JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan, eks TNI Angkatan Laut (AL) Satria Arta Kumbara memenuhi unsur kehilangan status kewarganegaraan Indonesia setelah mengikuti operasi militer Rusia tanpa izin presiden.

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini Direktur Kewarganegaraan Republik Indonesia, terkait status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara.

"Dengan demikian, saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d dan huruf e, serta Pasal 31 Ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007," kata Supratman, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum dan Kemenlu melalui KBRI di Moskow akan segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara setelah terindikasi mengikuti operasi militer di Rusia.

Hal tersebut, kata dia sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.

"Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri melalui KBRI di Moskow untuk segera mungkin menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kumbara yang telah terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa seizin Presiden tersebut," ujar dia.

Informasi mengenai keterlibatan Satria dalam konflik Rusia-Ukraina pertama kali mencuat di media sosial TikTok.

Akun @zstorm689 mengunggah sejumlah foto dan video yang menunjukkan seorang pria mengenakan dua seragam berbeda, yaitu seragam TNI AL dan seragam militer Rusia.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dijelaskan bahwa pria itu merupakan mantan prajurit marinir Indonesia yang kini bergabung dalam barisan tentara Rusia di medan perang Ukraina.

Pada akun yang sama, terdapat pula dua video lainnya yang menampilkan foto pria itu sedang melakukan operasi militer bersama tentara Rusia.

Sementara itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyatakan sudah melakukan pemecatan terhadap Satria Arta Kumbara dari anggota Inspektorat Korps Marinir (Itkomar) setelah mengikuti operasi militer Rusia.

Pemecatan dilakukan berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023.

Satria sendiri sudah dinyatakan melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022.

Namun, proses hukum pun tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran yang bersangkutan.

Putusan tersebut teregistrasi dalam Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023, dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akte Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 tertanggal 17 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady, dilansir dari Antara, Minggu (11/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hukuman dua tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir dan Dio Adhy Setia terancam diperberat karena kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025).

"Tentunya dalam tuntutan nanti akan kita masukan perbuatan para terdakwa ini sebagai hal-hal memberatkan, sehingga pasti akan lebih berat dari biasanya atau perkara sejenis," ujar Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Namun, Dandeni belum dapat memastikan hukuman berat apa yang akan diberikan kepada keduanya.

Sejauh ini, kejaksaan masih mendalami motif sebenarnya keduanya sampai nekat kabur usai menjalani sidang.

"Belum, kami belum sampai motif tersangka karena masih mau didalami karena baru ditangkap dan baru datang juga," kata Dandeni.

Namun, Dandeni beserta tim sudah melakukan evaluasi dan mencari penyebab kedua tahanan bisa lepas dari petugas.

"Setelah kejadian, kita melakukan evaluasi dan kita juga melakukan pendalaman kejadian tersebut sebab akibat dan langsung dilakukan evaluasi pada saat sidang setelahnya," ucap Dandeni.

Dandeni juga sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara untuk menembok celah pagar yang menjadi jalan kabur kedua tahanan.

Sejauh ini, celah pagar tersebut pun sudah ditembok dengan batu bata.

"Ditutup dengan tembok batu bata sehingga celah tersebut sudah tertutupi sehingga mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada lagi kejadian tersebut," ujar Dandeni.

Sebelumnya diberitakan, Jawir dan Dio melarikan diri usai menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Keduanya melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara.

Jawir ditangkap, usai kekasihnya Novita Sari memberitahukan kepada tim gabungan Kejari Jakarta Utara bahwa terdakwa akan menemuinya di tempat kerja.

Sementara Dio ditangkap di kawasn dekat Pengadilan Jakarta Utara.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 62 narapidana beragama Buddha menerima remisi khusus dari pemerintah pada Hari Raya Waisak Tahun 2025, yang jatuh pada Senin (12/05/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah sebagai penghargaan negara atas perilaku baik dan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan selama menjalani masa pidana.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jateng, Mardi Santoso, menegaskan bahwa remisi ini mencerminkan perhatian negara terhadap proses pemasyarakatan.

"Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Waisak ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan atas komitmen dan perubahan positif narapidana dalam mengikuti pembinaan," ujar Mardi dalam keterangan tertulis.

Mardi menjelaskan bahwa remisi khusus Waisak hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal enam bulan, tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin (Register F), serta memiliki putusan hukum tetap.

