“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,”

Jakarta (ANTARA) - Polri mengatakan bahwa proses hukum terhadap mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS yang menjadi tersangka pengunggah meme tidak senonoh bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, sudah sesuai prosedur.

Adapun proses hukum tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sebelum akhirnya penahanan terhadap SSS ditangguhkan pada Minggu (11/5).

“Kami yakini proses ini dilandasi dengan proses secara prosedural, proporsional, dan profesional dan tentu juga dari tim kuasa hukum selalu mendampingi dalam hal ini juga untuk memberikan akuntabilitas,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, pada Minggu (11/5) malam.

Dikemukakan Brigjen Pol. Trunoyudo, kasus ini bermula ketika adanya laporan polisi bernomor LP/B/159/III/2025/SPKT pada tanggal 24 Maret 2025.

Kemudian, Dittipidsiber memulai proses penyidikan pada 7 April 2025. Dalam prosesnya, penyidik telah memeriksa tiga orang saksi dan meminta keterangan dari lima orang ahli.

Selain itu, penyidik juga menyita barang bukti, baik dari para saksi maupun tersangka, dan barang bukti tersebut telah diperiksa dengan digital forensik.

Lantas, pada 6 Mei 2025, penyidik melakukan upaya penangkapan terhadap SSS selaku pemilik akun media sosial X yang diduga melanggar UU ITE.

“Atas dugaan melakukan tindak pidana dugaan manipulasi atau menciptakan informasi atau dokumen elektronik yang seolah-olah merupakan data yang autentik dan/atau mengunggah berupa dokumen atau gambar yang memiliki muatan terhadap melanggar kesusilaan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo.

Tersangka SSS pun mulai ditahan pada tanggal 7 Mei 2025 hingga penahanannya ditangguhkan pada tanggal 11 Mei 2025.

Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa penangguhan penahanan itu diberikan oleh penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri atas dasar permohonan dari tersangka SSS melalui penasehat hukumnya serta orang tuanya.

Selain itu, penangguhan juga diberikan karena adanya iktikad baik dari tersangka SSS beserta keluarganya untuk memohon maaf karena telah membuat kegaduhan.

“Penangguhan penahanan ini diberikan tentu mendasari pada aspek atau pendekatan kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan perkuliahannya,” katanya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa tersangka SSS juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden RI Joko Widodo serta pihak ITB atas perbuatannya.

“Yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya,” ujarnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG - Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB) inisial SSS bebas dari tahanan Bareskrim Polri, Minggu (11/5/2025). Mahasiswi yang sempat ditahan gara-gara membuat dan mengunggah meme Prabowo-Jokowi ke media sosial itu mendapatkan penangguhan penahanan.

Direktur Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Dr N Nurlaela Arief menyambut baik penangguhan penahanan SSS. "ITB mengucapkan terima kasih atas kerja sama berbagai pihak, Ketua Komisi III DPR, Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM), Tim Pengacara, Keluarga Mahasiswa (KM ITB), rekan-rekan media, serta masyarakat yang turut mengawal proses ini," ujar Nurlaela, Minggu (11/5/2025).

Dia juga berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek yang telah memberikan pendampingan. "ITB akan melanjutkan proses pembinaan akademik dan karakter terhadap yang bersangkutan," katanya.

ITB berkomitmen untuk mendidik, mendampingi, dan membina mahasiswi tersebut untuk dapat menjadi pribadi dewasa yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi adab, dan etika dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi dengan dilandasi nilai-nilai kebangsaan.

"Sebagai bagian dari upaya edukatif, ITB akan memperkuat literasi digital, literasi hukum dan etika berkomunikasi di berbagai media, termasuk dengan penyelenggaraan diskusi terbuka, kuliah umum, dan program pembinaan yang melibatkan teman sebaya, pakar, dan dosen," tuturnya.

Hal ini diharapkan dapat memperkaya wawasan mahasiswa tentang kebebasan yang konstruktif dalam era digital. ITB mendorong seluruh sivitas akademika untuk menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi bersama.

Kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara, namun harus dijalankan dengan tanggung jawab, pemahaman hukum, serta penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

"ITB terus melakukan segala upaya untuk terciptanya atmosfer akademik yang sehat dan berkualitas, tetap memberi ruang bagi kebebasan berkumpul, berpendapat dan berekspresi, melakukan kajian kritis, namun tetap sopan, beretika, serta bertanggung jawab," kata Nurlaela.

Jakarta -

Muhammad Azwindar Eka Satria (39), dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) di Universitas Indonesia (UI) yang diduga merekam seorang mahasiswi mandi di Jakarta Pusat, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Begini potretnya berbaju tahanan.

Tersangka Azwindar ditampilkan dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). Saat ditampilkan, Azwindar sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan terborgol.

