JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Mama Khas Banjar, Faisol Abrori, mengungkapkan, mereka melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Faisol dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang digelar pada Kamis (15/5/2025) untuk mendengar penjelasan proses hukum Firli Norachim.

Laporan itu disampaikan pada 20 Januari 2025, menyusul dugaan kejanggalan dalam proses penyitaan barang dari Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar milik Firli Norachim.

“Pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel,” kata Faisol.

Faisol menjelaskan, pihaknya baru mulai mendampingi Firli sebulan setelah peristiwa penyitaan berlangsung.

Sebelum mengajukan aduan ke Propam, ia terlebih dahulu menelusuri aspek hukum dari kasus yang menjerat kliennya.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim,” kata Faisol.

“Kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” katanya.

Menurut Faisol, kasus ini bermula pada 6 Desember 2024, saat penyidik Ditreskrimsus mulai melakukan penyelidikan.

Tiga hari kemudian, dilakukan penyegelan terhadap sejumlah produk yang dinilai tidak layak edar.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Banjar,” ujar Faisol.

Penyidik kembali datang pada 11 Desember untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan lebih dari 900 item barang.

Bahkan, barang-barang di gudang yang belum dijual juga turut disita polisi.

“Lalu pada tanggal 11 (Desember), kemudian datang lagi dari Kepolisian untuk melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan barang yang sampai ditemukan oleh kami itu ada sekitar 900 lebih item yang disita, yang itu bahkan diambil dari gudang yang memang belum siap untuk diperdagangkan,” ucapnya.

Ia juga mengungkap adanya kejanggalan dalam berita acara penyitaan yang dibuat pada 15 Desember 2024.

Faisol bilang, tanggal berita acara diganti oleh penyidik.

“Pada tanggal 15 (Desember), kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11, dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi, yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkap Faisol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Firli Norachim, Faisol Abrori, membeberkan kronologi penyitaan barang dagangan dari toko Mama Khas Banjar milik kliennya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

Faisol menjelaskan, kasus yang menjerat Firli bermula dari proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar,” kata Faisol.

Menurut dia, dua hari setelah penyegelan, tepatnya pada 11 Desember, polisi kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap lebih dari 900 item barang, termasuk yang masih berada di gudang dan belum siap dijual.

Selanjutnya, pada 15 Desember, pihak kepolisian kembali mendatangi toko milik Firli untuk melakukan revisi atas tindakan penyitaan sebelumnya.

Faisol mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pencatatan tanggal pada berita acara penyitaan.

“Pada tanggal 15 (Desember) kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11 dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkapnya.

Faisol menuturkan bahwa pihaknya baru mendampingi Firli pada Januari 2025.

Setelah menelusuri unsur hukum yang digunakan dalam kasus tersebut, ia menyampaikan aduan ke Divisi Propam Polda Kalimantan Selatan.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim dan kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” kata Faisol.

“Dari situ kemudian pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel karena di Kalimantan Selatan ini kantor Krimsus adanya di Banjarmasin dan Mapolda itu sudah pindah ke Banjarbaru,” ucapnya.

BANJARBARU, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hadir dalam sidang kasus hukum yang melibatkan Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (14/5/2025).

Maman hadir sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan di hadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Firli, pemilik Toko Mama Khas Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyatakan bahwa kasus hukum ini sebaiknya dijadikan momentum pembelajaran bagi semua pihak.

"Ini bukan benar atau salah, tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran bagi kita semua," ujar Maman kepada wartawan.

Maman menegaskan bahwa kehadirannya dalam sidang lanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pandangan hukum yang obyektif dan proporsional di hadapan majelis hakim.

Ia berharap agar majelis hakim dapat menyikapi perkara ini dengan bijak.

"Saya percaya bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai persona dan lembaga yang independen, akan mempertimbangkan keadilan sejati dan kepentingan bangsa yang lebih luas, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah," tegas Maman.

Di hadapan majelis hakim, Maman juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib 17 karyawan Toko Mama Khas Banjar yang harus kehilangan pekerjaan akibat kasus ini.

"Majelis hakim, 17 orang harus kehilangan pekerjaan, satu entitas bisnis usaha hilang," ucap Maman.

Setelah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim tidak langsung memberikan putusan dan memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan.

BANJARARU, KOMPAS.com - Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Toko Mama Khas Banjar yang beralamat di Jalan Trikora, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi tutup per tanggal 1 Mei 2025 setelah pemilik tersandung kasus hukum.

Ani, istri pemilik Toko Mama Khas Banjar mengatakan, suaminya -- Firli Norachim -- masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Menurut Ani, perkara hukum yang menimpa suaminya adalah kasus pidana salah alamat.

Ani mengatakan, Toko Mama Khas Banjar tidak memproduksi ataupun menjual produk sendiri, melainkan menjual produk milik orang lain.

"Kami ini hanya menyediakan tempat aja. Yang punya produk itu orang lain yang menitipkan ke kami untuk dijual," ujar Ani kepada kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Ani juga mempertanyakan delik aduan konsumen yang melaporkan sejumlah produk yang tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa di toko milik suaminya.

Dia mengatakan, polisi yang menangani kasus ini menggunakan Undang-undang pidana perlindungan konsumen dengan dalih produk yang dijual tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Karena itu, menurut dia seharusnya bukan suaminya yang berhadapan dengan hukum. Sebab mereka hanya menjual produk orang lain.

"Harusnyakan pemilik produk yang dipidana. Karena kami tak menjual produk (sendiri). Sekali lagi kami ini hanya menyediakan tempat. Ini malah suami saya yang kena hukumnya," jelas Ani.

Pembinaan Disperindag

Ani menambahkan, sebelum tersangkut kasus hukum, Toko Mama Khas Banjar pernah diberikan surat pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalsel.

Di dalam surat tersebut, Disperidag meminta untuk memperbaiki label pada kemasan, bukan merujuk pada tanggal kadaluarsa.

"Setelah kami diberikan surat pembinaan, langsung kami benahi toko kami. Surat pembinaan itu tak berkaitan dengan tanggal kadaluarsa produk karena memang yang harus mencantumkan itu pemilik produk," tegas Ani.

Adanya kasus hukum yang menimpa usaha suaminya, Ani berharap semua pihak membuka mata lebar-lebar agar UMKM yang ada di Banjarbaru dapat terus berkembang.

"Karena jangan sampai kasus seperti usaha kami ini juga menimpa UMKM lainnya, kan kasihan," pungkasnya.