JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono memutuskan tetap melanjutkan proses hukum terhadap musisi Ahmad Dhani meski anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu telah meminta maaf usai menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Permintaan maaf ini setelah pentolan grup musik Dewa 19 itu mendapatkan sanksi ringan akibat pernyataannya soal ungkapan seksis dan pelecehan marga “Pono”.

“Permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum. Itulah alasan kami melanjutkan,” kata Rayen saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Pelantun lagu “Selalu Ada” itu menganggap, permintaan maaf Dhani tidak pernah ada karena bukan lahir dari sebuah penyesalan dan rasa bersalah.

“Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Menurut Rayen, fase permintaan maaf sudah tiada. Seharusnya disampaikan sebelum sidang MKD maupun langkah hukum.

Sebelumnya, Rayen melaporkan Ahmad Dhani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas tuduhan penghinaan rasial karena menyebut marga Pono dengan kata “Porno".

"Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pentolan grup band Dewa 19 itu dijerat dengan beberapa pasal karena ucapannya yang dianggap telah melukai perasaan marga Pono.

Rayen Pono menegaskan dirinya sudah menutup pintu maaf terhadap Ahmad Dhani yang dua kali merendahkan marga keluarga besarnya.

Awalnya, mantan personel Pasto itu telah memaafkan Dhani yang menuliskan namanya sebagai Rayen Porno dalam undangan terbuka untuk debat soal tata kelola royalti musik.

MEDAN, KOMPAS.com – Dua pejabat di Polres Asahan, yakni Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) AKP S, dan Kanit Satres Narkoba Ipda S, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara oleh seorang tahanan narkoba berinisial LS (23), Kamis (15/5/2025).

Keduanya diduga melakukan pelecehan terhadap LS selama masa penahanan.

Kuasa hukum korban, Alamsyah, mengatakan dugaan pelecehan terjadi sejak LS menjadi tahanan kasus narkoba pada Februari 2025.

"Awalnya, Kasat Tahti meminjamkan handphone kepada klien kami. Setelah itu, dia terus menghubungi dan mengajak video call saat klien kami sedang mandi," ujar Alamsyah kepada wartawan usai membuat laporan di Polda Sumut.

Menurut Alamsyah, dalam komunikasi itu AKP S diduga menggunakan bahasa yang tidak sopan, meskipun LS telah menjelaskan bahwa dirinya merupakan istri sah dari seorang pria bernama Chandra.

"(Ternyata) Ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chatting atau video call dengan bahasa yang tidak sopan, padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus seorang istri sah orang. Tapi ternyata juga Kasat Tahti tetap menjalankan aksinya melakukan perbuatan tidak bermoral," kata Alamsyah.

Sementara itu, dugaan pelecehan oleh Kanit Satres Narkoba, Ipda S, disebut dilakukan dengan modus pemeriksaan. Ipda S diduga membawa LS ke ruangannya, namun bukan untuk pemeriksaan resmi.

"Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa, melainkan—dalam dua kejadian berbeda—klien kami diciumi. Itulah menurut keterangan klien kami," kata Alamsyah.

Saat ditanya soal bukti, Alamsyah mengaku telah melampirkan bukti berupa percakapan chat dari AKP S. Namun untuk dugaan pelecehan oleh Ipda S, tidak ada saksi lain.

"Kalau bukti, saya lampirkan chat-chat-an dari AKP S. Kalau untuk Ipda S, yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan," ujarnya.

Meski begitu, LS tetap memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan terjadi pada tahanan lain.

"Dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," tutup Alamsyah.

Menanggapi laporan ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya masih akan mengecek informasi tersebut ke Divisi Propam.

"Saya cek dulu ke Propam ya," ujar Siti saat dihubungi melalui telepon, Kamis (15/5/2025) malam.

BATAM, KOMPAS.com - Puluhan warga negara asing (WNA) diamankan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri dalam operasi gabungan Wira Waspada yang berkonsentrasi di wilayah Tanjung Uncang dan Marina, yang berlangsung periode April hingga Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa puluhan WNA yang kini diamankan di Rudendim Imigrasi Batam ini akan segera dilakukan proses pemulangan ke negara asal.

"Puluhan WNA yang berhasil diamankan dalam operasi ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan wisata," jelasnya saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (15/5/2025).

Dari total 23 WNA yang diamankan, Hajar menyebut pihaknya menemukan 2 WN Tiongkok di salah satu penginapan di Batam Center pada Rabu (7/5/2025) lalu.

Selain menyalahi aturan tinggal atau overstay, kedua WN Tiongkok tersebut juga diketahui bekerja sebagai buruh kasar dalam proyek pembangunan Opus Bay yang berada di kawasan Marina City, Tanjung Uncang.

