JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dua dari lima orang saksi tersebut adalah Kusnadi, selaku staf Hasto Kristiyanto, dan Saeful Bahri, selaku kader PDI-P sekaligus eks anak buah Hasto.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya, pada Selasa (14/1/2025).

KPK juga memanggil tiga orang lainnya, yaitu Saffar M Godam, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Plt Direktur Jenderal.

Kemudian, Nur Hasan, selaku Security Satgas di kantor DPP PDI-P dan Jhoni Ginting, selaku karyawan BUMN.

KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada 24 Desember 2024.

Penetapan tersangka ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, kembali menyoroti banyak kuasa hukum yang masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA) organisasi advokatnya telah habis.

Hal itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Senin (14/1/2025), saat memverifikasi alat bukti di dalam sidang.

"Kabupaten Minahasa Tenggara, kartu advokat atas nama Yohanes Muaja, Agus Y Tawas, dan Yesi Wengke sudah habis masa berlakunya," kata Saldi dalam sidang.

"Ini sama penyakit advokat ini semua, Pak Wakil Kamal, malas ngurus yang kayak begini ini," ujar dia melanjutkan.

Saldi Isra bahkan memperingatkan kepada kuasa hukum yang belum memperpanjang KTA bahwa mereka tidak akan diberikan izin masuk ke ruang sidang.

Dia sempat menanyakan berapa uang iuran organisasi advokat yang harus dibayar sehingga para kuasa hukum malas mengurus KTA.

"Berapa sih iuran yang harus dibayar itu?" ujar Saldi.

Saldi berkelakar, honor untuk perkara Pilkada 2024 pasti bisa digunakan untuk membayar iuran organisasi advokat.

"Masa enggak bisa terbayar dari fee sengketa Pilkada itu, haha, enggak masuk akal juga. Ya, tolong nanti dilunasi yang kayak begitu, paling tidak ada keterangan sedang urus perpanjangan," ucap dia.

Tidak hanya Minahasa Tenggara, rata-rata setiap perkara ada kuasa hukum yang masa berlaku KTA-nya habis.

Sentilan ini juga pernah disampaikan Hakim Ketua Panel III MK, Arief Hidayat.

Sentilan Arief ini disampaikan saat sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan nomor perkara 245/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang digelar pada Jumat (10/1/2025).

"Sebentar, ini Pak Tuanany malah KTA-nya malah anu (habis masa berlaku) ini," kata Arief saat kuasa hukum pemohon yang merupakan pasangan calon gubernur dan wagub nomor urut 2, Aliong Mus dan Sahril Thahir, Faldy S Tuananiy, membacakan kewenangan untuk menggugat perkara.

Tuanany kemudian menjawab bahwa dia baru saja mengurus perpanjangan dan akan melengkapi KTA yang baru setelah persidangan.

Dengan nada bercanda, Arief Hidayat kemudian mengatakan, jika tidak ada bukti, nanti akan dianggap advokat bodong.

Sindiran Arief Hidayat tersebut langsung mengundang gelak tawa para pihak di ruang sidang.

"Ini boleh bicara di sini kalau sudah clear sebenarnya ini. Ini advokat bodong kalau begini. Ya, tapi sudah mengurus ya. Nanti dilampirkan," ujarnya.

KOMPAS.com - Sebanyak 931 narapidana turut ambil bagian dalam memadamkan kebakaran besar yang melanda Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS).

Untuk diketahui, kebakaran Los Angeles terjadi sejak Selasa (7/1/2025) dan telah menewaskan 24 orang.

Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California mengatakan, ratusan narapidana itu bekerja sepanjang waktu.

Dikutip dari News18, Senin (13/1/2025), mereka bertugas untuk memotong jalur api dengan membersihkan vegetasi, serta memindahkan bahan bakar yang tersimpan di sejumlah bangunan.

Upsya ini diharapkan bisa memerlambat penyebaran api yang menghanguskan Los Angeles.

Pihak departemen menambahkan, 114 narapidana dari 931 orang itu bekerja sebagai staf pendukung.

Lantas, apa saja imbalan narapidana ikut padamkan kebakaran Los Angeles tersebut?

Dibayar Rp 96.000-Rp 167.000 per hari

Para napi itu tidak dipekerjakan secara cuma-cuma.

