JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto berdebat dengan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jumat (16/5/2025).

Dalam perdebatan itu, jaksa mengakui kesaksian penyelidik adalah hasil analisa tim, bukan kesaksian langsung.

Perdebatan ini berawal ketika jaksa tengah mencecar penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo, terkait gelar perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Januari 2020.

Adapun Arif diperiksa sebagai saksi sidang perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Menurut Arif, dalam forum ekspose itu, penyelidik telah memaparkan hasil operasi tertutup, termasuk dugaan sumber suap Harun Masiku.

“Saudara terdakwa (Hasto) harus masuk (tersangka) karena ada sebagian sumber dana yang pada saat itu ditalangi sekitar Rp 400 juta. Itu harus dipertanggungjawabkan,” kata Arif.

Arif mengakui, informasi Rp 400 juta dari Hasto itu merupakan hasil analisis tim penyelidik, bukan kesaksiannya secara langsung.

Di tengah penjelasan itu, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, kemudian melayangkan protes. Ia merasa penjelasan Arif sudah keluar dari kesepakatan.

Di awal, Arif diminta menjelaskan terkait peristiwa pada 8 Januari 2020 atau saat KPK menggelar OTT kasus Harun Masiku.

Namun, jaksa merasa penjelasan Arif terkait ekspose pada 9 Januari masih satu rangkaian proses penyelidikan.

Untuk diketahui, setelah dilakukan ekspose dan disepakati alat bukti cukup, maka kasus dinyatakan naik ke tahap penyidikan dan terdapat tersangka.

Artinya, pada 9 Januari, kasus itu sudah naik ke penyidikan.

“Pertanyaannya adalah apakah itu relevan? Kan tadi ditanyakan, apakah ini tadi di sana? Kan tim. Mungkin tolong difokuskan bahwa ini untuk di tanggal 8,” ujar Alvon.

Meski demikian, jaksa KPK tetap bersikeras bahwa keterangan Arif masih satu rangkaian dengan peristiwa OTT.

Penjelasan Arif menyangkut pemaparan hasil operasi tertutup.

Sebaliknya, Alvon tetap keberatan dengan penjelasan Arif dan tidak sependapat dengan jaksa.

“Ya tadi kan sepakat di tanggal 8. Itu saja sih sebenarnya. Ini kan saksi fakta kan?” tanya Alvon.

“Fakta terkait proses ekspose, proses penangkapan. Jadi untuk semua fakta itu,” timpal jaksa.

“Makanya tadi saya jelaskan, bukan melihat langsung, tapi dia merupakan hasil keseluruhan tim dalam proses penyelidikan,” tambah jaksa.

Namun, perdebatan ini tak kunjung berakhir hingga akhirnya ditengahi Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rios Rahmanto.

Ia meminta pengacara Hasto menyimpulkan apakah keterangan Arif tidak relevan dan tidak sesuai dengan klasifikasi definisi saksi yang diatur di undang-undang.

“Jadi saudara nilai saja ada relevansinya apa tidak, gitu ya. Dipilah-pilah nanti tidak sesuai dengan makna, keterangan saksi itu adalah keterangan saksi yang melihat, mengalami, dan mendengar sendiri. Gitu ya saya rasa,” tutur Hakim Rios.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsMedan.id- Raut wajah sumringah, bangga penuh haru terangkum dalam ekspresi wajah Ricky Setiawan Anas. Apa gerangan ? Jaksa visioner ini dinyatakan berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum oleh Dewan Penguji yang terdiri sejumlah Guru Besar dan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta.

Pada Rabu 14 Mei 2025, Ricky Setiawan Anas dihadirkan sebagai Promovendus atas Disertasinya dalam meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum yang berjudul "Kewenangan Kejaksaan Yang Integratif Dalam Penyelamatan Aset Milik Negara Atau Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan" 

Lewat sidang terbuka Disertasi Doktor Ilmu Hukum, di Kampus Universitas Borobudur, Jalan Laksamana Malahayati, Kalimalang, Jakarta,  para penguji yang terdiri dari Guru Besar Pasca Sarjana Universitas Borobudur, menetapkan Ricky Setiawan Anas lulus dengan nilai Cum Laude, dan layak menyematkan gelar Doktor di depan namanya.