"Dua WN Tiongkok yang kita amankan sudah tinggal lebih dari izin visa wisata. Kemudian mereka juga bekerja sebagai buruh kasar di sana," jelasnya.

Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas juga menemukan informasi bahwa kedua WN Tiongkok ini berada di bawah tanggung jawab salah satu subkontraktor dari Surabaya.

Untuk itu, pihaknya menggandeng Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WN Myanmar, di mana 10 WN Myanmar terbukti melebihi izin tinggal, dan enam di antaranya masih dalam kategori aman atau belum melebihi izin tinggal.

Namun dari ke-17 WN Myanmar ini, petugas juga menemukan satu orang WN Myanmar berinisial TS yang berstatus sebagai pencari suaka di Indonesia.

Namun, dalam penyelidikan, TS diduga sebagai koordinator atau memberikan akomodasi dan transportasi kepada 16 WN Myanmar lainnya, serta diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut.

"Kita juga menemukan fakta bahwa ke-16 WN Myanmar ini ditawarkan untuk bekerja di Singapura sebagai waitress, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan, mereka ini sering bersembunyi dan berpindah-pindah hotel," ujarnya.

Selain itu, pada 15 Mei 2025, petugas juga mengamankan satu WN Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan mengganggu ketertiban di sekitar OS Hotel, Batam Kota.

Untuk WN Kanada ini, petugas masih melakukan pemeriksaan kejiwaan dikarenakan dugaan gangguan mental yang dideritanya.

Saat menimbulkan kegaduhan, DJM melakukan tindakan menghalangi arus lalu lintas di depan hotel serta merusak barang dagangan milik pedagang bandrek yang berada di sekitar lokasi.

"Untuk proses pemulangan terhadap WN Kanada ini akan dilakukan setelah pemeriksaan kejiwaan selesai dilakukan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam operasi ini sebanyak 3 WN Bangladesh yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga turut diamankan.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp 100 juta.

"Kantor Imigrasi Batam terus berkomitmen untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Kota Batam yang dapat masuk dan berkegiatan di kota Batam, serta tindakan tegas akan diambil terhadap warga negara asing yang melanggar aturan, mengancam ketertiban, dan keamanan," ujarnya.

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa dengan skema kerja sama ini, Lapas Klas I Sukamiskin kini berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik. Dapur Lapas Sukamiskin menyediakan makanan bergizi bagi 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah serta sejumlah posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait, jadi skema dan lain sebagainya kan, banyak, tapi ini mitranya adalah lapas," kata Adita saat memantau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, dapur MBG di Lapas Sukamiskin melibatkan lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuhnya.

Adita menilai, keterlibatan narapidana dalam dapur MBG bukan hanya menjadi kegiatan positif selama menjalani masa hukuman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk kehidupan setelah bebas.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi program MBG yang telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar sekolah di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat, pertama manfaatnya anak-anak menikmati makanannya, udah bergizi juga enak," ujarnya.

Ia juga menyoroti manfaat ganda dari program tersebut yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkembang.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian sanksi pidana untuk pelaku UMKM bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

Sehingga dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar, ia menyebut sanksi administratif lebih tepat diberikan.

Terlebih jika pelaku UMKM memiliki itikad baik selama proses penanganan kasus.

"Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional," ujar Maman dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang disiarkan secara daring, Kamis (15/5/2025).

"Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana," tegasnya.

Menurutnya, prinsip ultimum remedium di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses menegakkan hukum dalam kasus yang menimpa usaha mikro harus dikedepankan.

Di sisi lain, Maman menekankan adanya keadilan substantif demi kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi tata negara, menurut Maman sejumlah aturan sudah menunjukkan keberpihakan negara kepada UMKM.

Misalnya pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro, kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatment-nya sangat berbeda. Karena usaha mikro, rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan," katanya.

"Mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum. Mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action," tambah politisi Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, masalah hukum yang dihadapi pemilik toko produk UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Firly Norachim menjadi perhatian luas publik.

Kasus bermula saat toko milik Firly dilaporkan oleh salah konsumen ke Polda Kalsel pada 6 Desember 2024.

Sebab terdapat produk yang tidak dicantumkan label kadaluarsa.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan memanggil Firly selaku owner.

Setelah melalukan penyelidikan, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkirmsus) Polda Kalsel menyita 35 produk untuk dijadikan barang bukti.

Temuan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, membuat penyidik menahan Firly selaku pemilik.

Tak lama kemudian, kasus Firly akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah berproses di pengadilan.

Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Mama Khas Banjar, Faisol Abrori, mengungkapkan, mereka melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Faisol dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang digelar pada Kamis (15/5/2025) untuk mendengar penjelasan proses hukum Firli Norachim.

Laporan itu disampaikan pada 20 Januari 2025, menyusul dugaan kejanggalan dalam proses penyitaan barang dari Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar milik Firli Norachim.

“Pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel,” kata Faisol.

Faisol menjelaskan, pihaknya baru mulai mendampingi Firli sebulan setelah peristiwa penyitaan berlangsung.

Sebelum mengajukan aduan ke Propam, ia terlebih dahulu menelusuri aspek hukum dari kasus yang menjerat kliennya.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim,” kata Faisol.

“Kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” katanya.

Menurut Faisol, kasus ini bermula pada 6 Desember 2024, saat penyidik Ditreskrimsus mulai melakukan penyelidikan.

Tiga hari kemudian, dilakukan penyegelan terhadap sejumlah produk yang dinilai tidak layak edar.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Banjar,” ujar Faisol.

Penyidik kembali datang pada 11 Desember untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan lebih dari 900 item barang.

Bahkan, barang-barang di gudang yang belum dijual juga turut disita polisi.

“Lalu pada tanggal 11 (Desember), kemudian datang lagi dari Kepolisian untuk melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan barang yang sampai ditemukan oleh kami itu ada sekitar 900 lebih item yang disita, yang itu bahkan diambil dari gudang yang memang belum siap untuk diperdagangkan,” ucapnya.

Ia juga mengungkap adanya kejanggalan dalam berita acara penyitaan yang dibuat pada 15 Desember 2024.

Faisol bilang, tanggal berita acara diganti oleh penyidik.

“Pada tanggal 15 (Desember), kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11, dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi, yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkap Faisol.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Toko Mama Khas Banjar mendapat keringanan pembayaran pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan itu berupa relaksasi selama enam bulan.

Maman menjelaskan, toko yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat tutup dan merumahkan sementara 17 pegawainya.

Meski begitu, Kementerian UMKM tetap mendorong usaha tersebut agar bisa kembali berjalan.

"Kita justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Kami berkepentingan agar usaha ini tetap hidup," kata Maman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mencari solusi.

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meski sedang tersandung kasus hukum.

"Kemarin kami sudah bicara dengan BRI sebagai bank pemberi pinjaman. Alhamdulillah, Mama Khas Banjar mendapat relaksasi tidak membayar cicilan selama enam bulan," ujarnya.

Kementerian UMKM juga menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi usaha mikro.

Maman berharap penanganan kasus serupa di masa depan bisa lebih mengedepankan pembinaan dan sanksi administratif, bukan langsung ke pidana.

"Mudah-mudahan langkah ini jadi pembelajaran. Penegakan hukum dalam konteks usaha mikro sebaiknya jadi pilihan terakhir," kata Maman.

Kasus hukum yang menimpa pemilik Mama Khas Banjar, Firly Norachim, bermula dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

Laporan itu terkait produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa.

Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel kemudian menyita 35 produk sebagai barang bukti. Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kasus itu kini tengah diproses di pengadilan. Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Firli Norachim, Faisol Abrori, membeberkan kronologi penyitaan barang dagangan dari toko Mama Khas Banjar milik kliennya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

Faisol menjelaskan, kasus yang menjerat Firli bermula dari proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar,” kata Faisol.

Menurut dia, dua hari setelah penyegelan, tepatnya pada 11 Desember, polisi kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap lebih dari 900 item barang, termasuk yang masih berada di gudang dan belum siap dijual.

Selanjutnya, pada 15 Desember, pihak kepolisian kembali mendatangi toko milik Firli untuk melakukan revisi atas tindakan penyitaan sebelumnya.

Faisol mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pencatatan tanggal pada berita acara penyitaan.

“Pada tanggal 15 (Desember) kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11 dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkapnya.

Faisol menuturkan bahwa pihaknya baru mendampingi Firli pada Januari 2025.

Setelah menelusuri unsur hukum yang digunakan dalam kasus tersebut, ia menyampaikan aduan ke Divisi Propam Polda Kalimantan Selatan.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim dan kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” kata Faisol.

“Dari situ kemudian pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel karena di Kalimantan Selatan ini kantor Krimsus adanya di Banjarmasin dan Mapolda itu sudah pindah ke Banjarbaru,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum pemilik Toko Mama Khas Banjar, Faisal Abrori, menyoroti ketidaktahuan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan soal nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri terkait penanganan kasus UMKM.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu diteken Menteri Koperasi dan UKM saat itu, Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Isi MoU menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Faisal mengatakan, sebagai kuasa hukum Firly Norachim, pemilik Toko Mama Khas Banjar, ia sempat menanyakan hal tersebut kepada penyidik.

