KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada 2014, permohonan grasi yang diajukan Mary Jane juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, MA juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mary Jane pada 25 Maret 2015.

Pada 24 April 2015, pengacara Mary Jane mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya melalui PN Sleman. Akan tetapi, PN Sleman menolak permohonan itu.

Mary Jane sempat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 April 2015 untuk dieksekusi.

Namun, rencana eksekusi terhadap Mary Jane akhirnya ditunda, menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, merasa ada proses yang tidak adil selama kasus hukum kliennya bergulir di Polda Metro Jaya.

“Kami merasa ada proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firli sama proses perjalanan, proses hukum yang diterima,” kata Ian di Ambhara Hotel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Ian menyinggung mengenai proses hukum Firli yang terkesan tidak pernah tuntas oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Nah yang pertama adalah terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara beliau dari penyidik ke Kejaksaan. Secara formal ada dua kali, tapi secara nonformal itu lebih dari lima kali,” kata dia.

“Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel,” tegas dia melanjutkan.

Dengan begitu, Ian menganggap penyidik Polda Metro Jaya tidak bisa memenuhi segala unsur yang dituduhkan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satu pun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi,” ujar dia.

Di sisi lain, Ian menyoroti seluruh saksi yang diberikan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait perkara yang menjerat kliennya.

Ia bilang, penyidik telah memeriksa 123 saksi dan 11 saksi ahli. Hanya saja, seluruh saksi itu tidak memenuhi unsur kualitas daripada saksi.

“Yang melihat langsung, mendengar, dan mengalami. Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu,” ujar dia.

Firli merasa penanganan perkara dugaan pertemuan dengan SYL yang menerapkan Undang Undang KPK sangatlah tidak tepat.

“Ketika tuduhan pertama, pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi. Pasal 36 Undang Undang KPK,” kata dia.

“Padahal ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro. Apalagi ada tuduhan pasal dugaan TPPU yang jauh dari panggang, dari api gitu,” pungkas dia.

Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

"Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang," ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, merasa ada proses yang tidak adil selama kasus hukum kliennya bergulir di Polda Metro Jaya.

“Kami merasa ada proses ketidakadilan yang diterima oleh Pak Firli sama proses perjalanan, proses hukum yang diterima,” kata Ian di Ambhara Hotel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Ian menyinggung mengenai proses hukum Firli yang terkesan tidak pernah tuntas oleh penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

“Nah yang pertama adalah terkait dengan bolak-baliknya berkas perkara beliau dari penyidik ke Kejaksaan. Secara formal ada dua kali, tapi secara nonformal itu lebih dari lima kali,” kata dia.

“Artinya terkait dengan substansi perkara yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel,” tegas dia melanjutkan.

Dengan begitu, Ian menganggap penyidik Polda Metro Jaya tidak bisa memenuhi segala unsur yang dituduhkan kepada eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Menurut hemat kami, tidak ada peristiwa pidana yang dituduhkan kepada beliau. Tidak ada satu pun saksi yang memenuhi kualitas sebagai saksi,” ujar dia.

Di sisi lain, Ian menyoroti seluruh saksi yang diberikan penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait perkara yang menjerat kliennya.

Ia bilang, penyidik telah memeriksa 123 saksi dan 11 saksi ahli. Hanya saja, seluruh saksi itu tidak memenuhi unsur kualitas daripada saksi.

“Yang melihat langsung, mendengar, dan mengalami. Tentu saja itu tidak ada dan tidak ditemukan dari sebanyak 123 saksi itu,” ujar dia.

Firli merasa penanganan perkara dugaan pertemuan dengan SYL yang menerapkan Undang Undang KPK sangatlah tidak tepat.

“Ketika tuduhan pertama, pasal yang dituduhkan kepada beliau itu tidak memenuhi syarat materiel, maka dicari lagi pasal yang menurut pihak penyidik Polda Metro dapat dipenuhi. Pasal 36 Undang Undang KPK,” kata dia.

“Padahal ini domainnya KPK, bukan domainnya pihak Polda Metro. Apalagi ada tuduhan pasal dugaan TPPU yang jauh dari panggang, dari api gitu,” pungkas dia.

Adapun Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap SYL pada 22 November 2023. Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

"Polri tujuh orang, KPK 16 orang, Kementan 10 orang, sipil empat orang," ungkap Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2024).

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurutnya, transparansi dalam informasi publik mengenai kinerja birokrasi memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Purwadi menjelaskan bahwa empat unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memiliki peran krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

“Ini termasuk penguatan kualitas pelayanan, pengurangan birokrasi yang berbelit, manajemen aparatur sipil negara (ASN), penataan kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya saat menerima Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Purwadi menjelaskan bahwa inovasi dalam keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB telah berkembang pesat, berkat percepatan penyampaian informasi yang memanfaatkan berbagai platform digital terbaru untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan milenial.

Selain itu, berbagai kolaborasi juga dilakukan untuk memperkuat kualitas informasi yang disampaikan.