Dari total 62 penerima remisi, seluruhnya merupakan narapidana dewasa, dan tidak ada anak binaan yang menerima remisi pada tahun ini.

Besaran remisi bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung pada lama masa pidana yang telah dijalani.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tercatat sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan jumlah penerima remisi terbanyak, yakni 16 orang.

Dari segi jenis tindak pidana, sebanyak 55 narapidana terlibat dalam kasus narkotika, sementara 7 lainnya merupakan kasus tindak pidana umum.

Mardi berharap remisi ini dapat mendukung proses integrasi sosial para narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman. "Harapannya remisi ini menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri serta siap kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi menangkap Januar Murdianto alias Jawir, yang diduga sebagai otak pelarian tahanan usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Dandeni Herdiana, Jawir, yang juga seorang tahanan, mengajak rekannya untuk melarikan diri melalui celah pagar di sekitar pengadilan.

"Informasi awal yang bersangkutan memang yang punya ide untuk melarikan diri dan melarikan dirinya dengan melalui celah di pagar yang di tangga menuju sel tempat terdakwa ditahan," ucap Herdiana dalam keterangannya pada Senin (12/5/2025) malam.

Saat ini, Kejaksaan Tinggi Jakarta Utara masih mendalami cara dua tahanan tersebut berhasil lolos dari pengawasan petugas.

Kejaksaan Tinggi juga masih mendalami di mana saja lokasi Jawir bersembunyi selama menjadi buronan.

Sebelumnya, Jawir melarikan diri bersama satu rekannya setelah menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara pada Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Adapun Pasal 296 KUHP mengatur tentang tindak pidana menyediakan atau memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Sementara itu, Pasal 506 KUHP mengatur tentang pidana bagi orang yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Mereka melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga dan menjadi buron selama enam hari.

Penangkapan Jawir terjadi setelah kekasihnya, Novita Sari, memberitahukan kepada tim gabungan Kejari Jakarta Utara bahwa terdakwa akan menemuinya di tempat kerja.

Tim gabungan langsung memantau di lokasi tersebut. Dan benar saja, Jawir datang ke sana.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, praktik mafia hukum yang dulu mulai disoroti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kini justru semakin parah.

Di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI itu, misalnya, Mahfud menyoroti bagaimana hukum dipermainkan tidak hanya di lembaga peradilan, tetapi juga di sektor eksekutif hingga legislatif, baik pusat maupun daerah.

“Di eksekutif itu sudah permainan hukum juga rusak bukan main, sehingga timbul-timbul korupsi itu karena hukum dipermainkan di eksekutif, (seperti) perizinan, ndak sampai pengadilan, tapi sudah main di situ, 'cincai di situ' pusat, daerah, DPR, DPRD semua,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud mengungkan, Presiden SBY saat itu menyadari persoalan hukum yang sistemik dan lebih luas dari sekadar praktik di pengadilan.

“Jadi, Pak SBY pada waktu itu (mengatakan) ini bukan pengadilan, darurat kita ini darurat hukum bukan darurat pengadilan, itu kata Pak SBY,” ujar dia.

Menurut Mahfud, istilah “mafia hukum” mulai digunakan secara sadar oleh SBY untuk menggambarkan persoalan hukum yang menyebar di berbagai lini pemerintahan.

Bahkan jika ditelusuri, pernyataan-pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu masih bisa dicari sampai sekarang.

“Anda boleh cari di file-file Pak SBY, pidato-pidatonya itu, dia yang dengan sadar mengatakan bukan mafia pengadilan, ini mafia hukum,” ucap dia.

Atas dasar itu, lanjut Mahfud, Presiden SBY kemudian membentuk satuan tugas khusus untuk menangani mafia hukum.

“Sehingga dia sesudah itu membentuk unit mafia hukum, Satgas dan sebagainya dan itu benar,” kata dia.

Namun, Mahfud menyebut bahwa praktik mafia hukum tersebut tidak hanya tetap berlangsung, tetapi kini menjadi semakin buruk.

Padahal, upaya pemberantasan mafia hukum sudah dilakukan pada zaman Presiden SBY.

“Masih terjadi sampai hari ini, makin parah sekarang,” tutur Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap praktik mafia hukum yang menurutnya sudah berlangsung sejak era awal reformasi.

