KOMPAS.com -Presiden Korea Selatan yang tengah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, resmi dibebaskan dari pusat tahanan pada Sabtu (8/3/2025) setelah pengadilan membatalkan surat perintah penahanannya. Meski demikian, ia tetap menghadapi dakwaan pemberontakan dan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai status kepemimpinannya.

Setelah keluar dari tahanan, Yoon tampak tersenyum dan membungkuk dalam-dalam di hadapan para pendukungnya yang bersorak sorai.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim hukumnya, Yoon menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Korea Selatan.

"Saya menundukkan kepala dengan rasa syukur kepada bangsa ini," ujar Yoon dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/3/2025).

Pria berusia 64 tahun itu kemudian menuju kediaman kepresidenan, di mana ratusan pendukung telah menunggu untuk memberikan dukungan.

Oposisi Mengecam Pembebasan Yoon

Namun, pembebasan Yoon mendapat kecaman keras dari oposisi. Seorang juru bicara Partai Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak tahu malu" dan menegaskan bahwa langkah selanjutnya haruslah pencopotan resmi dirinya dari jabatan presiden.

"Dia bertindak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran," kata juru bicara oposisi. "Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah pemecatan Yoon secepatnya," tambahnya.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.

Ia ditahan sejak 15 Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan setelah secara sepihak memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Yoon mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah "diktator legislatif" dari pihak oposisi, tetapi para kritikus menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan jabatannya.

Parlemen Korea Selatan dengan cepat membatalkan darurat militer yang diterapkan Yoon dan langsung memakzulkannya. Namun, status kepemimpinannya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Batalkan Surat Perintah Penahanan

Pada Jumat (7/3/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penahanan Yoon dengan alasan adanya pertanyaan mengenai legalitas proses penyelidikan serta waktu dakwaannya yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari jaksa penuntut, yang menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang tidak adil.

Meskipun telah dibebaskan, Yoon tetap berstatus sebagai presiden yang ditangguhkan dan masih menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencopotnya secara resmi, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Sementara itu, kasus pidana terhadapnya akan tetap berlanjut.

"Pembebasan Yoon hanya berkaitan dengan aspek prosedural penahanannya dan tidak akan memengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya," ujar Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan kolumnis politik, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia juga menambahkan bahwa ketegangan sosial akibat pembebasan Yoon dapat mempercepat keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan meningkatnya konflik antara pendukung dan penentang, pengadilan mungkin merasa perlu bertindak lebih cepat," katanya.

Kini, nasib Yoon Suk Yeol berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Konstitusi. Jika ia resmi dicopot, peristiwa ini akan menjadi salah satu krisis demokrasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Inas Rifqia Lainufar)

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3) usai mendekam selama 52 hari.

Yoon dibebaskan setelah jaksa menyetujui pembebasannya menyusul pembatalan penangkapannya di pengadilan.

Pembebasan Yoon ini terjadi di tengah sidang pemakzulan dirinya imbas deklarasi darurat militer Korea Selatan pada 3 Desember 2024.

Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel tengah meninjau apakah akan memakzulkan Yoon secara resmi.

Jika Yoon dimakzulkan, Korsel mesti mengadakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan Yoon diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3/2025). Hal ini menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan saat ini telah dibebaskan dari penahanan pada Sabtu (8/3/2025). Pengadilan negara tersebut membatalkan penangkapan Yoon atas dasar prosedural, tetapi ia masih diselidiki atas pernyataan darurat militer yang dibuatnya.

Presiden yang diskors tersebut sebelumnya ditahan dalam penggerebekan dini hari pada Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan. Pasalnya, pada 3 Desember 2024 ia telah dituduh berusaha menumbangkan pemerintahan sipil.

Yoon Suk Yeol berjalan keluar dari pusat penahanan sambil tersenyum, sebelum membungkuk dalam-dalam di hadapan kerumunan kecil pendukung yang bersorak-sorai.

"Saya menundukkan kepala sebagai rasa terima kasih kepada rakyat negara ini," ucap Yoon dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui pengacaranya, seperti dikutip AFP, Sabtu.

