JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian HAM terkena potongan anggaran Rp 60 miliar karena adanya efisiensi anggaran. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan kementeriannya tidak terganggu usai adanya potongan anggaran.

"Intinya saja bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia di hari pertama kebijakan efisiensi oleh presiden saya menyatakan siap dan boleh cek di semua media," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Pigai mengatakan di kementeriannya tidak ada satu pun lampu yang mati karena efisiensi. Dia mengatakan mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

"Di Kementerian Hak Asasi Manusia berjalan normal satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah," kata dia.

Meski begitu, Pigai mengatakan kementeriannya memiliki beban besar dengan anggaran yang tersisa. Yaitu hari menggaji 1.130 pegawainya yang tersebar di 20 kantor wilayah.

"Setelah melakukan efisiensi sekalipun kami memegang beban besar yaitu kurang lebih 4 eselon satu, 20 kantor wilayah dua pusat yang baru muncul, staf kami sekarang, dulu cuma 188, sekarang 1.300 lebih, tunggu saya baca supaya saya tidak salah 1.134 pegawai," kata Pigai.

Sebelumnya, Kementerian HAM terkena efisiensi anggaran Rp 60 miliar dari pagu anggaran sebesar Rp 174 miliar. Menteri HAM Natalius Pigai menjamin tidak ada pegawai yang terkena potongan gaji imbas efisiensi tersebut.

"Anggaran Rp 174 miliar total efisiensi adalah 60 miliar kami dapat Rp 60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp 113 miliar," kata Pigai.

Adapun Prabowo meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah mengurangi kegiatan seremonial hingga perjalanan dinas. Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada salah satu poin, Prabowo menginstruksikan adanya efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Sambangi PBNU, Bahas Penguatan HAM di Sekolah':

(ial/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) memaparkan tiga runtutan hukum berkenaan dam haji tamattu yang bisa menjadi opsi saat musim haji.

"Adapun persoalan kedua berkenaan dam haji tamattu, ada tiga runtutan hukum dalam hal ini," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Pertama, ikhtiar normal dam disembelih dan dibagikan di Tanah Haram. Kedua, dam wajib disembelih di Tanah Haram selama masih bisa. Namun karena ada kebutuhan, boleh didistribusikan di luar Tanah Haram.

Ketiga, ketika terjadi ketidakmampuan pengelolaannya karena Rumah Pemotongan Hewan (RPH), berkenaan dengan penyembelihannya maupun mendatangkan kambing, boleh disembelih dan didistribusikan di luar Tanah Haram dan didistribusikan di luar Tanah Haram.

"Namun, kondisi mudarat, itu harus atas keputusan imam, negara. Negaralah yang memberikan kondisi ini," kata Rais Syuriyah PBNU itu.

Menurut dia, penyembelihan dan distribusi dam di luar Tanah Haram ini merupakan jalan keluar ketika memang dam diputuskan tidak boleh diganti dengan uang, di Tanah Haram tidak ada kambingnya, RPH tidak ada, dan uzur lainnya. Misalnya, penyembelihan di Indonesia.

"Yang menentukan tidak mampu atau tidak ideal ini adalah imam. Di sini adalah keputusan negara. Negara bisa dua pihak, Arab Saudi dan Indonesia," katanya.

Mengutip sebuah teori, ia menegaskan bahwa hukum yang ditetapkan imam atau negara adalah menghapus segala perselisihan.

Selain membahas daging dam, Komisi Waqiiyah juga membahas persoalan lain, seperti sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut, perdagangan karbon, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf, dan dinamika zakat uang.

"Sertifikasi dan kepemilikan tanah di laut serta perdagangan karbon menunggu di pleno saja. Namun, properti tidak bergerak yang dibisniskan di atas tanah wakaf dan dinamika zakat uang akan dibahas," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2025 pada 5-7 Februari 2025 membahas berbagai hal, salah satunya pelibatan diri dalam konflik negara lain.

