Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perbincangan publik. Prasetyo menilai kunjungan itu hal yang wajar.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," lanjut Prasetyo.

Prabowo, menurut Prasetyo, juga menanggapi santai pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo memahami kunjungan itu dalam semangat silaturahmi.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau (Prabowo) semangatnya kan silaturahmi," ujarnya.

Untuk itu, juru bicara Presiden ini meminta agar tak lagi spekulasi matahari kembar. Ia pun yakin para pihak yang berkunjung ke Jokowi tak ada niatan untuk mendualismekan pemimpin.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, meninjau banjir yang terjadi di lapas Cikarang dan Bapas Cikarang. Dia ingin memastikan waraga binaan tetap aman dan mendapatkan haknya selama di dalam lapas.

Peninjauan berlangsung Selasa (4/3/2025). Sejumlah warga binaan perempuan yang terdampak dipindah ke Lapas Perempuan Bandung.

"Yang pertama kami ingin memastikan keamanan mereka, tetap terpenuhinya layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit. Walaupun saat ini kondisi sangat memprihatinkan karena banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal mungkin," kata Mashudi melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Mashudi meminta kepada kepala lapas Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak- pihak yang akan medukung mengatasi dan memulihkan dampak dari banjir. Seperti berkoordinasi dengan PLN dan BMKG , berkolaborasi dengan Polres Cikarang untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan.

"Warga binaan Lapas Cikarang pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi," ujarnya.

Air yang masuk ke Lapas Cikarang disedot ke luar. Proses penyedotan dilakukan BPBD.

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta hari ini. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sejumlah jajaran kabinet hadir sejak pukul 15.30 WIB. Mereka yang terlihat hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, terlihat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wamendikti Stella Christie, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wamenkeu Anggito.

Kemudian, terlihat juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengonfirmasi akan adanya buka puasa bersama di Istana. "Undangannya begitu," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut akan mengumpulkan pejabat, mulai Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) sore ini.

Presiden mengumpulkan pejabat tersebut untuk rapat. Presiden juga akan memberikan taklimat kepada para pejabat tersebut.

"Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (4/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pria buronan Lapas Kelas Kelas II A Maros berinisial TL (45) mengamuk dan menikam seorang warga berinisial AP (30) di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku kesal karena orang tua korban menolak memberikan uang Rp 10 juta.

"Pelaku dia minta uang sebesar Rp 10 juta tapi korban tidak mau kasih," ujar Kanit Reskrim Polsek Tanralili Ipda Abdul Rahman kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

Abdul Rahman menjelaskan bahwa pelaku selalu meminta makan dan minum di rumah orang tua korban. Hal itu dilakukan pelaku sejak kabur dari Lapas Kelas II A Maros.

"Pelaku ini DPO (daftar pencarian orang) Lapas Maros dan tidak ada kerjaan. Dia menumpang makan di situ dan minum kopi di korban setiap hari," jelas Abdul Rahman.

Belakangan pelaku menuduh orang tua korban memberikan racun ke makanannya. TL lalu mendatangi rumah orang tua korban dan meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp 10 juta.

"Pelaku beralasan bahwa dia diracun korban, jadi dia ada upaya pemerasan di situ," tutur Abdul Rahman.

Orang tua korban awalnya menolak memberikan uang. Namun, orang tua pelaku memohon kepada orang tua korban untuk menyetujui permintaannya, dengan jaminan bahwa dirinya yang akan membayarnya.

"Ibunya pelaku sampaikan, iyakan saja nanti saya berikan uang Rp 10 juta, maka Daeng SN akhirnya menyetujui," tuturnya.

Setelah perjanjian itu, orang tua korban tidak memberikan uang kepada pelaku. Akibatnya, pelaku mengamuk dan menagih uang kepada orang tua korban.

"Awalnya dicari pagi tidak ada, sorenya dia kembali mencari lagi dan ketemu di situ hingga dicabut badiknya," jelas Abdul Rahman.

Korban yang melihat kejadian itu langsung memeluk orang tuanya. Pelaku lalu emosi dan berbalik menikam korban.

"AP itu anak dari Daeng SN peluk dari belakang karena mau ditikam bapaknya, maka dia mengamuk. Akhirnya dia tikam itu AP ditusuk di perut, kepala dan tangan," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, penikaman terjadi di Kampung Salu, Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Maros, Kamis (2/1). Belakangan pelaku ditangkap masih di sekitar Kecamatan Tanralili, Jumat (3/1).

Video Bawaslu Maros soal Dugaan Cawabup Kampanye Libatkan Anak di Bawah Umur

Video Bawaslu Maros soal Dugaan Cawabup Kampanye Libatkan Anak di Bawah Umur

Tahanan di penjara ini dapat kejutan pada malam tahun baru. Disebutkan ada menu khusus yang akan disajikan untuk perayaan tahun baru para narapidana.

Perayaan tahun baru menjadi yang paling ditunggu-tunggu dan selalu dirayakan dengan meriah. Tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk mereka yang hidup bebas bersama keluarga maupun orang terdekatnya.

