JAKARTA, KOMPAS.com - Maria Stefani Ekowati, istri dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, mengunjungi Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (31/3/2025).

Hal itu menyusul KPK yang membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret 2025 mulai pukul 08.30 WIB sampai dengan 10.00 WIB dan layanan kunjungan keluarga mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Maria Stefani Ekowati mengaku dirinya membawa beberapa makanan untuk suaminya itu.

"Tadi bawa banyak ketupat, lontong sama krecek," ujar Maria, usai melakukan kunjungan, Senin.

Maria menyebut Hasto saat ini dalam keadaan yang sehat. Dia mengaku, berbincang cukup lama dengan Hasto di dalam Rutan.

Namun, Maria enggan membuka obrolan apa saja yang dibahas dengan suaminya di dalam rutan KPK.

"Bapak sehat, semangat, mohon doanya. Pesan Bapak, kita harus kuat dan sehat," pungkas dia.

Untuk diketahui, Maria Stefani sudah berada di kawasan rutan KPK sejak pukul kurang 09.00 WIB.

Dirinya mulai melakukan pendaftaran kunjungan sekitar pukul 09.05 WIB dan langsung mengantre untuk masuk ke rutan.

Bukan hanya keluarga Hasto, namun puluhan keluarga para tahanan dan terdakwa kasus korupsi lainnya juga sudah memenuhi halaman rutan KPK untuk mengunjungi dan menitipkan makanan sejak pukul 08.00 WIB.

Makanan yang dititipkan beraneka ragam mulai dari rendang, opor ayam, buah-buahan hingga makanan kering.

Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman, usai menghadiri agenda pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menilai tidak etis baginya untuk berbicara mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan.

"Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Supratman di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret ke dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Pewarta: Andi Firdaus/Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.

Pada saat itu, Hasto menitipkan uang senilai Rp 400 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000.

“Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Kusnadi selaku staf Sekjen DPP PDI-P menghadap Donny Tri Istiqomah di ruang rapat DPP PDI-P di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat,” ujar Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

“Saat itu, Kusnadi (staf Hasto) menitipkan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, ‘Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful yang Rp 600 juta Harun katanya',” tambahnya.

Setelah Wahyu menerima uang, ia diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (8/1/2020).

Lembaga anti-rasuah sebenarnya juga menarget Harun dan Hasto dalam OTT tersebut, namun keduanya sudah melarikan diri.

Harun sampai saat ini masih berstatus buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana menggugat keabsahan jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu direncanakan karena pihaknya menilai terdapat kecacatan hukum dalam proses seleksi hingga pelantikan para pimpinan KPK saat ini.

"Iya, kami melihat adanya cacat hukum," ujar Maqdir, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/1/2025).

Meski demikian, Maqdir belum dapat memastikan kapan gugatan tersebut akan dilayangkan ke MK.

Pihaknya masih terus mendiskusikan serta mematangkan rencana tersebut.

"Kami masih mendiskusikannya. Masih belum diputuskan," ujar dia.

Terkait gugatan tersebut, Maqdir merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK periode 2024-2029 seharusnya dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya, yakni 2024-2029.

"Dengan demikian, maka tafsir konstitusional yang tepat dan benar menurut hukum terhadap pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK adalah jika panitia seleksi tersebut dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto,” ungkap Maqdir.

“Hasil panitia seleksi tersebut pun merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat periode 2024-2029," sambung dia.

Maqdir juga mengacu pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat atau final and binding.

"Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh," kata Maqdir.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Maqdir menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan sendiri ketentuan dalam Pasal 30 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (8), dan Ayat (9) UU KPK, khususnya terkait dengan pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029.

"Apalagi hal tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang secara terang dan tegas menyatakan bahwa pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 haruslah oleh Presiden periode 2024-2029,” tutur Maqdir.

“Dengan demikian, maka seharusnya pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto," sebut Maqdir.

Maqdir berpandangan, tindakan Presiden Joko Widodo yang tetap membentuk Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengabaikan putusan MK atau contempt of constitutional court.

“Sehingga seharusnya segala keputusan dan atau kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK periode 2024-2029 bersifat null and void (batal demi hukum) atau setidaknya voidable (dapat dibatalkan),” pungkas dia.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sebuah video pernyataan yang diterima Kompas.com pada Kamis (26/12/2024), Hasto menegaskan bahwa PDI-P menghormati langkah yang diambil oleh lembaga antikorupsi tersebut.

“Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PDI Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK,” ujar Hasto.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan partai itu mencerminkan ketaatan terhadap hukum.

Menurut Hasto, PDI-P merupakan partai yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Kami adalah warga negara yang taat hukum. PDI Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan dirinya telah siap menghadapi risiko dari sikap politiknya, termasuk kemungkinan kriminalisasi.

“Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi,” kata dia.

KPK sebelumnya menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa lembaganya memiliki bukti keterlibatan Hasto dan orang kepercayaannya dalam pemberian suap oleh mantan calon legislatif PDI-P Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam surat perintah penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan pada 23 Desember 2024.

Namun, PDI-P menilai langkah KPK itu bernuansa politis dan terkesan dipaksakan.

“Terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Ronny, salah satu kader PDI-P.

Ronny juga menyoroti keputusan tegas PDI-P baru-baru ini untuk memecat tiga kader yang dianggap telah merusak demokrasi dan konstitusi.

