JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati Mary Jane Veloso tidak akan bisa masuk ke Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Yusril mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke negara asal otomatis mendapatkan status pencekalan yang berlaku seumur hidup.

"Iya, mereka (narapidana yang dipindahkan ke negara asal) enggak bisa masuk, kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau narkotika seumur hidup," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menegaskan, ketika dipulangkan ke Filipina, Mary Jane tetap berstatus sebagai narapida.

Ia menegaskan, tidak ada pembebasan terhadap Mary Jane. Selain itu, Pemerintah Filipina mengakui kedaulatan dari vonis hukuman mati pengadilan di Indonesia.

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan, kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," ujarnya.

Yusril mengatakan, Mary Jane wajib menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, ia juga mengatakan, mengingat Mary Jane nantinya sudah dipulangkan, pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk kewenangan memberikan grasi.

"Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi, kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," ucap dia.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua KPK Firli Bahuri absen menghadiri pemeriksaan Bareskrim Polri, Kamis (28/11/2024).

Kehadirannya justru diwakili oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar, yang hadir sekitar pukul 13.00 WIB.

Saat ditanya alasan Firli tidak hadir, Ian enggan menjelaskan lebih jauh. Dia tampak terburu - buru masuk ke ruang pemeriksaan.

“Nanti disampaikan ya,” ujar dia singkat.

Sebagai informasi, Firli dijadwalkan untuk diperiksa terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Rencananya, penyidik akan melakukan pemeriksaan, dan permintaan keterangan tambahan terhadap tersangka Firli Bahuri pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, pukul 10.00 WIB di ruang pemeriksaan lantai 6 Gedung Bareskrim Polri.

Adapun pemanggilan ini merupakan yang kedua kepada Firli setelah dia tidak memenuhi panggilan dari penyidik.

Sebagai informasi, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2024 dini hari.

Diketahui bahwa sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik dalam kasus dugaan pemerasan dan pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo.

Polisi juga tengah mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkait dengan dugaan pertemuan dengan SYL, status Firli masih sebagai saksi, meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

DOMPU, KOMPAS.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi akhir bagi Irawan untuk memberikan hak suaranya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Dompu.

Tepat pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), pria berusia 35 tahun tersebut dinyatakan bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun 3 bulan.

Irawan merupakan warga Kelurahan Bali Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dia dipenjara karena terjerat kasus peredaran gelap narkoba.

"Saya kemarin divonis 5 tahun 3 bulan, dan dihari pencoblosan ini saya bebas," kata Irawan saat ditemui Kompas.com usai memberikan hak suara di TPS khusus Lapas Dompu.

Irawan menuturkan, selama menjalani hukuman penjara, sudah beberapa kali dirinya mengikuti proses pemilihan di TPS khusus, baik untuk anggota legislatif maupun eksekutif.

Pilkada 2024 disebut akan menjadi yang terakhir baginya. Irawan tak ingin lagi kembali menikmati suasana pemilihan di TPS khusus Lapas, apalagi dengan status narapidana.

Dia berencana fokus untuk memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan lingkungan sosial, serta melanjutkan usaha perbengkelan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Rencananya nanti mau usaha perbengkelan karena kebetulan ada keahlian itu juga. Istri dulu ada, tapi saya diceraikan setelah tiga tahun masuk penjara," ungkapnya.

Menurutnya, ada banyak hikmah yang dipetik selama menjadi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Dompu.

Salah satunya yakni dia kini sudah bisa shalat dan mengaji berkat binaan kerohanian yang diterima selama menjalani hukuman penjara.

"Dulu belum bisa apa-apa, sekarang alhamdulillah sudah bisa shalat dan mengaji, binaan kerohanian di sini betul-betul seperti di pesantren," ungkapnya.

Berbekal pembinaan yang diterimanya selama ini, ia meyakinkan tak akan lagi terlibat dalam peredaran gelap narkoba atau tindak pidana kejahatan lainnya.

Sementara itu, Humas Lapas Kelas II B Dompu, Ramdiansyah Lisnuvirganta mengungkapkan, Irawan termasuk salah satu warga binaannya yang dinilai berprestasi.

