BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa dengan skema kerja sama ini, Lapas Klas I Sukamiskin kini berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik. Dapur Lapas Sukamiskin menyediakan makanan bergizi bagi 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah serta sejumlah posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait, jadi skema dan lain sebagainya kan, banyak, tapi ini mitranya adalah lapas," kata Adita saat memantau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, dapur MBG di Lapas Sukamiskin melibatkan lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuhnya.

Adita menilai, keterlibatan narapidana dalam dapur MBG bukan hanya menjadi kegiatan positif selama menjalani masa hukuman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk kehidupan setelah bebas.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi program MBG yang telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar sekolah di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat, pertama manfaatnya anak-anak menikmati makanannya, udah bergizi juga enak," ujarnya.

Ia juga menyoroti manfaat ganda dari program tersebut yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkembang.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

MEDAN, iNewsMedan.id - Sebuah dugaan skandal memalukan mencoreng institusi kepolisian di Polres Asahan. Seorang tahanan perempuan kasus narkoba berinisial LS (23) diduga kuat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua perwira sekaligus pejabat di Polres tersebut.

Kabar ini mencuat setelah kuasa hukum korban, Alamsyah, membuat aduan masyarakat (Dumas) ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/5/2025). 

Alamsyah mengungkapkan, kliennya yang kini telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II Labuhan Ruku, diduga dilecehkan oleh Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Asahan berinisial AKP S, dan seorang Kepala Unit (Kanit) di Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) berinisial Ipda S.

"Selama klien kami menjalani masa penahanan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan. Jadi dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit Narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah kepada awak media di depan Bid Propam Polda Sumut.

Alamsyah menjelaskan, LS merupakan istri dari Chandra, seorang pecatan TNI Angkatan Laut (AL) yang juga terduga bandar narkoba. Chandra sempat kabur dengan menembaki polisi saat hendak ditangkap di kediamannya pada Februari 2025, di mana polisi menemukan 10 kilogram sabu. LS kemudian ditangkap pada 18 Februari karena diduga turut memiliki narkoba dan mengetahui peredaran narkoba namun tidak melapor.

"Dugaan pelecehan seksual terhadap LS terjadi selama ia ditahan di ruang tahanan dan barang bukti (Sat Tahti) Polres Asahan," ujar Alamsyah.

Alamsyah membeberkan modus yang diduga dilakukan oleh kedua perwira tersebut. Katanya, untuk Kasat Tahti AKP S, dugaan pelecehan berawal dari pemberian handphone kepada LS selama masa tahanan. Setelah itu, AKP S diduga terus menerus menghubungi LS melalui chat dan video call dengan bahasa yang tidak sopan, bahkan mengajak video call saat mandi. Tak hanya itu, AKP S juga diduga menyuruh korban datang ke kamarnya dengan alasan ingin mengajak berbicara. 

"Modusnya menurut keterangan klien kami terhadap kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya," ungkap Alamsyah.

Sementara itu, Kanit Reserse Narkoba Ipda S diduga melakukan pelecehan seksual secara langsung kepada LS. Berdasarkan pengakuan korban, Ipda S diduga sering mengeluarkan LS dari ruang tahanan dengan alasan pemeriksaan di ruang kerjanya. Namun, setibanya di ruangan, Ipda S diduga menciumi korban hingga mengajaknya bersetubuh. Dugaan pelecehan ini terjadi setelah dua pekan LS ditahan. 

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami. Itulah menurut keterangan klien kami," jelas Alamsyah.

Menanggapi kasus ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap aduan yang disampaikan kuasa hukum korban. 

"Kami cek dulu ya," singkat Kompol Siti. 

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua perwira Polres Asahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi citra kepolisian dan menuntut adanya investigasi yang transparan dan tuntas.

Editor : Jafar Sembiring

Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Edukasi hukum tidak harus kaku dan formal. Banyak jaksa kini memanfaatkan media sosial, forum warga, hingga metode kreatif lainnya untuk menyampaikan pesan hukum ke masyarakat. Inilah yang menjadi dasar hadirnya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025 yakni Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum.

Nominasi Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum diberikan kepada jaksa-jaksa yang aktif menyampaikan edukasi hukum dengan pendekatan yang mudah dipahami dan relevan dengan masyarakat. Baik sebagai bagian dari tugas maupun karena dorongan pribadi, jaksa dalam kategori ini dinilai atas inisiatif dan dampaknya dalam membumikan hukum.

Salah satu Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025, Pujiyono Suwadi sekaligus Ketua Komisi Kejaksaan RI mengapresiasi adanya nominasi baru di Adhyaksa Awards 2025. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam mengedukasi hukum.

