Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Televisi Swasta Tian Bahtiar selaku tersangka dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi timah dan importasi gula menjadi tahanan kota.

"Sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (28/4).

Harli menerangkan ada sejumlah alasan atau pertimbangan soal perubahan status tahanan tersangka Tian Bahtiar. Yang pertama, ada pengajuan dari kuasa hukum terkait pengalihan penahanan tersebut.

"Kemudian yang kedua bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan," tutur Harli.

Alasan terakhir adalah ada jaminan dalam proses pengalihan penahanan tersebut. Dalam hal ini, istri Tian bertindak sebagai penjamin.

Sebagai tindak lanjut atas pengalihan penahanan itu, kata Harli, pihaknya juga memasang alat untuk pemantau pergerakan Tian selama menjadi tahanan kota.

"Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan. Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Harli menyampaikan Tian juga dikenakan wajib lapor satu kali dalam satu minggu yakni setiap hari Senin selama menjadi tahanan kota.

Kejagung sebelumnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketiga tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam konferensi pers pada Senin (21/4) dini hari itu terdiri dari Marcella Santoso dan Junaedi Saibih selaku advokat dan Direktur Televisi swasta Tian Bahtiar.

Marcella, Junaedi, dan Tian, diduga bersepakat membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan tersangka MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," ujar Direktur Penyidikan Abdul Qohar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dikeluarkan dari persidangan karena tidak menggunakan toga.

Mereka dikeluarkan langsung atas permintaan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika yang melihat tak ada seragam toga yang digunakan.

"Di belakang tim penasihat hukum ada beberapa orang yang tidak memakai toga," kata Dennie saat mengawali sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Seorang penasihat hukum kemudian bersuara dan menyebut empat orang itu sebagai staf mereka yang membantu menyiapkan dokumen.

"Mereka juga lawyer," kata penasihat hukum tersebut.

Hakim Dennie kemudian meminta empat orang yang tidak menggunakan toga untuk keluar, meskipun terdaftar namanya sebagai penasihat hukum Tom Lembong.

"Silakan (keluar). Kami rasa sudah cukup banyak untuk membantu tim penasihat hukum terdakwa," imbuh Dennie.

"Mereka masuk dalam kuasa Yang Mulia," imbuh penasihat hukum lainnya.

"Iya tapi toganya (tidak ada), untuk tertibnya persidangan silakan (keluar)," tegas Dennie.

Empat orang penasihat hukum Tom Lembong itu kemudian keluar persidangan dan duduk di bangku hadirin ruang sidang.

Pantauan Kompas.com, Tom Lembong didampingi oleh 21 penasihat hukum dalam persidangan yang digelar hari ini, Kamis (20/3/2025).

Tom Lembong menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdapat enam saksi yang dihadirkan oleh JPU, empat merupakan pegawai Kementerian Perdagangan RI, dan dua lainnya dari Kementerian Perindustrian.

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menyebut, Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah (GKM) terhadap 10 pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

Menurut jaksa, kebijakan Tom pada 2015-2016 ini masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

”Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat pengakuan impor/persetujuan impor,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Adapun 10 pihak swasta itu adalah Tony Wijaya NG melalui PT Angles Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya.

Kemudian, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Hendrogiarto A.

Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, jaksa juga menyebut menerbitkan rekomendasi PI itu tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penuntut umum juga mempersoalkan kebijakan Tom Lembong menerbitkan surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015-2016 terhadap 7 dari 10 perusahaan swasta tersebut.

“Padahal (Tom) mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum tersangka dugaan kasus korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf, mengkritik profesionalisme penyidik Kejaksaan Agung imbas berkas perkara yang tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

Hal ini disampaikan Ari setelah mengonfirmasi masa penahanan Tom yang kembali diperpanjang.

Pihaknya merasa sudah terlalu lama menunggu proses hukum masuk ke persidangan.

“Memang kelamaan, kami menunggu sidangnya. Seharusnya kalau belum siap, tidak perlu dulu dilakukan penahanan,” ujar Ari, saat dihubungi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Senin (13/1/2025).

Ari mengatakan, lamanya masa penahanan ini menunjukkan ketidakprofesionalan penyidik Kejaksaan Agung yang telah menahan Tom sejak 29 Oktober 2024 lalu.

“Ini menunjukkan tidak profesionalnya penyidik di Kejagung,” lanjut Ari.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut, Ari enggan menegaskan kapan masa penahanan ini diperpanjang.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menuturkan bahwa masa penahanan Tom diperpanjang karena proses penyidikan masih berlangsung, dan penyidik masih melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

“Masih berproses penyidikan dan pemberkasannya (untuk tersangka Tom Lembong),” ujar Harli.