Mereka menerima bayaran antara 5,80-10,24 dollar AS atau sekitar Rp 96.000-Rp 167.000 per hari, sesuai tingkat keahliannya dari Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California.

Apabila bertugas dalam keadaan darurat aktif, mereka akan mendapat bonus sebesar 1 dollar AS (sekitar Rp 16.000) per jam dari Departemen Kehutanan dan Perlindungan Kebakaran California (Cal Fire).

“Wildfires adalah tantangan yang konstan dan berat bagi California. Kami berkomitmen penuh untuk memerangi mereka," ujar Sekretaris Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi California, Jeff Macomber.

Terima potongan masa tahanan

Sebagian besar dari mereka juga akan menerima insentif sistem kredit “2-for-1” sebagai imbalan dari partisipasi pemadaman kebakaran Los Angeles.

Kredit “2-for-1” berarti mereka menerima potongan masa tahanan dua hari, jika telah bekerja satu hari.

Sementara, narapidana yang bekerja sebagai staf pendukung, menerima kredit “1-for-1” yang berarti mengurangi masa tahanan mereka sehari jika sudah bekerja dalam sehari.

Banyak mantan napi kemudian bekerja untuk Cal Fire, Dinas Kehutanan AS (US Forest Service), dan kru pemadam kebakaran antarlembaga.

"Pekerjaan petugas pemadam kebakaran dan staf kami yang dipenjara adalah bagian dari upaya ini. Layanan mereka sangat penting dalam melindungi kehidupan dan properti selama keadaan darurat,” ucap Macomber, dilansir dari CNN, Senin (13/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Natalius Pigai tiba di Gedung PBNU pada pukul 11.07 WIB.

Ia tampak mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

Kedatangannya disambut perwakilan PBNU yang langsung menjabat tangan Natalius.

"Silaturahmi dulu ya, nanti setelah itu baru saya beri tahu," ujar Natalius setibanya di Kantor PBNU, Selasa.

Pigai dijadwalkan bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk membicarakan sejumlah hal.

Namun, pertemuan itu berlangsung tertutup, sedangkan awak media menunggu di lobi Gedung PBNU untuk melakukan sesi wawancara setelah pertemuan berakhir.

Sampai berita ini dibuat, pertemuan Natalius dan PBNU masih berlangsung di lantai 3 Kantor PBNU.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo berdebat dengan kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah nomor urut 4, Ibrahim Ruhunusa-Liliane Aitonam, Abdul Jabbar, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (14/1/2025).

Perdebatan bermula ketika Abdul mengatakan penetapan hasil pilbup dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Utara yang sulit diakses menjadi salah satu dalil pokok permohonannya.

Dia menyebut, karena sulitnya akses penetapan tersebut hampir menyebabkan perbaikan permohonan terlambat diajukan.

"Ya nanti direspon KPU itu apa betul pengumumannya terlalu sempit waktunya," kata Hakim Suhartoyo menjawab permohonan tersebut.

Pernyataan Suhartoyo itu kembali disambut Abdul dengan menyebut penetapan tidak bisa diakses di seluruh laman situs KPUD Maluku Utara, termasuk KPU RI.

Suhartoyo kemudian menjelaskan, penetapan KPU sudah dianggap diumumkan ketika ditetapkan secara bersamaan.

"Jadi tidak ada kemudian ketergantungan pada pengumuman (untuk membuat perbaikan permohonan). Karena penetapan itu sekaligus sebagai pengumuman, dan itu sudah ada kesepakatan dengan KPU," kata Suhartoyo.

Namun, kuasa hukum Ibrahim-Liliane ini ngotot dengan menyebut akses mendapatkan penetapan dibatasi sehingga menghambat kerja mereka untuk menyusun gugatan.

"Betul Yang Mulia. Namun yang menjadi obyek di sini adalah penetapan tersebut, Yang Mulia," kata Abdul.

"Ya, kalau Anda mempersoalkan pengumumannya, itu sebetulnya tidak match karena yang menjadi rujukannya penetapannya," kata Suhartoyo lagi.

Suhartoyo juga mengatakan, saat penetapan hasil pemilihan, seharusnya ada pemohon pasangan calon nomor urut 4 yang ikut dan juga para saksi.

Sehingga tak perlu lagi ada pertanyaan apakah penetapan sudah diumumkan atau tidak di situs.