"Bagus ya, jadi kalau Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum itu kan soal bagaimana jaksa dengan instrumen, perangkat yang ada, dia bisa beradaptasi untuk kemudian menggunakan itu bagi pengabdian secara maksimal khususnya dalam penegakan hukum," ujar Pujiyono kepada detikcom, Kamis (15/5/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Fachrizal Afandi, Dewan Pakar Adhyaksa Awards 2025 sekaligus Pakar Hukum Pidana dari Universitas Brawijaya. Ia menegaskan bahwa kreativitas dalam penegakan hukum tetap harus selaras dengan aturan.

"Jadi penegakan hukum itu memang harus dilakukan secara kreatif tapi tetap berpedoman pada aturan dan norma hukum yang ada. Tapi bagaimana di tengah batasan norma hukum itu jaksa bisa kreatif, misalnya melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tertentu," jelas Fachrizal.

Pada tahun sebelumnya, Adhyaksa Awards telah memberikan penghargaan kepada lima jaksa tangguh dan berprestasi di masing-masing nominasi. Tahun ini, dua nominasi baru ditambahkan untuk semakin menyoroti prestasi dan kinerja luar biasa para jaksa di seluruh Indonesia.

Berikut tujuh nominasi Adhyaksa Awards 2025:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat memberikan penilaian dan masukan kepada panitia siapa saja jaksa yang layak mendapatkan Adhyaksa Award 2025. Panitia berharap masyarakat memberikan informasi dengan benar, runut dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemberian sanksi pidana untuk pelaku UMKM bertentangan dengan kebijakan hukum nasional.

Sehingga dalam konteks kasus Toko Mama Khas Banjar, ia menyebut sanksi administratif lebih tepat diberikan.

Terlebih jika pelaku UMKM memiliki itikad baik selama proses penanganan kasus.

"Sanksi administratif lebih tepat untuk UMKM. Menjatuhkan pidana kepada pelaku UMKM yang beritikat baik, bertentangan dengan kebijakan hukum nasional," ujar Maman dalam rapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta yang disiarkan secara daring, Kamis (15/5/2025).

"Pelanggaran pelabelan pangan berisiko rendah atau sedang sebaiknya diselesaikan dengan sanksi administratif, bukan pidana," tegasnya.

Menurutnya, prinsip ultimum remedium di mana penindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses menegakkan hukum dalam kasus yang menimpa usaha mikro harus dikedepankan.

Di sisi lain, Maman menekankan adanya keadilan substantif demi kelangsungan UMKM dan ekonomi nasional.

Sementara itu, dari sisi tata negara, menurut Maman sejumlah aturan sudah menunjukkan keberpihakan negara kepada UMKM.

Misalnya pada UUD 1945, Undang-Undang (UU) Pangan nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021.

"Kita tidak bisa hanya sekedar melihat usaha mikro, kecil sama seperti usaha besar dan usaha menengah. Treatment-nya sangat berbeda. Karena usaha mikro, rata-rata mereka-mereka yang jauh dari sistem pendidikan," katanya.

"Mereka yang tidak paham dengan ilmu hukum. Mereka yang mungkin jauh sekali dari pemahaman tentang laporan keuangan. Maka dari itu pemerintah hadir dalam sebuah bentuk affirmative action," tambah politisi Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, masalah hukum yang dihadapi pemilik toko produk UMKM di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) Firly Norachim menjadi perhatian luas publik.

Kasus bermula saat toko milik Firly dilaporkan oleh salah konsumen ke Polda Kalsel pada 6 Desember 2024.

Sebab terdapat produk yang tidak dicantumkan label kadaluarsa.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas dengan memanggil Firly selaku owner.

Setelah melalukan penyelidikan, penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus (Ditkirmsus) Polda Kalsel menyita 35 produk untuk dijadikan barang bukti.

Temuan produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, membuat penyidik menahan Firly selaku pemilik.

Tak lama kemudian, kasus Firly akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah berproses di pengadilan.

Ia didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Mama Khas Banjar, Faisol Abrori, mengungkapkan, mereka melaporkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Faisol dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI yang digelar pada Kamis (15/5/2025) untuk mendengar penjelasan proses hukum Firli Norachim.

Laporan itu disampaikan pada 20 Januari 2025, menyusul dugaan kejanggalan dalam proses penyitaan barang dari Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar milik Firli Norachim.

“Pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel,” kata Faisol.

Faisol menjelaskan, pihaknya baru mulai mendampingi Firli sebulan setelah peristiwa penyitaan berlangsung.