“Keterbukaan informasi publik dapat (diperkuat) melalui digitalisasi, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ucap Purwadi.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga percaya bahwa tren keterbukaan informasi akan terus berkembang positif, seiring dengan semakin intensifnya penerapan SPBE.

“Dengan percepatan penerapan SPBE oleh Kemenpan-RB, saya yakin keterbukaan informasi akan semakin optimal di seluruh level pemerintahan,” tutur Purwadi.

Strategi keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa strategi keterbukaan informasi publik dilakukan secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenpan-RB 2020-2024.

Melalui berbagai inisiatif dan program strategis, kata dia, Kemenpan-RB berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang terintegrasi dan transparan.

Kemenpan-RB juga meluncurkan program ‘Bisa Tanya’ sebagai salah satu saluran untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

‘Bisa Tanya’ berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan Kemenpan-RB untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan yang ada. Program ini dilengkapi dengan sesi tanya jawab interaktif, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik.

“Sejak adanya program ‘Bisa Tanya’ terkait Kebijakan PANRB, jumlah kunjungan tamu langsung ke Kemenpan-RB telah berkurang hingga 17 kali lipat. Hal ini berpotensi menghemat anggaran perjalanan dinas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten, atau kota ke Kemenpan-RB,” jelas Erwan.

Penghematan tersebut, lanjut dia, dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih langsung berdampak pada pelayanan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.

Apresiasi dari Komisi Informasi Pusat

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyuda memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

Menurutnya, upaya Kemenpan-RB dalam memfasilitasi akses informasi publik bisa dijadikan contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Kami selalu menekankan bahwa KIP bukan kompetisi. Kami berharap kementerian dan lembaga yang memiliki predikat informatif dapat menjadi role model bagi yang lainnya. Dengan begitu, pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik akan lebih optimal,” kata Arya.

Senada dengan Arya, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB secara konsisten mendorong keterbukaan informasi publik, baik melalui kebijakan, sarana, maupun prasarana, termasuk layanan informasi baik secara langsung maupun online.

Ia berharap langkah strategis Kemenpan-RB bisa ditularkan kepada berbagai instansi dan stakeholder lainnya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor pemerintahan.

BENGKULU, KOMPAS.com - Secarik kertas putih dikirimkan Gubernur Bengkulu yang juga calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah, dari balik Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui Rohidin dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sabtu (23/11/2024).

Surat tersebut bertuliskan:

Tim Pemenangan/Simpatisan ROMER

Kita telah berjuang dengan segala kemampuan dan kondisi hari ini harus kita terima. Kita harus tetap semangat, kompak dan yakin bahwa niat baik kita untuk membangun Bengkulu akan terus ada.

Saya selalu ada untuk kalian semua.

Jakarta, 28-11-2024

Rohidin Mersyah

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Tulisan tangan Rohidin Mersyah dari tahanan KPK untuk pendukungnya

"Surat ditulis dari ruang tahanan KPK, lalu dititipkan ke pengacara, lalu kami terima dan kami sebar," ujar Usin saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (28/11/2024).

Ia mengatakan, surat itu sebagai bentuk ketegaran Rohidin menjalani proses hukum di KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

KOMPAS.com - Pihak Lapas Kelas I Malang masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat soal pemulangan narapidana warga negara asing (WNA) asal Australia bernama Martin Stephens.

Narapidana tersebut merupakan satu dari lima pelaku dalam kasus Bali Nine atau penyelundupan narkoba heroin seberat 8,2 kilogram.

"Kami di lapangan pada prinsipnya menunggu surat resminya, ketika nanti memang iya, kami akan siap untuk itu."

"Saat ini masih baru informasi dari atas saja, belum ada surat resminya," kata Kasi Bimpas Lapas Kelas I Malang, Mohammad Faishol Nur, Kamis (28/11/2024).

Dia mengatakan, pihaknya sudah memberitahu Martin terkait adanya wacana tersebut.

"Ya, informasinya ya kami sampaikan tapi ini kan belum resmi, tapi kami tidak sampai ini jadi malah menjanjikan beliau. Cuman kami sampaikan ada informasi terkait ini, ya semoga benar," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Martin termasuk jarang dikunjungi oleh keluarganya atau seringkali hanya dari pihak Kedutaan Besar Australia.

Martin berada di Lapas Kelas I Malang sejak 27 Maret 2014. Ia pindahan dari Lapas Kerobokan, Bali.

"Dipindahkan kalau enggak salah, dulu itu di sana ada kerusuhan atau apa dan akhirnya diamankan ke sini," katanya.

Martin termasuk rajin aktif kegiatan agama dan kerja di lapas.

"Itu kegiatan kepribadian yang sering ikut keagamaan, kerja juga," kata Faishol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, pemerintah Prancis meminta warga negaranya yang dipidana di Indonesia untuk dipulangkan.