Salah satunya terjadi dalam proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud menyebut, praktik tersebut sebagai bagian dari mafia hukum, yakni ketika hukum digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi melalui kolaborasi dan kolusi berbagai pihak.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif, legislatif muncul cara otokratik legalism di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata Mahfud, dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Ia mencontohkan adanya perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang yang sudah disetujui DPR, namun berubah saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

“Bahkan, dulu banyak kasus undang-undang yang disetujui kalimatnya berubah, sudah ditetapkan DPR, begitu masuk Setneg itu lain kalimatnya,” ujar dia.

Mahfud pun menyinggung Undang-Undang Tembakau yang mengalami perubahan redaksi.

Menurut dia, perubahan itu merupakan bagian dari praktik mafia hukum.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah. Itu sudah mafia hukum. Karena apa, karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong' di awal reformasi itu,” kata dia.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkap bahwa pada masa itu bahkan ada anggota DPR yang mengaku menerima uang Rp 50 juta untuk setiap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas dalam pembentukan undang-undang.

“Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan dulu waktu saya membahas Undang-Undang Kehutanan atau Jamsostek gitu ya, setiap DIM itu dibayar Rp 50 juta satu orang. Waktu itu gede banget, sekarang anda dengan Rp 50 juta kecil,” ujar dia.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam itu terjadi demi mengubah bahkan sekadar tanda baca dalam rancangan undang-undang.

Namun demikian, Mahfud menekankan bahwa pernyataan itu diketahui dari bekas Anggota DPR RI.

“Waktu zaman-zaman awal reformasi itu kalau kita dengar korupsi Rp 10 miliar 'wah', sehingga mendengar uang 1 DIM membahas Undang-undang itu agar kalimat 'koma' ini diganti 'dan' itu bayar Rp 50 juta untuk setiap anggota DPR,” ucap Mahfud.

“Beda kan artinya koma dan 'dan' itu atau 'dan' diganti atau, itu sudah beda kan artinya. Itu satu DIM itu masuk di DPR bayar saja Rp 50 juta. Itu pengakuan orang sesudah berhenti dari anggota DPR dia kan terus ngomong, itu dulu, dan itu berlanjut pada perubahan-perubahan kata, narasi, tata bahasa, itu kan sudah hukum, bukan pengadilan, tapi legislasi,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan bahwa istilah “mafia hukum” digunakan untuk menggambarkan praktik penyalahgunaan kekuasaan di sektor hukum.

Menurut Mahfud, istilah ini mulai dipakai secara resmi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menggantikan istilah sebelumnya yaitu “mafia peradilan”.

“Jadi, yang sekarang memang yang terjadi itu mafia hukum, mafia hukum itu artinya orang menggunakan hukum sebagai alat dengan cara berkolaborasi dan berkolusi untuk memenangkan satu perkara,” kata Mahfud, dalam acara Gaspol! Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Mahfud menuturkan, pada masa Orde Baru, praktik-praktik kotor di bidang hukum lebih banyak terjadi di pengadilan, sehingga dikenal dengan istilah “mafia peradilan”.

Namun, saat SBY menjabat sebagai presiden, cakupan praktik semacam itu meluas ke berbagai lembaga negara.

“Pada zaman Pak SBY jadi presiden secara resmi dia mengubah, saya tidak lagi menggunakan istilah mafia peradilan kata Pak SBY, tapi mafia hukum, dan itu benar, perubahan itu,” ujar Mahfud, yang juga merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud menegaskan bahwa istilah “mafia hukum” merupakan kontribusi penting dari Presiden SBY dalam menggambarkan kondisi kerusakan hukum yang tidak lagi terbatas pada lembaga peradilan, tetapi juga menyentuh wilayah legislatif dan eksekutif.

“Kata istilah mafia hukum itu harus kita akui itu khazanahnya dari Pak SBY, karena kata Pak SBY sekarang ini hukum rusak, bukan hanya di pengadilan, di legislatif. Kalau pengadilan ya polisi, jaksa, hakim, pengacara, sekarang mainnya di legislatif, eksekutif,” tutur Mahfud.

Ia juga menyoroti bagaimana praktik mafia hukum telah menyusup dalam proses legislasi, termasuk saat perumusan undang-undang yang sering kali diwarnai kepentingan politik jangka pendek.

“Dulu ada tenggarai ini mafia bagaimana deal-dealan legislatif. Legislatif muncul cara otokratik legalism, di mana hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan politik jangka pendek,” kata dia.