Pengambilan judul disertasi tersebut tentu bukan tanpa alasan. Buah pemikiran ini berangkat dari kegundahan promovendus sebagai aparat penegak hukum, yang meneguhkan komitmennya bersama-sama dengan negara dan pemerintah melayani dengan sepenuh hati, mendukung program pembangunan terus berjalan dan menghasil kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

"Sejumlah aset milik negara dan milik pemerintah di beberapa daerah dikuasai oleh masyarakat bahkan oknum mafia tanah. Jaksa sebagai pengacara negara atas kuasa yang diberikan negara dan pemerintah dapat melakukan gugatan atau pengambilalihan aset yang selama ini dikuasai pihak lain tersebut. Jaksa turut membantu negara dalam hal penyelamatan aset tersebut, sehingga mampu dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Jaksa Visioner ini mampu menyelesaikan pendidikannya pada program Doktoral Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, dengan predikat nilai Cum Laude. 

Dr. Ricky Setiawan Anas, SH. MH, CSSL yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jawa Timur ini sadar akan pentingnya pendidikan dan pelatihan, mengharuskannya untuk terus mengembangkan kompetensi, keilmuan dan wawasan.

“Puji syukur kehadirat Allah SWT, saya berhasil menyelesasikan pendidikan program doktoral Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, lewat sidang ujian kualifikasi dengan dosen penguji para guru besar Fakultas Hukum Universitas Borobudur. Ini semua berkat proses perjuangan dan dedikasi dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai aparat penegak hukum Kejaksaan,” ujar jaksa pria asal Negeri Lancang Kuning ini.

Dr. Ricky Setiawan Anas,  SH. MH merupakan jaksa dengan banyak prestasi sepanjang perjalanan karirnya, salah satunya dalam pengungkapan perkara-perkara korupsi dan juga dalam penegakan hukum humanis Kejari Tanjung Perak yang dipimpinnya, sebab itu ia banyak menerima penghargaan.

Ricky Setiawan Anas adalah  Insan Adhyaksa yang mengabdi di lembaga negara bidang hukum ini terpanggil terus berbenah untuk menjadi personil Kejaksaan yang cakap, ahli dan pintar menuju Kejaksaan Profesional, Berintegritas dan Berhati Nurani.

"Insan Adhyaksa dituntut untuk menimba ilmu, mengembangkan wawasan dan pengetahuannya dalam menghadirkan pelayanan dan penegakan hukum profesional, berintegritas dan humanis," ujar Ricky Setiawan Anas.

Editor : Ismail

Jakarta: Sivitas Akademika Universitas Pancasila (UP) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendukung pencalonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sekaligus diplomat senior Republik Indonesia, sebagai Hakim di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) di Hamburg, Jerman.

Eddy Pratomo dikenal sebagai salah satu pakar hukum laut internasional. Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman (2009–2013), Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, serta Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Dedikasi Eddy dalam bidang hukum laut internasional telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk apresiasi khusus dari Menteri Luar Negeri atas kontribusinya dalam penetapan batas maritim Indonesia.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. ITLOS memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, serta memberikan keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan isu hukum maritim lainnya.

Sebagai lembaga yang berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

Baca juga: Universitas Pancasila Gelar FGD Kaji Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Pencalonan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap integritas, pengalaman, dan kompetensi Eddy dalam bidang hukum laut internasional. Dengan pengalaman yang begitu luas, beliau diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keadilan hukum maritim di tingkat internasional.

Universitas Pancasila sebagai tempat Prof. Eddy mengabdi sebagai Dekan dan Dosen Fakultas Hukum, turut menyampaikan kebanggaan atas pencalonannya. Sivitas Akademika UP sangat bangga atas pencalonan ini.

Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Pancasila tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga mendukung lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi global.

Pemerintah terus mengupayakan dukungan dari negara-negara anggota UNCLOS untuk memastikan keberhasilan pencalonan Prof. Eddy Pratomo sebagai hakim ITLOS. Langkah ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam isu hukum maritim, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian dan keadilan global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

Dengan kata lain, program MBG yang didesain untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tidak boleh mengakibatkan kemunduran kualitas hidup.

Keracunan anak-anak bukan hanya kegagalan administratif, tetapi merupakan indikasi regresi hak yang serius dan melanggar prinsip progresivitas pemenuhan hak-hak sosial.

Perlu ditegaskan bahwa statistik tidak dapat digunakan sebagai tameng atas kegagalan negara. Dalam kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif, tetapi dari pemenuhan prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan keberlanjutan.

Ketika negara memilih untuk mengabaikan sekitar 200 anak yang menjadi korban, maka negara telah melanggar prinsip non-diskriminasi terhadap kelompok kecil dan gagal menjamin akuntabilitas.

