JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di SMK Kalideres, Jakarta Barat, mendapat perhatian serius dari DPRD DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian mengatakan, proses hukum terhadap terduga pelaku harus tetap berjalan, meskipun yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kami, di Komisi E sependapat, permintaan maaf boleh, tapi hukum tetap dijalankan, terlepas dari umur pelaku 60 tahun," kata Justin saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Permintaan agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap berlanjut telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta dalam rapat kerja Komisi E pada Rabu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Kepala SMK di Kalideres juga hadir untuk memberikan klarifikasi dan membantu Dinas Pendidikan menjelaskan perihal kasus dugaan pelecehan tersebut.

"Kami sayangkan proses yang terjadi. Tim investigasi yang dipimpin oleh Sudin Pendidikan Jakarta Barat memang telah melakukan audiensi dengan siswa dan orangtua. Namun, fakta bahwa siswa-siswa menandatangani surat tidak akan mempermasalahkan ini sangat disayangkan," ujar Justin.

"Namun, ini harus dipertanyakan. Bisa jadi mereka tertekan karena adanya hirarki dalam sekolah. Jika ada satu saja korban yang ingin menempuh jalur hukum, maka ini harus diproses," sambung Justin.

Demo siswa akibat lambatnya respons sekolah

Adapun kasus dugaan pelecehan ini mencuat setelah puluhan siswi melaporkan tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh terduga pelaku.

Laporan ini kemudian memicu aksi demonstrasi siswa SMK Kalideres pada 26 Februari 2025.

Dalam aksi tersebut, siswa membawa spanduk berisi tuntutan agar guru pelaku dipecat dan meneriakkan protes di lingkungan sekolah.

Justin menyayangkan lambatnya respons pihak sekolah dalam menangani laporan korban.

Ia menyebut, laporan awal sebenarnya sudah disampaikan pada 20 Februari 2025, namun tidak ada tindakan tegas hingga akhirnya siswa memilih turun ke jalan.

"Demo yang dilakukan siswa adalah klimaks dari lambatnya penanganan kasus ini. Saya mengingatkan kepada Kepala Sekolah bahwa siswa-siswa ini tidak boleh dikenakan sanksi apapun. Mereka tidak bersalah karena hanya menuntut keadilan," ucap Justin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito menyinggung soal etika mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Lakso menilai secara etika hal tersebut tidak patut dibenarkan, mengingat posisi Febri masih menjadi Jubir ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPU yang berujung pada penetapan empat tersangka.

Empat tersangka itu adalah Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, Agustiani Tio selaku Anggota Bawaslu RI, eks kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful.

"Pertama, secara etika bukanlah hal yang patut dibenarkan dengan mengingat bahwa posisi Febri pada saat proses penanganan kasus OTT KPU sebagai Juru Bicara KPK," kata Lakso saat dihubungi, Kamis (13/3/2025).

Terlebih, menurut Lakso, Febri memahami batas-batas etika di mana pernah juga berkecimpung sebagai pegiat anti korupsi sebelum bergabung dengan KPK.

"Lebih disayangkan lagi, Febri harusnya memahami peran Hasto dalam revisi UU KPK maupun TWK," imbuhnya.

Lakso juga mengatakan, secara substansi, masuknya Febri sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam membuat Hasto menjadi lebih baik.

Sebab, kata dia, penjelasan yang diberikan malah menjadi narasi tanpa adanya basis faktual, bahkan Febri pun tidak memahami kasus ini secara teknis.

"Justru ini menunjukkan bahwa tim hukum yang ada tidak percaya diri sehingga karena tidak mampu menunjukkan bantahan substansial dan berbagai prosedur yang sudah ditempuh pun kandas maka memilih untuk memainkan narasi tetapi tidak berisi," ucap dia.

Sebelumnya, Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua IM57 Institute, Lakso Anindito menyinggung soal etika mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah bergabung ke dalam tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Lakso menilai secara etika hal tersebut tidak patut dibenarkan, mengingat posisi Febri masih menjadi Jubir ketika KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPU yang berujung pada penetapan empat tersangka.