Sehari sebelumnya, pengadilan Korsel telah membatalkan surat perintah penangkapannya atas dasar teknis dan hukum. Keputusan ini dinilai jaksa yang menyelidiki Yoon sebagai langkah "tidak adil".

Yoon dibebaskan setelah jaksa mengesampingkan hak mereka untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, secara khusus tentang rincian teknis penahanannya atas tuduhan pidana.

Yoon juga menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi Korsel yang terpisah, tentang apakah akan menegakkan pemakzulannya dan secara resmi mencopotnya dari jabatan. Keputusan hakim dapat dirilis kapan saja.

"Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan terkait, Jaksa Agung telah menginstruksikan tim untuk secara aktif menyampaikan argumennya di hadapan pengadilan tingkat pertama sebagai gantinya (daripada mengajukan banding atas pembebasan Yoon dari tahanan)," kata jaksa penuntut.

Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika Yoon dicopot dari jabatan.

Kasus pidana terhadapnya akan terus berlanjut meskipun ia secara resmi dicopot dari jabatannya.

Pemulihan Supremasi Hukum

Pengacara Yoon, yang telah mengajukan permintaan untuk membatalkan penangkapannya bulan lalu dengan alasan penahanannya melanggar hukum karena jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk mendakwanya, memuji pembebasannya.

"Pembebasan presiden menandakan pemulihan supremasi hukum," jelas tim hukumnya dalam pernyataan resmi.

Yoon masuk ke dalam konvoi kendaraan dan langsung melaju ke kediaman presiden, wartawan AFP melihat, keluar dari mobilnya di luar kompleks kepresidenan untuk menyambut ratusan pendukung yang bersorak-sorai menunggu di luar.

Pihak oposisi mengecam keputusan tersebut, dengan pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan dalam sebuah rapat umum mereka akan berjuang sampai pemberontakan berakhir.

Yoon, mantan jaksa penuntut, menjerumuskan Korsel yang demokratis ke dalam kekacauan pada Desember 2024, dengan menangguhkan pemerintahan sipil untuk sementara waktu dan mengirim tentara ke parlemen.

Ia telah didakwa melakukan pemberontakan atas deklarasi darurat militernya, yang ditolak oleh anggota parlemen dalam beberapa jam sebelum memakzulkannya.

Pria berusia 64 tahun itu menolak penangkapan selama dua minggu, dalam kebuntuan yang menegangkan antara tim keamanannya dan penyidik ​​di kediaman resminya di Seoul. Ia akhirnya ditahan pada 15 Januari 2025.

Sebagian besar persidangan pemakzulan berpusat pada apakah Yoon melanggar konstitusi dengan mengumumkan darurat militer, yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional atau masa perang.

Pihak oposisi menuduhnya mengambil tindakan luar biasa tanpa pembenaran yang tepat.

Pengacara Yoon mengatakan kliennya itu mengumumkan darurat militer untuk memperingatkan negara akan bahaya "kediktatoran legislatif" oleh pihak oposisi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jaksa pada Sabtu (8/3) memerintahkan pembebasan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol dari tahanan setelah pengadilan menerima permintaan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Kantor berita Yonhap memberitakan tim investigasi khusus mengatakan telah memberi tahu Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, untuk membebaskan Yoon Suk Yeol.

Yoon Suk Yeol akan dibebaskan dari tahanan sekitar 52 hari setelah penyidik menahannya dan membawanya ke sana pada 15 Januari atas tuduhan menghasut pemberontakan melalui deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.

Pemberitahuan itu muncul satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul memerintahkan pembebasan Yoon pada Jumat (7/3), setelah mengabulkan permohonan Yoon untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Survei Realmeter yang dirilis beberapa waktu lalu menunjukkan 52 persen warga mendukung pemecatan Yoon dari jabatan. Jumlah ini sedikit berbeda dari jajak pendapat Gallup pekan lalu yang menunjukkan angka yang lebih tinggi, dengan 60 persen mendukung pemakzulan dan 34 persen menentangnya.

Pengadilan Korea Selatan memperpanjang penahanan Presiden Yoon Suk Yeol karena khawatir dapat menghilangkan bukti tentang darurat militer yang dideklarasikannya.

Pengadilan Distrik Barat Seoul mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada AFP pada Minggu (19/1) bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat perintah penangkapan resmi yang memperpanjang penahanan presiden.