Dia selalu aktif mengikuti setiap kegiatan keagamaan, bahkan Irawan ditunjuk sebagai pembina bantuan untuk membina warga binaan lainnya.

"Irawan ini menjadi bagian dari pembina, maksudnya dia sudah dapat ilmunya dia lagi yang menyebarkan ke teman-teman yang lain," jelasnya.

Dalam pembinaan kerohanian bagi warga binaan, lanjut dia, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Keagamaan (Kemenag) Kabupaten Dompu.

Sementara untuk kepentingan Pilkada 2024, pihaknya juga mendatangkan jajaran KPU untuk memberikan pembinaan terkait syarat pemilih dan tata cara pencoblosan.

"KPU sering datang untuk kunjungan kerja sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga binaan kita," kata Ramdiansyah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI Edy Kurniawan Wahid mendesak sejumlah langkah konkret untuk mengatasi permasalahan dalam tubuh kepolisian dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan itu menyikapi kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang

"Pertama, Presiden dan DPR diminta segera melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian, khususnya terkait kewenangan yang minim pengawasan serta skema penggunaan senjata api," ujar Edy dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).

Edy juga menambahkan bahwa pemerintah dan DPR perlu segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Ketiga, kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan audit terhadap institusi Polri, terutama terkait kewenangan polisi membawa senjata api," tegasnya.

"Kapolri harus mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi, menyeret para pelaku ke pengadilan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan di hadapan publik," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembunuhan oleh polisi terhadap warga sipil kembali terjadi setelah insiden penembakan antar polisi di Polres Solok, Sumatera Barat.

Menurutnya, ini merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

Dia mengatakan, sepanjang 2019 hingga 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan 94 orang tewas.

"Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik/kebijakan, hingga agraria," jelasnya.

Edy menekankan bahwa dalam penegakan hukum, polisi seringkali menggunakan alasan untuk membenarkan tindakan penembakan yang berujung pada kematian, seperti penggerebekan bandar narkotika, dan sebagainya.

"Tren penembakan polisi terbilang tinggi, namun terdapat hambatan dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum," tambahnya.

Laporan YLBHI menunjukkan bahwa 80 persen kasus tidak jelas kelanjutannya, 9 persen kasus ditindaklanjuti hingga vonis, dan 10 persen kasus terdapat tersangkanya tetapi tidak jelas kelanjutannya antara 2018 hingga 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penembakan masih minim.

Dalam kasus penembakan pelajar di Semarang, polisi mengeklaim bahwa penembakan dilakukan untuk melerai tawuran.

"Dalih yang terkesan sebagai pembelaan terhadap perbuatan pelaku atau menyalahkan korban ini menjadi pola yang sering terjadi," lanjut Edy.

Kasus di Semarang juga bertepatan dengan penembakan Beni (46) oleh anggota Brimob Polda Bangka Belitung yang sedang menjaga kebun PT BPL.

"Alasan kepolisian sama, polisi menembak Beni karena ada tindakan pidana yang dilakukan (mencuri buah sawit)," ungkapnya.

"Kita juga bisa belajar dari kasus Fredy Sambo. Di awal, polisi menyatakan bahwa penembakan diawali oleh Brigadir Josua menembak Fredy Sambo, namun dalam investigasi ternyata sebaliknya," lanjutnya.

Dia mengatakan, respons kepolisian dengan pola pembelaan ini menutup ruang investigasi dan menghambat penegakan hukum, di tengah rendahnya komitmen polisi dalam memproses penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan penembakan.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) ICCPR yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengatur bahwa “Setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Sehingga tidak seorangpun diperbolehkan untuk secara sewenang-wenang atau gegabah merampas hak hidup orang lain.”

Di pasal selanjutnya masih dalam payung hukum yang sama, diatur bahwa tidak seorangpun dapat dibenarkan untuk menjadi subjek perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Pasal 10, mengatur bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Ketiga pasal ini fundamental dan disebut sebagai non-derogable rights (hak yang tidak dapat dikurangi).

