KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) mengatakan, setelah kelompok Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan dirinya bubar, kini terdapat 8.000 mantan anggotanya yang perlu dibina.

“8.000 mantan anggota JI menjadi tanggung jawab negara untuk pembinaan,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam bedah buku berjudul JI The Untold Story-Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah di Bandung, Jumat (16/5/2025).

Eddy mengungkapkan, tiga hal yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan, yakni wawasan kebangsaan, agama, kewirausahaan.

Ia mencontohkan pembinaan mantan narapidana teroris di Jawa Barat dan Makassar, dilakukan dengan Perusahaan BUMN.

Mereka dilatih wirausaha sebagai bekal untuk perekonomian mantan anggota JI. Sebab, faktor stimulus mereka menjadi radikal, salah satunya ekonomi.

Untuk itu, ia meminta Muhammadiyah sebagai organisasi besar ikut membantu proses pembinaan tersebut.

Pembebasan Bersyarat Amir JI

Eddy juga menjelaskan proses hukum mantan amir atau pimpinan JI. Saat ini mereka sedang dalam proses pembebasan bersyarat. Salah satunya Abu Rusdan.

Pemerintah memberikan pembebasan bersyarat, karena para amir ini yang menginisiasi JI membubarkan diri dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

JI The Untold Story

Mengenai Buku JI The Untold Story, Eddy mengungkapkan, sejarah perkembangan kelompok teroris, seperti Jamaah Islamiyah (JI), perlu diketahui publik, khususnya oleh generasi penerus bangsa.

“Supaya generasi ke depan itu bisa tercerahkan dengan adanya buku ini. Karena bila buku ini tidak ditulis, nanti generasi seperti Gen Z, Gen Alpha, dan lainnya tidak akan mengetahui sejarah perkembangan terorisme di Indonesia," beber Eddy dikutip dari Antara.

Eddy menyebutkan bahwa Jamaah Islamiyah telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2008.

Untuk itu, buku tersebut, menurutnya, merupakan langkah strategis dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Prof Herry Suhardiyanto mengatakan, kegiatan tersebut dapat memberikan pencerahan kepada mahasiswa agar tidak terjebak dalam pemahaman yang menyimpang tentang perjuangan bangsa.

“Kami berharap para mahasiswa akan dapat memperoleh pencerahan dan tidak salah dalam memahami bagaimana negara bangsa ini kita harus perjuangkan, tegaknya, dan kemakmurannya bersama-sama,” tutur Herry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan pengakuan kepada NKRI sekaligus pembubaran organisasi yang bertanggung jawab atas peristiwa Bom Bali I dan II itu diketahui melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI.

Lantas, bubarnya JI apakah Indonesia terbebas dari aksi teror bom atau paham radikal?

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar mengatakan, bubarnya JI memang merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi wahabi jihadi atau yang lebih fokus kepada jihad dan melawan setiap kebijakan pemerintah.

Wahabi sendiri sebenarnya adalah paham bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang pada mengembalikan Islam ke bentuk asli sesuai dengan teks Al quran dan hadis.

Namun, Al Chaidar menegaskan bahwa masih ada organisasi yang berideologi wahabi takfiri (mengkafirkan siapa saja termasuk sesama umat muslim) yang belum menyatakan membubarkan diri, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Pembubaran JI ini merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi Wahabi Jihadi. Sementara JAD yang berideologi Wahabi Takfiri belum menyatakan membubarkan diri,” kata Al Chaidar kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Kemudian, masih ada mereka yang menjadi anggota dan simpatisan dari Kelompok Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS).

Al Chaidar menyebut bahwa anggota hingga simpatisan ISIS tersebut cukup sulit diredakalisasi karena masih banyak menolak.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar, Indonesia belum bisa dikatakan benar-benar terbebas dari paham radikal.

"ISIS masih sulit untuk dideradikalisasikan. Banyak resistensi dari mereka. Mungkin karena pendekatan nya masih perlu diubah. (Jadi belum bebas) Masih ada JAD yang berafiliasi dengan ISIS yang berideologi Wahabi Takfiri,” ujarnya.

Apresiasi Densus 88 dan program deradikalisasi

Namun, Al Chaidar mengapresiasi upaya pemberantasan terorisme yang selama ini dilakukan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri.

Dia juga memuji program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak terkait karena berhasil membantu para petinggi JI untuk kembali mengakui NKRI.

"Ini merupakan keberhasilan Densus 88 dalam program Deradikalisasi. Proses pembubaran JI ini disponsori oleh Densus 88 sebagai inisiator,” kata Al Chaidar.

Jejak Jamaah Islamiyah

Sebagaimana diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.