KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.

Pada saat itu, Hasto menitipkan uang senilai Rp 400 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000.

“Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Kusnadi selaku staf Sekjen DPP PDI-P menghadap Donny Tri Istiqomah di ruang rapat DPP PDI-P di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat,” ujar Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

“Saat itu, Kusnadi (staf Hasto) menitipkan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, ‘Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful yang Rp 600 juta Harun katanya',” tambahnya.

Setelah Wahyu menerima uang, ia diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (8/1/2020).

Lembaga anti-rasuah sebenarnya juga menarget Harun dan Hasto dalam OTT tersebut, namun keduanya sudah melarikan diri.

Harun sampai saat ini masih berstatus buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.

BLITAR, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Blitar, Jawa Timur, mengungkap upaya penyelundupannarkobapil dobel L ke dalam lapas.

Obat terlarang tersebut berhasil masuk dan beredar di dalam Lapas Blitar setelah dikemas dalam bentuk "kering tempe", makanan olahan berbahan tempe yang biasa dimakan sebagai lauk nasi.

Kepala Lapas Blitar Romi Novitrion mengatakan bahwa kering tempe yang mengandung pil dobel L itu dibawa masuk ke dalam lapas oleh istri seorang napi.

"Kering tempe itu dibawa masuk oleh istri warga binaan (napi) bernama Suparno. Barang itu diberikan ke Suparno pada saat jam kunjungan," ujar Romi saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025) pagi.

Menurut Romi, kering tempe itu dikemas dalam bungkusan-bungkusan plastik kecil dalam jumlah yang cukup banyak.

Romi mengatakan bahwa sesuai dengan prosedur standar yang berlaku, petugas memeriksa dengan ketat setiap barang yang hendak diberikan kepada napi pada jam kunjungan.

Untuk makanan, ujarnya, petugas pasti akan memeriksanya tidak hanya secara visual tetapi juga mencicipi makanan tersebut.

Petugas Lapas Blitar, ujarnya, sudah mencicipi kering tempe yang dibawa istri Suparno itu.

Namun, efek dari kandungan pil dobel L baru terasa beberapa jam kemudian.

"Jadi ketika petugas yang mencicipi kering tempe Suparno merasakan efeknya, nge-fly gitu, maka kami langsung kejar barang itu ke dalam," katanya.

Dalam interogasi oleh petugas keamanan Lapas, ujarnya, Suparno mengakui bahwa kering tempe itu mengandung pil dobel L.

Menurut Romi, seseorang yang tinggal di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, memberikan pil dobel L yang telah dihaluskan kepada istri Suparno.

Bubuk pil dobel L itu selanjutnya ditaburkan ke kering tempe ketika sedang dalam proses memasak. "Pengakuan Suparno, ada 800 butir pil dobel L dalam kering tempe tersebut," ujarnya.

Romi mengatakan bahwa sedianya Suparno akan menjual kering tempe yang mengandung pil dobel L itu ke sesama penghuni Lapas Blitar dengan harga Rp 40.000 per bungkus.

Masih berdasarkan pengakuan Suparno, kata Romi, kering tempe mengandung pil dobel L sudah pernah berhasil masuk dan beredar di Lapas Blitar sekitar dua bulan lalu.

"Jadi ini penyelundupan kedua tapi berhasil kami gagalkan," katanya.

WACANA pemulangan kader Jamaah Islamiyah (JI) dari Suriah ke Indonesia merupakan isu strategis yang memerlukan kajian berbasis data dan intelijen yang komprehensif.

Keputusan dalam hal ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek kemanusiaan, stabilitas nasional, serta mitigasi terhadap potensi risiko keamanan.

Setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan evaluasi mendalam atas dampak jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap dinamika eksternal.

Analisis situasi menunjukkan bahwa wacana pemulangan ini lebih banyak dikemukakan oleh pihak terkait dibandingkan sebagai kebutuhan mendesak bagi Indonesia.

Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat dinamika internal yang berperan dalam mendorong agenda repatriasi ini.

Saat ini, tidak terdapat indikator ancaman langsung yang mengharuskan repatriasi individu dengan riwayat keterlibatan di zona konflik ekstrem.

Namun, dinamika geopolitik serta strategi eks JI dalam membangun kembali legitimasi politiknya di dalam negeri menjadi faktor yang perlu dikaji lebih dalam.

Komitmen mereka terhadap NKRI perlu divalidasi guna memastikan keberlanjutan proses reintegrasi sosial serta pencegahan risiko residivisme.

Salah satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan 16 Foreign Terrorist Fighters (FTF) jebolan Sasana JI yang teridentifikasi telah bergabung dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Kelompok ini beroperasi di Suriah dengan jaringan transnasional yang kompleks. Potensi keterhubungan mereka dengan simpatisan di Indonesia harus diantisipasi melalui strategi mitigasi risiko berbasis intelijen.

Dinamika geopolitik di Suriah

Perubahan kepemimpinan di Suriah pasca-Ahmed al-Sharaa mengambil alih kekuasaan dari Bashar al-Assad membawa dampak signifikan dalam konstelasi keamanan regional.

