REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengeklaim, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kini menjadi tahanan politik. PDIP memandang Hasto dikriminalisasi agar suaranya dapat dibungkam.

"Kami meyakini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP pada Rabu (12/3/2025).

Ronny memandang perkara yang menjerat Hasto sebagai kriminalisasi. Bahkan adanya giringan opini publik lewat hasil survei terhadap Hasto. Ronny menyebut kasus yang menjerat Hasto menciderai semangat penegakan hukum.

"Kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut, tentu saja menciderai cita-cita ideal penegakan hukum, dan khususnya pemberantasan korupsi," ucap Ronny.

Ronny mengingatkan bahwa PDIP akan menghadapi pembajakan institusi penegakan hukum. PDIP siap memberikan dukungan terhadap Hasto dalam perkara hukum di KPK.

"Kami memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK," ucap Ronny.

Diketahui, Hasto Kristiyanto dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Jumat (14/3/2025). Adapun agenda sidang ialah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Tercatat, berkas perkara Hasto teregister dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang nantinya bertempat di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali PN Jakpus.

KPK melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke jaksa penuntut umum (JPU) pada 6 Maret 2025. KPK menepis anggapan pelimpahan berkas perkara Hasto yang dianggap terburu-buru. Sehari hari berselang, KPK mengirim berkas Hasto ke PN Jakpus.

KPK menahan Hasto dalam pemeriksaan yang kedua kali setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari terhitung mulai 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

"Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan.

"Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto siap menghadapi praperadilan atas penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDIP Harun Masiku.

"Kami nilai (praperadilan) ini hak hukum tersangka dalam rangka mencari keadilan. Apalagi merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tahun 2015, penetapan sah tidaknya tersangka menjadi obyek praperadilan," kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Ronny mengatakan, pihaknya siap menunjukkan celah-celah kekeliruan KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait perkara tersebut.

Hal ini, kata dia, sesuai dengan putusan MK ketika memutus penetapan tersangka masuk dalam obyek praperadilan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik. Terutama jika dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan.

"Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan mulai menyidangkan perkara praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto pada 21 Januari mendatang.

Dalam perkara praperadilan itu, Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025,” kata Pejabat Humas PN Jaksel, Djuyamto, dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Djuyamto mengatakan, PN Jaksel baru menerima permohonan praperadilan Hasto hari ini dan terdaftar dengan Nomor Perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Ketua PN Jaksel kemudian menunjuk Djuyamto sebagai hakim tunggal yang akan mengadili permohonan tersebut.

“Diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak Termohon yaitu KPK RI,” tutur Djuyamto.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tanpa konsesi apapun, termasuk barter status hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping," ujar Said kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Said, pertemuan Prabowo-Megawati karena keduanya merupakan sahabat lama dan hingga sekarang tidak ada keretakan di antara keduanya.

Sementara, perhatian Megawati kepada situasi yang dialami Sekjen PDIP Hasto merupakan harapan Megawati agar hukum menjadi panglima dan semua harus berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau (Megawati) sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum," tandas Said.

Said mengatakan pernyataan Megawati soal penegakan hukum dalam kasus Hasto merupakan bentuk harapan kepada Prabowo sebagai pemimpin nasional agar bisa menjadi pelopor pembangunan hukum.

Menurut Said, hal tersebut penting agar arah politik hukum Indonesia memberikan sumbangsih bagi tumbuh berkembangnya perekonomian nasional.

"Harapan ini tentu sesuai dengan harapan kita semua. Ungkapan makna bahwa Ibu Mega bersahabat baik dengan Presiden Prabowo karena faktanya memang tidak ada hal yang menyebabkan hubungan kedua beliau retak, dan memang telah bersahabat sejak lama," pungkas Said.

Diketahui, rencana pertemuan Prabowo-Megawati kembali menguat belakangan ini. Bahkan, elite PDIP dan Gerindra mengakui, pertemuan Prabowo-Megawati bakal berlangsung dalam waktu dekat, menyesuaikan waktu kedua tokoh nasional tersebut.

