Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Anam yang mewakili Kompolnas juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada tiga personel yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

“Kami Kompolnas mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi personel yang menjalankan tugas yang begitu mulia hingga gugur,” ucapnya.

Kendati demikian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengingatkan bahwa penanganan kasus judi sabung ayam yang sedang ditangani oleh ketiga personel tersebut harus tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan judi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa membongkar perjudian dengan kedok sabung ayam ini juga merupakan hal yang penting.

“Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga personel tersebut gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin (17/3).

Akibat peristiwa itu, Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto mengalami luka tembak pada dada kanan, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto mengalami luka tembak pada bagian mata sebelah kiri, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta mengalami luka tembak pada bagian mulut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan.

Irjen Pol. Helmy mengatakan bahwa saat ini tim dari badan reserse dan Pomdam Sriwijaya telah bergabung untuk melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut.

"Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat pastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban," kata Kapolda Lampung.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menanggapi dugaan kasus pencabulan anak dibawah umur dan narkoba oleh Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Fajar Widyadharma Lukman.

Anggota Kompolnas, Gufron meminta penegakan hukum terhadap Kapolres Ngada dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Jika terbukti terlibat dalam kasus pencabulan anak di bawah umur dan narkoba, ia meminta agar proses hukum tetap berlaku.

"Dugaan keterlibatan Kapolres Ngada dalam perkara narkoba dan asusila, tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

"Apa pun jabatan dan pangkatnya, tidak boleh kebal hukum," imbuh Gufron.

Kompolnas pantau proses hukum Kapolres Ngada

Gufron memastikan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap proses hukum Kapolres Ngada.

Dari informasi yang diterimanya, mekanisme internal kepolisian sudah berjalan oleh Propam Polri.

"Yang bersangkutan sudah dalam pemeriksaan di Propam," terangnya.

Ia juga meminta pihak kepolisian responsif dalam menangani kasus ini, karena menjadi atensi masyarakat luas.

"Dalam konteks itu, kami (Kompolnas) akan minta klarifikasi dan memonitor serta memastikan proses penanganannya berjalan transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolres Ngada berawal dari temuan video di situs porno Australia pada pertengahan 2024.

Ketika mengetahui lokasi tersebut berada di Kupang, NTT, otoritas Australia melaporkan ke pejabat terkait di Indonesia.

Dari laporan tersebut, Tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Fajar Widyadharma Lukman.

Hasil penyelidiakan menemukan, ada tiga korban anak berusia 14 tahun, 12 tahun, dan 3 tahun.

Aksi pencabulan yang dilakukan AKBP Fajar berlangsung di sebuah hotel dengan bantuan F yang dibayar Rp 3 juta karena sudah menyediakan anak tersebut.

Selain kasus pencabulan anak di bawah umur, AKBP Fajar juga dinyatakan positif narkoba setelah dites urine.

JAKARTA - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono meminta agar saksi kunci dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan FA yang diduga oleh AN, anak bos Prodia mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ini kan ada saksi karena AP ini masih ada (masih hidup), itu saksi kunci, jadi supaya bisa dilindungi," kata Arief dalam program Rakyat Bersuara iNews TV Selasa (4/2/2025).

Diketahui, AP dan FA merupakan ABG yang diduga 'Open BO' dengan tersangka Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartanto (MBH).

Keduanya bertemu dengan Arief dan Bayu yang kini ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2024 di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).



Pada malam kejadian, AP dan FA dicekoki inex dan air sabu, kemudian diperkosa. Atas peristiwa itu, FA pun menghembuskan napas terakhir karena diduga overdosis.

Menarik kronologi kejadian tewasnya FA, Arief mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut bisa berkembang menjadi kasus pemberian narkotika, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Arief mengatakan, harus ada autopsi terhadap jenazah FA, untuk mengetahui penyebab kematian anak di bawah umur tersebut, apakah karena narkoba atau hal lain.

"Autopsi itu akan menunjukkan FA ini almarhum ini meninggal itu sebabnya apa, kalau narkoba harus sesuai yang disampaikan tadi, paling tidak kena 116 tuh Undang-undang 35 tahun 2009," katanya.

Untuk itu, kata Arief, AP harus mendapatkan perlindungan, karena dia bersama-sama dengan FA pada malam kejadian, dan mengetahui peristiwa yang sesungguhnya.