Surat perintah anyar ini memungkinkan penyelidik menahan Yoon hingga 20 hari lamanya. Yoon juga disebut menolak bekerja sama selama 48 jam pertama saat ditahan.

Keputusan memperpanjang penahanan ini pun membuat para pendukung Yoon gusar dan menyerang gedung pengadilan.

Ratusan pengunjuk rasa pendukung Yoon memecahkan jendela dan mendobrak pintu untuk memasuki pengadilan setelah keputusan diumumkan.

Pengacara Yoon, Seok Dong-hyeon mengecam keputusan pengadilan. Ia juga memperingatkan pendukung Yoon agar tidak memperburuk situasi.

"Ini mungkin bukan yang diinginkan Presiden Yoon. Tapi kekerasan juga dapat menimbulkan beban bagi persidangan presiden," ujarnya.

Beberapa pengunjuk rasa menerobos masuk ke dalam gedung dan merusak bagian dalam. Sementara yang lain di luar menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi. Ubin, dinding, dan jendela luar gedung pengadilan pun terpantau rusak.

"Presiden Yoon Suk Yeol, kami lindungi," ujar mereka berteriak.

Masalah ini bermula dari darurat militer yang dideklarasikan Yoon pada 3 Desember lalu. Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam.

Atas apa yang dilakukannya, Yoon pun dimakzulkan dan diskors dari tugasnya. Yoon ditahan dalam penggerebekan yang berlangsung pada Rabu dini hari lalu atas tuduhan pemberontakan.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol tiba di pengadilan Seoul untuk menghadiri sidang perpanjangan masa penahanan terkait penerapan darurat militer.

Kantor Investasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (The Corruption Investigation Office/CIO) yang memimpin investigasi bersama dengan polisi dan militer, meminta Pengadilan Distrik Barat Seoul untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Yoon.

Dilansir Korea Times, pada sidang yang digelar pukul 2 siang waktu setempat, Yoon diperkirakan akan membela diri dan meminta pembatalan penahanan selama proses investigasi. Keputusan pengadilan diperkirakan diumumkan Sabtu malam atau Minggu dini hari waktu setempat.

Yoon dibawa dari pusat penahanan di Uiwang dengan mobil van biru Kementerian Kehakiman, dikawal polisi dan dinas keamanan presiden.

Iring-iringan mobil memasuki tempat parkir bawah tanah gedung pengadilan, saat ratusan pendukung Yoon berkumpul di jalan-jalan dekat lokasi sidang. Para pendukun Yoon melambaikan spanduk dan meneriakkan slogan-slogan menyerukan pembebasannya.

Jika Yoon ditangkap, penyidik dapat memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari. Selama masa tersebut mereka akan melimpahkan kasus ke jaksa penuntut umum untuk didakwa.

Namun jika pengadilan menolak permintaan penyidik, Yoon akan dibebaskan dan kembali ke kediamannya.

Sembilan orang, termasuk menteri pertahanan, kepala polisi, dan beberapa komandan militer telah ditangkap dan didakwa atas peran mereka dalam penetapan darurat militer.

Krisis pemerintahan Korsel bermula ketika Yoon memberlakukan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional dan kantor-kantor pemilihan umum.

Penetapan darurat militer itu berlangsung beberapa jam, hingga anggota parlemen berhasil melewati blokade militer dan menggelar pemungutan suara mencabut darurat militer tersebut.

Usai drama darurat militer itu, Majelis yang didominasi oposisi memberikan suara dan sepakat memakzulkan Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024.

Tim kuasa hukum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bersumpah bakal mengambil langkah hukum atas penjemputan paksa presiden hari ini, Jumat (3/1).

Salah satu pengacara Yoon, Yun Gap Geun, mengatakan penjemputan paksa ini ilegal dan tidak sah.

"Pelaksanaan surat perintah penangkapan yang ilegal dan tidak sah ini melanggar hukum," kata Yun kepada kantor berita Yonhap.

"Sehubungan dengan proses pengajuan keberatan terhadap surat perintah tersebut yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, kami akan menempuh jalur hukum atas pelanggaran hukum dari eksekusi surat perintah yang ilegal tersebut," lanjut Yun.