Di lain pihak, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini sudah menjadi tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Saffar Muhammad Godam (SMG). Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, atas nama SMG," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, penyidik KPK juga turut memanggil mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku yakni Saeful Bahri. KPK juga memanggil staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi, security Satgas Kantor DPP PDI Perjuangan Nur Hasan, dan karyawan BUMN bernama Jhony Ginting.

Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Senin (13/1/2025), memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diperiksa penyidik selama lebih dari tiga jam, sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

Meski demikian, Hasto enggan berkomentar soal pemeriksaannya oleh KPK sebagai tersangka dalam dua perkara tersebut. "Untuk hal-hal yang teknis terkait perkara, silakan ditanyakan kepada penyidik karena ini kesepakatan kami dengan penyidik," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI). HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU ketika itu, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI PDI Perjuangan terpilih dari Dapil Sumatra Selatan I.

HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui mantan anggota Bawaslu yang juga mantan kader PDI Perjuangan Agustiani Tio Fridelina. Wahyu Setiawan dan Agustiani sebelumnya telah divonis dalam perkara ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan pemeriksaan dan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Pantauan Kompas.com, Hasto tiba di Gedung Merah Putih pukul 09.32 WIB. Kehadirannya menarik perhatian pedemo di depan Gedung KPK karena menggunakan bus pariwisata berwarna merah putih.

Dia juga terlihat tampil rapi dengan jas dan kaca mata hitam, serta tak menunjukkan keraguan saat turun dari bus merah putih itu.

Tak hanya itu, Hasto telihat didampingi sejumlah kuasa hukum, salah satunya Magdir Ismail. Dia pun berjalan ke Gedung KPK sambil membawa dokumen berwarna merah.

Hasto mengatakan, akan memberikan keterangan sebaik-baiknya kepada penyidik.

"Saya akan memberikan keterangan sebaik-baiknya," kata Hasto singkat kepada awak media, Senin.

Hasto juga meminta semua kader dan simpatisan PDI-P untuk tetap tenang selama pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK.

"Kami mohon doanya dan kami mengimbau kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk tetap tenang," ujarnya.

Hasto juga mengatakan, kuasa hukumnya akan menyampaikan surat kepada Pimpinan KPK terkait gugatan praperdilan yang dilayangkannya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Melalui surat tersebut, dia meminta pertimbangan Pimpinan KPK terkait proses praperdilan yang akan dijalani.

"Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses praperadilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK," kata Hasto.

Saat ditanya, terkait kesiapannya bila terjadi penahanan hari ini, Hasto tidak menjawab dan memilih terus berjalan menuju ke dalam Gedung KPK.

Kemudian, Hasto tampak duduk bersama kuasa hukumnya sambil menunggu panggilan ke ruangan penyidik.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy mengatakan, Hasto didampingi seratus orang kuasa hukum yang berasal dari berbagai organisasi advokat dan badan bantuan hukum.

"Perlu diketahui oleh rekan-rekan, oleh publik bahwa ada seribu pengacara yang mengampingi Mas Hasto dari berbagai organisasi advokat dan juga dari badan bantuan hukum untuk masyarakat di seluruh Indonesia," kata Ronny.

"Ada seribu, tapi di KPK ada seratus yang hadir," ujarnya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Gedung Merah Putih KPK, sekitar 50 orang memang mendampingi Hasto di ruang tunggu.

Ronny kembali mengulangi bahwa proses hukum tersebut sarat akan nuansa politik. Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihaknya akan kooperatif dan taat terhadap proses hukum.

"Prinsipnya adalah kami taat kepada hukum hormat kepada hukum dan kooperatif," katanya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pada Selasa, 24 Desember 2024.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada besok Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.

"Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari.

Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama.

"Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan," ujar dia.

Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka.

Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu.

"Saya punya kewajiban-kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," beber Hasto.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dugaan suap bersama-sama mantan kader PDI-P Harun Masiku.