Sebelum mengajukan aduan ke Propam, ia terlebih dahulu menelusuri aspek hukum dari kasus yang menjerat kliennya.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim,” kata Faisol.

“Kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” katanya.

Menurut Faisol, kasus ini bermula pada 6 Desember 2024, saat penyidik Ditreskrimsus mulai melakukan penyelidikan.

Tiga hari kemudian, dilakukan penyegelan terhadap sejumlah produk yang dinilai tidak layak edar.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Banjar,” ujar Faisol.

Penyidik kembali datang pada 11 Desember untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan lebih dari 900 item barang.

Bahkan, barang-barang di gudang yang belum dijual juga turut disita polisi.

“Lalu pada tanggal 11 (Desember), kemudian datang lagi dari Kepolisian untuk melakukan penggeledahan sekaligus penyitaan barang yang sampai ditemukan oleh kami itu ada sekitar 900 lebih item yang disita, yang itu bahkan diambil dari gudang yang memang belum siap untuk diperdagangkan,” ucapnya.

Ia juga mengungkap adanya kejanggalan dalam berita acara penyitaan yang dibuat pada 15 Desember 2024.

Faisol bilang, tanggal berita acara diganti oleh penyidik.

“Pada tanggal 15 (Desember), kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11, dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi, yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkap Faisol.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan mall Jambi City Center (JCC) di Kota Jambi. Usai memanggil dan memeriksa Sekda Kota Jambi, A Ridwan, kini pihak Kejaksaan juga akan melakukan pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi Gempa Awaljon Putra buat dimintai keterangannya.

"Ya untuk besok Jumat beliau (Gempa Awaljon Putra) kita mintai keterangannya terkait JCC," kata Kasi Pidsus Kejari Jambi, Soemarsono kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Pemanggilan Gempa ini dalam kapasitas sebagai Kabag Hukum Pemko Jambi. Meski Gempa juga merupakan seorang jaksa aktif, namun pemanggilan Gempa itu dalam kaitan dirinya yang kini bertugas sebagai Kabag Hukum di lingkup Pemko Jambi.

"Kan diperiksa sebagai Kabag Hukum Kota Jambi," ujar Soemarsono.

Soemarsono mengaku, pemanggilan terhadap Kabag Hukum Pemko Jambi itu sebagai bentuk tindak lanjut perkara yang sedang diusut pihak Kejaksaan. Apalagi, pihak Kejaksaan mulai mencium adanya aroma skandal besar yang merugikan aset daerah dengan dugaan kerugian negara di pembangunan mall JCC di Jalan Hos Cokroaminoto, Simpang Kawat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.

Bahkan, sejak peletakan batu pertama dalam pembangunan ikon pusat perbelanjaan modern di Provinsi Jambi pada 2016 silam, Mal JCC itu belum pernah dibuka untuk umum. Pihak Kejaksaan juga mengetahui bahwa pembangunan mal JCC ini dilakukan di lahan eks Terminal Simpang Kawat seluas 8.842 m² sebagai jaminan kredit.

Semula, bangunan mal JCC ini juga digadang-gadang akan menjadi pusat belanja modern yang tentunya membantu pihak UMKM Jambi pun ikut mengeliat. Namun, sejak didirikan pada 2016 silam bangunan itu tak juga kunjung diresmikan hingga kini menjadi bangunan kosong 'berhantu'.

Dari laporan yang didapatkan, mall JCC ini juga disebut akan diresmikan pada 2020 silam. Akan tetapi sejak mal itu dibangun, peresmian yang digaungkan itu tak kunjung terealisasi baik.

Sejauh ini, pihak Kejaksaan sedang mengumpulkan beberapa bukti dan data-data penting untuk menggarap kasus mal JCC tersebut.

"Sekarang pemanggilan sejumlah nama untuk mengumpulkan data," terang Soemarsono.

Untuk diketahui, pembangun mall JCC ini dengan sistem BOT selama 30 tahun antara pihak pengelola PT Bliss Properti Indonesia dengan pihak Pemkot Jambi. Pembangunan JCC ini dibangun pada era kepemimpinan Syarif Fasha selaku Wali Kota Jambi pada periode 2013-2023.

Dalam pembangunan JCC ini dengan sistem BOT, nantinya Pemkot Jambi akan mendapatkan kontribusi sebesar Rp 85 M dengan tiga tahap pembayaran. Diawal tahun 2015 Pemkot Jambi sudah menerima setoran dari pihak investor sebagai PAD sebesar Rp 7,5 miliar selama lima tahun.