Empat tersangka itu adalah Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU RI, Agustiani Tio selaku Anggota Bawaslu RI, eks kader PDIP Harun Masiku, dan Saeful.

"Pertama, secara etika bukanlah hal yang patut dibenarkan dengan mengingat bahwa posisi Febri pada saat proses penanganan kasus OTT KPU sebagai Juru Bicara KPK," kata Lakso saat dihubungi, Kamis (13/3/2025).

Terlebih, menurut Lakso, Febri memahami batas-batas etika di mana pernah juga berkecimpung sebagai pegiat anti korupsi sebelum bergabung dengan KPK.

"Lebih disayangkan lagi, Febri harusnya memahami peran Hasto dalam revisi UU KPK maupun TWK," imbuhnya.

Lakso juga mengatakan, secara substansi, masuknya Febri sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam membuat Hasto menjadi lebih baik.

Sebab, kata dia, penjelasan yang diberikan malah menjadi narasi tanpa adanya basis faktual, bahkan Febri pun tidak memahami kasus ini secara teknis.

"Justru ini menunjukkan bahwa tim hukum yang ada tidak percaya diri sehingga karena tidak mampu menunjukkan bantahan substansial dan berbagai prosedur yang sudah ditempuh pun kandas maka memilih untuk memainkan narasi tetapi tidak berisi," ucap dia.

Sebelumnya, Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ditunjuk menjadi koordinator juru bicara tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Selain Febri Diansyah, advokat Arman Hanis dan Bobby Rahman Manalu terlihat duduk dalam jajaran tim hukum Sekjen PDI-P.

Mereka mengenakan batik dan duduk di sebelah kanan saat diperkenalkan sebagai tim hukum Sekjen PDI-P.

Ronny lantas menyebutkan 17 nama tim hukum yang bakal mendampingi Hasto Kristiyanto dalam sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi tim hukum Pak Hasto Kristiyanto,” kata Ronny.

Mereka adalah Todung M Lubis, Maqdir Ismail, Ronny B Talapessy, Arman Hanis, Febri Diansyah, A Patramijaya, Erna Ratnaningsih, Johannes Oberlin, L Tobing, Alvon Kurnia Palma, dan Rasyid Ridho, S.H.

Kemudian, Duke Arie W, Triwiyono Susilo, Abdul Rohman, Willy Pangaribuan, Bobby Rahman Manalu, Rory Sagala, Annisa Eka, dan Fitria Ismail.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto, digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali.

KOMPAS.com - Insiden lebih dari 50 napi kabur dari penjara di Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, memunculkan kembali masalah klasik tentang jumlah tahanan yang melebihi kapasitas ruang penjara.

Apalagi Penjara Kutacane pernah tercatat sebagai salah satu penjara terpadat di Indonesia.

Sampai Rabu (12/03), sebagian narapidana yang kabur dari Penjara Kutacane dilaporkan belum menyerahkan diri.

Pejabat kepolisian di Aceh Tenggara telah mengeluarkan ultimatum agar para napi yang kabur untuk menyerahkan diri.

"Penyerahan diri akan lebih baik daripada harus berhadapan dengan tindakan hukum yang lebih berat," kata Kapolres Aceh Tenggara, AKBP R Doni Sumarsono, Senin (10/03).

Seruan serupa juga dilayangkan Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Joko Krisdiyanto.

"Kami mengimbau para napi yang masih kabur segera menyerahkan diri demi menghindari konsekuensi hukum yang lebih serius," kata Joko, Selasa (11/03).

Joko mengatakan pihaknya terus mengejar narapidana yang belum kembali.

Kepolisian juga meminta masyarakat segera melapor jika mengetahui informasi keberadaan napi-napi yang kabur.

Jumlah pasti narapidana yang kabur masih simpang siur. Namun informasi yang dihimpun wartawan di Aceh, Hidayatullah, sampai Rabu (12/03) pagi, setidaknya ada 21 napi sudah menyerahkan diri atau ditangkap.

