SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan Orde Baru.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).

"Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut Zulhas, pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.

"Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun," bebernya.

Tahun Lalu Harus Impor 3,6 Juta Ton Beras

Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.

"Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan," tuturnya.

Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.

Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.

Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.

"Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman orde baru punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani," jelasnya.

Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Ekonomi Desa

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.

"Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes," tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) STIH IBLAM sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Radian Syam menilai penguatan hukum dan kelembagaan di sektor pangan menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Penguatan hukum dilakukan melalui reformasi hukum dengan pendekatan omnibus law.

Hal ini disampaikan Radian dalam seminar bertajuk 'Outlook Hukum 2025: Kelembagaan Hukum dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia' yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

"Omnibus law bisa menjadi solusi untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan menyederhanakan regulasi di sektor pangan. Dengan kerangka hukum yang lebih harmonis, kita bisa membuka jalan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan," ujar Radian Syam.

Radian mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi dan distribusi, juga terkait dengan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan keteraturan di sektor tersebut.

Ia menggarisbawahi bahwa masih banyak regulasi yang tumpang tindih serta lemahnya sinergi antar-lembaga yang menghambat upaya mencapai kemandirian pangan.

"Ketahanan pangan bukan hanya soal menyediakan bahan pangan, tetapi soal memastikan bahwa regulasi berjalan selaras, tidak saling bertabrakan, serta mendukung upaya peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan yang adil dan merata," tandas dia.

Radian juga menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah untuk menindak tegas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan konsumen. Karena itu, kata dia, pentingnya penguatan kelembagaan untuk memastikan eksekusi kebijakan berjalan dengan baik dan tidak dikooptasi oleh para mafia pangan.

"Selain regulasi yang simpel, kelembagaan juga harus kuat dan terintegrasi. Tidak bisa ada lagi ego sektoral yang menghambat distribusi pangan. Ini bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga soal kedaulatan bangsa," tegas Radian. 

Radian pun mengusulkan lembaga pengawas pangan nasional yang independen dengan kewenangan kuat untuk mengawasi distribusi, produksi, hingga pengendalian harga pangan. Menurutnya, lembaga tersebut harus memiliki kewenangan lintas sektor yang mampu memfasilitasi kebijakan pangan secara holistik.

"Kalau ingin serius mewujudkan swasembada pangan, pemerintah harus bergerak cepat dan tegas. Mafia pangan harus diberantas, petani harus diberdayakan, dan kebijakan harus disederhanakan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Radian menyimpulkan 8 poin kunci dalam penguatan hukum dan kelembagaan untuk ketahanan pangan, yaitu penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law; penguatan kelembagaan pangan nasional; pemberantasan mafia pangan dan perlindungan hak petani dan nelayan; diversifikasi pangan lokal; inovasi teknologi pertanian; peningkatan literasi hukum: dan ekonomi masyarakat.

Seminar ini juga menghadirkan sejumlah pakar lain yang membahas strategi sinergi hukum dan sektor pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Hadir sebagai pembicara adalah Guru Besar FEB UI Omas Bulan Samosir; Pakar Gizi Fakultas Kedokteran UI Dian Kusuma Dewi; Tenaga Ahli Komisi III DPR, Afdhal Mahatta; Guru Besar Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Totok Agung Dwi Haryanto; dan Pakar Ekonomi/PhD candidate, Australian National University, Riandy Laksono. Seminar ini dibuka oleh Ketua STIH IBLAM, Guru Besar Angkasa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TABANAN, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar memberikan bantuan bibit padi unggulan kepada para petani di Desa Marga, Tabanan, Bali, Kamis (16/1/2025). Pemberian bibit padi ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pembagian bibit padi juga bagian dari rangkaian ulang tahun Kantor Imigrasi yang ke-75. Pembagian pertama dilakukan pada bulan Desember 2024 lalu dan hari ini adalah pembagian tahap kedua.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Saputra mengatakan, fungsi dan salah satu tugas keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menandakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar hadir di tengah masyarakat.

“Semoga partisipasi kami untuk masyarakat Desa Marga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sini,” kata Ridha, Kamis (16/1/2025).

Bantuan yang diberikan Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar sebanyak 1.230 kg bibit. Masing-masing diberikan sebanyak 615 kg pada Desember 2024, dan Januari ini.  kepada Desa Marga Tabanan, di desa ini terdapat satu subak dengan sembilan tempekkan atau wilayah.

Ridha menuturkan, apa yang dilakukan Imigirasi TPI Denpasar merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden. 

Selain itu, upaya tersebut juga menjadi salah satu visi dan misi dari kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini sudah berdiri sendiri dan ada sebanyak 13 program kerja Imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

"Imigrasi memastikan sebagai instansi pemerintah yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam mendukung asta cita presiden,"tandasnya.