Sementara, bagi seorang narapidana hari besar maupun hari biasa tak ada perbedaan yang signifikan. Hidup dalam kurungan di balik jeruji besi membuat mereka harus bertahan dalam keterbatasan.

Tetapi tak menutup kemungkinan jika pengelola penjara hendak memberikan sesuatu yang spesial. Bagaimanapun para narapidana adalah manusia biasa yang berhak merasa bahagia.

Sebuah penjara di Pulau Man hadirkan menu spesial tahun baru untuk para tahanan. Foto: IOM Today

Sebuah penjara di Pulau Man, pulau dependensi dari Britania Raya yang berada di Laut Irlandia, memberikan kejutan untuk para narapidana seperti dilaporkan Isle of Man Today (31/12). Menyambut hari pertama di 2025, ada menu khusus yang dihidangkan sebagai makanan untuk tahanan.

Menu sarapan sebagai pembuka tahun baru para narapidana disajikan bap sosis yang mirip burger maupun sereal yang dapat dinikmati sesuai pilihan. Kemudian untuk menu makan siangnya narapidana akan menerima olahan ayam dengan saus gravy.

Bahkan para tahanan yang merupakan vegetarian juga tidak lepas dari pertimbangan dengan menu khusus vegetarian yang sudah disesuaikan. Saat sudah selesai menyantap menu utama, ada menu penutup yang tak ketinggalan disajikan.

Menu penutupnya merupakan kue chocolate fudge yang lembut dan manis. Bagai hadiah yang hanya datang satu kali dalam setahun, pihak penjara juga menyiapkan camilan mirip afternoon tea.

Menunya ada ayam dengan saus gravy lengkap bersama kue chocolate fudge sebagai menu penutup. Foto: IOM Today

Ada camilan kecil atau yang biasa dikenal sebagai finger buffet untuk dinikmati dengan teh hangat di sore hari. Menutup hari pertama pada 2025, para narapidana juga dipersilahkan menyantap blueberry crumble muffin.

Menurut keterangan pihak penjara, makanan enak yang disajikan untuk tahanan merupakan bentuk apresiasi. Mereka yang tak bisa merayakan Natal dan tahun baru bersama keluarga bukan berarti takkan mendapatkan kehangatan di balik jeruji besi yang dingin.

Penyajian menu spesial ini bukan kali pertama dilakukan oleh Penjara Isle of Man. Melainkan pada perayaan Natal lalu juga ada hidangan spesial untuk memberikan kesempatan narapidana merasa bahagia.

Menu sarapannya berupa sereal dan bap sosis. Diikuti dengan menu makan siang dengan kalkun panggang yang disajikan bersama saus cranberry, bawang bombay, saus gravy, dan kentang panggang. Begitu pula pudding khusus Natal yang disajikan sebagai menu penutup.

Pada malam harinya pie berisi daging cincang akan diberikan sebagai menu penutup. Tak lupa, tahanan juga mendapat kartu kecil bertuliskan 'Selamat hari Natal!' yang menambah kesan hangat penyajian menu spesial tersebut.

Mini Burger Untuk Menu Tahun Baruan

Mini Burger Untuk Menu Tahun Baruan

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus yang merugikan negara hingga ratusan triliunan. Prabowo lalu mempertanyakan vonis terdakwa yang dinilai ringan.

Hal itu diungkap Prabowo dalam pengarahannya di acara Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta Pusat. Prabowo tiba-tiba menyinggung hakim yang memvonis ringan terdakwa yang merugikan negara ratusan triliunan.

"Kalausudah jelas, jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliun ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim ya vonisnya jangan terlalu ringan lah, nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi," kata Prabowo, Senin (30/12/2024).

Diketahui, kasus yang disinggung Prabowo mengarah ke kasus korupsi dengan terdakwa Harvey Moeis. Kasus ini menyebabkan kerugian negara Rp 300 triliun. Tapi Harvey Moeis malah divonis hanya 6,5 tahun penjara.

Prabowo mengatakan rakyat memahami vonis tersebut yang tidak sebanding. Ia lalu mengkhawatirkan kondisi penjara yang nantinya ada AC hingga TV.

"Tapi Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonis sekian tahun," tutur Prabowo.

"Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pake TV," lanjut Prabowo.

Prabowo lalu memanggil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang juga hadir dalam acara. Prabowo mendorong agak Jaksa Agung naik banding. Kalau bisa menurutnya, perlu divonis 50 tahun.

"Tolong Menteri Pemasyarakatan yah, Jaksa Agung, naik banding ngga? naik banding ya, naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira," ujar Prabowo.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi pria berkewarganegaraan Malaysia berinisial WA (18). Warga negara asing (WNA) tersebut menetap di Kabupaten Polman melebihi batas waktu yang ditentukan lantaran sedang berobat.