"Sementara 32 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh pihak keamanan," kata Hidayatullah yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sebanyak 53 napi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Provinsi Aceh, pada Senin (10/03) kabur setelah berhasil membobol dua dari tiga pintu utama Lapas.

Polda Aceh telah mengerahkan satu peleton personel Brigade Mobil (Brimob) guna menjaga dan mencegah potensi gangguan keamanan di penjara tersebut.

Bagaimana kronologi para napi kabur dari Penjara Kutacane?

Dari video yang beredar secara luas di media sosial, terlihat sejumlah tahanan kabur dari penjara dengan meloncati pagar dan melewati para pedagang takjil di kawasan tersebut.

Wartawan di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Abdul Azis, melaporkan terdapat puluhan petugas keamanan dengan senjata lengkap yang terdiri dan polisi dan Brimob masih melakukan pengamanan dan penjagaan di area penjara.

"Atap lapas yang sebelumnya dibobol oleh para narapidana juga sudah mulai diperbaiki, sementara ini jam besuk masih belum diperbolehkan, karena para petugas masih memburu puluhan napi yang belum kembali," kata Abdul Azis.

Keterangan yang dihimpun dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, menyebutkan, para napi kabur setelah membobol lapisan pintu pengamanan hingga merusak atap gedung lapas.

Menurut Andi Hasyim, tiga pintu pengamanan lapas awalnya dalam kondisi terkunci. Namun, dua di antaranya berhasil dibobol.

"Karena pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap. Tahanan yang kabur didominasi kasus narkoba," katanya kepada para wartawan di Kutacane, Senin (10/03) malam.

Andi menjelaskan saat kejadian, yaitu menjelang buka puasa, petugas keamanan hanya enam orang. Sedangkan penghuni lapas mencapai 362 orang.

"Untuk rasio keamanannya tidak berbanding. Jadi, kalau ada mobilisasi dari warga binaan, pasti tidak cukup," ujarnya.

Apa penyebab utama kaburnya para napi?

Pexels/Enrico Hänel ilustrasi lapas.

Dia berujar, Lapas Kelas II B Kutacane seharusnya menampung 85 orang. Namun saat ini dihuni oleh 362 napi, yang berarti melebihi kapasitas hingga 300%.

"Lapas [Kutacane] ini mengalami kelebihan sampai 300%, kemudian [Lapas] Bireuen juga sama, Kuala Simpang 200% dan Lapas di Banda Aceh 150%," ungkap Mashudi.

1. Menurutnya, para napi bahkan harus tidur berhimpitan karena keterbatasan ruangan. Lebih dari itu, dia mengakui, ada beberapa napi ditempatkan di tenda tambahan.

Beberapa di antaranya bahkan telah dipindahkan ke Lapas di Kabupaten Kuala Simpang, Aceh, tambahnya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, mengatakan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya, ada faktor lain yang mengakibatkan napi kabur.

Antara lain, para napi menuntut pendirian 'bilik asmara', masalah makanan, dan masalah jam berkunjung.

Bilik asmara adalah ruangan khusus para napi untuk berhubungan intim dengan istri masing-masing.

"Biasanya jam berkunjung itu dari Senin sampai Kamis, pada bulan Ramadan ini kita sudah perpanjang sampai dengan Sabtu, ada juga yang minta 'bilik asmara'," ungkapnya.

Namun ada pula masalah lain yang muncul, yaitu keributan saat antre takjil menjelang buka puasa.

Bagaimana solusinya?

Salah satu solusi masalah hunian yang melebihi kapasitas Penjara Kutacane adalah lapas baru. Pemerintah berencana membangun bangunan penjara yang baru.

Lahan seluas 4,1 hektare tersebut merupakan hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

"Kita sudah terima hibah tanah dari Pemkab Aceh Tenggara dengan luas 4,1 hektare, dan insya Allah akan kita bangun untuk Lapas Kelas II B Kutacane dalam tahun ini," kata Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Mashudi, Selasa (11/03).

Tentu saja ini membutuhkan waktu, karena untuk merealisasikannya ada di tangan di tingkat pusat.