"AP ini sebaiknya diberikan perlindungan, karena dia saksi kunci, jadi pertama hasil autopsi tadi sebab kematian FA, kedua keterangan saksi yang bersama sama di dalam satu kejadian," katanya.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyebut tidak adanya impunitas bagi anggota Polri yang bermasalah menjadi salah satu upaya reformasi di era Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Komisioner Kompolnas Gufron menyebut langkah yang diambil Sigit terkait banyaknya aksi kekerasan yang terjadi beberapa waktu belakangan sudah tepat.

Pemberian sanksi berupa pemecatan serta penegakkan sanksi pidana terhadap anggota yang melanggar hukum menjadi penanda apabila tidak ada Korps Bhayangkara yang kebal dari hukum.

"Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sudah baik dan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku," ujarnya kepada wartawan, Selasa (10/12).

Diketahui sebelumnya terdapat dua kasus penembakan oleh anggota polisi yang menjadi sorotan publik. Pertama yakni penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Riyanto Ulil Anshar oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar.

Kasus kedua yakni penembakan kepada siswa SMK Gamma Rizkynata Oktafandy oleh anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zaenudin. Kedua pelaku yang menyebabkan korban tewas itu saat ini telah disanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) serta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Selain itu, Gufron mengatakan Kompolnas juga menyambut baik hadirnya Peraturan Kapolri terkait Hak Asasi Manusia (HAM) pada era kepemimpinan Sigit.

Adanya aturan itu dinilai menunjukkan komitmen Polri untuk melakukan perbaikan. Pasalnya, kata dia, isu HAM saat ini menjadi salah satu materi wajib dalam pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga turut menyoroti penguatan Polri yang terjadi melalui pengembangan satuan unit Perempuan dan Anak (PPA) dan TPPO menjadi direktorat tersendiri di Bareskrim Polri.

Menurutnya kebijakan tersebut menjadi terobosan penting lantaran kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

"Diharapkan ke depan Direktorat PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya.

Terakhir, ia juga berharap langkah yang diambil Sigit lewat melalui pembentukan Kortas Tipikor juga dapat menjadi terobosan baru dalam penindakan kasus korupsi di Indonesia.

"Kedepannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) angkat bicara soal kemajuan reformasi Polri dewasa ini. Pasalnya sejak era Reformasi, Korps Bhayangkara kini jauh lebih humanis dan komitmen dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM).

"Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri, kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada Peradilan Umum," kata Komisioner Kompolnas Gufron, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Menurut Gufron, proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia.

Gufron menilai, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi. Salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu Perempuan dan Anak, misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri.

"Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua Polda dan Polres, melainkan juga di semua Polsek," ujarnya.

Capaian lain, katanya adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan tersebut juga perlu diapresiasi. "Dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ucapnya.

Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, Gufron menekankan respons Kapolri tentunya juga positif. Pasalnya, sebagai pimpinan telah memberikan sikap yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas.

"Sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri. Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang belaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," tutupnya.

Jakarta -

Komisioner Kompolnas Gufron mengatakan banyak kemajuan yang dicapai Polri sejak proses dan pasca-reformasi, di mana aparat kepolisian dituntut 'melek' hak asasi manusia (HAM) hingga dibuatnya aturan resmi terkait; serta polisi yang tunduk pada peradilan umum.

"Proses dan agenda reformasi Polri perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas. Di satu sisi, harus diakui sejak 1997 banyak kemajuan yang sudah dicapai, termasuk dalam isu hak asasi manusia. Polri menjadi lebih humanis dan adanya Perkap HAM menjadi salah satu tolok ukur capaian positif dari proses Reformasi Polri," kata Gufron dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/12/2024).

Meski demikian, Gufron menilai Polri memang masih punya pekerjaan rumah (PR) yakni melanjutkan semangat reformasi. Gufron menuturkan kultur Polri perlu mengalami reformasi kultural.

"Kemudian masuknya materi HAM dalam pendidikan dan pelatihan anggota, serta tunduknya anggota Polri pada peradilan umum. Meski di sisi lain, tidak dapat dipungkiri masih terdapat pekerjaan rumah untuk terus melanjutkan Reformasi Kultural Polri," sambung Gufron.

Selanjutnya dia menilai sejumlah capaian Polri di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengapresiasi Polri yang dinilai memperkuat penanganan kejahatan menyangkut perempuan dan anak, serta kejahatan perdagangan orang dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak/Pidana Perdagangan Orang (PPA/PPO).

"Demikian juga di bawah kepemimpinan Kapolri Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ada sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi, salah satunya penguatan Polri dalam penanganan isu perempuan dan anak. Misalnya dengan peningkatan PPA dan TPPO dari unit menjadi direktorat di Mabes Polri. Hal ini menjadi terobosan positif dan nyata di tengah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum," ujar Gufron.