Langkah diplomatik yang diambil oleh al-Sharaa, termasuk pertemuannya dengan Presiden Erdogan di Turkiye, menunjukkan adanya pergeseran strategi dalam relasi bilateral dan upaya stabilisasi kawasan.

Turkiye memiliki kepentingan strategis dalam mengelola dinamika kelompok militan Kurdi serta mencegah eskalasi yang dapat berdampak terhadap kepentingan nasionalnya.

Selain itu, pergeseran aliansi dari Iran ke Arab Saudi menjadi faktor kunci dalam perubahan lanskap politik di Suriah.

Kedatangan al-Sharaa ke Riyadh, yang diikuti oleh pengakuan simbolis dari pemerintah Saudi, menandakan bahwa negara-negara kawasan mulai merancang pendekatan baru terhadap stabilitas pasca-konflik.

Dalam konteks ini, eksistensi kelompok jihadis, termasuk eks JI yang masih berada di Suriah, perlu terus dipantau guna mengantisipasi kemungkinan rekonstruksi jaringan dan adaptasi mereka terhadap perubahan situasi.

Upaya adaptasi JI di era modern

Pada 2024, JI mengklaim telah mengalami perubahan struktural dan ideologis, dengan puncaknya pada Desember 2024 ketika terjadi penerimaan massal terhadap Pancasila sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem negara.

Deklarasi yang melibatkan lebih dari 8.000 individu dari 25 wilayah ini menandai upaya reposisi organisasi dalam lanskap sosial-politik nasional.

Namun, validasi terhadap perubahan ini tetap menjadi faktor krusial dalam kebijakan deradikalisasi.

Sejarah menunjukkan bahwa kelompok berbasis ideologi kuat lebih cenderung melakukan reorientasi strategis dibanding pembubaran total.

Oleh karena itu, kajian berbasis indikator keamanan dan kontrol sosial perlu diterapkan secara berkelanjutan untuk memastikan perubahan ini bersifat substantif dan bukan sekadar reposisi taktis.

Laporan IPAC No. 79 (2 November 2022) mengungkapkan bahwa JI masih terus melakukan penguatan kapasitas kader melalui pelatihan di Suriah.

Sejak 2012, puluhan individu yang berasal dari lingkungan pendidikan berbasis pesantren telah mengikuti pelatihan militer dalam berbagai bentuk.

Pola ini menunjukkan bahwa transformasi JI lebih cenderung merupakan adaptasi strategi untuk mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan geopolitik global, daripada pelemahan struktur organisasi.

Beberapa analisis spekulatif menyebutkan bahwa jika pemulangan tidak dilakukan, maka eks JI yang terafiliasi dengan HTS dapat berpotensi menjadi faktor risiko bagi kepentingan Indonesia di luar negeri.

Namun, hingga saat ini, pola operasi HTS lebih berorientasi pada stabilitas internal Suriah dibandingkan ekspansi ke luar kawasan.

Oleh karena itu, kebijakan repatriasi harus dikaji secara holistik, dengan mempertimbangkan potensi risiko laten serta dampak terhadap stabilitas nasional.

Antisipasi terhadap kepulangan eks kader JI ke Indonesia harus dilakukan secara sistematis. Pemerintah perlu memastikan bahwa mereka yang direpatriasi telah melalui tahapan screening ketat guna mencegah infiltrasi ideologi yang masih berpotensi membahayakan stabilitas nasional.

Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga penegak hukum, aparat intelijen, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan program reintegrasi dapat berjalan efektif.

Pendekatan berbasis komunitas dan pemantauan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko kembalinya individu-individu ini ke jalur radikalisasi.

Saat ini, Indonesia belum memiliki Satuan Tugas Deradikalisasi yang terpadu. Satuan tugas yang ada lebih berfokus pada aspek penindakan, sementara aspek rehabilitasi dan reintegrasi belum dikelola dalam kerangka kerja yang komprehensif.

Adapun yang baru lahir pada 2025 adalah Satuan Tugas Penanganan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri yang Terasosiasi dengan Foreign Terrorist Fighters, yang memiliki fokus utama pada repatriasi dan pengelolaan individu-individu eks kombatan dari luar negeri.

Padahal, tugas rehabilitasi dan pendampingan terhadap lebih dari 8.000 kader JI yang telah menyatakan deklarasi diri untuk kembali ke NKRI masih membutuhkan penanganan yang intensif dan berkelanjutan.

Penambahan tugas baru sebelum menyelesaikan tantangan yang ada dapat memperumit upaya deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi yang sedang berjalan, serta berisiko mengalihkan sumber daya dari prioritas utama yang masih membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Keputusan ini sejalan dengan Arahan Presiden pada 8 Juli 2024, yang menegaskan bahwa repatriasi hanya dilakukan terhadap 39 WNI yang terasosiasi dengan FTF, dengan komposisi 16 perempuan dewasa dan 23 anak-anak.