"Lha Saudara mengajukan permohonan tidak melewati tenggang waktu. Berarti kan mendapatkan akses untuk mendapatkan surat keputusan KPU itu," kata Suhartoyo lagi.

Abdul tetap ngotot dan menyebut pengumuman yang sulit diakses menjadi dalil hukum yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan penyelenggara pemilu.

"Ya kami mohon saja kepada Yang Mulia agar apa yang kami sampaikan ini dipertimbangkan," kata Abdul.

"Otomatis pak, dipertimbangkan. Tapi kan harus ada argumen-argumen yang kemudian didukung dengan bukti, ada logika-logika yang harus dibangun, tidak kemudian asal menyampaikan hal-hal itu tapi tidak masuk akal," imbuh Suhartoyo.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar membatalkan putusan KPUD Maluku Tengah dan menetapkan pemohon sebagai pemenang pilbup Maluku Tengah.

KOMPAS.com - Wali Kota Medan, Bobby Nasution, meminta Dinas Pendidikan Medan memberikan teguran kepada SD Abdi Sukma.

Hal ini menyusul tindakan salah satu guru yang menghukum siswa dengan belajar di lantai akibat menunggak pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

"Ini kan masalah kemanusiaan, (jadi kami) memberikan teguran ke sekolahnya walaupun administrasinya karena ini sekolah swasta," ujar Bobby saat ditemui wartawan di Hotel JW Marriot, Kota Medan, Senin (13/1/2025).

Bobby mengimbau kepada orangtua yang mengalami masalah pembiayaan dalam pendidikan untuk menghubungi Pemkot Medan agar mendapatkan solusi.

"Kami langsung menerima di sekolah negeri, langsung kami terima di sekolah negeri, tanpa ada biaya apa pun," katanya.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan siswa SD dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP.

Ibu bocah tersebut, Kamelia, merekam kejadian itu sambil menangis.

Kamelia mengatakan anaknya memang menunggak uang SPP selama tiga bulan, totalnya Rp 180.000.

Salah satu alasan keterlembatan pembayaran SPP adalah karena dana Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun akhir 2024 belum cair. (Kontributor Medan: Rahmat Utomo|Editor: Eris Eka Jaya)

DEPOK, KOMPAS.com - Deolipa Yumara, kuasa hukum Sandi Butar Butar memastikan bahwa kliennya akan kembali dipekerjakan sebagai petugas pemadam kebakaran (Damkar) Depok usai pelantikan Wali Kota Depok terpilih, Supian Suri.

Hal ini disampaikan Deolipa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi pada sebuah acara di Tapos, Depok, Minggu (12/1/2025).

“Pernyataan gubernur (Dedi Mulyadi) kan tentu pernyataan lisan dianggap sebagai titah, sebagai keputusan sebenarnya,” ucap Deolipa kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Deolipa menyampaikan, koordinasi untuk mengangkat Sandi kembali menjadi petugas damkar Depok sudah dilakukan.

Namun, pengangkatan Sandi masih harus menunggu seusai Supian Suri dan wakilnya, Chandra Rahmansyah dilantik sebagai pemimpin baru Kota Depok.

“Dan sudah ada koordinasi dengan wali kota, nanti didudukan lagi dia (Sandi) sebagai pegawai,” ungkap Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa menyampaikan bahwa Dedi juga meminta evaluasi mendalam terhadap Dinas Damkar yang akan menjadi catatan penting Supian Suri pada awal masa jabatannya.

“(Kang Dedi) juga meminta kepada Supian Suri sebagai wali kota baru untuk mengevaluasi kinerja-kinerja dari Damkar, apa-apa yang kurang,” jelas Deolipa.

“Jadi yang menghambat kinerja, nanti diubah-ubah oleh wali kota baru, begitu,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Dinas Damkar Depok tidak memperpanjang kontrak kerja Sandi yang tertuang dalam Surat Keterangan Kerja, Kamis (2/1/2025) dengan nomor 800/140/PKTT/PO.DAMKAR/I/2024.

Dalam surat tersebut, petugas atas nama Sandi Butar Butar tidak diperpanjang kontraknya setelah sembilan tahun lebih bekerja.

“Masa kerja sejak 10 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2024. Alasan berhenti (yaitu) tidak diperpanjang kontrak,” mengutip isi surat, Senin.

