KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengatakan, setelah kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan dirinya bubar, kini terdapat 8.000 mantan anggotanya yang perlu dibina.

“8.000 mantan anggota JI menjadi tanggung jawab negara untuk pembinaan,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam bedah buku berjudul JI The Untold Story-Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah di Bandung, Jumat (16/5/2025).

Eddy mengungkapkan, tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan, yakni wawasan kebangsaan, agama, kewirausahaan.

Ia mencontohkan pembinaan mantan narapidana teroris di Jawa Barat dan Makassar, dilakukan dengan Perusahaan BUMN.

Mereka dilatih wirausaha sebagai bekal untuk perekonomian mantan anggota JI. Sebab, faktor stimulus mereka menjadi radikal, salah satunya ekonomi.

Untuk itu, ia meminta Muhammadiyah sebagai organisasi besar ikut membantu proses pembinaan tersebut.

Pembebasan Bersyarat Amir JI

Eddy juga menjelaskan proses hukum mantan amir atau pimpinan JI. Saat ini mereka sedang dalam proses pembebasan bersyarat. Salah satunya Abu Rusdan.

Pemerintah memberikan pembebasan bersyarat, karena para amir ini yang menginisiasi JI membubarkan diri dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI The Untold Story

Mengenai Buku JI The Untold Story, Eddy mengungkapkan, sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," beber Eddy dikutip dari Antara.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Prof Herry Suhardiyanto mengatakan, kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry.

PEMATANGSIANTAR, KOMPAS.com — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Mugiyanto Sipin mendorong Pemerintah Kota Pematangsiantar segera menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung lama di Kampung Baru, Kelurahan Gurilla, Kecamatan Siantar Sitalasari, Sumatera Utara.

Hal ini disampaikan Mugiyanto saat bertemu dengan para petani pejuang reforma agraria yang tergabung dalam Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI), dalam acara *public hearing* yang digelar Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera di Kampung Baru, Jumat (16/5/2025).

“Sembari kami berkoordinasi dengan kementerian terkait, Forkopimda di sini bisa mencari jalan penyelesaian sementara. Targetnya supaya situasi di sini kondusif, masyarakat dapat bekerja seperti sebelumnya,” kata Mugiyanto.

Para petani telah menempati lahan di Kelurahan Gurilla dan Bah Sorma sejak 2004 untuk kebutuhan pemukiman dan pertanian. Namun pada 2022, terjadi konflik dengan PTPN III Unit Kebun Bangun—yang kini menjadi PTPN IV Region I.

Saat itu, para petani digusur paksa oleh aparat gabungan yang terdiri dari personel TNI, Polri, sekuriti, dan PAM Swakarsa. Puluhan petani mengalami luka-luka dan rumah mereka dirusak dalam penggusuran tersebut.

Kini, sebagian kecil petani yang menolak ganti rugi dari pihak perkebunan masih mendiami lahan tersebut, meskipun terus mendapat intimidasi dan somasi.

Mugiyanto menegaskan bahwa kasus kekerasan terhadap petani akan menjadi perhatian serius Kementerian HAM.

“Kami akan terus memonitor dan ini menjadi atensi kami terhadap peristiwa yang ada di sini. Kami juga akan berkoordinasi dengan Forkopimda, baik melalui Kementerian HAM secara langsung maupun kantor wilayah HAM di Sumatera Utara,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina menyebut perjuangan para petani sangat berat. Ia menegaskan kesiapan pemerintah kota untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik tersebut.

“Kami juga meminta petunjuk dari Wamen HAM untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan momen ini menjadi pencerahan untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa merugikan pihak manapun,” katanya.

Ketua SEPASI, Tiomerli Sitinjak, mengatakan para petani telah lebih dari 20 tahun menduduki lahan tersebut untuk bertani dan membangun tempat tinggal. Konflik semakin kompleks dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) yang melintasi lahan masyarakat.

“Selama empat tahun berhadapan dengan PTPN IV, ini kali pertama Pemkot Pematangsiantar hadir di tengah warga Gurilla,” ucap Tiomerli.

Ia menambahkan, konflik ini berdampak besar pada ekonomi warga.

“Okupasi yang terjadi juga mengakibatkan persoalan ekonomi. Kami petani tidak punya ladang untuk bertani lagi dan tidak punya pekerjaan. Kami berharap penyelesaian konflik agraria di sini segera dilakukan pemerintah,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan diminta memindahkan tenaga kesehatan dari Yayasan Serafim Care yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di distrik Anggruk, Yahukimo, pada Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menginginkan agar Menkes Budi Gunadi memberikan jalur pengabdian bagi para tenaga kesehatan yang tak berani kembali ke daerah konflik tersebut.