Gufron menyebut penguatan peran Polri dalam memberantas tindak pidana tak hanya menuai dukungan Kompolnas, tapi dari kalangan masyarakat yang memiliki fokus isu terkait. Dia berharap direktorat dan unit PPA/PPO dibentuk hingga di level polsek.

"Sebagai terobosan hal ini harus didukung, tidak hanya Kompolnas saja, tapi juga kelompok-kelompok lain di masyarakat yang memiliki perhatian dan mendukung upaya penguatan peran Polri. Diharapkan ke depan direktorat dan unit PPA dan TPPO tidak hanya dibentuk di semua polda dan polres, melainkan juga di semua polsek," tutur dia.

Lalu Gufron juga mengapresiasi pembentukan Kortas Tipikor. Dia berharap Kortas Tipikor dapat memperkuat sinergitas antarpenegak hukum yang menangani masalah korupsi di Indonesia.

"Capaian lain adalah di bidang penanganan korupsi, yaitu dengan dibentuknya Kortas Tipikor. Pembentukan ini Kortas tersebut juga perlu diapresiasi dan Kompolnas tentu saja sejak awal telah mendukung langkah terobosan tersebut guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi. Ke depannya diharapkan menguatnya sinergi antar lembaga penegak hukum dalam memberantas masalah korupsi di Indonesia," ungkap Gufron.

Di sisi lain Gufron juga mengomentari soal dua kasus menonjol belakangan yakni penembakan maut Kasat Reskrim oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan dan penembakan siswi SMK oleh anggota Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Dia berpendapat cara Jenderal Sigit dalam merespons kedua kasus ini positif.

"Terkait dengan isu kekerasan polisi yang mencuat belakangan ini, respon Kapolri tentunya juga positif. Kapolri memberikan respon yang jelas dan tegas, bahwa jika ada anggota yang melanggar, akan segera ditindak tegas, sehingga tidak ada impunitas di tubuh Polri," ucapnya.

"Sebagai contoh pada kasus Solok Selatan dan Semarang, upaya penanganan Polri sejauh ini sudah baik dan oknum polisi yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal sesuai fungsi dan tugasnya akan terus memonitor dan mengawasi hal ini," pungkas Gufron.

Saksikan juga video: Kompolnas Bakal Cek Lokasi Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan

[Gambas:Video 20detik]

(aud/imk)

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,”

Jakarta (ANTARA) - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Muhammad Choirul Anam menilai bahwa gagasan penempatan Polri di bawah TNI mengkhianati cita-cita reformasi.

“Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi,” kata Anam, dikutip di Jakarta pada Senin.

Ia menjelaskan, Polri dan TNI sebelumnya berada dalam satu lembaga bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lalu, pada era reformasi, kedua institusi itu dipisahkan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pemisahan itu, kata dia, merupakan hasil dari gerakan reformasi yang diupayakan oleh bangsa.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum. Makanya, ada pemisahan jelas antara TNI dan kepolisian yang dulunya ABRI,” ucapnya.

Adapun langkah untuk memastikan Korps Bhayangkara bekerja secara profesional, menurutnya adalah bukan dengan mengembalikan Polri ke dalam TNI, melainkan dengan menjadikan pengawasan terhadap Polri sebagai pekerjaan rumah bersama, termasuk Kompolnas.

“Memastikan mereka profesional adalah pekerjaan bersama. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan kita semua. Oleh karenanya, bagi saya ide untuk mengembalikan lagi Polri di bawah TNI adalah bertentangan dengan ide reformasi,” ucapnya.

Diketahui, gagasan penempatan Polri di bawah TNI dan Polri disampaikan oleh Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus dalam konferensi pers pada Kamis (28/11). Ia mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan menempatkan Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tidak ada intervensi di dalam pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.

Menurutnya, kepolisian baiknya berfokus pada pengamanan masyarakat selama masa pemilu dan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Kepolisian (Kompolnas), Choirul Anam, menyatakan tak setuju terhadap gagasan menempatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurutnya, gagasan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi dan melupakan sejarah kelam masa lalu.

“Salah satu hasil penting dari reformasi adalah pemisahan antara lembaga yang bertanggung jawab atas pertahanan dan lembaga yang mengelola keamanan dalam negeri serta penegakan hukum,” ujarnya kepada Kompas.com, Jumat (29/11/2024).

“TNI fokus pada ancaman eksternal, sedangkan Polri bertanggung jawab pada keamanan domestik. Maka, ada pemisahan yang jelas antara keduanya,” tambah Anam.