Dengan sinergi yang kuat, Desa Marga diharapkan mampu menjadi contoh penerapan program ketahanan pangan dan pengawasan terpadu yang efektif di Bali.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat laksanakan pilot project Brigade Swasembada Pangan di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membina mantan teroris untuk membangun ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan keterangan BNPT, satu kelompok Brigade Pangan akan mengelola lahan seluas 200 hektar dengan menggunakan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mendorong peran generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan Deradikalisasi akan berkolaborasi dengan Kementan terkait ketahanan pangan. Kementan memiliki program Brigade Swasembada Pangan yang kita sepakati akan dilaksanakan di Sumatera Selatan dan melibatkan mitra deradikalisasi," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Kepala BNPT menjelaskan skema pelibatan mitra deradikalisasi melalui asesmen berkolaborasi dengan Densus 88 AT dan Kementerian/Lembaga atau yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas. Mantan teroris yang terlibat merupakan mitra yang sudah dalam kondisi hijau, atau tak menganut ideologi kekerasan.

"BNPT akan melakukan penilaian (asesmen) terlebih dahulu pada mitra deradikalisasi berkolaborasi dengan Densus 88, kemudian direncanakan akan diadakan 3 periode program dengan masing-masing akan diikuti oleh mitra deradikalisasi yang memiliki minat untuk menekuni bidang pertanian," katanya.

"Program ini penting untuk menyejahterakan mitra sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan akar masalah terorisme. Oleh karena itu, kita harus kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mitra deradikalisasi akan dirangkul dan dibina sebelum bergabung dalam program tersebut.

"Kita akan bina mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita juga," katanya.

Guna pengoptimalan program ini, BNPT dan Kementan akan berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Kolaborasi ini menjadi suatu yang krusial mengingat pentingnya peran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan target swasembada.

"Target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak. Kami berharap program ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya mitra deradikalisasi," kata Kepala Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri melatih 2.285 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu program swasembada pangan.

Mereka dibina untuk bergabung dengan brigade pangan bentukan Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembinaan itu meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian.

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani. Program Brigade Pangan juga mengembangkan pola kemitraan dengan kelembagaan petani lokal.

“Kami akan bina, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan saat menggelar perjanjian kerja sama di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2025).

Amran mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

“Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan,” kata Amran.

Sebelumnya, Kementan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengajak narapidana bebas bersyarat gabung brigade swasembada pangan.

“Dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” tutur Amran.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster, dari klaster merah, kuning hingga hijau.

“Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi,” kata Sentot.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat swasembada pangan dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan Jamaah Islamiyah (JI) dalam program pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman mengatakan bahwa pihaknya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

“Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan seusai menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja.

Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” ucap Mentan.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

Dia menjelaskan bahwa merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan. Sedangkan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat Pancasila.

"Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di provinsi,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

“Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter,” kata Santot.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto disebut ingin agar para narapidana kasus narkotika bisa dilibatkan dalam program swasembada pangan hingga komponen cadangan (komcad).

Hal itu diungkap oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden terkait dengan rencana pemberian amnesti kepada sejumlah terpidana, Jumat (13/12/2024).

Supratman mengungkap narapidana kasus narkotika dari kalangan penggunaa merupakan salah satu kelompok terpidana yang ingin diusulkan ke Presiden agar bisa diberikan amnesti. Prabowo disebut ingin mengutamakan para pengguna itu agar bisa direhabilitasi sehingga tidak memenuhi penjara.

"Sekali lagi, ini dilakukan adalah Presiden menyarankan tadi supaya bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi," jelas Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Selanjutnya, apabila sudah dinyatakan bebas, Prabowo menyarankan agar para mantan terpidana bisa diikutsertakan dalam komponen cadangan (komcad) militer.

"Kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," ungkap Supratman, yang juga merupakan Politisi Partai Gerindra.

Adapun Supratman mengungkap alasan di balik rencana pemberian amnesti kepada terpidana pengguna narkotika adalah salah satunya karena tingkat keterisian penjara yang sudah melewati batas (overloaded).

Mantan Ketua Baleg DPR itu memastikan rencana pemberian amnesti itu hanya kepada pengguna, bukan pengedar atau bandar. Dia memperkirakan rencana tersebut bisa mengurangi tingkat kepenuhan lapas di Indonesia hingga 30%.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30%," katanya.

Saat ini, terang Supratman, pemerintah masih mengkaji soal diversifikasi kategori pengguna narkotika yang tengah menjadi warga binaan lapas. Kategorinya bisa diperluas apabila ada perubahan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA).

Adapun terdapat sejumlah kategori terpidana lain yang rencanya ingin diusulkan agar diberikan amnesti. Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakata, ada sekitar 44.000 narapidana yang berpotensi diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden.