"Menteri Kesehatan RI (diminta) membantu untuk menyalurkan tenaga kesehatan Yayasan Serafim Care agar dapat mengabdi di fasilitas kesehatan lainnya," kata Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Menkes juga diminta agar memastikan layanan kesehatan di distrik Anggruk tidak terbengkalai karena aksi kekerasan bersenjata oleh OPM.

Kemenkes diminta agar hak kesehatan masyarakat bisa tetap terpenuhi melalui strategi dan pendekatan yang lebih baik.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial-budaya masyarakat setempat dan berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah serta aparat keamanan setempat," imbuh Uli.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan rekomendasi agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menampung guru yang menjadi korban kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Yahukimo.

Kemendikdasmen kemudian diminta menyalurkan para guru korban kekerasan tersebut agar bisa mengajar kembali di tempat yang lebih aman, karena mereka tidak ingin kembali ke Yahukimo.

"Membantu untuk menyalurkan guru Yayasan Serafim Care agar dapat mengajar di sekolah lain, apabila di antaranya memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan pelaksanaan kontrak karena khawatir atas keamanan dan keselamatannya apabila tetap mengabdi di distrik terpencil pada Kabupaten Yahukimo," kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Kantor Komnas HAM, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar Kemendikdasmen bisa menjamin seluruh guru yang menjadi korban kekerasan OPM pada 21-22 Maret 2025 di Yahukimo bisa terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan.

Uli juga mengatakan, Kemendikdasmen harus memastikan agar hak atas pendidikan untuk masyarakat di distrik-distrik terpencil di Yahukimo bisa terlaksana.

"Dengan strategi melalui pendekatan sosial budaya masyarakat, salah satunya dengan mendirikan sekolah berbasis asrama untuk menampung anak-anak yang tumbuh dalam daerah konflik," kata dia.

Rekomendasi Komnas HAM ini merupakan kesatuan dari hasil penyelidikan dan pemantauan terhadap kasus pembunuhan 16 warga sipil oleh OPM di distrik Anggruk, Yahukimo pada 21-22 Maret 2025.

Dalam temuannya, Komnas HAM memastikan tuduhan OPM yang menyerang warga sipil, termasuk guru dan perawat di daerah tersebut karena dianggap intel militer Indonesia adalah tidak benar.

Uli mengatakan, para korban adalah sipil yang sebagian besar adalah pendulang emas tambang ilegal.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan serta sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sembom.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menangkan 170 Warga Negara Asing dari 27 negara dalam Operasi Wira Waspada di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14-16 Mei 2025.

"Hasil dari operasi tersebut, Ditjen Imigrasi menjaring 170 warga negara asing yang berasal dari 27 negara," kata Plt Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Yuldi mengatakan, para WNA yang diamankan mayoritas berasal dari Nigeria sebanyak 61 orang, disusul Kamerun sebanyak 27 orang, Pakistan sebanyak 14 orang, Sierra Leone sebanyak 12 orang, Pantai Gading 8 orang, dan Gambia 8 orang.

Dia mengatakan, mereka diamankan petugas setelah tak dapat menunjukkan dokumen perjalanan.

Selain itu, mereka menggunakan visa investor fiktif.

"Kita lihat dokumen yang digunakan itu rata-rata visa investor, jadi seolah-olah mereka melakukan investasi di Indonesia, tapi ketika dicek kegiatan investasinya tidak ada, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan di Indonesia juga tidak ada," ujarnya.

Para WNA dinilai melanggar Pasal 78 dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.

"Serta pengenaan TAK atau tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 16 warga sipil yang merupakan pendulang emas menjadi korban penyerangan Organisasi Papua Merdeka di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut, para pendulang emas tersebut merupakan warga sipil yang berasal dari luar Papua.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," ujar Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan Komnas HAM tersebut membantah klaim OPM yang menyebut ke-16 korban meninggal dunia tersebut merupakan intelijen militer Indonesia.

Di samping itu, Komnas HAM juga menemukan bahwa penyerangan terhadap pendulang emas oleh OPM bukan kali pertama terjadi.

Karenanya, Komnas HAM merekomendasikan agar OPM tak lagi melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil di Papua.