"Kita memberikan bantuan di negara konflik adalah fardlu kifayah, dalam konteks individu melibatkan diri dalam konflik negara lain," ujar Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqiiyah Cholil Nafis di Jakarta, Kamis.

Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar yang membahas sejumlah masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan. Acara ini dibagi ke dalam tiga komisi, yakni waqiiyah, maudluiyah, dan qanuniyah.

Cholil Nafis menyampaikan bahwa forum yang dipimpinnya membahas dua masalah, yakni pelibatan diri dalam konflik negara lain dan penyembelihan dan pendistribusian dam haji tamattu.

Terkait masalah pertama, Kiai Cholil menjelaskan bahwa melibatkan diri pada konflik di negara lain dengan memberikan bantuan adalah fardu kifayah. Bantuan itu dapat berwujud obat-obatan atau pun kebutuhan pangan.

"Boleh dan hukumnya fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif di antara kita," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa hal tersebut harus mengikuti mekanisme hukum antarnegara sehingga tanpa seizin negara itu haram. Jika tanpa izin negaranya, hal tersebut akan menambah fitnah dan kerusakan.

Sementara itu, Komisi Maudluiyah membahas enam masalah, yakni murur dan tanazul tanpa mabit, mabit di Muzdalifah dan Mina antara taabbudi dan ta'aqquli, problematika pajak dalam Islam, fikih filantropi, baiat sebagai kontrak sosial politik, dan hak dan kewajiban muslim di negara non-Muslim.

Adapun Komisi Qanuniyah akan membahas tiga persoalan, yakni pengendalian minuman beralkohol, problematika pencatatan perkawinan, dan pembatasan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi prioritas yang disebut 'Asta Cita'.

Delapan misi Asta Cita meliputi, Hak Asasi Manusia (HAM), pertahanan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi, politik, hingga toleransi umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut Presiden Prabowo juga menaruh fokus pada bidang politik dan demokrasi. Hal tersebut tertuang pada poin misi pertama dan ketujuh.

Misi pertama berbunyi 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)'. Sedangkan, pada misi ketujuh berbunyi 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'.

Dari kedua misi Presiden Prabowo tersebut, Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. NU bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun peradaban umat, salah satunya lewat ranah politik.

Guna memperdalam kajian terhadap implementasi Asta Cita, PBNU akan menggelar Sarasehan Ulama bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'. Acara ini akan mempertemukan para ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan guna mendiskusikan delapan prioritas strategis

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan misi Asta Cita. Selain itu, ulama akan memberikan kontribusi yang bisa diberikan untuk merealisasikan misi prioritas tersebut.

Terdapat 3 panel diskusi yang akan digelar selama acara berlangsung. Salah satunya ada diskusi yang membahas politik yang bertemakan 'Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi'.

Diskusi yang dipimpin oleh pengurus LPTNU Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie sebagai moderator itu menghadirkan sejumlah tokoh NU. Diantaranya Alissa Wahid - Ketua PBNU, KH. Afifuddin Muhajir - Wakil Rais Aam PBNU, dan KH. Ulil Absar Abdalla - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Diskusi ini akan membahas pandangan ulama mengenai langkah Presiden Prabowo yang bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Para ulama akan memberikan pandangannya dengan mengaitkan misi Asta Cita dengan kacamata nilai-nilai Islam. Ulama akan mengupas tuntas dari sisi keislaman yang berlandas pada sumber ajaran umat Islam seperti, Al Qur'an, Hadits, ajaran Rasulullah, hingga fiqih.

Acara Sarasehan Ulama yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan MIND ID ini akan berlangsung pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(akn/ega)

Jakarta -

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(akn/akn)

Jakarta -

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan bakal terus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Adapun realisasinya telah dilakukan melalui berbagai wujud seperti menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Dikutip dari website NU, hal itu tertuang dalam Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam yang dibacakan pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Sukorejo, 21 Desember 1983 lalu. Adapun isinya sebagai berikut:

Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam

Bismillahirrahmanirrahim

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, KH. Aziz Hakim Syaerozi memastikan NU bakal menjadi garda terdepan dalam menjaga NKRI.