Azwindar pun terlihat hanya bisa tertunduk lesu saat diminta berdiri di tengah-tengah saat konferensi pers berlangsung. Wajahnya ditutup dengan menggunakan masker berwarna hitam.

Dokter PPDS Jadi Tersangka

Seperti diketahui, Polres Metro Jakarta Pusat telah menangkap seorang dokter PPDS UI yang diduga merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan pelaku.

"Selanjutnya melaksanakan gelar perkara dan terhadap terlapor telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan mulai tanggal 17 April 2025," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro ketika dihubungi, Jumat (18/4).

Dokter PPDS cabul itu dijerat dengan UU Pornografi. Dia terancam 12 tahun penjara.

"Terhadap tersangka diterapkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 35 jo Pasal 9 UU RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," kata dia.

Sebelumnya, korban melaporkan kejadian itu pada Selasa (15/4). Polisi kemudian memeriksa empat orang saksi hingga mengamankan pelaku.

Pihak UI Buka Suara

Universitas Indonesia (UI) buka suara terkait penangkapan dokter PPDS. UI prihatin dan menyesalkan adanya laporan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UI.

"Terkait kasus ini, UI sangat prihatin dan menyesalkan adanya laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa kami," kata Direktur Humas UI Prof Arie saat dihubungi wartawan, Jumat (18/4).

Arie mengatakan kasus ini menjadi hal yang serius dan harus segera ditindaklanjuti.

"Ini adalah hal serius dan harus segera ditindaklanjuti," imbuh Arie.

(mea/mea)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Saat kondisinya setengah sadar, di ruang kesehatan itu ada terduga pelaku yang kemudian mendekati dirinya dan menggerayangi tubuh serta bagian sensitifnya.

Akibat ulah terduga pelaku dirinya mengaku masih trauma dan ketakutan jika mengingat kejadian yang dialaminya itu. Bahkan, dirinya hanya berani mengadukan kejadian tersebut kepada rekannya dan dilaporkan ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UNP Sukabumi.

"Meskipun pelaku sudah dinonaktifkan dari pekerjaan oleh PN Sukabumi, tetapi itu tidak cukup. Hukum harus tetap ditegakkan dan harus diganjar dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya," tambahnya.

Sementara, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Nusa Putra Rida Ista Sitepu mengatakan tentunya pihak kampus mendukung langkah hukum korban sebagai efek jera kepada pelaku kejahatan seksual.

Selain itu, Satgas PPKS pun memberikan pendampingan terhadap korban untuk membantu menyembuhkan traumanya dan memberikan semangat agar bisa kembali beraktivitas secara normal.

Bahkan, pihak kampus pun akan mengawal proses hukum kasus ini mulai dari di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Agar korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru -

Seorang mahasiswi mencoba menyelundupkan sabu lewat makanan ke Lapas Narkotika Rumbai, Pekanbaru, Riau. Mahasiswi berinisial CK (19) itu pun ditangkap.

"Penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu terjadi saat layanan kunjungan. Upaya penyelundupan pelaku terdeteksi saat pemeriksaan ketat barang-barang yang dititipkan untuk warga binaan," kata Plt Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Agus Pritianto, Rabu (26/2/2025).

CK ditangkap oleh petugas pada Selasa (25/2). Dia ditangkap saat layanan kunjungan dan terdeteksi oleh petugas Lapas.

Saat petugas memeriksa barang bawaan CK, ditemukan makanan jenis roti gabin yang mencurigakan. Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung wanita.

Roti itu diperiksa usai petugas mencurigai gerak-gerik wanita itu. Saat diperiksa, kemasan roti tersebut ternyata dilem ulang.

"Petugas kami merobek bagian kemasan roti gabin mencurigakan berbentuk tidak biasa dan menemukan 2 plastik bening. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket tersebut diduga kuat berisi sabu," ujar Agus.

Petugas Lapas kemudian berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru. Barang bukti tersebut langsung diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Paket narkoba itu rencananya dikirim kepada tiga narapidana yaitu VE, RE dan RI. CK sudah diamankan di Polresta Pekanbaru bersama barang bukti yang disita.

"Pengunjung wanita berinisial CK seorang mahasiswi. Sekarang pengunjung wanita yang diduga menyelundupkan narkoba itu sudah ditangani Polresta Pekanbaru," jelasnya.

(afb/afb)

Pekanbaru -

Mahasiswi berinisial CK (19) di Pekanbaru, Riau, terpaksa harus berurusan dengan polisi. Dia ditangkap saat mencoba selundupkan sabu lewat makanan ke Lapas Narkotika Rumbai.