“Kami coba tanya apakah penyidik sudah tahu soal MoU pada 2021 antara Kementerian UMKM dengan Polri yang ditandatangani Pak Menteri Teten, dan Pak Kapolri Sigit saat itu,” kata Faisal dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

“Di sana kami mendapat jawaban bahwa penyidik tidak tahu soal itu,” ujarnya.

Faisal lalu menanggapi jawaban itu dengan nada bercanda. Ia menyampaikan sebaiknya penyidik tidak berdagang dulu jika belum memahami regulasi.

“Dengan nada guyon saya sampaikan ‘Kalau belum tahu regulasi, ya jangan berdagang dulu’. Sehingga akibatnya begini, (jadi ada) yang dipidanakan,” katanya.

“Ya jangan jadi Polisi dulu, artinya guyon,” tambahnya.

Faisal menyebut, meski sempat dilontarkan guyonan, penyidik tidak memberikan respons negatif. Pertemuan saat itu berlangsung baik.

Persoalan MoU ini sebelumnya juga disinggung Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman saat menanggapi kasus Toko Mama Khas Banjar.

Maman menyatakan, perjanjian kerja sama antara kementeriannya dan Polri sudah menegaskan pendekatan pembinaan harus diutamakan dalam menangani permasalahan pelaku usaha mikro.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi langkah pertama. Aparat penegak hukum diminta memberikan pembinaan lebih dulu.

“Jadi bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan. Nah harapan kita dengan hadirnya Kementerian UMKM di dalam pengadilan, sidang pengadilan Mama Khas Banjar, kita ingin mencoba meyakinkan dan mendorong kepada hakim, untuk melihat ini tidak hanya sekedar dalam perspektif penegakan hukum, tapi melihat dalam aspek pembinaan,” ujar Maman.

“Artinya pembinaan itu apa? Misalnya ada beberapa permasalahan, tadi mungkin belum mengurus sertifikat kedaluwarsa, kita lakukan pembinaan. Atau misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan, untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro, bahwa yuk diurus,” jelasnya.

Masalah hukum yang menjerat Firly berawal dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024. Laporan menyebut ada produk tanpa label kedaluwarsa.

Penyidik lalu memanggil Firly untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menyita 35 produk sebagai barang bukti.

Temuan produk tanpa tanggal kedaluwarsa membuat penyidik menahan Firly. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah disidangkan.

Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

SAMBAS, KOMPAS.com - Polisi terus mendalami kasus duel antar anak di bawah umur yang terjadi di Lapangan Futsal, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Wakapolres Sambas, Kompol Hoerudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa sepuluh anak sebagai saksi dan menetapkan seorang anak sebagai pelaku.

“Perkembangan terbaru, kami menetapkan seorang anak sebagai pelaku,” kata Hoerudin kepada wartawan pada Kamis (15/5/2025).

Hoerudin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kejaksaan dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar.

“Terkait permasalahan ini, kami telah melakukan penyelidikan dan memeriksa 10 orang saksi anak. Barang bukti juga telah diamankan, dan proses hukum akan tetap berjalan,” ujar Hoerudin.

Ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap mengedepankan perlindungan anak dan mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dapat memicu konflik atau memperkeruh situasi.

“Mari kita percayakan proses ini kepada hukum. Polres Sambas akan menangani kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak yang berlaku,” tutup Hoerudin.

Sebelumnya, terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur di area parkir sepeda motor samping Lapangan Futsal Alang, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, pada Minggu (11/5/2025) sekitar pukul 15.05 WIB.

Kasus ini telah dilaporkan secara resmi oleh orang tua korban.

Korban berinisial B (13), seorang pelajar asal Kecamatan Sambas, diduga mengalami kekerasan fisik oleh pelajar lain berinisial F (14).

Berdasarkan keterangan pelapor, kejadian berawal dari ajakan duel yang dipicu oleh pertikaian di media sosial.

Pelaku diduga menjambak rambut korban, membenturkan kepala korban ke lantai, serta melakukan pemukulan dan tendangan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di bagian belakang kepala, memar, serta rasa nyeri pada leher, bahu, dan punggung.

Aksi kekerasan itu sempat direkam oleh saksi di lokasi kejadian, dan video rekaman tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang telah diserahkan kepada penyidik.