Selain pengguna obat-obatan terlarang, terpidana kasus penghinaan atau pelanggaran UU ITE, narapidana dengan penyakit berkelanjutan serta terkait dengan kasus Papua juga dipertimbangkan untuk diusulkan.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah meminta semua pihak berkolaborasi mewujudkan swasembada pangan nasional. Sinergi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta kelompok tani, tidak hanya membuat swasembada bukan lagi mimpi tapi juga memuluskan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Presiden Prabowo Subianto bahkan meyakini Indonesia dalam 4-5 tahun ke depan berpotensi swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.

“Upaya tersebut tidak dapat dikerjakan satu pihak, namun perlu koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan semangat gotong royong bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, terutama petani,” papar dia.

Menteri Agus mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Gerakan Tanam Padi Bersama di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 9 Desember 2024. Gerakan Tanam Padi Bersama tersebut dilakukan serentak di 26 titik di Jawa dan Sumatra dengan total luas lahan yang telah dan akan ditanami 14.500 hektare (ha).

Kegiatan itu juga dihadiri para petani mitra yang tergabung dalam Farmer Engagement Program (FEP) dan penyuluh PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) secara daring (dalam jaringan/online). “Karena itu, hari ini kita melaksanakan tanam padi serentak di 26 kabupaten di tujuh provinsi,” jelas Menteri Agus.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung. Gerakan Tanam Padi Bersama itu melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (kepala daerah), swasta dalam hal ini PT WPI, dan masyarakat (kelompok tani). “Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tutur Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan aktif mendukung tercapainya swasembada pangan, antara lain membuat program bagi warga binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) juga membentuk Brigade Pangan.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai swasembada pangan. Kementan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan sektor pertanian terutama di Jateng, khususnya di Blora.

“Dengan bersinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan petani, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. Kementan akan terus mendukung upaya tersebut melalui program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani.

Produktivitas Meningkat

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rahman menyatakan, Blora kaya potensi pertanian, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah itu. Komoditas andalannya adalah padi dan jagung. Tahun lalu, Blora memiliki luas panen 627.715 ha, termasuk lima kabupaten dengan luas panen tertinggi di Jawa Tengah.

Pemkab Blora merasa terhormat dapat terpilih menjadi lokasi kegiatan tanam padi serentak tersebut. “Tanam padi bersama ini simbol komitmen dalam mendukung ketahanan pangan, yang melibatkan berbagai pihak, guna membantu meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern, bibit unggul, dan pupuk," tutur dia.

Untuk meningkatkan pertanian juga diperlukan dukungan infrastruktur serta kerja sama dengan dunia usaha, seperti PT WPI.  “Intinya, ini salah satu langkah strategis memacu produktivitas dan daya saing pertanian di Blora,” kata Arief.

Sedangkan Presiden Direktur PT WPI Saronto memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menggapai swasembada pangan, di antaranya melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. “Program pemerintah sudah luar biasa sehingga swasembada bukan mimpi lagi," ujar dia.

Dia menilai, Blora adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling antusias terhadap FEP, sehingga menjadi yang pertama kali mengundang WPI untuk berkontribusi di Kota Sate tersebut. Saat ini, PT WPI bersama petani mitra di Blora telah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dari 6,5 ton per ha menjadi 7,5 ton per ha.

Dalam sebuah uji coba panen raya sebelumnya bahkan manpu diperoleh hingga 10 ton per ha. "Luar biasa petani di Blora. Terima kasih kepada Pak Bupati karena telah memberi kesempatan kepada PT WPI,” tutur Saronto.

Menurut Saronto, produksi padi dalam negeri masih sangat mungkin ditingkatkan sebesar 10% melalui intensifikasi. Sedangkan dari data PT WPI, produksi masih dapat dikerek hingga 15%. “Dengan kerja sama semua pihak, program presiden untuk swasembada pangan optimistis dapat dicapai,” ujar dia. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Target dari cetak sawah dan optimasi lahan itu adalah terciptanya 2,4 juta hektar lahan baru dalam lima tahun ke depan. Rinciannya, intensifikasi (optimasi lahan) 1 juta hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) 1,3 juta hektar.

Amran mengatakan, satu kelompok Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang kemudian akan mengelola lahan minimal 200 hektar. Setiap kelompok nantinya akan dibina langsung oleh TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

TANAH LAUT, iNews Depok.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal di atas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kolaborasi tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kalimantan Selatan.

Nantinya, warga binaan ini akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektare. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial, dan warga binaan.

Di kesempatan ini Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen ini bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, yang direncanakan pada minggu kedua Januari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Editor : Mahfud