"Sehingga, penembakan secara langsung atau penembakan atas dasar untuk mendapatkan pengakuan hingga berujung kematian merupakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut," jelasnya.

"Tidak peduli apapun alasan yang diutarakan. Sebab hal tersebut akan melawan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocent) yang merupakan sendi dari Negara Hukum," ujar dia.

Dia menambahkan, tingginya penembakan berujung kematian ini menjadi masalah serius dalam hal regulasi. Padahal penggunaan senjata harus disesuaikan dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Meskipun dalam memberikan proteksi terhadap demonstran terbuka adanya tindak pidana yang bisa membahayakan nyawa orang lain atau anggota polisi namun perlu digaris bawahi bahwa penggunaan senjata api tidak seharusnya juga digunakan oleh setiap anggota kepolisian dan sektor satuan kerja.

Dia menegaskan, secara teknis kepolisian memang memiliki regulasi tentang penggunaan senjata dan anggota yang memegang senjata diseleksi secara ketat.

Namun regulasi ini dinilai tetap tidak menjawab bahwa peluang polisi menyalahgunakan penggunaan senjata tidak sesuai fungsi dan tugasnya sangat besar juga.

"Pembatasan membawa senjata api aparat kepolisian tidak diregulasi secara ketat," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil YLBHI Edy Kurniawan Wahid mendesak sejumlah langkah konkret untuk mengatasi permasalahan dalam tubuh kepolisian dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan itu menyikapi kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMK Negeri 4 Kota Semarang

"Pertama, Presiden dan DPR diminta segera melakukan reformasi terhadap institusi kepolisian, khususnya terkait kewenangan yang minim pengawasan serta skema penggunaan senjata api," ujar Edy dalam keterangan resmi pada Kamis (28/11/2024).

Edy juga menambahkan bahwa pemerintah dan DPR perlu segera meratifikasi Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

"Ketiga, kami mendorong Komnas HAM untuk melakukan audit terhadap institusi Polri, terutama terkait kewenangan polisi membawa senjata api," tegasnya.

"Kapolri harus mengusut tuntas kasus-kasus penembakan oleh polisi, menyeret para pelaku ke pengadilan, dan memastikan proses hukum berjalan secara transparan di hadapan publik," tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa pembunuhan oleh polisi terhadap warga sipil kembali terjadi setelah insiden penembakan antar polisi di Polres Solok, Sumatera Barat.

Menurutnya, ini merupakan pelanggaran hukum pidana sekaligus pelanggaran disiplin bagi anggota Polri.

Dia mengatakan, sepanjang 2019 hingga 2024, YLBHI mendata sekitar 35 peristiwa penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan 94 orang tewas.

"Sektor kasusnya membentang dari konflik kemanusiaan berkepanjangan di Papua, kasus narkotika, oposisi politik/kebijakan, hingga agraria," jelasnya.

Edy menekankan bahwa dalam penegakan hukum, polisi seringkali menggunakan alasan untuk membenarkan tindakan penembakan yang berujung pada kematian, seperti penggerebekan bandar narkotika, dan sebagainya.

"Tren penembakan polisi terbilang tinggi, namun terdapat hambatan dalam penegakan hukum untuk mengusut tuntas dan menyeret pelaku ke proses hukum," tambahnya.

Laporan YLBHI menunjukkan bahwa 80 persen kasus tidak jelas kelanjutannya, 9 persen kasus ditindaklanjuti hingga vonis, dan 10 persen kasus terdapat tersangkanya tetapi tidak jelas kelanjutannya antara 2018 hingga 2020.

Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas kasus penembakan masih minim.

Dalam kasus penembakan pelajar di Semarang, polisi mengeklaim bahwa penembakan dilakukan untuk melerai tawuran.

DEPOK, KOMPAS.com - Banjir merendam Rutan Kelas 1 Cilodong, Kota Depok, dengan ketinggian air selutut orang dewasa atau 30-50 sentimeter.

Banjir diperkirakan mulai masuk ke Rutan Cilodong, Rabu (27/11/2024) sore sekitar pukul 15.37 WIB.