"NU adalah organisasi yang sudah menjadi besar, selalu menjadi garda terdepan menjaga NKRI, hal ini terbukti dari proses sejarah, terjadi tarik menarik untuk menentukan Pancasila menjadi ideologi negara," kata Aziz dikutip dari website Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Kamis (30/1/2025).

Aziz Hakim Syaerozi memastikan bahwa Pancasila sudah menjadi ruh bagi agama dan berkehidupan berbangsa.

"Pancasila adalah ruh dari agama itu sendiri, oleh karena itu kepada pemuda, tokoh agama, sejarah ini tidak boleh dilupakan," ujarnya.

Sejalan dengan misi Asta Cita, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak para ulama berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama. Acara ini mengusung tema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Melalui sarasehan ini, NU kembali menegaskan peran strategisnya sebagai pendukung sekaligus penjaga harmoni sosial dan mitra pemerintah dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Yang diangkat tahun ini kita ingin mengikuti Asta Citanya presiden dengan memperkuat masyarakat. Kita ingin bekerja bersama umat menuju Indonesia yang maslahat dalam rangka merealisasikan Asta Cita," jelas Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf.

Adapun acara sarasehan bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal berlangsung 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut bakal mendiskusikan terkait sejumlah point Asta Cita.

Diharapkan, acara ini mampu menjadi wadah konsolidasi untuk menyatukan gagasan, visi, dan program kerja NU di berbagai jenjang kepengurusan.

Bagi yang ingin menyaksikan acara Sarasehan Ulama PBNU, bisa melalui live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

(prf/ega)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah untuk beribadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini 25 Januari 2025.

Diringkas dari NU Online, kalender Hijriah atau Islam didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian harinya. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi pada saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda kadang kala bisa mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah Sabtu, 25 Januari 2025 menurut NU-Muhammadiyah berikut ini!

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut NU

Dilansir NU Online, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan 1 Rajab 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 1 Januari 2025. Penetapan ini didasarkan pada hasil rukyatul hilal di sejumlah lokasi yang digelar pada 31 Desember 2024.

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka 25 Januari 2025 bertepatan dengan 25 Rajab 1446 Hijriah. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya 25 Rajab 1446 Hijriah sejatinya telah dimulai sejak Jumat, 24 Januari 2025 usai Matahari terbenam.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah sebagai pedomannya. Dilihat dari KHGT 1446 Hijriah yang diunggah laman Suara Muhammadiyah, 1 Rajab 1446 Hijriah jatuh pada 1 Januari 2025. Dengan demikian, maka, Sabtu, 25 Januari 2025, bertepatan dengan 25 Rajab 1446 Hijriah.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Ramadhan akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Ramadhan-nya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 25 Januari 2025 Menurut Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang dapat detikers jadikan pedoman. Berdasar kalender tersebut, tanggal Hijriah untuk 25 Januari 2025 adalah 25 Rajab 1446 H.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi 25 Januari 2025 menjadi 25 Rajab 1446 Hijriah.

Hukum Puasa Sunnah Hari Minggu

Hari ini, Sabtu, 25 Januari 2025 adalah penghujung Rajab, salah satu bulan mulia dalam Islam. Dikutip dari buku Catatan Fikih Puasa Sunnah karya Hari Ahadi, selama bulan-bulan haram, mengerjakan puasa sunnah adalah amalan yang dianjurkan.

Misalnya, Imam an-Nawawi pernah menjelaskan:

ذُو الأشهر الحرم وهي وَمِنْ الصَّوْمِ الْمُسْتَحَبِّ صَوْمُ قَالَ أَصْحَابُنَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ وَأَفْضَلُهَا الْمُحَرَّمُ القَعْدَةِ وَذُوا.