Hasto diduga turut memberikan uang suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga menghalang-halangi proses penyidikan terhadap Harun yang berstatus buron sejak 2020.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani buka suara setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Puan menegaskan PDIP akan patuh terhadap proses hukum yang melibatkan Hasto.

"Sebagai warga negara tentu saja mematuhi proses hukum yang sekarang sedang berlaku atau berjalan dalam proses hukumnya," kata Puan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Status tersangka kepada Hasto diumumkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto pada 24 Desember 2024. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku.

KPK menjerat Hasto dengan pasal suap. Dia diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan pada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sekjen PDIP itu juga ditetapkan tersangka dengan jeratan pasal perintangan penyidikan. Hasto diduga menghalangi KPK dalam menangkap Harun Masiku.

KPK dijadwalkan akan memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (13/1) mendatang. Hasto pun memastikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan tersebut.

"Saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari jam 10.00 WIB dan sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir panggilan tersebut untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya," kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

Hari ini Hasto juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap status tersangka yang menimpanya. Gugatan praperadilan teregister dengan nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Pemohon dalam gugatan ini adalah Hasto Kristiyanto. Sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bisnis.com,JAKARTA - Ketua Tim Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menilai pemeriksaan mantan penyidik KPK Ronal Paul Sinyal menunjukkan kelemahan pembuktian oleh KPK.

Todung mengatakan bahwa keterangan Ronal soal keterlibatan Hasto dinilai tidak valid secara hukum dan bias. Pasalnya, Ronal tak melihat dan tidak mendengar secara langsung peristiwa tersebut. Dia menilai tindakan pemeriksaan seperti ini melanggar KUHAP jika tetap dipaksakan oleh KPK.

“Aneh, seperti jeruk makan jeruk. Penyidik kok memeriksa mantan Penyidik yang menangani perkara yang sama? Kalau hal-hal ini diperbolehkan kenapa tidak langsung saja Penyidik menyimpulkan seseorang bersalah dan menjatuhkan hukuman sekaligus?” jelasnya dalam keterangan resmi pada Kamis (9/1/2025).

Menurut Todung, pemeriksaan saksi verbalisan seperti ini biasanya dilakukan oleh majelis hakim jika saksi mengubah keterangan karena tekanan. Karena itu ia menilai bahwa praktik yang dilakukan penyidik KPK tidak etis.

Lanjutnya, dia menyoroti bahwa ada materi perkara yang disimpulkan sendiri oleh Ronal, dan bertentangan dengan fakta persidangan dan putusan pada perkara Wahyu Kurniawan dkk yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Yaitu tentang Harun Masiku yang tidak bisa memenuhi seluruh permintaan Wahyu Kurniawan sejumlah Rp1 Miliar dan kemudian diframing ada pihak lain yang juga menjadi sumber dana. Padahal di putusan justru terbukti seluruh dana tersebut berasal dari Harun Masiku,” jelasnya.

Todung kemudian meminta KPK menghentikan praktik tersebut dan menjalankan tugas secara profesional, tanpa menarget pihak tertentu.

“Bagaimana mungkin pendapat atau imajinasi mantan penyidik seolah-olah dibungkus menjadi fakta hukum?” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mempertanyakan maksud Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto yang disebut bakal membongkar skandal elite-elite politik dan petinggi negara.

Prasetyo pun mempersilakan Hasto untuk mengungkapnya apabila memang ada pejabat yang terlibat skandal.

“Ah yaaa, emangnya ada?” kata Prasetyo usai Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

“Kalau ada ya disampaikan saja,” lanjut dia.

Prasetyo lalu mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum dan tindak pidana tentu memiliki landasan hukum.

“Kan semua (ada) landasan hukumnya. Fakta hukum lah,” tambah dia.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyatakan bahwa Hasto Kristiyanto akan mengungkap informasi dan video terkait skandal yang melibatkan petinggi negara dan elite politik di Indonesia.

Pengungkapan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto terkait kasus Harun Masiku.

Guntur menyebutkan, video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

“Betul (akan diungkap ke publik). Sebagai perlawanan. Bukan serangan balik, tapi sebagai perlawanan terhadap kriminalisasi,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 serta perintangan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan keinginannya untuk membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat negara melalui video. Hal itu setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus buronan Harun Masiku.