Plt Kepala Lapas Narkotika Rumbai, Agus Pritianto menyebut pelaku ditangkap oleh petugas, Selasa (25/2). CK ditangkap saat layanan kunjungan dan terdeteksi petugas Lapas.

"Penyelundupan barang terlarang diduga narkotika jenis sabu terjadi saat layanan kunjungan. Upaya penyelundupan pelaku terdeteksi saat pemeriksaan ketat barang-barang yang dititipkan untuk warga binaan," kata Agus, Rabu (26/2/2025).

Saat pemeriksaan barang, petugas Lapas Narkotika Rumbai menggeledah barang. Namun ada makanan jenis roti gabin yang dicurigai setelah dititipkan oleh seorang pengunjung wanita.

Pemeriksaan barang titipan dilakukan usai mencurigai gerak-gerik wanita tersebut. Benar saja, saat diperiksa ditemukan satu kemasan roti gabin dengan kondisi di lem ulang.

"Petugas kami merobek bagian kemasan roti gabin mencurigakan berbentuk tidak biasa dan menemukan 2 plastik bening. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, paket tersebut diduga kuat berisi sabu," ujar Agus.

Selanjutnya petugas keamanan langsung berkoordinasi dengan Polresta Pekanbaru. Barang bukti tersebut langsung diamankan kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.

Paket sabu sendiri dikirim untuk 3 orang narapidana berinisial VE, RE dan RI. Saat ini, wanita berinisial CK itu juga sudah diamankan di Polresta Pekanbaru bersama barang bukti yang disita.

"Pengunjung wanita berinisial CK seorang mahasiswi. Sekarang pengunjung wanita yang diduga menyelundupkan narkoba itu sudah ditangani Polresta Pekanbaru," kata Agus.

(astj/astj)

PEKANBARU, KOMPAS.com - Seorang mahasiswi berusia 19 tahun, berinisial CK, ditangkap tangan saat mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Pekanbaru, pada Selasa (25/2/2025).

Agus Pritiatno, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, mengungkapkan bahwa setelah penangkapan, pelaku langsung diserahkan kepada petugas kepolisian.

"Pelaku seorang mahasiswi yang mencoba menyelundupkan sabu ke dalam Lapas, namun berhasil kami gagalkan. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2026).

Dalam pemeriksaan, CK mengaku tidak mengetahui adanya sabu di dalam barang yang dibawanya.

Dia mengaku hanya disuruh mengantarkan makanan untuk abangnya yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Rumbai.

"Narkoba ini akan ditujukan kepada tiga orang napi, berinisial VO, RO, dan RY," tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa upaya penyelundupan sabu tersebut terdeteksi ketika petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang dititipkan untuk narapidana.

Saat pemeriksaan di ruang kunjungan, petugas melakukan penggeledahan barang dan menemukan barang terlarang yang dikemas dalam roti gabin.

"Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung," terang Agus.

Sebelum penemuan tersebut, petugas mencurigai adanya pengunjung yang mencurigakan selama proses pemeriksaan barang.

Oleh karena itu, kewaspadaan petugas meningkat terhadap setiap barang yang dibawa oleh pengunjung.

"Alhasil, saat diperiksa ditemukanlah kemasan roti gabin dengan kondisi di lem ulang. Setelah diperiksa, petugas menemukan dua bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu," kata Agus.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah masuknya barang terlarang.

PEKANBARU, iNewsPekanbaru. id -  Seorang wanita berinisial CK diamankan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIB Rumbai, Pekanbaru, Riau, pada Senin (25/2/2025) setelah mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Narkoba yang diselundupkan diduga ditujukan untuk sejumlah warga binaan di dalam lapas.

Pelaksana Tugas Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Agus Pritiatno, mengungkapkan bahwa modus yang digunakan oleh pengunjung tersebut adalah dengan menyembunyikan narkoba di dalam roti gabin. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan CK dan berhasil menemukan dua paket sabu yang disembunyikan dalam kemasan roti gabin.

"Barang bukti yang disita dari pengunjung yakni dua paket sabu," kata Agus Pritiatno, Rabu (26/2/2025).

Agus menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba tersebut terjadi saat CK, seorang mahasiswi asal Riau, datang untuk menjenguk warga binaan di Lapas Narkotika Rumbai. Petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan CK di ruang kunjungan menemukan kemasan roti gabin yang tampak mencurigakan, dengan bekas sobekan yang di-lem ulang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan dua plastik bening berisi sabu di dalam roti tersebut.

Dari hasil pendataan, narkoba itu diketahui ditujukan untuk tiga warga binaan, yakni Ve, Ri, dan Rez. Kasus ini pun telah diserahkan ke Polresta Pekanbaru untuk proses hukum lebih lanjut.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari ketelitian dan kewaspadaan petugas dalam menjalankan tugas penggeledahan barang di layanan kunjungan, serta menindaklanjuti 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan," tegas Agus Pritiatno.