“Sikap ini jelas menunjukkan keberanian partai dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi,” tambahnya.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah memastikan bahwa partai telah menyiapkan tim hukum untuk membantu Hasto.

“Tim hukum partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto,” ujar Said melalui pesan singkat pada Selasa (24/12/2024).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Tria Sutrisna | Editor: Ardito Ramadhan)

Bisnis.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto resmi ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku.

Penetapan tersangka terhadap Hasto ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. PDIP dengan tegas mengatakan hal tersebut adalah bentuk politisasi pemerintah yang disengaja.

Namun Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa proses hukum terhadap Hasto murni penegakan hukum.

"Ya, kami murni melakukan proses penegakkan hukum saja, gitu, ya," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Setyo juga menyampaikan bahwa upaya penindakan terhadap Hasto dan kasus Harun Masiku merupakan memori jabatan yang juga diserahkan dari pimpinan periode sebelumnya.

Tanggapan Pakar Politik

Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai penetapan Hasto sebagai tersangka adalah yang tidak mengejutkan.

“Dari sisi politik tidak mengejutkan karena ini hanya mengonfirmasi isu yang sudah beredar lama atau sejak sebelum pemilu bahwa ada petinggi partai politik nonkoalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka,” kata Luthfi, dikutip dari ANTARA, Kamis (26/12/2024).

Namun menurutnya, kesan politisasi tidak dapat dihindari karena kasus yang menjerat Hasto merupakan kasus lama.

Oleh sebab itu, nuansa politis penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi ujian bagi komitmen persatuan nasional.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka adalah bentuk kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh KPK.

Meskipun begitu, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum. Walau nantinya akan ada potensi pro dan kontra yang terjadi dengan kasus Hasto.

“Persoalannya adalah sampai sejauh mana KPK kebal terhadap intervensi orang, institusi, atau kekuatan-kekuatan politik yang akan mempengaruhi penanganan kasus tersebut,” kata Agus, Rabu.

Dirinya juga mengingatkan kasus Hasto bisa berjalan samar apabila ditambah dengan bumbu akrobrat politik.

Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma juga sempat mengatakan bahwa penetapan Hasto dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional karena PDIP saat ini berada di luar pemerintahan.

“Hal tersebut tentunya akan membentuk pertanyaan besar atau bahkan pandangan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini sangat kental nuansa kepentingan politisnya, meskipun mungkin secara hukum dapat dibuktikan di pengadilan,” kata Ardli, Rabu, dikutip dari Antara.

Penetapan ini, lanjutnya, juga bisa menjelaskan situasi yang menjelaskan bahwa ada jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.

“Artinya, hampir dapat dipastikan setelah peristiwa ini maka PDIP akan semakin menegaskan diri sebagai partai yang akan berposisi berseberangan dengan Pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya.

Pernyataan Sikap PDI Perjuangan

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan pernyataan sikap yang terbagi dalam sembilan poin. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy pada konferensi pers, Selasa (24/12/2024).

Pertama, status tersangka oleh KPK dinilai hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Hasto akan segera dijadikan tersangka.

Kedua, partai menyoroti bahwa penyidik KPK kembali memanggil Hasto pada kasus Harun Masiku ketika dia mulai mengkritik dengan keras kontroversi kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.90/PUU-XXI/2023 soal batas usia pencalonan di Pilpres. Ronny menyebut Hasto merupakan salah satu pihak yang kritis terhadap kontroversi pada Pemilu 2024 itu.

"Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi," ujarnya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Indikasi upaya teror dan kriminalisasi itu, ungkap Ronny, terlihat melalui tiga hal yaitu: pembentukan opini publik soal kasus Harun Masiku, upaya pembunuhan karakter melalui narasi penyerangan pribadi Hasto, serta informasi surat perintah penyidikan (sprindik) yang tersebar di media massa.

Ketiga, PDIP mengeklaim tidak ada satu pun bukti yang mengaitkan Hasto dengan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan pada proses persidangan sampai memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Bahkan, para terdakwa yang disidang kini sudah selesai menjalani masa kurungan.

Keempat, PDIP menilai ada upaya pemidanaan yang dipaksakan/ kriminalisasi mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024.

Kelima, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu menduga pengenaan pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan merupakan formalitas teknis hukum saja. Mereka menilai alasan penetapan Hastos ebagai tersangka merupakan motif politik.

Alasannya, terang Ronny, utamanya karena Hasto tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya perusakan demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di sisi lain, politisi berlatar belakang pengacara itu menyoroti bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka tidak lama setelah PDIP mengumumkan secara resmi pemecatan terhadap Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Sebagaimana diketahui, sebelum pemecatan secara resmi pada pekan lalu, ketiganya telah dinyatakan bukan lagi bagian dari PDIP karena berada di kubu berbeda saat Pemilu 2024.

"Bahkan, sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat antara lain tiga kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi," ungkap Ronny.

Keenam, PDIP turut menyoroti tersebarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Hasto ke media massa. Ketujuh, PDIP dan Hasto menyatakan telah dan akan selalu menaati proses hukum serta bersifat kooperatif. Kedelapan, PDIP menekankan bahwa proses hukum kepada Hasto yang terjadi saat ini merupakan politisasi hukum.

Kesembilan, penetapan Hasto sebagai tersangka dinilai mengonfirmasi keterangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 12 Desember 2024 bahwa partai akan diacak-acak.

"Bahwa PDIP akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," ujar Ronny.