Namun, di tahun selanjutnya tahap kedua untuk 2021-2030 di mana seharusnya Pemkot Jambi menerima Rp 25 miliar akan tetapi itu tidak terealisasi lantaran pembangunan mal JCC tidak beroperasi.

Selanjutnya pada tahap ketiga 2031-2046 kontribusi untuk Pemkot Jambi Rp 52,5 miliar. Akan tetapi jika pembangunan mal JCC itu masih terbengkalai maka bisa saja Pemkot Jambi tidak akan mendapatkan keuntungan dari sistem BOT itu.

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

Video: Polda Jambi Tangkap 274 Pelaku Premanisme, 32 Ditahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan, Toko Mama Khas Banjar mendapat keringanan pembayaran pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bantuan itu berupa relaksasi selama enam bulan.

Maman menjelaskan, toko yang berlokasi di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sempat tutup dan merumahkan sementara 17 pegawainya.

Meski begitu, Kementerian UMKM tetap mendorong usaha tersebut agar bisa kembali berjalan.

"Kita justru melihat ini momentum positif bagi Mama Khas Banjar. Kami berkepentingan agar usaha ini tetap hidup," kata Maman dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut, Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan Kejaksaan Tinggi setempat untuk mencari solusi.

Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga keberlangsungan usaha masyarakat, meski sedang tersandung kasus hukum.

"Kemarin kami sudah bicara dengan BRI sebagai bank pemberi pinjaman. Alhamdulillah, Mama Khas Banjar mendapat relaksasi tidak membayar cicilan selama enam bulan," ujarnya.

Kementerian UMKM juga menjalin komunikasi dengan pelaku usaha di Kalimantan Selatan untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi bagi usaha mikro.

Maman berharap penanganan kasus serupa di masa depan bisa lebih mengedepankan pembinaan dan sanksi administratif, bukan langsung ke pidana.

"Mudah-mudahan langkah ini jadi pembelajaran. Penegakan hukum dalam konteks usaha mikro sebaiknya jadi pilihan terakhir," kata Maman.

Kasus hukum yang menimpa pemilik Mama Khas Banjar, Firly Norachim, bermula dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

Laporan itu terkait produk yang tidak mencantumkan label kedaluwarsa.

Penyidik dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel kemudian menyita 35 produk sebagai barang bukti. Firly ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Kasus itu kini tengah diproses di pengadilan. Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pemilik toko oleh-oleh Firli Norachim, Faisol Abrori, membeberkan kronologi penyitaan barang dagangan dari toko Mama Khas Banjar milik kliennya dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

Faisol menjelaskan, kasus yang menjerat Firli bermula dari proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024.

“Kemudian dilanjutkan kejadian pada tanggal 9 (Desember) tentang penyegelan terhadap barang-barang yang dianggap tidak bisa atau tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan karena tidak adanya label dan expired date terhadap barang-barang yang ada di Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar,” kata Faisol.

Menurut dia, dua hari setelah penyegelan, tepatnya pada 11 Desember, polisi kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap lebih dari 900 item barang, termasuk yang masih berada di gudang dan belum siap dijual.

Selanjutnya, pada 15 Desember, pihak kepolisian kembali mendatangi toko milik Firli untuk melakukan revisi atas tindakan penyitaan sebelumnya.

Faisol mengungkap adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pencatatan tanggal pada berita acara penyitaan.

“Pada tanggal 15 (Desember) kembali lagi Kepolisian datang ke Toko Oleh-oleh Mama Khas Banjar untuk melakukan revisi apa yang sudah dilakukan pada tanggal 11 dan klien kami Firli Norachim pada waktu itu menandatangani berita acaranya dan menulis tanggal yang ada di situ sesuai tanggal ketika itu terjadi yaitu tanggal 15, tetapi kemudian oleh rekan penyidik itu dicoret untuk kemudian diganti menjadi tanggal 11,” ungkapnya.

Faisol menuturkan bahwa pihaknya baru mendampingi Firli pada Januari 2025.

Setelah menelusuri unsur hukum yang digunakan dalam kasus tersebut, ia menyampaikan aduan ke Divisi Propam Polda Kalimantan Selatan.

“Kami mendatangi beberapa dinas terkait untuk mengonfirmasi apa yang sudah kami pelajari dari Undang-undang Perlindungan Konsumen yang didugakan kepada Firli Norachim dan kami mendapatkan informasi bahwa ketika ada pelanggaran terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, itu informasi yang kami dapatkan dari dinas-dinas terkait tidak serta merta kemudian dipidanakan,” kata Faisol.