"Kebetulan kemarin tindakan administratif keimigrasian yang kami lakukan, karena memang warga negara Malaysia ini overstay sehingga kami lakukan pendeportasian," kata Kasi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Polman Aquarius kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Aquarius menyampaikan itu dalam kegiatan Media Gathering yang berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Senin (16/12) sekira pukul 10.00 Wita. Aquarius mengungkapkan, WA sudah 7 bulan menetap di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Bulan Oktober (dideportasi), 7 bulan (menetap)," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap tujuan WA ke Indonesia untuk berobat di kampung halaman ibunya. WA memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Dia (WA) itu bapaknya kan warga negara Malaysia, mamanya orang Mirring (Indonesia). Dia itu bersaudara 5 orang semuanya WNA," ujar Aquarius

"Yang paling bungsu ini (WA) yang datang (ke Indonesia), dia kecelakaan di Malaysia datang ke Mirring untuk berobat. Karena berobat habis kecelakaan jadi overstay sampai 7 bulan," sambungnya.

Menurut Aquarius, WA sempat melakukan perpanjangan izin tinggal selama 30 hari. Dia memperkirakan WA lupa melapor ke kantor Imigrasi Polman karena sedang berobat.

"Visanya cuman 30 hari, diperpanjang sekali jadi total 60 hari," tuturnya.

WA baru melapor ke Kantor Imigrasi Polman ketika hendak berkoordinasi karena ingin pulang ke Malaysia. Selain mendeportasi, Aquarius juga mengungkap jika WA dicekal 6 bulan kembali ke Indonesia.

"Dia (WA) datang ke sini mau koordinasi karena mau balik ke Malaysia, disitulah ketahuan akhirnya kami deportasi," jelas Aquarius.

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Wanita berinisial D pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, mengungkap ulah anak bosnya yang melakukan penganiayaan hingga melemparkan kursi. Pelaku berinisial GSH sendiri sempat sesumbar korban tidak bisa menyeretnya ke penjara atas ulahnya tersebut.

D bercerita peristiwa penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan melapor ke polisi. Alih-alih takut, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya.

"Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong 'orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum'," kata D saat dihubungi, Minggu (15/12/2024).

Puncaknya pada Kamis (17/10), aksi arogan pelaku terulang. Saat itu pelaku meminta korban mengantarkan pesanan makanannya. Namun korban menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya.

Saat itu pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor.

"Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya," kata dia.

"Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa ke mana-mana," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana mengatakan pihaknya memastikan pelaku tidak kebal hukum. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

"Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan," kata Lina.

Lina mengatakan saat ini empat orang saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan terlapor. Pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman.

"Memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelidik atau penyidik membutuhkan waktu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara pidananya," tuturnya.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo Koharuddin menuai sorotan setelah seorang terdakwa kasus pornografi, Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Yusdy tidak seharusnya keluar Lapas mengingat statusnya tahanan pengadilan di bawah pengawasan jaksa.

Yusdy Gosal dikeluarkan dari tahanan dan menghadiri acara keagamaan turut terekam kamera warga. Dalam video itu, tampak Yusdy datang ke lokasi acara menggunakan baju abu-abu dengan nuansa gedung memiliki dekorasi pohon natal.

Video itu turut ditanggapi oleh pihak korban dari kasus pornografi yang menjerat Yusdy. Pihak korban menilai pihak penegak hukum di Palopo tidak berlaku adil.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasihat hukum korban, Syahrul, SH, Kamis (12/12/2024).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara: 110/Pid.B/2024/Plp. Dia memastikan pihaknya telah melayangkan surat protes terkait kasus ini.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Kasi Pidum Salahkan Anggota

Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin turut angkat bicara terkait bebasnya terdakwa Yusdy Gosal. Dia menuding Yusdy keluar dari tahanan murni atas inisiatif dari oknum anggotanya.

"Makanya saya bilang anggota saya salah, saya akui dia salah (mengeluarkan) tanpa sepengetahuan saya," kata Koharudin kepada detikSulsel, Kamis (12/12).

Koharudin mengaku mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan WhatsApp dari pengacara korban. Terdakwa Yusdy Gosal dikabarkan keluar dari Lapas Kelas II A Palopo, Selasa (10/12) pada siang hingga malam hari.

"Saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ucap Koharudin.

"Inisiatif sendiri beliau mengeluarkan surat kesehatan itu, Jopi (anggotanya) ini karena mungkin satu agama, karena dia mungkin kasihan sama kakaknya memohon untuk adiknya, katanya bapaknya Yosdy Gosal itu sakit," sambungnya.

Koharudin mengaku menyayangkan tidak adanya pengecekan kembali oleh pihak Lapas Palopo sebelum mengeluarkan terdakwa. Menurutnya, seharusnya pihak Lapas melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Itu tahanan hakim, ketika ada tahanan hakim itu harus ada tanda tangan untuk mengeluarkan, mau sehari dua hari mau seminggu saya harus buat BA ketetapan hakim menjalani keputusan hakim," tutupnya

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong