orang-orang transgender yang dipenjara," imbuhnya.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com -Narapidana perempuan transgender di Amerika Serikat (AS) mulai dipindahkan ke penjara pria akibat adanya perintah eksekutif Donald Trump.

Dikutip dari kantor berita The Independent, Sabtu (8/3/2025), perintah eksekutif Trump tentang ideologi gender, yang ia tandatangani pada hari pertamanya menjabat, menginstruksikan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa pria, termasuk perempuan transgender tidak ditempatkan di penjara wanita.

Perintah tersebut juga melarang penggunaan dana federal untuk perawatan atau prosedur afirmasi gender bagi orang-orang yang berada dalam tahanan.

Namun, tiga hakim federal tampak menentang kebijakan tersebut dan memutuskan bahwa lembaga tahanan tidak boleh menahan perawatan medis bagi narapidana transgender atau memindahkan perempuan transgender ke fasilitas pria.

Mereka beralasan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Meskipun demikian, mereka tak bisa berbuat banyak dan tetap memindahkan perempuan transgender ke penjara pria, berdasarkan kesaksian pengacara hak sipil dan para narapidana.

Saat ini, sebanyak 17 perempuan transgender telah menggugat kasus ini.

Bulan lalu, pemerintahan Trump secara resmi mencabut pedoman yang dirancang untuk melindungi narapidana transgender di penjara federal, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghapus pengakuan terhadap orang-orang transgender dalam kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah memo, Direktur Sementara Biro Penjara, William Lothrop, menyatakan bahwa Transgender Offender Manual (Pedoman Narapidana Transgender) akan dicabut dengan segera.

Seorang pengacara mengatakan bahwa dia mengetahui setidaknya dua perempuan transgender yang telah dipindahkan ke fasilitas pria, termasuk satu orang yang telah menjalani operasi afirmasi gender sebelum menjalani hukuman.

"Ini benar-benar kejam dan tidak perlu," kata Kara Janssen, seorang pengacara yang mewakili perempuan transgender dalam kasus ini.

"Klien kami putus asa dan ketakutan," tambahnya.

Selain pemindahan ke penjara pria, memo internal juga menunjukkan bahwa staf penjara kini diwajibkan memanggil narapidana transgender dengan nama hukum mereka.

Laporan juga menyebutkan, perempuan transgender tidak lagi diperbolehkan memilih petugas perempuan untuk melakukan penggeledahan tubuh terhadap mereka.

Beberapa narapidana transgender bahkan dipaksa menyerahkan bra dan pakaian dalam mereka.

Merespons hal tersebut, American Civil Liberties Union (ACLU) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas keputusan untuk menahan perawatan afirmasi gender bagi 2.000 orang transgender yang dipenjara di seluruh AS.

"Sejak hari pertamanya menjabat, Presiden Trump secara khusus menargetkan orang-orang transgender untuk didiskriminasi, dianiaya, dan dihapus dari kehidupan publik," kata Li Nowlin-Sohl, Pengacara Senior di Proyek LGBTQ & HIV ACLU.

"Kebijakan ini mencampurkan politik dalam pemberian layanan kesehatan bagi orang-orang dalam tahanan, menempatkan ideologi presiden di atas penilaian medis yang terbaik dari pejabat Biro Penjara, serta mengabaikan hak dan nyawa orang-orang transgender yang dipenjara," imbuhnya.

KOMPAS.com -Presiden Korea Selatan yang tengah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, resmi dibebaskan dari pusat tahanan pada Sabtu (8/3/2025) setelah pengadilan membatalkan surat perintah penahanannya. Meski demikian, ia tetap menghadapi dakwaan pemberontakan dan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai status kepemimpinannya.

Setelah keluar dari tahanan, Yoon tampak tersenyum dan membungkuk dalam-dalam di hadapan para pendukungnya yang bersorak sorai.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim hukumnya, Yoon menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Korea Selatan.

"Saya menundukkan kepala dengan rasa syukur kepada bangsa ini," ujar Yoon dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/3/2025).

Pria berusia 64 tahun itu kemudian menuju kediaman kepresidenan, di mana ratusan pendukung telah menunggu untuk memberikan dukungan.

Oposisi Mengecam Pembebasan Yoon

Namun, pembebasan Yoon mendapat kecaman keras dari oposisi. Seorang juru bicara Partai Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak tahu malu" dan menegaskan bahwa langkah selanjutnya haruslah pencopotan resmi dirinya dari jabatan presiden.

"Dia bertindak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran," kata juru bicara oposisi. "Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah pemecatan Yoon secepatnya," tambahnya.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.

Ia ditahan sejak 15 Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan setelah secara sepihak memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Yoon mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah "diktator legislatif" dari pihak oposisi, tetapi para kritikus menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan jabatannya.

Parlemen Korea Selatan dengan cepat membatalkan darurat militer yang diterapkan Yoon dan langsung memakzulkannya. Namun, status kepemimpinannya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Batalkan Surat Perintah Penahanan

Pada Jumat (7/3/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penahanan Yoon dengan alasan adanya pertanyaan mengenai legalitas proses penyelidikan serta waktu dakwaannya yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari jaksa penuntut, yang menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang tidak adil.

Meskipun telah dibebaskan, Yoon tetap berstatus sebagai presiden yang ditangguhkan dan masih menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencopotnya secara resmi, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Sementara itu, kasus pidana terhadapnya akan tetap berlanjut.

"Pembebasan Yoon hanya berkaitan dengan aspek prosedural penahanannya dan tidak akan memengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya," ujar Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan kolumnis politik, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia juga menambahkan bahwa ketegangan sosial akibat pembebasan Yoon dapat mempercepat keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan meningkatnya konflik antara pendukung dan penentang, pengadilan mungkin merasa perlu bertindak lebih cepat," katanya.

Kini, nasib Yoon Suk Yeol berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Konstitusi. Jika ia resmi dicopot, peristiwa ini akan menjadi salah satu krisis demokrasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Inas Rifqia Lainufar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tetap mempersiapkan diri untuk melawan KPK dalam sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat dimintai tanggapan soal jadwal sidang perdana kliennya yang berlangsung Jumat (13/4/2025).

“Yang pasti kami akan segera lakukan cross check bukti KPK dalam berkas perkara. Kami akan segera cek kebenaran fakta dalam surat dakwaan,” ujar Maqdir kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2024).

Namun, Maqdir menduga terjadwalnya sidang perdana Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini adalah hasil dari upaya KPK menggugurkan praperadilan yang diajukan pihaknya.

Sebab, kata Maqdir, pelimpahan berkas ke pengadilan ini dilakukan ketika sidang praperadilan yang diajukan pihaknya ditunda karena ketidakhadiran KPK.

“Pelimpahan berkas ke PN Tipikor Jakarta Pusat adalah upaya nyata melecehkan proses praperadilan. Ini upaya untuk menggugurkan praperadilan,” kata Maqdir.

“Hal ini sudah dapat diduga dari permintaan penundaan dua minggu untuk sidang praperadilan. Begitu juga ketika penyidik mengabaikan permintaan kami untuk memeriksa ahli,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakpus.

Setidaknya terdapat 12 jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut.

Mereka adalah Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, dan Arif Rahman.

Lalu Sandy Septi, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, dan Greafik L.

Sebagai informasi, Hasto merupakan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hasto ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Februari 2025.

Sekjen PDI-P itu sempat mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Namun, gugatan tersebut ditolak.

Tak sampai situ, Hasto kembali melayangkan gugatan praperadilan kedua.

Hingga kini, gugatan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

KOMPAS.com - Pemerintah sedang berusaha menyusun rancangan undang-undang (RUU) yang mengatur proses pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoner.

Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra dalam seminar daring yang digelar Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Sabtu (8/3/2025).

Ia menyampaikan, pemulangan narapidana merupakan hal yang layak untuk dilakukan.

Sebabnya, proses tersebut menjadi bagian penting bagi Indonesia dalam menjalankan diplomasi internasional.

“Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan,” ujar Yusril dikutip dari Antara, Sabtu (8/3/2025).

“Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan,” tambahnya.

Lalu, hal apa yang mendorong pemerintah berupaya membuat RUU tentang pemulangan narapidana?

Alasan pemerintah susun RUU soal pemulangan narapidana

Yusril menjelaskan beberapa alasan yang membuat pemerintah berusaha merancang RUU terkait pemulangan narapidana ke negara asal.

Pemulangan narapidana mempunyai beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antar-negara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Hal lain yang turut dipertimbangkan pemerintah adalah pemulangan narapidana dijalankan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Yusril menjelaskan, jika pemerintah hendak memulangkan narapidana maka hal yang harus diatur adalah negara yang bersangkutan wajib mengakui hukuman yang dijatuhkan di Indonesia.

Hal lain yang harus diakui negara yang menerima pemulangan narapidana adalah mengakui sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Celah hukum pemulangan narapidana

Meski pemulangan narapidana berkaitan dengan aspek kemanusiaan dan hubungan baik antar-negara, Yusril tidak menampik jika aturan ini berpotensi menimbulkan celah hukum.

Celah yang ia maksud adalah negara yang bersangkutan bisa saja memberikan keringanan hukuman kepada narapidana setelah diserahterimakan dari Indonesia.

Karena alasan itulah, Yusril mengingatkan perlunya kerja sama antar-negara untuk memastikan proses hukum yang dijalani narapidana sesuai dengan kesepakatan.

“Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya,” imbuh Yusril.

“Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan,” tambahnya.

Pemulangan narapidana beri keuntungan bagi Indonesia

Dilansir dari Antara, Kamis (30/1/2025), pemulangan narapidana disebut memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia.

Keuntungan tersebut mencakup berkurangnya biaya negara, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan meningkatkan kerja sama internasional.

Untuk diketahui, selama narapidana masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan maka seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara.

Pada 2023, APBN yang digunakan untuk membiayai kebutuhan makan para narapidana mencapai Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lain, seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi.

Selain itu, Indonesia juga sudah mendapat atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah memulangkan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso dan lima anggota Bali Nine.

Atensi tersebut mampu mengubah hasil predikat Indonesia di mata PBB dari negatif menjadi netral.

Perubahan predikat merupakan capaian positif karena Indonesia pernah berada di titik terendah dalam penilaian PBB.

Pada 2015, Indonesia pernah mendapat predikat unfair trial atau persidangan tidak adil di dunia.

MEDAN, KOMPAS.com - Kuasa hukum JS (43), Hans Benny Silalahi, menegaskan bahwa tidak ada perdamaian antara kliennya dan RSU Mitra Sejati Medan terkait kasus dugaan malapraktik.

Pernyataan ini disampaikan Hans melalui saluran telepon pada Sabtu (8/3/2025).

“Kalau perdamaian antara korban dengan rumah sakit tidak ada perdamaian. Hanya saja kemarin, kuasa hukum dokter (yang mengoperasi JS) mendatangi korban untuk bersilaturahmi,” ungkap Hans.

Dalam pertemuan tersebut, kuasa hukum dokter sempat memberikan selembar surat perdamaian yang meminta agar JS mencabut laporan dugaan malapraktik di Polda Sumut.

“Surat itu sempat ditandatangani korban. Tapi permasalahannya, dokter itu sampai sekarang tak ada menjumpai korban lagi. Seharusnya kalau perdamaiankan ada dua belah pihak. Makanya saya bilang tidak ada itu,” jelas Hans.

Hans menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mencabut laporan di Polda Sumut dan akan tetap menempuh jalur hukum untuk memastikan JS mendapatkan keadilan atas apa yang telah dialaminya.

Sebelumnya, Kepala Hukum RSU Mitra Sejati, Erwinsyah Lubis, mengeklaim bahwa kasus ini telah berujung damai. "Sudah selesai, siang ini. Sudah berdamai kedua belah pihak," kata Erwinsyah kepada Kompas.com melalui saluran telepon pada Selasa (4/3/2025).

Namun, Erwinsyah enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai apa yang sebenarnya dialami JS, hanya menyebut bahwa perkara tersebut merupakan kesalahpahaman. "Karena kesalahpahaman," sebutnya singkat.

JS diduga menjadi korban malapraktik setelah mengalami amputasi kaki kanan tanpa persetujuan keluarganya.

Hans menjelaskan bahwa JS awalnya datang ke rumah sakit pada Minggu (23/2/2025) untuk mengobati jari telunjuk kaki kanannya yang terluka akibat tertusuk paku.

Setelah diperiksa, dokter menganjurkan JS untuk menginap dan menjalani operasi keesokan harinya.

Pada hari operasi, sekitar pukul 15.00 WIB, suami JS menandatangani dua berkas dari rumah sakit, yaitu persetujuan pembiusan dan operasi jari kaki.

Namun, keluarga JS terkejut setelah mengetahui bahwa bukan jari kaki yang dioperasi, melainkan kaki JS yang diamputasi dari bagian betis. "Nah, setelah itu, keluarga semua terkejut rupanya bukan jari-jari yang dioperasi, tetapi kaki JS diamputasi dari bagian betis," ujar Hans.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Yursil menyebutkan, undang-undang itu diperlukan karena saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril, Sabtu (8/3/2025), dikutip dari Antara.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Kendati demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Yusril pun menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia sudah memulangkan sejumlah narapidana ke negara asalnya dalam beberapa bulan terakhir, antara lain Mary Jane Veloso ke Filipina, terpidana kasus Bali Nine ke Australia, dan Serge Atlaoui ke Perancis.

Para terpidana itu semuanya dihukum penjara di Indonesia karena divonis bersalah dalam kasus narkotika.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, berkunjung ke Indonesia untuk menyerukan perlawanan terhadap praktik-praktik otoriter.

Menurut Callamard, gejala otoritarianisme telah terlihat di Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

“Saya berkunjung ke Indonesia dalam rangka kampanye global menentang praktik-praktik otoriter di penjuru dunia sebagai bagian dari resistensi global terhadap langkah Donald Trump bersama sekutunya melanggar hak asasi manusia dan tata kelola global,” ujar Callamard dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025).

Callamard menilai, pelanggaran HAM dan militerisasi di ruang-ruang sipil semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari masih adanya sejumlah kasus yang berawal dari kekerasan militer yang hingga kini belum diselesaikan.

“Kami menyerukan pihak-pihak berwenang segera mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi lembaran hitam sejarah Indonesia,” tegas Callamard.

Salah satu kasus yang disorotinya adalah penembakan di Semanggi tahun 1998 yang menewaskan sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil.

Hingga kini, kasus tersebut belum terselesaikan. Para keluarga korban pun masih terus mencari keadilan.

“Untuk itu kami menyerukan adanya pengadilan ad hoc HAM untuk mengusut kasus ini,” kata Callamard.

Dalam kunjungannya pada 4-7 Maret 2025, Callamard telah bertemu dengan sejumlah tokoh, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, hingga para korban kekerasan HAM.

Callamard juga menemui sejumlah korban maupun kerabat korban yang terus bersuara agar dapat meraih keadilan.

Secara khusus, Callamard dan Amnesty Indonesia memberikan perhatian pada kasus-kasus kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

“Dalam kasus-kasus tersebut kami menyaksikan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan atas para pembela HAM. Kami juga memantau kriminalisasi atas aksi-aksi yang tidak melanggar hukum, seperti aksi protes atas perubahan iklim, walaupun sebenarnya ada ketentuan hukum yang melindungi masyarakat yang memperjuangkan kepentingan publik (Anti-SLAPP),” ujarnya.

Dia menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk sekuat tenaga mengakhiri pelanggaran-pelanggaran tersebut sekaligus menjamin perlindungan HAM di negeri ini.

“Mungkin hal itu tidak mengusik Anda hari ini, namun jangan salah, apabila hal itu dibiarkan maka akan banyak lagi yang terdampak, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia,” lanjutnya.

Amnesty International menyerukan Indonesia untuk segera menghentikan impunitas dan mengusut kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Indonesia juga diminta menggalang solidaritas dengan sesama negara berkembang untuk menghentikan praktik-praktik otoriter di seluruh dunia.