Tim kuasa hukum Yoon telah mengajukan penangguhan surat perintah penangkapan Yoon ke Mahkamah Konstitusi dan mengajukan keberatan terpisah atas pelaksanaan surat tersebut ke Pengadilan Distrik Seoul Barat.

Sejak awal, kuasa hukum Yoon menilai penjemputan paksa oleh penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) ilegal. Sebab, surat perintah itu dirilis atas permintaan CIO, sedangkan badan itu menurut mereka tak memiliki kewenangan tersebut.

Pada hari ini, tim penyidik yang terdiri dari CIO dan polisi Korsel telah berada di kediaman Yoon untuk menangkap sang Presiden sesuai surat perintah penangkapan dari pengadilan Seoul.

Kendati begitu, upaya itu tak berjalan mulus karena unit militer di dalam kediaman Yoon, diduga milik Komando Pertahanan Ibu Kota, memblokir akses penyidik. Pasukan pengamanan presiden juga ikut menghalang-halangi para penyidik, bersama-sama dengan warga pendukung Yoon.

Ribuan pendukung Yoon sejak beberapa hari lalu berkumpul di luar kediaman presiden untuk menentang pemakzulannya dan memblokir otoritas menangkap dia. Beberapa pedemo berujung ditangkap karena bentrok dengan aparat.

CIO telah bekerja sama dengan polisi dan unit investigasi Kementerian Pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama atas deklarasi darurat militer Yoon 3 Desember lalu.

Jika berhasil menangkap Yoon, CIO akan membawa sang Presiden ke markas mereka di Gwacheon guna menginterogasinya sebelum menahan sang Presiden di Pusat Penahanan Seoul.

Setelah ditahan, CIO memiliki waktu 48 jam untuk mencari surat perintah lain untuk penangkapan resmi sang Presiden atau membebaskan dia.

Pengacara Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan akan mengambil tindakan hukum usai kediaman Yoon didatangi penyidik kantor investigasi korupsi untuk menjalankan surat perintah penangkapan. Pengacara Yoon menilai surat itu ilegal dan tidak sah.

Dilansir Yonhap News Agency, Jumat (3/1/2025), penyidik memasuki kediaman Presiden Yook sejak dini hari tadi. Mereka datang untuk menahan Yoon atas kegagalannya memberlakukan darurat militer bulan lalu.

Kedatangan penyidik telah diblokir oleh pasukannya di dekat kediaman. Pendukung garis keras juga berada di depan kediaman Yook di ibu kota Seoul itu.

Salah satu perwakilan hukum Yoon, Yun Gap-geun, mengatakan pelaksanaan surat perintah penangkapan itu ilegal. Sebab, kata dia, saat ini pihak Yoon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Korsel.

"Pelaksanaan surat perintah yang ilegal dan tidak sah tidak sah," kata Yun Gap-geun kepada Yonhap.

"Karena prosedur keberatan terhadap surat perintah tersebut sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dan pengadilan, (kami) akan mengambil tindakan hukum atas situasi yang tidak sah dari pelaksanaan surat perintah ilegal tersebut," katanya.

Tim pembela Yoon telah mengajukan perintah untuk menangguhkan surat perintah tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan surat perintah tersebut ke Pengadilan Distrik Barat Seoul.

Simak Video 'Eks Presiden Yoon Suk Yeol Dijemput Paksa Tim Penyidik':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Tim kuasa hukum Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membantah tuduhan pemberontakan yang dilayangkan terhadap Yoon, buntut deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

Pengacara Yoon, Seok Dong Hyeon, mengatakan tuduhan pemberontakan terhadap Yoon tak masuk akal karena siapa orang yang melakukan pemberontakan secara terang-terangan di hadapan seluruh masyarakat dunia.

"Dari sudut pandang Presiden Yoon, dia bahkan tidak pernah terpikir soal pemberontakan. Pemberontakan seperti apa yang melibatkan seseorang yang bicara melalui konferensi pers di hadapan orang-orang di seluruh dunia," ujarnya.

Seok juga membantah tuduhan mengenai Yoon yang memerintahkan penangkapan para pemimpin partai. Dia mengatakan Yoon justru mengatakan kepada militer dan polisi bahwa mereka tak boleh bentrok dengan warga sipil selama darurat militer berlangsung.