JAKARTA, KOMPS.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kembali menegaskan dukungan dalam pengusutan perkara dugaan korupsi pada kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kehadiran kali kedua ini sebagai saksi adalah wujud nyata komitmen manajemen ASDP untuk bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang tengah berjalan. Sebelumnya sudah dipanggil dan hadir pada 30 April 2025," kata Corporate Secretary ASDP Indoneisa Ferry Shelvy Arifin dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Shelvy mengatakan, manajemen ASDP saat ini terus memperkuat penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan.

Dia mengatakan, ASDP menghormati dan mendukung penuh setiap langkah yang diambil KPK dalam memberantas korupsi.

“Kami percaya bahwa proses hukum yang adil dan transparan adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola BUMN yang kredibel dan tepercaya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo (HW) pada Rabu (14/5/2025).

Heru Widodo (HW) diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi proses Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019–2022.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mendalami kondisi dan perbaikan PT Jembatan Nusantara pasca akuisisi.

"Saksi HW didalami terkait dengan kondisi dan perbaikan PT JN pasca akuisisi," kata Budi dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Budi mengatakan, penyidik juga memeriksa Alwi Yusuf selaku Ketua Tim Akuisisi.

Dia mengatakan, penyidik mendalami pemeriksaan lanjutan akuisisi.

Selain itu, KPK memeriksa Shelvy Arifin selaku Corsec ASDP untuk mendalami kesepakatan Direksi dan Komisaris PT ASDP terkait KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara.

"Saksi didalami terkait kesepakatan Direksi dan Komisaris atas KSU dan Akuisisi PT JN yang dilakukan ASDP," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, kerugian keuangan negara akibat korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022 mencapai Rp 893 miliar.

"Transaksi akuisisi PT JN oleh PT ASDP terindikasi menimbulkan kerugian keuangan negara hampir Rp 900 miliar atau sekurang-kurangnya Rp 893.160.000.000," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang tersangka yaitu Ira Puspadewi selaku Direktur Utama PT ASDP tahun 2017–2024; Harry Muhammad Adhi Caksono selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP tahun 2020–2024; Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP tahun 2019–2024; Adjie selaku Pemilik PT Jembatan Nusantara Group.

KPK menahan tiga tersangka yaitu, Ira Puspadewi, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan Muhammad Yusuf Hadi.

Sementara Adjie belum dilakukan penahanan.

"KPK melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap 3 orang mantan Dewan Direksi PT ASDP, yaitu IP, MYH, dan HMAC," ujarnya.

Budi mengatakan, penahanan dilakukan mulai hari ini untuk 20 hari ke depan sampai dengan 4 Maret 2025 di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK.

"Surat Perintah Penahanan Nomor: 10-12/DIK.01.03/01/02/2025, Tanggal 13 Februari 2025," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, angkat bicara terkait masa penahanan kliennya yang sudah diperpanjang sebanyak tiga kali.

Ada pun perpanjangan masa penahanan terbaru diberikan sejak 2 Mei 2025 selama 30 hari, yang disebut menjadi perpanjangan terakhir bagi Nikita Mirzani.

“Persoalannya, kenapa harus diperpanjang terus? Kalau belum siap ya lepaskan saja, ngapain dipaksakan perkara seperti ini,” kata Fahmi di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

“Kalau belum siap, jangan dipaksa. Kalau berani menahan orang, seharusnya kalian yakin bisa menyidangkan dengan bukti yang ada,” tambah Fahmi.

Di sisi lain, berkas perkara Nikita Mirzani saat ini masih berstatus P-19 sejak 17 Maret 2025. Artinya, berkas sempat dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik untuk dilengkapi.

Berkas tersebut kemudian telah dikembalikan oleh penyidik dan diterima kembali oleh jaksa pada 5 Mei 2025.

Jaksa memiliki waktu 14 hari kerja sejak tanggal tersebut untuk memeriksa kembali kelengkapan berkas.

“Sampai 14 hari ke depan, Jaksa Penuntut Umum akan menentukan sikap, apakah petunjuk yang disampaikan dalam berkas P-19 terdahulu telah dipenuhi atau belum,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, saat ditemui di kantor Kejati, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Apabila hingga batas waktu yang ditentukan berkas belum dinyatakan lengkap atau P-21, maka Nikita Mirzani berpotensi bebas demi hukum setelah masa penahanan tambahan berakhir pada 2 Juni 2025.

Nikita dan asistennya, berinisial IM, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik.

Keduanya telah ditahan sejak 4 Maret 2025, dan sebelumnya telah menjalani masa penahanan selama 60 hari.

Sebagai informasi, mereka terseret dalam kasus dugaan pemerasan terhadap dokter kecantikan Reza Gladys dengan nilai mencapai Rp5 miliar.