"Nanti kita akan sampaikan ke pusat apa-apa yang menjadi keluhan dari mereka. Tindak lanjutnya ada di pusat," ujarnya..

Dalam jangka pendek atau menengah, pihaknya akan memindahkan hunian di Penjara Kutacane ke penjara lainnya di Aceh.

"Kami akan secara bertahap memindahkan warga binaan ke lapas di kabupaten lain yang masih memiliki ruang kosong," kata Mashudi.

Mashudi mengakui hampir seluruh lapas di Aceh mengalami masalah serupa.

Di Lapas Bireuen, misalnya, kapasitasnya mencapai 300%, sedangkan di Lapas Kuala Simpang mencapai 200%.

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

BONTANG, KOMPAS.com – Seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bontang berinisial AFF (25) meninggal dunia setelah menerima perawatan di rumah sakit.

Kematian AFF memicu dugaan adanya kekerasan, setelah pihak keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Bontang, Suranto, membenarkan adanya luka di tubuh AFF.

Namun, ia menekankan bahwa pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti luka tersebut.

"Kami tidak menutup mata atas temuan ini. Saat ini, kami tengah menelusuri apakah ada unsur kekerasan, baik dari sesama warga binaan maupun petugas," kata Suranto saat dikonfirmasi pada Rabu (12/3/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AFF mulai menjalani hukuman isolasi di Lapas Bontang sejak 22 Februari 2025 karena melanggar aturan internal lapas.

Selama masa isolasi, AFF dalam kondisi sehat.

Namun, pada Minggu (9/3/2025) malam, kondisinya memburuk.

Petugas lapas segera memindahkannya ke klinik lapas untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut.

"Ketika kesehatannya memburuk, kami segera membawanya ke klinik lapas agar bisa mendapat penanganan lebih cepat," ujar Suranto.

Karena kondisi AFF tidak kunjung membaik, ia dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang pada Senin (10/3/2025) dini hari.

Sayangnya, upaya medis tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, dan AFF dinyatakan meninggal dunia pada pukul 06.30 WITA.

"Kami sudah berusaha memberikan perawatan, tapi kondisinya terus menurun. Akhirnya, kami putuskan untuk merujuknya ke rumah sakit," tambah Suranto.

Ditemukan luka memar pada tubuhnya

Kematian AFF menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga menemukan luka memar di tubuhnya, termasuk di bagian punggung dan kepala.

Mereka pun mempertanyakan apakah ada dugaan kekerasan yang dialami AFF sebelum meninggal dunia.

Namun, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa AFF mengidap tiga penyakit yang diduga menjadi penyebab kematiannya, yaitu tuberkulosis (TBC), gangguan hati, dan penyakit ginjal.

Pihak lapas telah menyampaikan hasil pemeriksaan ini kepada keluarga.

"Kami sudah menjelaskan kepada keluarga mengenai kondisi kesehatannya. Jika keluarga ingin dilakukan otopsi, kami siap memfasilitasi, tetapi mereka menolak," ungkap Suranto.

Penyelidikan lebih lanjut

Kasus ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut.

Polres Bontang telah meminta keterangan dari dua petugas lapas serta seorang petugas poliklinik yang menangani AFF.

Pihak lapas menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalangi jika keluarga AFF ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. "Jika keluarga ingin menempuh langkah hukum, kami akan menghormati proses tersebut," tegas Suranto.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih mengumpulkan bukti dan keterangan untuk memastikan penyebab pasti kematian AFF.

ACEH TENGGARA, KOMPAS.com – Petugas Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, bersama warga binaan dibantu TNI-Polri memperbaiki fasilitas yang rusak akibat dibobol oleh narapidana yang kabur menjelang berbuka puasa, Senin (10/3/2025).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, mengungkapkan, kejadian ini telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap berbagai fasilitas perkantoran dan infrastruktur di dalam lapas.

"Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas," kata Yan Rusmanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/2/2025).

Untuk mengatasi kerusakan itu, petugas Lapas Kutacane bekerja sama dengan TNI dan Polri membersihkan puing-puing dan memperbaiki fasilitas yang rusak.