"Presiden adalah seorang ahli hukum, jadi kenapa pula dia bicara soal penangkapan? Jika mereka melakukan penangkapan, ke mana mereka akan membawa orang-orang yang ditangkap? Saya harap masyarakat dan pers mempertimbangkan akal sehat semacam itu," ucap dia, seperti dikutip Yonhap.

Pernyataan Seok ini menjadi pembelaan kesekian atas aksi Yoon menetapkan darurat militer di Korea Selatan pada 3 Desember lalu.

Yoon telah membantah secara langsung bahwa dirinya melakukan pemberontakan karena mendeklarasikan darurat militer tiba-tiba.

Kendati begitu, pembelaan-pembelaan ini tak sejalan dengan kesaksian sejumlah pejabat senior militer. Mereka mengaku diminta untuk menyeret keluar anggota parlemen dari gedung Majelis Nasional guna menghentikan penolakan dekrit serta diminta menangkap para pemimpin partai terkemuka.

Seok menegaskan keputusan Yoon menerapkan darurat militer bukan karena situasi personalnya yang sedang 'bertikai' dengan oposisi. Dia menyebut sang Presiden menetapkan hal itu berdasarkan penilaian bahwa Korea Selatan benar-benar dalam keadaan darurat.

Seok merupakan pengacara yang telah mengenal Yoon selama lebih dari 40 tahun. Keduanya merupakan teman satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Nasional Seoul.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ditetapkan tersangka atas dugaan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan usai menetapkan darurat militer secara sepihak pada 3 Desember lalu.

Meski menjabat sebagai presiden yang memegang kekuasaan tertinggi, Yoon tetap bisa dijerat hukum meski memiliki kekebalan terhadap hukum.

Dalam konferensi pers Minggu (8/12), Kepala tim penyelidikan khusus kejaksaan, Park Se Hyun, mengatakan tuduhan pengkhianatan terhadap Yoon tidak dilindungi oleh kekebalan konstitusional yang dimiliki presiden.

Karena itu, penyelidikan criminal terhadap Yoon ini bisa dilanjutkan terlepas sang presiden lolos mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu (7/12).

Jaksa Korsel menetapkan Yoon sebagai tersangka dalam penyelidikan yang meluas terkait penetapan darurat militer sepihak yang diterapkan ang presiden tiba-tiba pada 3 Desember lalu.

"Prosedur standar adalah mendaftarkan seseorang sebagai tersangka ketika ada pengaduan atau tuduhan yang diajukan," kata Park seperti dikutip The Korea Times.

Dari pengaduan ini, Park menuturkan timnya akan membuka penyelidikan terhadap sang presiden atas tuduhan pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pada dasarnya, kasus ini melibatkan pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangan untuk memprovokasi pemberontakan dengan tujuan mengganggu tatanan konstitusi. Tindakan ini memenuhi kriteria pengkhianatan dan penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum," ujar Park.

Penetapan tersangka Yoon berlangsung setelah upaya pemakzulan sang presiden di parlemen gagal pada Sabtu (7/12) setelah kalah suara.

Kegagalan pemakzulan Yoon itu terjadi berkat aksi boikot sidang yang dilakukan anggota partainya, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).

Usulan pemakzulan gagal mencapai kuorum dengan selisih lima suara.

Yoon sendiri sudah meminta maaf dalam pidato publik terbarunya pada Sabtu atas kekacauan yang ia sebabkan telah menghebohkan seluruh dunia. Ia berkata dirinya bakal menyerahkan kepada partainya untuk menentukan nasibnya.

"Saya telah menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi publik. Saya dengan tulus meminta maaf," katanya dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Baru-baru ini, PPP menjamin Yoon akan mengundurkan diri. Ketua PPP Han Dong Hoong menyampaikan komentar itu usai Yoon meminta maaf ke publik dan menyerahkan semua ke partai.

Han mengatakan pernyataan Yoon berarti sebuah "janji untuk mengundurkan diri."

"Untuk mengurangi kebingungan, kami akan mengupayakan pengunduran dirinya secara tertib," ungkap dia pada Sabtu (7/12).