Pihak Lapas Narkotika Rumbai menegaskan bahwa mereka akan terus meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas, serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lapas.

 

Editor : Banda Haruddin Tanjung

Malang -

Kasus pelecehan seksual mahasiswi oleh I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), memasuki babak baru. Agus telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Selama ditahan, Agus mengeluhkan kurangnya fasilitas bagi terdakwa difabel di rutan. Melihat kegelisahan tersebut, Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Kukuh Dwi Kurniawan menyebut bahwa aksesibilitas penjara bagi narapidana disabilitas perlu dibenahi.

Adapun beberapa bangunan penjara di Indonesia merupakan peninggalan sejak penjajahan Belanda. Tempat ini menjadi tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan penginsafan dan rehabilitasi secara hati dan perbuatannya.

Sayangnya, tidak ada penambahan fasilitas dan pelaku kejahatan terus bertambah. Ia menyebut bahwa rutan di Bagansiapiapi berada pada level overcapacity.

Bahkan mencapai 800 persen dari kapasistas seharusnya. Menurut Kukuh, tingkat optimalisasi rehabilitasi narapidana jauh dari maksimal, terlebih lagi bagi para narapidana disabilitas.

"Narapidana dituntut berebut napas di dalam lapas. Bayangkan saja, dalam satu sel dengan kapasitas 17 orang, dihuni oleh 60 orang dalam pengawasan satu orang sipir. Dengan kondisi ini, saya rasa negara perlu cepat memberikan solusi konkret dan melakukan banyak pembenahan," ungkap Kukuh kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025).

Kukuh juga mengungkapkan bahwa negara harus menyediakan fitur mobilitas yang dapat digunakan narapidana penyandang disabilitas semasa di penjara.

Maka, Lapas dapat bekerjasama dengan balai-balai kerja yang dapat menfasilitasi narapidana memperoleh keterampilan mandiri.

Setelah keluar dari penjara, tidak menutup kemungkinan mantan napi untuk mendapatkan hukuman sosial di masyarakat.

Untuk itu, rehabilitasi sekaligus pembekalan keterampilan mandiri sangat penting diterapkan oleh Lapas.

Lebih lanjut, Kukuh menekankan bahwa segala perbuatan seseorang akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana asas hukum 'Equality before the law' yakni semua manusia setara atau sama di mata hukum dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Asas ini mencakup hal-hal seperti kapasitas diri (fisik) seseorang. Meski begitu, bukan berarti disabilitas fisik bisa menjadi salah satu alasan pemaaf, baik di Indonesia maupun hukum global.

"Jadi, pelaku pidana disabilitas tetap dikenai hukuman dan mendapat sanksi yang setara. Maksudnya adalah tidak ada perlakuan khusus dalam hukum pidana terhadap tersangka atau terdakwa penyandang disabilitas, kecuali terdapat alasan pemaaf dan ketika seseorang dalam kondisi darurat," sambungnya.

Pada dasarnya, beberapa Hak Asasi Manusia dirampas oleh negara dengan tujuan memberikan peradilan atas kejahatan yang dilakukan.

Di samping itu, Ia berharap kasus ini tidak terulang di masa depan. Mewujudkan negara yang maju perlu adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.

(abq/fat)

Mataram -

I Wayan Agus Suartama mengeluhkan kondisi ruangan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Lombok Barat. Pria difabel yang diduga melecehkan mahasiswi itu menyebut minimnya fasilitas di ruang Lapas tersebut.

"Sebelumnya ada pemberitaan, ada sebuah pendampingan di LP atau disebut untuk memenuhi hak-hak disabilitas, ternyata bohong," keluh Agus di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (16/1/2025).

Agus hari ini menjalani sidang perdana di PN Mataram terkait dugaan pelecehan mahasiswi. Dia tiba pada pukul 08.59 Wita menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram.

Agus mengenakan rompi merah marun bertulisan 'tahanan pidana umum'. Sebanyak tujuh pengacara akan mendampinginya di meja hijau.

"Kebenaran akan terungkap," kata Agus.

Agus didakwa melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ancaman hukuman untuk pria difabel itu adalah 12 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Joko Jumadi berkoordinasi dengan Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus saat Agus ditahan. Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.

"Satu kamar ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.

Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.

"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko saat itu.

(gsp/hsa)

Jakarta -

IWAS atau Agus, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Kejari Mataram telah menyiapkan pendamping untuk IWAS selama ditahan.

Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.

"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," katanya dilansir detikBali, Kamis (9/1/2025).

Selain itu, ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif. Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.

Sementara itu, Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Baca berita selengkapnya di sini.

(rdp/idh)