Program MBG seharusnya tidak hanya dievaluasi dari distribusi logistik, tetapi dari efektivitas sistem pengawasan mutu, mekanisme pengaduan, serta kecepatan dan transparansi tanggapan terhadap insiden.

Jika tidak, maka program ini bukan hanya “cacat” secara teknis, tetapi juga secara etik dan yuridis.

Karena dalam hak asasi manusia, kegagalan mencegah satu kasus keracunan pun, apalagi dalam skala ratusan, bukan kegagalan kecil—melainkan kegagalan sistemik yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam layanan publik.

Dalam sistem hukum HAM, tidak ada nyawa yang boleh dihitung sebagai "kerugian kecil." Nyawa seorang anak bukanlah margin of error.

Maka dari itu, pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan angka 0,005 persen adalah bentuk banalitas terhadap tragedi.

Ia memindahkan diskursus dari moralitas publik ke dalam hitung-hitungan teknokratik—seolah-olah penderitaan ratusan anak dapat dikompensasi oleh statistik.

Ketika negara gagal mengakui nilai intrinsik dari satu nyawa anak, maka yang hancur bukan hanya kredibilitas program MBG, tetapi juga kepercayaan konstitusional rakyat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi: “berapa persen anak yang terkena dampak?”, tetapi “mengapa satu pun bisa menjadi korban?”

Penanganan tragedi ini seharusnya menjadi momentum korektif, bukan sekadar defensif. Negara harus berpaling dari sekadar logika persentase dan kembali menegaskan komitmen terhadap nilai dasar Konstitusi dan hak asasi manusia: bahwa setiap anak adalah pribadi yang utuh, bukan angka di dalam laporan.

Dalam demokrasi yang sehat, empati tidak boleh dikorbankan demi efisiensi, dan keselamatan manusia tidak boleh ditawar atas nama pencapaian administratif.

Satu anak yang menjadi korban sejatinya sudah terlalu banyak. Karena dalam kerangka hak asasi manusia, tidak ada ambang batas toleransi untuk penderitaan. Tidak ada angka sekecil apa pun yang bisa membenarkan pembiaran.

Jika satu nyawa anak saja bisa jatuh karena kelalaian sistemik, maka reformasi total bukanlah opsi—melainkan keharusan.

Pun, sebelum kita bicara soal keberhasilan program, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak satu pun anak menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya.

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

Diketahui, SSS telah ditangguhkan penahananya pada Minggu, 11 Mei 2025. Tetapi, proses hukumnya dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Trunoyudo di Jakarta, pada Minggu, dikutip dari Antaranews.

Dia menjelaskan bahwa proses penyidikan dimulai pada 7 April 2025. Setelah adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

Kemudian, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli. Lalu, menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik

Hingga akhirnya penyidik menangkap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE pada 6 Mei 2025.

“Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” ujar Trunoyudo

Selanjutnya, tersangka SSS ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

Dorongan agar Dibina

Penangkapan terhadap SSS saat itu sempat menuai berbagai reaksi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga Istana.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pihak kepolisian telah melakukan kriminalisasi dengan menangkap mahasiswi ITB yang membuat meme Prabowo dan Jokowi.

“Kami menilai dalam konteks kebebasan berpendapat polisi telah melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa ITB. Kasus ini menunjukan bahwa negara anti kritik,” ujar Kepala Divisi Hukum KontraS, Andrie Yunus saat dihubungi Kompas.com pada Sabtu (10/5/2025).

Andrie menilai, Bareskrim Polri telah menyimpang dari tugasnya sebagai pelindung masyarakat. Pasalnya, penangkapan ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat yang termaktub dalam UUD 1945.

Terlebih, lembaga negara, termasuk Presiden bukan entitas yang dilindungi reputasinya oleh hukum hak asasi manusia.

Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menilai sebaiknya mahasiswi ITB itu dibina.

"Ya kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (10/5/2025).

Menurut Hasan, kemungkinan mahasiswi tersebut terlalu bersemangat memberikan kritikan kepada pemerintah.

Oleh karenanya, dia berpandangan bahwa harus ada pembinaan terhadap mahasiswi tersebut.

"Mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," ujar Hasan.

Meski begitu, jika memang ditemukan persoalan hukum di kasus itu, dia menyerahkanya ke aparat penegak hukum.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya kita serahkan saja itu kepada penegak hukum, tapi kalau karena pendapat, karena ekspresi itu sebaiknya diberi pemahaman dan pembinaan saja bukan dihukum gitu,” kata Hasan.