Surat itu ditandatangani langsung oleh Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan Tesy Haryanti.

Tesy menerangkan, salah satu indikator atas keputusan ini dilihat dari hasil evaluasi kinerja Sandi selama setahun terakhir.

“Kalau kerja setahun ternyata tidak menarget atau tidak ada alasan-alasan tertentu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya mohon maaf,” ungkap Tesy.

“Dan ini memang surat pemberitahuan, bukan pemecatan,” tambah Tesy.

Menanggapi hal itu, Dedi mengarahkan Supian Suri untuk mengangkat Sandi sebagai pegawai lagi.

“Dia pegawai tidak tetap. Kontraknya diputus oleh pemimpin lama, jadi nanti pemimpin baru, Wali Kota Depok yang baru, akan mengangkat dia kembali,” ucap Dedi, Minggu (12/1/2025).

Menurutnya, hal ini mudah dilakukan, terlebih wewenang memperpanjang kontrak sepenuhnya akan berada di tangan pemimpin baru.

“Ini masalah yang mudah , tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, Sandi tidak usah khawatir. Saya sudah bilang ke Pak Wali, tolong angkat kembali,” terang Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com- Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi sinyal dukungan kepada figur baru dan muda untuk menjadi ketua umum PBB.

“Saya berharap akan lahir pemimpin baru di PBB dan sudah saatnya kita beri kesempatan kepada yang muda-muda untuk tampil memimpin PBB,” kata Yusril Ihza Mahendra di sela Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025), dikutip dari Antara.

Mantan ketua umum PBB ini berharap pemimpin baru dan muda itu dapat melanjutkan estafet kepemimpinan untuk periode 2025-2030.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menambahkan, pemilihan pucuk pimpinan partai berlambang bulan sabit dan bintang tersebut dapat dilakukan secara aklamasi atau melalui pemilihan.

“Pesan saya pemilihan itu dengan tertib, aman dan damai. Siapa pun yang terpilih, kami hormati, tidak peduli usia, pengalaman karena paling penting estafet kepemimpinan PBB ini ke depan," kata dia.

Meski begitu, Yusril menyerahkan sepenuhnya proses pemilihan ketua umum itu kepada keputusan dalam muktamar untuk menggantikan dirinya. Yusril memutuskan mundur pada Mei 2024 setelah menahkodai partai itu sejak awal masa Reformasi 1998.

Sinyal dukungan kepada pemimpin muda juga dilontarkan oleh Ketua Majelis Syura PBB Masrur Anhar ketika memberikan tausiah di sela Muktamar VI PBB.

“Syukur-syukur yang muda (terpilih jadi ketua umum)," kata Masrur.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang didaulat memberikan sambutan pembukaan muktamar itu juga memberi sinyal dukungan kepada figur muda menjadi ketum PBB.

Ketika Budi Gunawan menyapa sejumlah tokoh termasuk salah satunya Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra, sejumlah peserta muktamar kemudian menyambut riuh.

“Saya doakan semoga beliau yang terpilih," kata Budi Gunawan menimpali sambutan riuh peserta muktamar.

Ada sejumlah nama yang mencalonkan diri sebagai ketum PBB pada Muktamar PBB, antara lain, mantan Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

Selain pemilihan ketua umum baru, perubahan AD/ART partai dan program-program partai selama lima tahun ke depan juga menjadi menu utama muktamar itu.

Saat ini, pucuk pimpinan PBB dinahkodai oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB Fahri Bachmid setelah Yusril mengundurkan diri pada Mei 2024 lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf, mengkritik profesionalisme penyidik Kejaksaan Agung imbas berkas perkara yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini disampaikan Ari setelah mengonfirmasi masa penahanan Tom yang kembali diperpanjang.

Pihaknya merasa sudah terlalu lama menunggu proses hukum masuk ke persidangan.

“Memang kelamaan, kami menunggu sidangnya. Seharusnya kalau belum siap, tidak perlu dulu dilakukan penahanan,” ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/1/2025).

Ari mengatakan, lamanya masa penahanan ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyidik Kejaksaan Agung yang telah menahan Tom sejak 29 Oktober 2024 lalu.

“Ini menunjukkan tidak profesionalnya penyidik di Kejagung,” lanjut Ari.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Ari enggan menegaskan kapan masa penahanan ini diperpanjang.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menuturkan bahwa masa penahanan Tom diperpanjang karena proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik masih melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Masih berproses penyidikan dan pemberkasannya (untuk tersangka Tom Lembong),” ujar Harli.