Kebijakan ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan No. 5 Tahun 2025, yang dikeluarkan pada 2 Januari 2025.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah telah menetapkan bahwa individu yang dipulangkan tidak akan ditempatkan di fasilitas umum seperti Sentra Handayani, tetapi dalam pengawasan institusi pertahanan seperti Rindam milik TNI.

Kebijakan ini menegaskan bahwa repatriasi bukan sekadar upaya humaniter, tetapi bagian dari strategi nasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara News.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Reynhard Sinaga kemungkinan akan ditempatkan di Lapas Nusakambangan, bila pemulangannya disetujui pemerintah Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual di negara tersebut.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Yusril menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

Polisi kemudian menemukan bukti video kejahatan Reynhard di ponselnya, yang menunjukkan ratusan kasus pemerkosaan terhadap pria dalam kondisi tak sadar.

Hingga kini, kasus Reynhard tetap menjadi salah satu kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Reynhard Sinaga kemungkinan akan ditempatkan di Lapas Nusakambangan, bila pemulangannya disetujui pemerintah Inggris.

Reynhard merupakan warga negara Indonesia yang menjadi terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual di negara tersebut.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Yusril menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

Kasusnya terungkap pada Juni 2017 ketika salah satu korbannya tersadar saat tengah diserang dan berhasil melawan Reynhard.

Polisi kemudian menemukan bukti video kejahatan Reynhard di ponselnya, yang menunjukkan ratusan kasus pemerkosaan terhadap pria dalam kondisi tak sadar.

Hingga kini, kasus Reynhard tetap menjadi salah satu kasus kejahatan seksual terbesar dalam sejarah Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berbicara mengenai betapa banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU).

Sebab, menurut Yahya, selama ini NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung demi mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya.

Hal tersebut disampaikan Yahya dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (6/2/2025) malam.

"Selama ini kan NU dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya," ujar Yahya.

"Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan, menteri yang NU itu berapa? Pak Prabowo saja nanya, 'ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri'. Ini NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan," sambungnya.

Yahya mengungkapkan, dirinya saja selama ini diminta banyak orang untuk mengambil kesempatan melakukan konsolidasi, mengingat statusnya sebagai Ketum PBNU.

Dia membeberkan, orang-orang itu menyuruhnya untuk berkonsolidasi demi bisa maju sebagai capres atau cawapres.

"Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu. Sejak lama," ucapnya.

Yahya menyatakan, sampai saat ini, siapapun yang mendapat jabatan, entah itu menteri ataupun kepala daerah, pasti akan mengaku sebagai NU.

"Yang enggak ngaku NU cuma karena enggak mungkin saja. Kayak kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU, kan enggak mungkin. Jadi makanya dia enggak ngaku," kata Yahya.

Sementara pejabat lain yang masih memungkinkan untuk mengaku sebagai NU, Yahya yakin mereka pasti akan berkoar-koar NU.

Dia lantas menyebut Menteri HAM Natalius Pigai yang mengaku NU setelah mendapat jabatan.

"Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pigai saja bilang 'saya NU'," tukas Yahya disambut tawa hadirin.

"Imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Ini sebetulnya dalam jangka panjang, bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU, tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara," imbuhnya.

KOMPAS.com - Rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan.

Pemuda Pancasila meminta agar pemberian nama jalan dikaji ulang.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," lanjutnya.

Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko," kata Munaji.

Lebih lanjut, Pemuda Pancasila menegaskan bahwa sikap mereka bukan bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai bagian dari peran ormas dalam menjalankan kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," tegas Munaji.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, memastikan bahwa penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tetap akan dilaksanakan.

Namun, ia mengungkapkan bahwa peresmian tersebut ditunda karena regulasi terkait masih dalam proses penyusunan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ujar Arief.

Arief juga menegaskan bahwa lokasi jalan tidak akan berpindah dan akan tetap menggunakan nama Pramoedya Ananta Toer setelah regulasi selesai disusun bersama DPRD.

Sebagai informasi, Pramoedya Ananta Toer merupakan sastrawan besar asal Blora yang lahir pada 6 Februari 1925.

Ia dikenal sebagai penulis produktif dengan karya-karya terkenal seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, dan Perburuan.

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.

Sekadar diketahui, Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang sastrawan yang lahir di Blora, pada 6 Februari 1925.

Sebagai seorang sastrawan, Pram mempunyai banyak karya novel yang telah diterbitkan, seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, hingga Perburuan.

(Sumber: Kompas.com/Aria Rusta Yuli Pradana | Editor: Gloria Setyvani Putri, Sari Hardiyanto)

BLORA, KOMPAS.com - Beredar surat imbauan Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Blora terkait penolakan rencana penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut disebutkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menunda atau mengkaji ulang pemberian nama jalan baru dengan nama Pramoedya Ananta Toer tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji membenarkan adanya surat yang beredar tersebut.

Alasan Pemuda Pancasila menolak pemberian nama jalan

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Dirinya menjelaskan alasan Pemuda Pancasila (PP) membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.