Penangguhan Penahanan

Sebagaimana diketahui, penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada 11 Mei 2025.

Trunoyudo mengatakan, penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

Di sisi lain, tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi, serta pihak ITB atas perbuatannya.

“Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Pertimbangan selanjutnya adalah aspek kemanusiaan serta memberi kesempatan SSS untuk menempuh pendidikannya.

“Penangguhan penahanan ini diberikan, tentu didasarkan pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” kata Trunoyudo.

Ketua Komisi III DPR dan ITB Jadi Penjamin

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ternyata menjadi penjamin bahwa SSS tidak akan melarikan diri meski penahanannya ditangguhkan.

Pernyataan ini tertuang dalam Surat Jaminan Penangguhan Penahanan yang dikirim Habiburokhman ke Mabes Polri.

"Dengan ini saya menjamin bahwa saudari SSS tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut, tidak akan melarikan diri," kata Habiburokhman dalam surat tersebut.

Selain itu, Politikus Partai Gerindra ini juga menjamin bahwa mahasiswi ITB tersebut tidak akan merusak barang bukti, mengulangi tindak pidana, dan menghalangi jalannya penyidikan maupun penuntutan di pengadilan.

Permohonan penangguhan penahanan ini juga dilayangkan oleh ITB. Pihak kampus memastikan akan melakukan pembinaan akademik kepada SSS.

"ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan,” tulis pihak ITB, dikutip dari situs resminya.

“ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan,” tulis pihak ITB lagi.

Surabaya -

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

(ihc/abq)

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Antar-pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) ke-41. Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta pada 12-16 Mei 2025 itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan visi Komunitas ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin (12/5) menyatakan pertemuan tersebut juga akan membicarakan perkembangan terkini situasi dan kondisi HAM di kawasan Asia Tenggara serta membahas rancangan Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ke 41 AICHR juga akan meninjau rencana kerja lima tahunan organisasi tersebut (Five-Year Work Plan/FYWP) untuk tahun 2026 hingga 2030 serta program prioritas untuk tahun depan.

Terkait dengan persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-15 dengan AICHR yang berlangsung pada Juli mendatang di Kuala Lumpur, AICHR juga akan menyelesaikan laporan tahunan 2025 untuk disampaikan kepada AMM mengenai kemajuan, tantangan dan arah masa depan AIHCR.

Sejumlah pertemuan akan dilakukan dalam lima hari kegiatan AICHR di Jakarta, di antaranya pertemuan dengan Komite Delegasi Tetap untuk ASEAN (CPR), Kelompok Kerja untuk Mekanisme HAM ASEAN (WGAHRM), Koalisi Asia untuk Hak Anak, dan Jaringan Universitas ASEAN-Pendidikan HAM (AUN-HRE).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia itu sejumlah pembicaraan juga akan dilangsungkan AICHR dengan mitra dialog Australia, Norwegia, Jepang, Uni Eropa, Swis dan Korea.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kepemimpinan negaranya dalam pertemuan itu mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memajukan promosi dan perlindungan HAM melalui dialog dan eksplorasi regional area kerja sama baru.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi ITB berinisial SSS yang mengunggah meme Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polisi memastikan proses hukum dijalankan sesuai prosedur.

"Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, 5 orang untuk diminta keterangan sebagai pendapat ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti, baik dari para saksi dan tersangka dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensic, sehingga penyidik sudah menganggap cukup dan lengkap proses ini untuk dilakukan proses penyidikan," ujar Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers, Minggu (11/5/2025).

Trunoyudo menyebut saat ini SSS dalam kondisi sehat. Tim kuasa hukum, jelasnya, turut mendampingi seluruh proses hukum sebagai bentuk transparansi.

"Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akutabilitas, objektifitas dan transparansi," lanjutnya.

Terkait penangguhan penahanan ini ITB telah bersuara. ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan.

"ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi, dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan," kata Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya.

Simak juga video "Istana Usul Mahasiswi Pembuat Meme Jokowi-Prabowo Dibina" di sini:

(isa/dhn)

BANDUNG - Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB) inisial SSS bebas dari tahanan Bareskrim Polri, Minggu (11/5/2025). Mahasiswi yang sempat ditahan gara-gara membuat dan mengunggah meme Prabowo-Jokowi ke media sosial itu mendapatkan penangguhan penahanan.

Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Dr N Nurlaela Arief menyambut baik penangguhan penahanan SSS. "ITB mengucapkan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak, Ketua Komisi III DPR, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), Tim Pengacara, Keluarga Mahasiswa (KM ITB), rekan-rekan media, serta masyarakat yang turut mengawal proses ini," ujar Nurlaela, Minggu (11/5/2025).

Dia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang telah memberikan pendampingan. "ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan," katanya.

ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab, dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan.

"Sebagai bagian dari upaya edukatif, ITB akan memperkuat literasi digital, literasi hukum dan etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk dengan penyelenggaraan diskusi terbuka, kuliah umum, dan program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen," tuturnya.

Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang kebebasan yang konstruktif dalam era digital. ITB mendorong seluruh sivitas akademika untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

"ITB terus melakukan segala upaya untuk terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan berkualitas, tetap memberi ruang bagi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, melakukan kajian kritis, namun tetap sopan, beretika, serta bertanggung jawab," kata Nurlaela.

Denpasar -

Pengunggah meme tak senonoh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) berinisial SSS kini jadi tersangka. SSS adalah mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB).

Dilansir detikNews, SSS telah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Namun, kronologi penangkapan maupun motif belum dijelaskan detail.

"Sudah (jadi tersangka), ditahan di Bareskrim," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi Adrimulan Chaniago kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Berikut fakta-fakta mahasiswi ITB pembuat meme tak senonoh Prabowo-Jokowi jadi tersangka.

ITB Buka Suara

Pihak kampus juga sudah buka suara terkait kasus ini. Mereka membenarkan bahwa SSS adalah mahasiswinya.

"Institut Teknologi Bandung menanggapi pemberitaan mengenai penangkapan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) oleh kepolisian, terkait pengunggahan meme melalui media sosial," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," tambahnya.

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), pihak kampus tetap memberikan pendampingan bagi mahasiswi," lanjutnya.

Terancam 12 Tahun Penjara

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut SSS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Tersangka SSS melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Truno.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan, Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 UU ITE, mengatur tentang kejahatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar.

Istana Minta Pelaku Dibina

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau President Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal mahasiswi ITB yang ditangkap setelah membuat dan mengunggah meme foto wajah Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Hasan mengusulkan mahasiswa itu lebih baik dibina.

"Kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina, bukan dihukum gitu," kata Hasan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Hasan menyebut para mahasiswa yang selama ini bersemangat memberikan kritik harus diberi pemahaman dan pembinaan kecuali ada indikasi melakukan perbuatan pidana. Ia menekankan Indonesia negara demokrasi.

"Bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi, mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu," sebutnya.

"Ya, kecuali ada soal hukumnya, kalau soal hukumnya, kami serahkan saja itu kepada penegak hukum," lanjutnya.

Hasan menjelaskan Prabowo tidak akan mengadukan apa pun terkait hal itu. Meski begitu, dirinya tetap menyayangkan karena ekspresi yang disampaikan seharusnya bertanggung jawab.

"Kami nggak tahu, kan Pak Prabowo tidak mengadukan apa-apa, Presiden tidak mengadukan apa-apa, walaupun kami menyayangkan. Kalau menyayangkan, tentu, karena ruang ekspresi itu kan harus diisi dengan hal-hal yang bertanggung jawab," ucap dia.

"Bukan dengan hal-hal yang menjurus pada mungkin penghinaan atau kebencian. Tapi tetap saja, Bapak Presiden sampai hari ini kan tidak pernah melaporkan," tambahnya.

Relawan Dukung Proses Hukum

Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu. "Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu.

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin pengunggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiswi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

Projo: Lecehkan Kepala Negara

Ketum Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menyorot meme yang diunggah mahasiswi ITB. Menurut Budi, hal itu merupakan bentuk pelecehan.

"Tindakan mengunggah foto yang melecehkan pemimpin negara sangat tidak dibenarkan. Tidak bisa ditoleransi. Apalagi, itu foto montage, editing, yang artinya tidak faktual. Itu hoaks untuk menghina atau melecehkan orang lain atau kepala negara sebagai pribadi sekaligus jabatan atau lembaganya," ujar Budi kepada wartawan, Sabtu.

Budi mengatakan kebebasan itu bukan tanpa batas. Karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan pihak lain.

"Saya berpendapat, tindakan ini tidak perlu analisa atau asumsi. Sudah jelas. Biarlah aparat penegak hukum menanganinya sesuai hukum dan aturan, sekaligus pembelajaran untuk kita semua," jelas Budi.

Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang digital secara cerdas dan bertanggung jawab. "Jangan salah artikan kebebasan berpendapat dan demokrasi menjadi tindakan 'semau gue'," terang Budi.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini

(nor/nor)