"Mereka (Pemerintah Prancis) telah menulis surat kepada saya meminta satu orang warga negaranya itu dikembalikan ke Perancis. Jadi mereka tulis surat dalam bahasa Perancis dan saya baca isinya memang adalah transfer of prisoners," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, belum ada negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Perancis mengenai permintaan itu.

"Kita mungkin akan menghubungi kedutaan besar Perancis dalam waktu dekat," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah Perancis sudah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Namun, pemerintah Prancis tidak segencar Filipina dan Australia dalam upaya pemulangan warga negaranya.

"Mereka hanya minta dikembalikan hanya satu kasus saja," kata Yusril.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan mendata warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Perancis untuk dipulangkan.

"Jadi memang sedikit pembicaraan tentang Perancis itu karena mereka sendiri tidak begitu gencar melakukan upaya diplomatik pemulangan terhadap para pidananya di sini. Tapi negara manapun yang melakukan permintaan, kita akan pertimbangkan," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia juga sudah setuju memulangkan warga negara Filipina, Mary Jane, dan lima warga negara Australia kelompok Bali Nine ke negara asal mereka.

Mary Jane dan lima warga Australia itu dipenjara di Indonesia karena menyelundupkan narkoba.

Adapun pemulangan para narapidana itu dilakukan lewat skema transfer of prisoners, sehingga para napi hanya dipindahkan ke negara asalnya, bukan dibebaskan.

"Ini berlaku resiprokal. Jika ada napi WNI di Filipina, kita juga berhak untuk meminta dia ditransfer ke Indonesia, agar napi tersebut dibina oleh negara kita sendiri, dan menjadi dekat dengan keluarganya di Tanah Air," ujar Yusril kepada Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, terpidana mati Mary Jane Veloso tidak akan bisa masuk ke Indonesia setelah dipulangkan ke Filipina.

Yusril mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke negara asal otomatis mendapatkan status pencekalan yang berlaku seumur hidup.

"Iya, mereka (narapidana yang dipindahkan ke negara asal) enggak bisa masuk, kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau narkotika seumur hidup," kata Yusril di kantor Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Yusril menegaskan, ketika dipulangkan ke Filipina, Mary Jane tetap berstatus sebagai narapida.

Ia menegaskan, tidak ada pembebasan terhadap Mary Jane. Selain itu, Pemerintah Filipina mengakui kedaulatan dari vonis hukuman mati pengadilan di Indonesia.

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan, kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," ujarnya.

Yusril mengatakan, Mary Jane wajib menjalani sisa hukuman di Filipina sesuai putusan pengadilan Indonesia.

Namun, ia juga mengatakan, mengingat Mary Jane nantinya sudah dipulangkan, pembinaan akan dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk kewenangan memberikan grasi.

"Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka, kan kita harus menghormati kewenangan itu, tapi, kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," ucap dia.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa tidak ada dasar hukum dari kebijakan memindahkan penahanan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso ke Filipina.

Kebijakan tersebut, menurut Yusril, termasuk hal baru yang dilakukan pemerintahan saat ini yang disebut sebagai transfer of prisioner yaitu pemindahan narapidana ke negara asalnya dengan beberapa syarat.

“Memang belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisioner sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners,” kata Yusril dalam keterangan video yang diterima pada Kamis (21/11/2024).

Namun, Yusril mengatakan, Indonesia memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menjalankan kebijakan pemindahan narapidana itu. Salah satunya, adalah Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

“Kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, Mutual Legal Assitance jadi bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik antar kedua negara itu,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yusril menegaskan, proses pemindahan tahanan ke negara asalnya itu tetap bisa dilakukan meskipun tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Didasarkan pada MLA dan juga didasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari Presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini,” kata Yusril menjelaskan.

Dia pun memberi contoh saat Pemerintah Australia menyita harta terpidana Hendra Rahardja untuk menjalankan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan perihal kebijakan transfer of prisioner yang disebutnya memiliki beberapa syarat.

Pertama, negara yang bersangkutan meminta atau memohon kepada pemerintah Indonesia supaya warga negaranya ditransfer ke negaranya.

Kedua, Yusril mengatakan, negera itu mengakui keputusan pengadilan Indonesia dan tidak mempersoalkannya. Lalu, menghormati putusan pengadilan Indonesia dalam menghukum warga negaranya yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

Ketiga, narapidana itu dikembalikan ke negaranya untuk menjalani sisa hukumannya. Meskipun, jika sudah diserahkan maka pembinaan terhadap narapidana itu menjadi kewenangan sepenuhnya kepada negara yang bersangkutan.

Yusril juga menegaskan bahwa kebijakan transfer of prisioner tersebut bersifat bersifat resiprokal.

“Artinya, jika sekarang ini permintaan negara yang bersangkutan kita penuhi maka suatu saat apabila nanti ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang dipidana di negara yang bersangkutan, mereka juga wajib mempertimbangkan permohonan dari negara kita untuk mengembalikan narapidana warga negara kita itu,” katanya.