“Dari situ kemudian pada tanggal 20 Januari kita sampaikan aduan kita ke Propam Polda Kalsel karena di Kalimantan Selatan ini kantor Krimsus adanya di Banjarmasin dan Mapolda itu sudah pindah ke Banjarbaru,” ucapnya.

Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan ke seorang wanita yang merupakan tahanan narkoba inisial L (23). Keduanya, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Dia berharap dumas ini bisa ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumut. Alamsyah berharap peristiwa yang diduga dialami L tidak terjadi ke tahanan lainnya.

"Kami berharap laporan ini segera diproses Bid Propam polda sumut supaya nantinya akan menimbulkan efek jera. Kami yakin klien kami bisa membuktikan nantinya ke pihak penyidik propam. Tentunya tindakan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi, ini sangat riskan, bayangkan ada seorang tahanan wanita , tapi selama penahanan bukan diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral," pungkasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan masih akan mengecek dumas tersebut.

"Saya cek dulu ya," kata Siti.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum pemilik Toko Mama Khas Banjar, Faisal Abrori, menyoroti ketidaktahuan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan soal nota kesepahaman antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Polri terkait penanganan kasus UMKM.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) itu diteken Menteri Koperasi dan UKM saat itu, Teten Masduki, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 2021. Isi MoU menekankan pentingnya pendekatan pembinaan dalam menangani kasus yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Faisal mengatakan, sebagai kuasa hukum Firly Norachim, pemilik Toko Mama Khas Banjar, ia sempat menanyakan hal tersebut kepada penyidik.

“Kami coba tanya apakah penyidik sudah tahu soal MoU pada 2021 antara Kementerian UMKM dengan Polri yang ditandatangani Pak Menteri Teten, dan Pak Kapolri Sigit saat itu,” kata Faisal dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Kamis (15/5/2025).

“Di sana kami mendapat jawaban bahwa penyidik tidak tahu soal itu,” ujarnya.

Faisal lalu menanggapi jawaban itu dengan nada bercanda. Ia menyampaikan sebaiknya penyidik tidak berdagang dulu jika belum memahami regulasi.

“Dengan nada guyon saya sampaikan ‘Kalau belum tahu regulasi, ya jangan berdagang dulu’. Sehingga akibatnya begini, (jadi ada) yang dipidanakan,” katanya.

“Ya jangan jadi Polisi dulu, artinya guyon,” tambahnya.

Faisal menyebut, meski sempat dilontarkan guyonan, penyidik tidak memberikan respons negatif. Pertemuan saat itu berlangsung baik.

Persoalan MoU ini sebelumnya juga disinggung Menteri Koperasi dan UKM Maman Abdurrahman saat menanggapi kasus Toko Mama Khas Banjar.

Maman menyatakan, perjanjian kerja sama antara kementeriannya dan Polri sudah menegaskan pendekatan pembinaan harus diutamakan dalam menangani permasalahan pelaku usaha mikro.

Penegakan hukum tidak boleh menjadi langkah pertama. Aparat penegak hukum diminta memberikan pembinaan lebih dulu.

“Jadi bukan aspek penegakan hukumnya yang dikedepankan, tapi aspek pembinaan. Nah harapan kita dengan hadirnya Kementerian UMKM di dalam pengadilan, sidang pengadilan Mama Khas Banjar, kita ingin mencoba meyakinkan dan mendorong kepada hakim, untuk melihat ini tidak hanya sekedar dalam perspektif penegakan hukum, tapi melihat dalam aspek pembinaan,” ujar Maman.

“Artinya pembinaan itu apa? Misalnya ada beberapa permasalahan, tadi mungkin belum mengurus sertifikat kedaluwarsa, kita lakukan pembinaan. Atau misalnya aparatur penegak hukum, yang tadinya sebagai penegak hukum, berubah mengambil posisi sebagai pembinaan, untuk mengajarkan atau memberikan mitigasi edukasi kepada usaha-usaha mikro, bahwa yuk diurus,” jelasnya.

Masalah hukum yang menjerat Firly berawal dari laporan konsumen ke Polda Kalimantan Selatan pada 6 Desember 2024. Laporan menyebut ada produk tanpa label kedaluwarsa.

Penyidik lalu memanggil Firly untuk dimintai keterangan. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menyita 35 produk sebagai barang bukti.

Temuan produk tanpa tanggal kedaluwarsa membuat penyidik menahan Firly. Kasusnya kemudian dilimpahkan ke kejaksaan dan kini tengah disidangkan.

Firly didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf g dan i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.