Artinya: "Ulama madzhab kami berpendapat, termasuk puasa yang dianjurkan ialah berpuasa pada bulan- bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, al-Muharram, dan Rajab. Yang paling utamanya berpuasa pada bulan al-Muharram." (Al-Majmu', VI/386)

Berhubung masih ada beberapa hari sebelum Rajab usai, detikers tentu ingin segera memanfaatkannya sebaik mungkin, seperti misalnya berpuasa pada esok hari, Minggu, 26 Januari 2025. Pertanyaannya, apakah boleh puasa sunnah pada hari Minggu?

Kembali dilihat dari buku yang telah disebut sebelumnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa pada hari Minggu. Ada yang menyebut makruh, ada juga yang menghukuminya sunnah.

Para ulama yang menyatakan sunnah berlandaskan pada hadits berikut:

إنهما يوما عيد للمُشْرِكِينَ فَأُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ

Artinya: "Sesungguhnya dua hari tersebut ialah hari raya orang-orang musyrik dan saya ingin menyelisihi mereka." (HR an-Nasa'i)

Mengenai derajat hadits ini, Ibnu Khuzaimah menyebutnya shahih. Sementara itu, asy-Syaikh Nashir menyatakan derajatnya dhaif alias lemah. Alhasil, sebagai titik tengah, berikut ini penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin:

"Pendapat yang paling tepat ialah berpuasa di hari Ahad tidak makruh dan tidak juga disunnahkan, sama seperti puasa di hari Selasa dan Rabu."

Dalam keterangan lain, sang syaikh berkata:

لا يكره صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد

Artinya: "Tidak makruh berpuasa di hari Sabtu maupun di hari Ahad." (Fath Dzil Jalali wal Ikram, VII/458).

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Jumat, 25 Januari 2025 plus hukum berpuasa pada hari Minggu. Semoga bermanfaat, Lur!

(sto/afn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola sektor pertambangan.

Menurut Pigai, PBNU memiliki keunggulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, spiritual, dan kemanusiaan.

"Mengenai NU, dalam tambang, menurut saya, saya tidak ragu. Karena mereka punya dasar agama," ujar Pigai dalam pertemuan dengan PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, NU berpegang teguh pada dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, dan memuliakan Tuhan.

"Memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan. Mereka memahami prinsip dan standar HAM Internasional," kata Pigai.

Pigai justru ragu apabila sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan asing.

"Saya justru ragu kepada perusahaan internasional yang ada di Indonesia," tambah dia.

Pigai meyakini PBNU akan menjalankan pengelolaan tambang dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebab, kata Pigai, PBNU juga punya standar dan cara pandang human rights serta memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"Mereka berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektar tambang di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga.

PBNU saat ini tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

Gus Yahya menambahkan, terkait reklamasi, pihaknya juga sedang mencari investor untuk membantu pendanaannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) bakal menjalin kerja sama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam bidang pendidikan hingga kesadaran HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM membutuhkan mitra strategis untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya hak asasi manusia di masyarakat.

"Tentu yang paling kami butuhkan adalah NU yang akan menjadi mitra strategis untuk membumikan kesadaran HAM. Kedua, khusus dunia pendidikan," ucap Pigai usai pertemuan dengan PBNU di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai menuturkan, salah satu yang bakal digagas Kementerian HAM dengan PBNU yakni program pusat studi HAM di universitas di bawah naungan NU.

"Tapi saya tidak janji ya, tidak semua (universitas). Kami akan lihat satu atau dua mungkin," kata dia.

Nantinya, Kementerian HAM akan mengajak pengurus NU untuk ikut program mempelajari tentang hak-hak asasi manusia.

"Kami mendidik Training of Trainer (ToT), tenaga trainer untuk sosialisasi pendidikan penyuluhan HAM," tuturnya.

Ketua PBNU Ahmad Suaedy menuturkan bahwa Kementerian HAM memiliki program ToT yang menjadi pusat pelatihan untuk meningkatkan kesadaran HAM.

"Beliau kan punya program peningkatan ToT, ada pelatihan. Jadi beliau minta agar NU yang ikut ToT supaya menjadi pelatih baik di luar maupun NU," ujar Ahmad.