Dia menegaskan bahwa wacana untuk mengembalikan Polri di bawah TNI merupakan langkah mundur yang mengkhianati agenda reformasi.

"Kita punya sejarah panjang dan kelam terkait hal ini di masa Orde Baru. Reformasi lahir untuk mengatasi itu. Jadi, jika ada gagasan seperti ini, menghianati cita-cita reformasi,” tegasnya.

Anam juga menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, baik di tubuh TNI maupun Polri, sebagai bagian dari kedewasaan negara.

Dia bilang, profesionalitas masing-masing institusi adalah fondasi untuk melayani masyarakat dengan baik dan menjaga stabilitas negara.

“Memastikan profesionalisme di tubuh TNI dan Polri adalah pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

“Itu adalah kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya institusi terkait. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan untuk memastikan keduanya semakin profesional,” lanjut dia.

Anam juga mengakui bahwa meskipun tantangan masih ada, kemajuan dalam meningkatkan profesionalisme TNI dan Polri terus terlihat.

Hal ini, menurutnya, menjadi landasan bagi keyakinan bahwa pemisahan fungsi antara kedua lembaga harus tetap dipertahankan.

“Jika ide untuk menempatkan Polri di bawah TNI kembali diusulkan, itu sama saja mengabaikan agenda reformasi yang telah dicapai,” ujarnya.

“Langkah kita ke depan adalah memperkuat profesionalisme masing-masing institusi, bukan malah mencampuradukkan fungsi dan wewenang,” tegas dia.

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dalam satu hari, Polda Jawa Tengah menerima kunjungan tiga lembaga secara hampir bersamaan pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan Komnas HAM pada siang hari, sore harinya giliran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketiga lembaga tersebut datang ke Mapolda Jateng untuk melaksanakan klarifikasi dan monitoring terkait kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 terduga pelaku tawuran di Semarang.

Tim Komnas HAM yang hadir terdiri dari Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan), Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander. Kedatangan mereka disambut oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng serta Kapolrestabes Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, tim Komnas HAM dipertemukan dengan anak-anak pelaku tawuran beserta orang tua masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendalami peristiwa dan menggali fakta secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak-anak pelaku tawuran dan keluarganya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng usai kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komnas HAM untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. 

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Kombes Pol Artanto

Sementara, kunjungan Kompolnas ke Mapolda Jateng dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan kunjungan KPAI pukul 17.00 WIB. Kunjungan tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko beserta sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas dan KPAI bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak Kepolisian terkait kronologi dan penanganan kasus yang cukup menonjol ini, termasuk mendengarkan langsung kesaksian dari para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.

Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Polda Jateng dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.

"Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang kami ambil," jelasnya.

 

Editor : Ahmad Antoni

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto mengaku ingin membuat payung hukum khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) yang selama ini dilakukan KPK.

Benny menjelaskan OTT memiliki kemiripan dengan teknik penyidikan kasus narkotika. Metode penyidikan itu diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," kata Benny dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11).

Benny yang saat ini menjabat Ketua Harian Kompolnas menerangkan dalam UU Narkotika diatur sejumlah teknik penyidikan khusus. Metode itu tidak diatur dalam tindak pidana lain.

Misalnya, dalam penyidikan kasus narkotika, ada teknik undercover buying atau pembelian terselubung. Dengan teknik itu, aparat bisa menyamar sebagai pembeli untuk menangkap target.

Kemudian, ada pula teknik penyerahan di bawah pengawasan. Aparat bisa memantau target terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan.

"Jadi ketika ada kurir narkoba masuk di bandara, ketahuan didiamkan tapi dibuntuti terus sampai dia menyerahkan barang itu baru ditangkap. Tujuannya adalah supaya ketahuan siapa penerimanya," ucapnya.

Karena itu, menurut Benny, ada kemiripan antara teknik penyerahan di bawah pengawasan dengan OTT KPK. Sebab dalam OTT, penangkapan baru dilakukan saat ada transaksi atau penyerahan uang.

"Kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan. Karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi, dibiarkan, ketika ada penyerahan barang, penyerahan uang, baru dia ditangkap," kata dia.

Sementara itu, hal berbeda disampaikan calon pimpinan KPK Johanis Tanak dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Dia mengaku akan menghapus OTT apabila terpilih menjadi komisioner KPK.

Ia menilai konsep OTT tidak tepat berdasarkan terminologi maupun aturan KUHAP.

"Seandainya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close, karena itu tidak sesuai pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," kata Johanis disambut tepuk tangan para anggota dewan.