Selain itu, mereka pun memperkuat sistem keamanan guna mencegah kejadian serupa.

"Warga binaan juga dilibatkan dalam kegiatan perbaikan tersebut sebagai bagian dari program pembinaan dan tanggung jawab mereka atas perbuatan yang telah dilakukan," ujarnya.

Yan Rusmanto berharap, kasus pelarian itu dapat menjadi pembelajaran bagi warga binaan untuk lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan yang merugikan banyak pihak.

"Diharapkan dengan selesainya perbaikan ini, Lapas Kutacane dapat berfungsi dengan optimal," tuturnya.

"Para warga binaan dapat menjalani proses pembinaan dengan lebih baik serta meminimalisasi potensi pelarian pada masa yang akan datang," katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 26 napi telah berhasil diamankan dari total 52 napi yang melarikan diri.

"Pagi ini nambah dua orang lagi, jadi yang belum kembali masih 26 orang," ucap Yan.

Para napi diketahui kabur menjelang berbuka puasa pada Senin (10/3/2025), diduga akibat kekecewaan terhadap sejumlah tuntutan yang tidak dipenuhi petugas lapas.

Salah satu tuntutan mereka adalah keberadaan bilik asmara di dalam lapas serta keluhan terkait lambatnya pembagian makanan berbuka puasa yang menyebabkan antrean panjang dan desak-desakan.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan bahwa hampir 70 persen warga di Papua tinggal di daerah yang rawan konflik.

"Kita perlu ketahui bahwa ada sekitar 70 persen warga Papua yang hidup di wilayah konflik," katanya kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (11/3/2025).

Kondisi ini menyebabkan konflik bersenjata terus berlangsung di beberapa wilayah, termasuk Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, dan daerah pegunungan lainnya.

Frits menjelaskan bahwa bentrokan bersenjata antara TNI-Polri dan TPNPB-OPM telah memaksa ratusan warga mengungsi ke daerah yang lebih aman.

"Konflik bersenjata ini berdampak terhadap para pengungsi yang terjadi seperti di Nduga, Maybrat, dan beberapa daerah lainnya. Memang di Maybrat pada tahun 2024, kami sudah memulangkan sekitar 64 warga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Frits menyoroti beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat belum mendapatkan penyelesaian, terutama pelanggaran HAM berat yang terjadi di Wasior, Kabupaten Wondama, Papua Barat pada tahun 2001, serta di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada tahun 2003.

"Kami sudah laporkan kepada Wakil Menteri (Wamen) HAM, semoga menjadi perhatian ke depan, guna melihat berbagai persoalan HAM yang ada di Papua," ujarnya.

Dalam konteks ini, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, melakukan kunjungan ke Kota Jayapura untuk bertemu dengan Komnas HAM Perwakilan Papua.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mendengarkan berbagai permasalahan terkait kasus HAM di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi David Bayu terdaftar dalam 29 nama penyanyi yang melayangkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.

Gugatan tersebut sebelumnya diumumkan oleh komunitas Vibrasi Suara Indonesia (VISI) melalui akun Instagram mereka.

David sendiri diketahui sebagai salah satu anggota VISI.

David Bayu menuturkan, tujuan utama dari gugatan ini adalah untuk meminta kepastian hukum mengenai aturan dalam UU Hak Cipta tersebut.

“Iya, sebenarnya keresahan kita juga. Sebagai penyanyi dan pencipta lagu, kita cuma ingin menanyakan kepastian hukumnya,” kata David saat ditemui di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Rabu (12/3/2025).

David menambahkan, jika aturan tersebut sudah jelas dan benar, maka mereka siap mematuhinya. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketidakjelasan sistem yang ada saat ini.

“Kalau memang yang benar begini ya kita taat pada hukumnya. Tapi kalau masih belum pasti, tapi sudah main tembak sana-sini, ya kita juga merasa resah,” tambah David.

Berangkat dari itulah yang membuat para penyanyi resah, sehingga melayangkan permohonan tersebut.