Mereka juga meminta OPM untuk menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog untuk memperjuangkan aspirasinya.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," ujar Uli.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

"Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," ujar Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berdebat dengan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (16/5/2025).

Dalam perdebatan itu, jaksa mengakui kesaksian penyelidik adalah hasil analisa tim, bukan kesaksian langsung.

Perdebatan ini berawal ketika jaksa tengah mencecar penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, terkait gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Januari 2020.

Adapun Arif diperiksa sebagai saksi sidang perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Menurut Arif, dalam forum ekspose itu, penyelidik telah memaparkan hasil operasi tertutup, termasuk dugaan sumber suap Harun Masiku.

“Saudara terdakwa (Hasto) harus masuk (tersangka) karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp 400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Arif.

Arif mengakui, informasi Rp 400 juta dari Hasto itu merupakan hasil analisis tim penyelidik, bukan kesaksiannya secara langsung.

Di tengah penjelasan itu, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, kemudian melayangkan protes. Ia merasa penjelasan Arif sudah keluar dari kesepakatan.

Di awal, Arif diminta menjelaskan terkait peristiwa pada 8 Januari 2020 atau saat KPK menggelar OTT kasus Harun Masiku.

Namun, jaksa merasa penjelasan Arif terkait ekspose pada 9 Januari masih satu rangkaian proses penyelidikan.

Untuk diketahui, setelah dilakukan ekspose dan disepakati alat bukti cukup, maka kasus dinyatakan naik ke tahap penyidikan dan terdapat tersangka.

Artinya, pada 9 Januari, kasus itu sudah naik ke penyidikan.

“Pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Kan tadi ditanyakan, apakah ini tadi di sana? Kan tim. Mungkin tolong difokuskan bahwa ini untuk di tanggal 8,” ujar Alvon.

Meski demikian, jaksa KPK tetap bersikeras bahwa keterangan Arif masih satu rangkaian dengan peristiwa OTT.

Penjelasan Arif menyangkut pemaparan hasil operasi tertutup.

Sebaliknya, Alvon tetap keberatan dengan penjelasan Arif dan tidak sependapat dengan jaksa.

“Ya tadi kan sepakat di tanggal 8. Itu saja sih sebenarnya. Ini kan saksi fakta kan?” tanya Alvon.

“Fakta terkait proses ekspose, proses penangkapan. Jadi untuk semua fakta itu,” timpal jaksa.

“Makanya tadi saya jelaskan, bukan melihat langsung, tapi dia merupakan hasil keseluruhan tim dalam proses penyelidikan,” tambah jaksa.

Namun, perdebatan ini tak kunjung berakhir hingga akhirnya ditengahi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rios Rahmanto.

Ia meminta pengacara Hasto menyimpulkan apakah keterangan Arif tidak relevan dan tidak sesuai dengan klasifikasi definisi saksi yang diatur di undang-undang.

“Jadi saudara nilai saja ada relevansinya apa tidak, gitu ya. Dipilah-pilah nanti tidak sesuai dengan makna, keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Gitu ya saya rasa,” tutur Hakim Rios.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan manajer Arema FCWiebie Dwi Andriyas (WDA) sebagai tersangka kasus peredaran rokok ilegal.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengatakan, status tersangka Wiebie berlaku sejak Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan yang mendalam.

Saat ini, tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Saat ini, proses hukum masih berjalan. Penyidik Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus tersebut,” jelas Budi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (16/5/2025).

“Selain itu, kegiatan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang cukai juga terus dilakukan guna memperkuat pembuktian hukum,” tambahnya.

Kronologi manajer Arema FC jadi tersangka rokok ilegal

Penetapan Wiebie sebagai tersangka bermula dari penindakan rokok ilegal di Exit Tol Pakis Malang, Jawa Timur pada Kamis (27/2/2025).

Penindakan dilakukan oleh unit-unit vertikal Bea Cukai yang meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, dan Bea Cukai Pasuruan.

Ketiga unit tersebut menjalin sinergi dengan Puspom TNI dan Pomal Lantamal Surabaya.

“Dari pemeriksaan terhadap mobil boks tersebut, kami menemukan 800.000 batang rokok merek OK BOLD tanpa dilekati pita cukai yang dikemas dalam 50 karton,” kata Budi.

“Kami pun membawa sopir mobil boks dan barang bukti ke Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I untuk pemeriksaan lebih lanjut," tambahnya.

Berdasarkan pengakuan sopir, rokok ilegal ternyata berasal dari pabrik rokok tidak resmi, yaitu CV ZAJ di Purwosari, Pasuruan.