"Air masuk (ke rutan) kurang lebih sekitar pukul 15.37 WIB, dikarenakan luapan air samping rutan," kata Kasie Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Cilodong, Eko Hidayat, kepada Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Ketinggian air kali yang berlokasi di dekat rutan terus meningkat akibat hujan deras mengguyur Kota Depok sejak Rabu siang.

Luapan air itu masuk ke Rutan Cilodong hingga puncaknya sekitar pukul 19.00 WIB, ketinggian banjir mencapai selutut.

"(Banjir) selutut saya," ujar Eko.

Banjir ini baru selesai teratasi pada pukul 21.45 WIB usai dipompa oleh dua unit mobil Damkar.

"Sampai semalam pukul 21.45 WIB sudah surut karena dibantu oleh Damkar, mulai dipompa sekitar pukul 19.00 WIB," ucap Eko.

Saat ini, air sudah surut dan operasional Rutan Kelas 1 Cilodong sudah kembali normal.

PANGKALPINANG, KOMPAS.com - Pasangan calon tunggal Pilkada Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Maulan Aklil-Masagus Hakim, menang di TPS 901 Lembaga Pemasyarakatan Tua Tunu.

Maulan-Aklil tercatat meraup 113 suara sedangkan kolom kosong 46 suara.

Total jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 171 lembar yang 12 di antaranya tidak sah.

Ketua TPS 901 Ferdi Angriawan mengatakan, proses pemungutan suara berjalan lancar karena sebelumnya telah dilakukan sosialisasi tata cara memilih.

Petugas merampungkan penghitungan suara sekitar pukul 15.20 WIB, selanjutnya dibuatkan berita acara dan dibawa ke kantor kelurahan.

"Pemilihan berjalan aman dan lancar," ujar Ferdi di Lapas Tua Tunu, Rabu (27/11/2024).

Ferdi mengungkapkan, total jumlah pemilih di Lapas Tua Tunu tercatat 566 orang, terdiri dari daftar pemilih tetap (DPT) 503 dan DPT Tambahan 63 orang.

Dari jumlah tersebut sebanyak 109 telah dinyatakan bebas sehingga tersisa 457 pemilih.

Dari jumlah itu sebagian tidak menggunakan hak pilihnya.

"Kalau lihat jumlah DPT memang banyak, tapi sampai kemarin juga sudah banyak yang bebas," ujar Ferdi.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Magelang nomor urut 1 Muchamad Nur Aziz-M Mansyur unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 81 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 18.58 WIB, proses penghitungan suara pilkada Kota Magelang, Jawa Tengah, di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Aziz-Mansyur (Aman) yang juga petahana mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Damar Prasetyono-Sri Harso (Damai) yang memperoleh 46 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 129, terdiri dari 127 suara sah dan 2 suara tidak sah.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih dalam pilkada 2024.

Dari jumlah tersebut, ada 287 narapidana asal Kabupaten Magelang yang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jateng.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

Sementara itu, pada pilkada Jateng, paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi unggul dengan 336 suara di Lapas Kelas IIA Magelang.

Tandem ini mengungguli paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang mendapat 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 692 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Paledang Kelas IIA Kota Bogor, Jawa Barat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Bogor 2024, Rabu (27/11/2024).

Ratusan warga binaan itu mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang berada di lapas, yakni TPS 901 dan TPS 902.

Warga binaan yang menggunakan hak pillihnya itu seluruhnya berusia di atas 17 tahun serta memiliki e-KTP sebagai warga Kota Bogor atau warga Jawa Barat.

"Jadi bagi warga binaan yang merupakan warga Kota Bogor dapat memilih wali kota dan gubernur. Namun, yang di luar Kota Bogor, tapi penduduk Jabar, mereka memilih gubernur saja. Sementara yang KTP-nya di luar Jabar tidak mengikuti pilkada," ujar Kepala Lapas Paledang Kelas II Bogor, Muchamad Mulyana.

Mulyana menjelaskan, proses pencoblosan bagi warga binaan tidak jauh berbeda dari warga lainnya. Ketentuannya mengacu syarat yang sudah ditentukan dan tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb).