"Jadi kayak banyak musisi-musisi juga.. jadi kayak merasa ini gue musti manggung atau gimana nantinya gimana? keresahannya ya kepastian hukum aja," tutur David.

David menegaskan bahwa penyanyi pun ingin berbagi hak kepada pencipta lagu.

“Enggak ada sedikit pun niat kayak, ‘gue enggak mau bayar’. Enggak ada. Kita juga pencipta, jadi kita merasakan hal yang sama. Tapi yang kita pertanyakan, sistemnya yang benar itu seperti apa? Itu yang kita harapkan dari gugatan ini,” ungkap David.

Sebelumnya, VISI mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 10 Maret 2025.

Dalam unggahan di Instagram, VISI menyatakan bahwa langkah ini diambil demi memperjuangkan keadilan bagi seluruh pelaku industri musik di Indonesia.

“Kami ingin semua yang terlibat dalam ekosistem musik Indonesia mendapatkan perlakuan adil dan penghargaan yang setara atas kontribusinya,” tulis VISI.

Dalam permohonannya, VISI menyoroti empat poin utama terkait hak cipta dan sistem royalti di Indonesia:

1. Apakah untuk performing rights, penyanyi harus izin langsung dari pencipta lagu?

2. Siapakah yang dimaksud dengan pengguna yang secara hukum memiliki kewajiban untuk membayar royalti performing rights?

3. Bisakah orang/badan hukum memungut dan menentukan tarif royalti performing rights tersendiri, di luar mekanisme LMKN dan tarif yang ditentukan oleh Peraturan Menteri?

4. Masalah wanprestasi pembayaran royalti performing, masuk kategori pidana atau perdata?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di Indonesia jika telah merugikan rakyat.

Pesan Prabowo ini disampaikan ulang oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengenai polemik isi MinyaKita yang disunat dari seharusnya 1 liter (1.000 mililiter) menjadi hanya 700-900 mililiter.

"Intinya enggak ada, tidak ada, siapapun itu enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah," kata Sudaryono, usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4/2025).

Ia mengungkapkan, Prabowo marah saat mendengar insiden tersebut.

Menurut dia, dengan ketegasan lewat jerat hukum, pihak yang tidak bertanggung jawab akan jera.

"Karena dengan ketegasan kita, maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga enggak akan mengulangi atau tidak. Yang mau niat juga dia berhenti juga, dan seterusnya, lah," tutur Sudaryono.

Ia menyebut, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi menari-nari di atas kepentingan dan penderitaan rakyat.

Kepala Negara tidak ingin ada sejumlah pihak yang ingin untung sesaat dengan mengorbankan rakyat.

Ia lantas mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni Surat Al-Mutaffifin (Orang-orang yang curang).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa orang-orang yang curang akan mendapat balasan masuk neraka.

"Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan, lah ya. Kalau kita ngomong agama, itu sudah ada di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan itu neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia)," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang melanggar karena isi minyak goreng tidak sesuai takaran.

Pelanggaran itu ditemukan saat Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

"Ini merupakan pelanggaran serius, MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter," ujar Amran, dalam keterangan resminya, Sabtu.

Minyak tersebut diproduksi oleh tiga badan usaha, yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

BALIKPAPAN, KOMPAS.com – Tim kuasa hukum korban dalam kasus pencabulan balita di Balikpapan mengaku terkejut setelah Polda Kalimantan Timur menetapkan FE (30), ayah kandung korban, sebagai tersangka pencabulan.

Keputusan ini diumumkan pada Selasa (11/3/2025) setelah penyelidikan yang berlangsung selama lebih dari lima bulan.

"Kami kaget karena selama ini kami mendampingi keluarga, terutama ibu dan ayah korban, untuk melewati proses ini. Kami tidak menyangka hasil penyidikan mengarah pada ayah kandungnya sendiri," ujar perwakilan kuasa hukum korban dari Hutama Law Firm, Everton Jeffry Hutabarat.

Kuasa hukum mengaku bahwa sejak awal kasus ini dilaporkan pada Oktober 2024, pihaknya fokus mendampingi ibu korban yang meyakini bahwa pelaku adalah sosok lain.

Ibu korban meyakini pelaku adalah bapak kos mereka yang disebutnya sebagai "Pak De".

Bahkan setelah suaminya ditetapkan sebagai tersangka, ibu korban tetap meragukan hasil penyelidikan kepolisian.

Bukti Medis dan Psikologis

Polisi menetapkan FE sebagai tersangka setelah mengumpulkan keterangan dari 15 saksi, termasuk psikolog forensik, dokter forensik, serta analisis alat komunikasi beberapa pihak terkait.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yuliyanto, menjelaskan bahwa polisi harus berhati-hati dalam menangani kasus ini karena korban masih sangat kecil dan memerlukan pendekatan khusus.

"Kami memahami ada kesan kasus ini berjalan lambat, tetapi penyidikan dilakukan secara hati-hati mengingat korban masih sangat kecil dan memerlukan pendekatan khusus," katanya.

Dokter spesialis forensik RSKD Balikpapan, dr. Heryadi Bawono Putro, S.FM, menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan medis korban menunjukkan luka akibat kekerasan seksual, dengan empat robekan pada selaput dara korban, termasuk luka baru dan lama.

Selain itu, asesmen psikologis terhadap korban dilakukan sebanyak tujuh kali sejak Oktober hingga Desember 2024, dengan metode boneka edukasi, foto tiga wajah, serta observasi dari balik kaca.

Psikolog forensik Apsifor, Lucia Peppy Novianti, M.Psi., Psikolog, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan selama 41 jam terhadap saksi dan subjek terkait untuk mendalami dugaan kejahatan ini.

Ibu Korban Tak Percaya Suaminya Tersangka

Sejak awal, ibu korban tidak pernah mencurigai suaminya. Bahkan setelah polisi menetapkan FE sebagai tersangka, ia masih meragukan hasil penyidikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, ibu korban aktif membagikan perkembangan kasus ini di media sosial, terutama Instagram.

Unggahannya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap keputusan polisi dan kekecewaannya terhadap proses hukum yang berjalan.

Tim hukum korban menekankan bahwa kondisi mental ibu korban kini semakin tertekan dan membutuhkan pendampingan psikologis.

"Kami sudah meminta Pemkot Balikpapan melalui UPTD PPA untuk memberikan pendampingan psikologis kepada ibu korban. Jangan sampai bukan hanya anak yang menjadi korban, tetapi juga ibunya," ujar Everton.

KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi dugaan kasus pencabulan anak dibawah umur dan narkoba oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman.

Anggota Kompolnas, Gufron meminta penegakan hukum terhadap Kapolres Ngada dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Jika terbukti terlibat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkoba, ia meminta agar proses hukum tetap berlaku.

"Dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam perkara narkoba dan asusila, tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

"Apa pun jabatan dan pangkatnya, tidak boleh kebal hukum," imbuh Gufron.

Kompolnas pantau proses hukum Kapolres Ngada

Gufron memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum Kapolres Ngada.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme internal kepolisian sudah berjalan oleh Propam Polri.

"Yang bersangkutan sudah dalam pemeriksaan di Propam," terangnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian responsif dalam menangani kasus ini, karena menjadi atensi masyarakat luas.

"Dalam konteks itu, kami (Kompolnas) akan minta klarifikasi dan memonitor serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada berawal dari temuan video di situs porno Australia pada pertengahan 2024.

Ketika mengetahui lokasi tersebut berada di Kupang, NTT, otoritas Australia melaporkan ke pejabat terkait di Indonesia.

Dari laporan tersebut, Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fajar Widyadharma Lukman.

Hasil penyelidiakan menemukan, ada tiga korban anak berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

Aksi pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar berlangsung di sebuah hotel dengan bantuan F yang dibayar Rp 3 juta karena sudah menyediakan anak tersebut.

Selain kasus pencabulan anak di bawah umur, AKBP Fajar juga dinyatakan positif narkoba setelah dites urine.