Menindaklanjuti pengakuan sopir, tim gabungan melaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap CV ZAJ pada Jumat (28/2/2025).

Tim gabungan lalu mengamankan beberapa barang bukti berupa delapan koli rokok berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai, 83 koli etiket rokok berbagai merek, dan empat unit mesin maker jenis MK-8.

Tim gabungan juga menyita tiga unit pressure switches, tiga unit mesin hinge lid packer (HLP), 18 karton rokok merek Record yang dilekati pita cukai diduga salah peruntukan, dan sebuah mobil boks bekas mengangkut rokok ilegal yang terparkir di dalam gudang pabrik CV ZAJ.

Budi menjelaskan, beberapa barang hasil penindakan oleh tim gabungan telah dilakukan penarikan ke Kanwil Bea Cukai Jatim I untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Barang tersebut mencakup 50 karton atau 800.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dan delapan koli rokok tanpa dilekati pita cukai yang teridentifikasi tidak terdaftar sebagai merek rokok pada CV ZAJ.

Barang lainnya meliputi 18 karton rokok yang diduga salah peruntukan dan rokok yang tidak dilekati pita cukai.

Sementara itu, barang hasil penindakan berupa etiket rokok berbagai merek, mesin maker, dan mesin HLP dilakukan penitipan.

“Penindakan rokok ilegal ini menegaskan komitmen Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal,” jelas Budi.

“Dengan kerja sama antar-instansi yang solid dan dukungan masyarakat, penindakan rokok ilegal tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi juga mengamankan pendapatan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil bagi industri yang taat aturan,” tambahnya.

Selanjutnya, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (5/5/2025) dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kantor Pusat Bea Cukai.

Peran manajer Arema FC

Budi mengatakan, Wiebie ditetapkan sebagai tersangka karena ia merupakan penanggung jawab CV ZAJ.

Terkait kasus yang menjeratnya, Wiebie dijerat dengan Pasal 52, 54, dan/atau 56 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Budi juga menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara profesional dan independen kepada Wiebie.

Ia menambahkan, Bea Cukai sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan barang kena cukai terus memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal.

Menurutnya, praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan mengganggu persaingan usaha yang sehat.

Budi turut mengimbau supaya masyarakat tidak membeli atau mengedarkan rokok ilegal serta melaporkan bila menemukan indikasi pelanggaran.

"Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung iklim usaha yang jujur dan berkeadilan demi pembangunan nasional yang berkelanjutan," pungkasnya.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Empat anggota Polres Kampar diperiksa Propam Polda Riau imbas kaburnya 11 tahanan dari sel tahanan Polres Kampar, Selasa (14/5/2025).

Keempat anggota tersebut merupakan petugas jaga saat insiden pelarian terjadi. Mereka diduga lalai dalam menjalankan tugas.

“Terkait tahanan kabur, 25 orang saksi dari kalangan masyarakat kita minta keterangan. Kemudian ada 4 dari internal kami (polisi) diperiksa karena ada kelalaian dari anggota tersebut. Saat ini keempatnya sedang diperiksa Propam Polda Riau,” ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat diwawancarai Kompas.com di Mapolda Riau, Jumat (16/5/2025).

Anom menyebut, keempat personel itu kini ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama pemeriksaan berlangsung.

“Ya, dipatsuskan,” akui Anom.

Sementara itu, dari 11 tahanan yang kabur, enam orang telah berhasil ditangkap kembali. Lima orang sisanya masih dalam pencarian tim gabungan Polres Kampar dan Polda Riau.

“Kami minta yang lima orang ini agar menyerahkan diri. Karena tim gabungan akan terus melakukan pencarian,” kata Anom.

Diketahui, 11 tahanan yang melarikan diri merupakan tersangka kasus pencurian dan narkotika. Mereka kabur sekitar pukul 01.45 WIB dengan cara membobol ventilasi besi ruang tahanan.

Polisi masih menyelidiki alat yang digunakan para tahanan untuk merusak ventilasi tersebut.

KOMPAS.com - Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, baru-baru ini menerima hukuman yang berat dari Komisi Disiplin PSSI.

Hukuman tersebut diberikan Komdis PSSI menyusul kritik yang disampaikan Yuran melalui akun Instagram-nya mengenai kondisi sepak bola di Indonesia.