Dia memastikan, masa penahanan Tom sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 29 KUHAP.

Pasal 24 ayat 1 berbunyi, “Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”

Kemudian, pada Pasal 24 ayat 2, dijelaskan, “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.”

Berdasarkan Pasal 24, lama masa tahanan maksimal adalah 60 hari.

Sementara, masa penahanan kembali diatur dalam Pasal 29 KUHAP jika ada hal-hal mendesak.

(1) Dikecualikan dan jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Lama penahanan ditetapkan selama 30 hari dengan tambahan masa perpanjangan selama 30 hari.

“(Perpanjangan karena Pasal 29) terhadap perkara yang diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih,” kata Harli.

Dia menegaskan, penyidik akan cermat terkait dengan lamanya masa penahanan.

Sementara itu, Tom juga akan diperiksa lagi sebagai saksi dugaan korupsi impor gula terhadap berkas perkara yang melibatkan tersangka Charles Sitorus.

Pemeriksaan ini akan dilakukan pada Selasa (14/1/2025) di Kejaksaan Agung.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada 29 Oktober 2024, terkait pemberian izin impor gula.

Tom Lembong dituduh telah merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom yang tidak terima dituduh sebagai koruptor mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim praperadilan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membesuk mantan Menteri Perdagangan yang kini tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong. Anies mengatakan Tom Lembong sehat.

"Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong, alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan," kata Anies melalui Instagram pribadinya, Jumat (3/2/2024).

Anies mengatakan Tom Lembong memiliki keyakinan terhadap apa yang dikerjakan. Tom, menurut dia, juga menitipkan pesan supaya tetap semangat dalam beraktivitas.

"Karena beliau memiliki sebuah keyakinan atas semua yang dikerjakan sehingga tecermin itu di dalam obrolan," jelasnya.

Anies mengatakan dia juga membawa buku berjudul 'Revolusi' untuk Tom. Dia juga menjelaskan apa isi buku itu.

"Tadi saya bawa oleh-oleh sebuah buku judulnya revolusi. Ini adalah kisah perjuangan para pendiri republik yang selalu yakin optimis dan positif dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia sesulit apapun kondisi yang dihadapi," terangnya.

"Di sejarah itu kita bisa melihat bahwa pribadi-pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Jadi tadi saya berikan buku revolusi untuk Pak Tom," lanjutnya.

Anies mengaku tak banyak mendiskusikan perkara yang dihadapi Tom. Anies berharap kebenaran menemukan jalannya.

"Saya sepemahaman dengan pandangan Komisi III seluruh fraksi berpandangan seperti itu dan kita ikuti saja proses hukumnya insyaallah kebenaran akan menemukan jalannya," jelasnya.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada 2015-2016. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Jakarta (ANTARA) - Ahli hukum acara pidana Chairul Huda menilai penetapan tersangka Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016 prematur.

"Belum adanya hasil audit itu menyebabkan penetapan tersangka prematur," kata Chairul dalam sidang gugatan praperadilan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis.

Chairul mengatakan penetapan tersangka tidak sesuai dengan prosedur sehingga dinilai tidak sah.

Karena itu, dalam banyak praktik, penetapan tersangka harus dicari dan dikumpulkan bukti-buktinya. Salah satunya, hasil audit investigatif dari auditor negara yang menyatakan bahwa telah ada kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya.

"Jadi hasil audit itu yang menentukan, barulah kemudian dicari apakah ada sebabnya adalah adanya perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi atau tidak," ujarnya.

Ahli hukum pidana yang juga guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Mudzakkir mempertanyakan kasus yang sudah 10 tahun lamanya baru diperiksa.

Dia menegaskan, dalam peradilan tidak ada kata prematur melainkan sah atau tidaknya. Dalam hal ini terkait subjek produk yang sudah dilakukan audit oleh BPK.

"Kalau sudah dilakukan audit oleh BPK kemudian diaudit kembali oleh lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan pemerintah, kalau bahasa kami disebut itu melakukan perbuatan yang melawan hukum," katanya.

PN Jakarta Selatan (Jaksel) menggelar sidang gugatan praperadilan tahapan pembuktian menghadirkan saksi ahli dari pemohon Tom Lembong pukul 10.00 WIB.

Keenam saksi ahli antara lain ahli pidana, ahli acara pidana, ahli keuangan negara, ahli perdagangan gula, ⁠ahli statistik kebutuhan gula dan ahli administrasi negara.

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024