Mahfud memberikan contoh mengenai perubahan kalimat dalam sejumlah undang-undang setelah disetujui oleh DPR, yang mengalami perubahan saat masuk ke Sekretariat Negara (Setneg).

Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Tembakau.

“Dulu ada Undang-undang Tembakau, itu ada kalimat yang berubah, banyak lah undang-undang (yang) kalimatnya berubah, itu sudah mafia hukum. Karena apa? Karena kehendak-kehendak orang yang ingin mengambil keuntungan secara culas dari negeri ini itu diatur saja lewat undang-undang, 'tolong buatkan pasal gini dong',” ujar Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap.

Jawir ditangkap ketika menemui kekasihnya yang sedang bekerja di Gedung Cikarang Groove, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (12/4/2025) sekitar pukul 14.50 WIB.

"Tim langsung melakukan upaya penangkapan, namun saat ditangkap tersangka melakukan perlawanan dengan coba melarikan diri," ucap Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Namun, Dandeni tidak menjelaskan secara rinci bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Jawir.

"Tapi, aksi tersebut berhasil digagalkan oleh tim gabungan, sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kejari Jakarta Utara," kata Dandeni.

Setibanya di Kejari Jakarta Utara, Jawir langsung menjalani berbagai pemeriksaan.

Setelahnya, dia akan diserahkan kembali ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur, tempat di mana ditahan selama ini.

Sebelumnya diberitakan, Jawir melarikan diri bersama satu rekannya usai menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Ia melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara.

Jawir berhasil ditangkap usai kekasihnya Novita Sari memberitahukan kepada tim gabungan Kejari Jakarta Utara bahwa terdakwa akan menemuinya di tempat kerja.

Mendapat informasi itu, tim gabungan langsung mendatangi tempat kerja Novita dan menangkap Jawir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa bermasalah bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada 30 Maret 2025.

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang. Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa yang tidak harus menggunakan cara-cara militeristik.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung pada 2 Mei 2025.

Dengan rincian, sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Kemudian, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer.

Siska mengatakan, ratusan siswa tersebut terdiri dari 106 sekolah yang berbeda, termasuk SMAN, SMA Swasta, dan SMK.

"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," kata Siska, dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 8 Mei 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

Bahkan, Pigai menyebut, kebijakan yang sudah mulai dijalankan sejak 2 Mei 2025 itu tidak melanggar HAM.

Apa Pertimbangan Pigai?

Menurut Pigai, kebijakan mengirim anak nakal ke barak militer bukan merupakan bagian dari corporal punishment. Sebaliknya, merupakan cara membentuk karakter, mental, dan disiplin.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM, karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment," kata Natalius Pigai di kantor KemenHAM, Jakarta pada 6 Mei 2025.

Pigai mengatakan, corporal punishment merupakan hukuman fisik yang diberikan pendidik kepada siswa yang bertentangan dengan prinsip seperti memukul.

"Menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab," ujarnya.

Bahkan, Pigai mengaku bakal mengusulkan skema pendidikan di barak militer kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) jika di Jawa Barat berhasil.

"Ya kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh indonesia, kalau bagus," katanya.

Kenapa Tidak jika Dibutuhkan

Lebih lanjut, dalam pernyataan terbarunya, Pigai menyebut bahwa jika pendisiplinan ala barak militer diperlukan, maka kenapa tidak dilakukan.

"Apabila ada perubahan kompetensi pada bidang pendidikan dan itu dibutuhkan. Kenapa tidak? Bahkan, pendidikan akan makin bagus sehingga di mana letak pelanggaran HAM-nya?” ujar Pigai dikutip dari Antaranews, Senin (12/5/2025).

Dia pun kembali menegaskan bahwa mengirim siswa nakal ke barak militer, bukan merupakan pelanggaran HAM sebab tidak ada perlakuan fisik.

Menurut dia, justru para siswa mendapatkan ilmu tentang kedisiplinan yang dilatih tentara.

Bahkan, Pigai mengatakan sudah bertanya langsung kepada Dedi Mulyadi mengenai pendidikan di barak militer.

"Saya sudah kroscek, Pak Gubernur sudah datang ke kantor. Saya tanya ada fisik enggak, dia bilang tidak ada,” katanya.

Ditentang

Namun, kebijakan mengirim anak sekolah ke barak militer ditentang oleh sejumlah pihak. Salah satunya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, mengatakan bahwa kebijakan itu harus dievaluasi karena edukasi untuk kalangan sipil bukan kewenangan dari lembaga militer.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat pada 2 Mei 2025.