"Hanya saja disebut TPS khusus karena pemilihnya warga binaan. Tapi untuk ketentuan lainnya sama saja," sebutnya.

Mulyana menyampaikan, proses pencoblosan di Lapas Paledang berjalan tertib dan aman. Selama kegiatan tersebut, sambungnya, antusias warga binaan cukup tinggi.

"Berjalan baik dan lancar karena kami memfasilitasi warga binaan dengan target partisipasi 100 persen," pungkasnya.

KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, I Made Muliawan Arya alias De Gadjah-Putu I Agus Suradnyana alias PAS (Mulia-PAS), unggul dalam pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kerobokan, Badung, Bali.

Rinciannya, Mulia-PAS memperoleh 293 suara sedangkan pasangan nomor urut, I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) meraih 226 suara.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Kerobokan, RM Kristyo Nugroho, mengatakan total jumlah pemilih di tempanya sebanyak 538 orang terdiri dari 26 orang pegawai dan 512 warga binaan.

"Suara tidak sah sebanyak 19 surat suara, dengan jumlah daftar pemilih pada Pilkada 2024 di Lapas Kerobokan sebanyak 538 orang," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Ia mengatakan dalam Pilkada 2024 kali ini pihaknya menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus bagi para warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain pemilihan gubernur (Pilgub) Bali, para warga binaan ini juga menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Badung.

Adapun rincian hasil Pilkada Badung, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, I Wayan Suyasa dan I Putu Alit Yandinata, memperoleh suara sebanyak 42.

Sedangkan pasangan nomor urut 2, I Wayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, memperoleh suara sebanyak 78.

Kemudian, terdapat 5 surat suara tidak sah dari 125 pemilih.

"Kami beserta seluruh jajaran Lapas Kerobokan memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, tertib, dan kondusif, karena kami sudah melakukan koordinasi dan persiapan jauh hari sebelumnya," kata dia.

MAGELANG, KOMPAS.com - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Pribadi alias Hendi unggul dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan 336 suara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

Pantauan Kompas.com, Rabu (27/11/2024) pukul 16.55 WIB, proses penghitungan suara pilkada Jateng di tempat pemungutan suara (TPS) khusus 901 Lapas Kelas IIA Magelang sudah rampung.

Duet Andika-Hendi mengungguli pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang memperoleh 149 suara.

Adapun total jumlah suara sebanyak 541, terdiri dari 485 suara sah dan 56 suara tidak sah.

Sementara itu, pemilihan wali kota dan wakil wali kota Magelang masih dalam tahap perhitungan suara saat berita ini ditulis.

Catatan Kompas.com, ada 576 narapidana yang mempunyai hak pilih pada pilkada, di mana 128 orang di antaranya merupakan warga Kota Magelang yang berhak memilih dalam Pilkada Kota Magelang dan Pilkada Jateng.

Sementara itu, narapidana asal Kabupaten Magelang yang berjumlah 287 orang hanya dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada Jawa Tengah.

“Karena, menurut aturan yang ada, KPU Kabupaten (Magelang) tidak bisa membuka lokasi khusus di luar wilayah administrasinya,” jelas Ketua KPU Kota Magelang, Misbachul Munir, dalam pernyataannya yang dikutip oleh Kompas.com pada 4 September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tahanan tindak pidana korupsi menggunakan hak pilih dalam momentum Pilkada 2024 di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebanyak 10 tahanan di Rutan KPK menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak untuk wilayah DKI Jakarta.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk Pilkada di wilayah DKI Jakarta, yakni 6 orang tahanan di gedung KPK Merah Putih dan 4 orang tahanan di gedung KPK C1," kata Budi seperti dikutip dari keterangan tertulis.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya dalam Pilkada kali ini," sambungnya.

Budi mengatakan, pemungutan suara dilakukan di area dalam Rutan gedung KPK Merah Putih, yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB sampai pukul 11.40 WIB.

Ia mengatakan, KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, yang terdiri dari petugas KPPS 2 orang, pengawas pemilu 1 orang, dan saksi 1 orang.

"Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih dalam pilkada terpenuhi," ujarnya.

Terakhir, KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas, sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.