Dia memastikan, masa penahanan Tom sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP.

Pasal 24 ayat 1 berbunyi, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

Kemudian, pada Pasal 24 ayat 2, dijelaskan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”

Berdasarkan Pasal 24, lama masa tahanan maksimal adalah 60 hari.

Sementara, masa penahanan kembali diatur dalam Pasal 29 KUHAP jika ada hal-hal mendesak.

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Lama penahanan ditetapkan selama 30 hari dengan tambahan masa perpanjangan selama 30 hari.

“(Perpanjangan karena Pasal 29) terhadap perkara yang diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih,” kata Harli.

Dia menegaskan, penyidik akan cermat terkait dengan lamanya masa penahanan.

Sementara itu, Tom juga akan diperiksa lagi sebagai saksi dugaan korupsi impor gula terhadap berkas perkara yang melibatkan tersangka Charles Sitorus.

Pemeriksaan ini akan dilakukan pada Selasa (14/1/2025) di Kejaksaan Agung.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan 29 unit rumah untuk korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Pidie, Aceh.

Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti menjelaskan, pembangunan 29 unit rumah tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran 2023-2024 sebesar Rp 3,4 miliar.

Pembangunan rumah tersebut juga bersamaan dengan pembangunan Memorial Living Park di Rumoh Geudong, Pidie, Aceh.

Memorial Living Park dibangun Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Aceh anggaran Rp 13 miliar.

Memorial Living Park dibangun 13 Oktober 2023-31 Mei 2024 dan diharapkan dapat diresmikan pada Februari 2025.

"Tidak hanya Kementerian PU, tetapi ada 19 Kementerian/Lembaga yang terlibat untuk memulihkan korban pelanggaran HAM. Salah satunya yang dikerjakan di Kementerian PU adalah Memorial Living Park, rumah bagi korban pelanggaran HAM, saluran irigasi, air dan jalan," kata Diana, Senin (13/1/2025).

Memorial Living Park ini menggabungkan konsep monumen dan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat seluas 7.015 meter persegi.

Ruang lingkup pekerjaannya terdiri dari masjid berkapasitas 500 orang, area bermain anak-anak, Pinto Aceh, serta terdapat tangga dan sumur yang menjadi tengara peristiwa bersejarah yang dipertahankan.

Pembangunan Memorial Living Park Pidie merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM berat, dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi di Kawasan Rumoh Geudong tepatnya di Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga.

Untuk diketahui, tragedi Rumah Geudong adalah peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik Aceh tahun 1989-1998.

Tragedi Rumah Geudong terjadi di sebuah rumah tradisional di Aceh yang dijadikan sebagai markas TNI di Desa Bili, Kabupaten Pidie.

Dalam Rumah Geudong, para TNI melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan memburu pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Saat sedang menjalankan operasinya, tidak sedikit anggota TNI yang melakukan berbagai tindak kekerasan terhadap para warga. Akhirnya, pada 20 Agustus 1998, massa membakar Rumah Geudong.

KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah menunjuk lima kuasa hukum untuk menghadapi sidang sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kukar 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 diajukan oleh dua pasangan calon (paslon) yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (AYL-AZA) dan Dendi Suryadi-Tuliadi Arif (Dendi-Alif).

Gugatan ini kemudian berujung pada sidang pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi yang dijadwalkan akan berlangsung pada Senin (13/1/2025) pukul 13.00 WIB atau 14.00 WITA di Panel 1 Mahkamah Konstitusi.

Sengketa Pilkada Kukar 2024 Gugat Persyaratan Pencalonan

Komisioner KPU Kukar Divisi Hukum, Wiwin, mengungkapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh kedua paslon tersebut tidak berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi selama proses Pilkada berlangsung.

Sebaliknya, gugatan ini lebih berfokus pada aspek persyaratan pencalonan yang dianggap tidak sesuai oleh pihak pemohon.

"Prinsip kami adalah tetap bekerja sesuai aturan dan tidak melanggar putusan MK. Sebagai dasar, kami mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024," ujar Wiwin pada Senin (13/1/2025), seperti dilansir dari Tribun Kaltim.