Menurut Atnike, tak masalah jika siswa nakal diajak ke barak TNI sebagai kegiatan edukasi pendidikan karier seperti mengetahui tugas-tugas TNI, tetapi bukan untuk dilatih seperti TNI.

Kritik juga datang dari Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana. Politikus PDI-P itu berpandangan bahwa tidak semua persoalan, termasuk persoalan terkait siswa bermasalah bisa diselesaikan oleh tentara.

"Tidak semua problem harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com pada 30 Maret 2025.

Bonnie menekankan bahwa rencana tersebut masih perlu melewati kajian yang matang. Sebab, terdapat banyak cara untuk membangun atau memperkuat karakter siswa yang tidak harus menggunakan cara-cara militeristik.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung pada 2 Mei 2025.

Dengan rincian, sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Kemudian, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan, sebanyak 272 siswa sekolah menengah atas di Jawa Barat telah dikirim ke barak militer.

Siska mengatakan, ratusan siswa tersebut terdiri dari 106 sekolah yang berbeda, termasuk SMAN, SMA Swasta, dan SMK.

"Ada 272 peserta dari 106 sekolah, ada 6 SMA Swasta, ada 15 SMK Swasta, 53 SMA Negeri, dan 32 SMK Negeri," kata Siska, dalam acara diskusi pendidikan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) pada 8 Mei 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir, yang kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, ditangkap saat menemui kekasihnya di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Pada hari Senin 12 Mei 2025, sekira pukul 13.15 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menemui pacarnya di tempat kerjanya di Gedung Cikarang Groove," ucap Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Informasi keberadaan tahanan yang kabur itu diperoleh dari kekasih terdakwa yang bernama Novita Sari.

Pasalnya, sebelum datang ke tempat kerjanya, Jawir sempat menelepon Novita terlebih dahulu dengan meminjam ponsel miliki pengemudi ojek online (ojol).

Terdakwa sempat meminta uang kepada Novita untuk pulang ke Banjarnegera, Jawa Tengah.

"Tapi, tadinya dia minta uang untuk pulang ke Banjarnegara dan kemudian diiyakan oleh pacar terdakwa, dan pacar terdakwa tersebut menghubungi tim karena setelah dilakukan pemantauan kita tempel terus sehingga tim merapat," ujar Dandeni.

Usai dilakukan pemantauan, sekitar pukul 14.50 WIB, benar saja Jawir datang untuk menemui Novita.

Saat itulah, tim gabungan langsung menangkapnya dan kembali membawa Jawir ke Kantor Kejari Jakarta Utara.

Diberitakan sebelumnya, Januar melarikan diri bersama satu rekannya usai menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Ia melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahanan bernama Januar Murdianto alias Jawir, yang kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, ditangkap saat menemui kekasihnya di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Pada hari Senin 12 Mei 2025, sekira pukul 13.15 WIB, tim gabungan mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan menemui pacarnya di tempat kerjanya di Gedung Cikarang Groove," ucap Kepala Kejari Jakarta Utara Dandeni Herdiana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025) malam.

Informasi keberadaan tahanan yang kabur itu diperoleh dari kekasih terdakwa yang bernama Novita Sari.

Pasalnya, sebelum datang ke tempat kerjanya, Jawir sempat menelepon Novita terlebih dahulu dengan meminjam ponsel miliki pengemudi ojek online (ojol).

Terdakwa sempat meminta uang kepada Novita untuk pulang ke Banjarnegera, Jawa Tengah.

"Tapi, tadinya dia minta uang untuk pulang ke Banjarnegara dan kemudian diiyakan oleh pacar terdakwa, dan pacar terdakwa tersebut menghubungi tim karena setelah dilakukan pemantauan kita tempel terus sehingga tim merapat," ujar Dandeni.

Usai dilakukan pemantauan, sekitar pukul 14.50 WIB, benar saja Jawir datang untuk menemui Novita.

Saat itulah, tim gabungan langsung menangkapnya dan kembali membawa Jawir ke Kantor Kejari Jakarta Utara.

Diberitakan sebelumnya, Januar melarikan diri bersama satu rekannya usai menjalani persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP di PN Jakarta Utara, Selasa (26/4/2025) sekitar pukul 19.00 WIB.

Ia melarikan diri melalui celah pagar dekat tangga PN Jakarta Utara.