Meski telah meminta maaf atas komentar yang dianggap memicu kegaduhan, Yuran tetap dijatuhi sanksi berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama satu tahun serta denda sebesar 25 juta.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, karena dianggap tidak adil dan merugikan Yuran serta tim PSM.

Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), mengungkapkan bahwa peran mereka hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan oleh Komdis.

Dalam konteks ini, mereka juga menyampaikan kritik yang dilontarkan oleh Yuran.

Ferry mencatat, kasus serupa pernah dialami oleh Bojan Hodak dan Paul Munster.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster," ujarnya.

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub."

"Kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," kata Ferry Paulus dilansir dari laman Antara.

Semua informasi tersebut, lanjut Ferry, telah disampaikan kepada Komdis PSSI.

Dalam kasus lain, hukuman yang diterima berupa peringatan keras. Namun, ia menyadari bahwa Komdis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Yuran.

"Kami terkejut karena hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 bulan," kata Ferry.

"Karena Komdis ini badan independen."

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian dari hukuman 12 bulan tersebut.

Ferry menegaskan bahwa PT LIB tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam keputusan Komdis.

Saat ini, mereka hanya menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama karena PSM sedang berupaya untuk mengajukan banding agar hukuman terhadap Yuran bisa diringankan.

"Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis," tutupnya.

BANDUNG, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan PT Pindad melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme tahun 2025.

Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari senjata api, senjata tajam, busur panah, serta amunisi dalam jumlah besar.

Semua barang bukti kejahatan terorisme itu dimusnahkan di fasilitas PT Pindad di Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/5/2025).

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan secara profesional dan aman guna menghindari potensi risiko dan korban jiwa dalam proses penanganannya.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya tempat ini. Karena kami meminimalisir kesalahan atau pun (mencegah) timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini," ujar Eddy dalam keterangan tertulisnya.

Eddy menegaskan, pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

"Barang bukti ini adalah hasil dari proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi. Selama ini kami titipkan di Mako Brimob, terutama untuk amunisi yang sangat sensitif," jelasnya.

Barang bukti yang dimusnahkan antara lain:

• Senjata api laras panjang dan pendek
• Busur panah
• Senjata tajam
• Amunisi dalam jumlah besar

BNPT menggandeng PT Pindad untuk memastikan pemusnahan dilakukan sesuai standar operasional ketat, guna menghindari kecelakaan yang bisa membahayakan personel maupun lingkungan sekitar.

Pemusnahan turut disaksikan oleh perwakilan dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Densus 88/AT Polri, Polda Jawa Barat, serta perwakilan pengadilan dan kejaksaan.

"Ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, menyatakan bahwa penanganan barang bukti yang bersifat kritikal seperti amunisi dan senjata harus dilakukan secara teknis dan profesional.

"Pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan langkah penempatan prajurit TNI untuk pengamanan institusi Kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

Hasanuddin meminta, TNI yang dikerahkan menjaga Kejaksaan tidak boleh ikut melakukan penegakan hukum suatu perkara yang diusut penyidik Korps Adhyaksa.

“Saya ingin tegaskan dua hal. Pertama, TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum, karena itu bukan tugas dan fungsinya. Cukup memberikan pengamanan semata," tegas Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, ia menyorot penugasan ini tidak boleh permanen.

"Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus. Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya,” tegasnya.

Menurut Hasanuddin, dasar hukum pengamanan Kejaksaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dia menyorot, Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan bahwa pengamanan terhadap kejaksaan itu menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, Hasanuddin menjelaskan, bahwa Staf Kepresidenan sudah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang menjadi turunan teknis UU tersebut.

Namun hingga kini, regulasi tersebut belum kunjung selesai.

“Karena Perpresnya belum selesai, sementara Kejaksaan menghadapi tantangan dan ancaman nyata akibat tugasnya yang semakin berat terutama dalam pemberantasan korupsi secara besar-besaran, maka saya menilai wajar saja Presiden menggunakan kewenangan diskresinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945,” jelasnya.

Namun demikian, Hasanuddin mengingatkan bahwa penggunaan diskresi presiden, khususnya UU TNI, dan harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan mengeluarkan Surat Telegram berderajat kilat dengan Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kasad memerintahkan jajarannya menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan sepuluh personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.

Hal ini lantas menimbulkan polemik dan kritik banyak pihak.

Pengamat menilai bahwa kejelasan batas fungsi TNI harus terus ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan sipil dalam konteks negara hukum.

Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa seluruh bentuk dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Ia memastikan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergisitas antar-lembaga,” tegas Kristomei pada 12 Mei 2025.