Wiwin menegaskan bahwa KPU Kukar telah menjalankan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan regulasi yang berlaku, dan pihaknya yakin bahwa hasil Pilkada yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan hukum yang ada.

Lima Kuasa Hukum Siap Bela KPU Kukar di MK

Untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, KPU Kukar telah menunjuk lima orang kuasa hukum yang akan mendampingi mereka selama proses hukum berlangsung.

Kelima kuasa hukum ini dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka dalam menangani kasus sengketa pemilu.

“Kami siap mempertahankan keputusan kami di hadapan Mahkamah Konstitusi. Namun, kami juga menghormati proses hukum yang berlangsung dan siap menerima apa pun putusan yang akan dikeluarkan oleh MK nantinya,” jelas Wiwin.

Proses Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di MK

Sidang gugatan hasil Pilkada Kukar 2024 akan didahului dengan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan pembacaan permohonan dari pihak pemohon.

Proses ini bertujuan untuk mendalami dasar gugatan, dokumen yang diajukan, serta mendengarkan argumen awal dari pihak yang bersengketa.

Gugatan sengketa Pilkada Kukar 2024 yang diajukan oleh paslon AYL-AZA dan Dendi-Alif yang menjadi sorotan publik ini mempertanyakan validitas persyaratan pencalonan yang diklaim tidak sesuai dengan ketentuan.

Harapan KPU Kukar terhadap Proses Hukum di MK

Wiwin berharap proses hukum di Mahkamah Konstitusi dapat berlangsung secara adil dan transparan, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Ia juga mengimbau masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tetap tenang dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk percaya pada proses hukum dan menjaga suasana kondusif di Kukar selama proses persidangan berlangsung,” tutup Wiwin.

Sumber: Artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul "KPU Kukar Tunjuk 5 Kuasa Hukum Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024 di MK".

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menahan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada hari ini, Senin (13/1/2025). Hasto diperiksa atas dua perkara terkait korupsi.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail mengatakan, kliennya telah selesai menjalani pemeriksaan dan keluar dari Gedung Merah Putih KPK, sekira pukul 13:32 WIB. Itu artinya pemeriksaan berlangsung 3,5 jam dari pukul 10.00 WIB.

Setelah keluar dari Gedung Merah Putih, Hasto Kristiyanto memilih bungkam terkait pemeriksaan tersebut.

"Pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik," kata Maqdir kepada awak media di gedung KPK, dikutip dari Tribunnews.

Maqdir enggan menungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto Kristiyanto. Sebab pihaknya sudah bersepakat untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik.

"Untuk hal-hal yang lain terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik, karena kami hanya menyampaikan Pak Hasto hanya diperiksa untuk dua perkara, yaitu perkara suap dan perkara menghalangi penyidikan," jelas Maqdir.

Hasto Kristiyanto bersama tim hukumnya kemudian menuju bus berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang memekikkan kata-kata, "Merdeka".

Diketahui, kedatangan Hasto Kristiyanto ke Gedung Merah Putih KPK terlihat dikawal banyak orang.

Mereka datang secara rombongan dengan menggunakan bus berkelir merah putih. Ia datang bersama sejumlah Tim Hukum PDIP yang terdiri dari Maqdir Ismail, Ronny Talapessy, Patra M Zen, dan lain-lain.

Kader PDIP yang juga ahli hukum, Ronny Talapessy mengungkapkan, setidaknya ada 1.000 pengacara yang mendampingi kasus Hasto Kristiyanto.

Ribuan pengacara tersebut terdiri dari advokat dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kemungkinan Penahanan
Banyaknya pengacara yang mendukung Hasto Kristiyanto dalam perkara Harun Masiku diduga karena muncul kemungkinan dilakukannya penahanan.

Pasalnya, belakangan KPK memberikan kabar bahwa Hasto Kristiyanto bisa saja langsung ditahan meski baru pertama kali diperiksa sebagai tersangka.
Tentu saja, jika KPK memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Hasto Kristiyanto bersalah.

Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).

“Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu,” kata Asep.

Hasto Kristiyanto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) dan tersangka untuk perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara Harun Masiku.

Ia seharusnya dipanggil KPK untuk diperiksa pekan lalu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Hasto Kristiyanto Batal Ditahan KPK Hari Ini, Akan Ada Pemeriksaan Selanjutnya?