Prasetyo menegaskan, segala tuduhan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas. "Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja. Kan semua landasannya hukum, fakta hukumlah," ujar Prasetyo usai menghadiri agenda Perayaan Puncak Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12/2024) malam WIB.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah selalu membuka ruang untuk penegakan hukum yang transparan dan tidak akan menutupi jika memang ada pelanggaran. Namun, dia meminta agar tuduhan semacam itu tidak dilontarkan tanpa dasar yang jelas.

Kabar terkait dengan rencana Hasto membongkar kasus dugaan korupsi para petinggi negara disampaikan oleh Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli melalui unggahan video di akun Instagram @gunromli, Kamis (26/12/2024). Setelah Hasto berstatus tersangka, ia mengancam akan menyebarkan video korupsi petinggi negara.

"Yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat pilihan video, itu adalah tadi yang disampaikan, itu yang pertama, 'kan ada lanjutan puluhan video, yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara, kasus korupsi," katanya.

Dalam akunya itu, dia menambahkan, "Video nanti kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya sungguh mencengangkan."

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, angkat suara terkait dengan kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Said berharap agar apa yang diputuskan KPK terhadap Mas Hasto, begitu sapan akrabnya, tidak diframing, dan melebar kemana mana menjadi pengadilan opini.

“Mari kita letakkan hal ini secara proporsional. Mas Hasto sendiri juga sudah menyatakan bahwa akan patuh terhadap hukum. Dan hal itu telah dibuktikan oleh Mas Hasto selama ini, beliau senantiasa patuh tiap kali KPK melakukan pemanggilan,” kata dia dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Dia juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa dijaga.

Sementara itu, terkait kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap

Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik.

Said juga meminta agar tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ketua Umum PDIP. Apalagi sepanjangan pengetahuannya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ketua Umum.

“Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini,” ujar dia.

Dia mengingatkan, kalau kehidupan kebangsaan ini terus gaduh, berpolemik secara tidak proporsional, urusan urusan hukum bisa di otak atik, ada ketidakpastian hukum,tentu hal ini akan di persepsikan negatif oleh rakyat dan pelaku pasar.

“Padahal kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak akan mudah kedepan. Kelas menengah kita merosot, terjadi sejumlah pemutusan hubungan kerja,” tutur dia sembari menyebut market menunggu arah kebijakan ekonomi dari pemerintah Presiden Prabowo, khususnya tentang kebijakan ekonomi. Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik.

Said mengakui sejumlah pihak berkomunikasi dengan dirinya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan.

Di lain pihak, investor global mulai menaruh harapan terhadap Presiden Donald Trump yang membuat sentimen negatif terhadap rupiah. Besar kemungkinan Presiden Trump juga akan mengenakan tarif terhadap negara negara mitra dagang.

Ekonomi Tiongkok, kata dia, sedang melambat padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Indonesia. “Hal ini akan menjadu ancaman buat produk ekspor kita ke Amerika Serikat,” ujar dia.

Dia menyebutkan, jika dalam negeri gaduh terus menerus, dirinya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indonesia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional.

Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional.

Said kembali mengajak untuk menjaga kehidupan kebangsaan kedepan, agar bisa membuahkan harapan. menjaga optimisme bahwa kita bisa mendapatkan kehidupan lebih baik kedepan.

BACA JUGA: Terungkap Agenda Penghancuran Sistematis Gaza Hingga tak Dapat Dihuni dan Peran Inggris

“Saya juga berharap pemerintah bisa membangun komunikasi publik yang jelas, kepada rakyat, kepada investor dalam satu vocal point, dan tidak semua pihak berbicara yang justru membingungkan, sehingga pesan utamanya tidak sampai,” ujar dia.

Diketahui, Hasto telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus suap yang dilakukan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selain menjadikan Hasto sebagai tersangka, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Yasonna Laoly agar tidak berpergian ke luar negeri.