AUSTRALIA baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial. UU ini langsung menghebohkan jagat digital.

Dengan pembatasan ketat dan sanksi keras, regulasi ini menjadi UU paling ketat di dunia, dalam membatasi penggunaan platform media sosial oleh anak-anak.

Dilansir BBC “Australia approves social media ban on under-16s” (29/11/2024), keputusan ini diambil setelah Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang tersebut. UU baru akan berlaku dalam waktu 12 bulan ke depan.

Laporan BBC menyatakan, perusahaan teknologi yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda maksimal 50 juta dollar Australia.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyatakan bahwa UU ini diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak kelompok orangtua.

Meskipun UU ini tak sepi dari kritik, tetapi keputusan ini merupakan langkah tegas yang mendapat banyak dukungan publik.

Batas usia 16 tahun juga langkah berani Australia. Negara lain yang juga mencoba membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak biasanya menetapkan batas usia lebih rendah.

Ada juga yang memberikan pengecualian bagi pengguna eksisiting, atau yang mendapatkan izin orangtua. UU Australia justru tidak memberikan pengecualian seperti itu.

Setelah disetujui di Senat dengan dukungan 34 suara setuju dan 19 suara tidak setuju pada Kamis malam, undang-undang ini kemudian diterima di Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Sikap Perdana Menteri

Rilis media resmi Pemerintah Australia yang dipublikasikan Kantor Prime Minister of Australia berjudul “Social media reforms to protect our kids online pass Parliament” (29/11/2024), mengutip sikap PM dengan mengemukakan “quotes” yang disampaikan PM Australia Anthony Albanase.

Anthony mengatakan tiga hal berupa Quotes: Pertama, “Kami telah meloloskan undang-undang penting untuk menjaga anak-anak kita tetap aman saat daring."

Kedua, media sosial menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak kita, Kita sudah saatnya menghentikannya".

Ketiga, “Kami ingin anak-anak kami menikmati masa kecil mereka dan orangtua tahu bahwa kami mendukung mereka.”

Undang-undang ini, tidak menentukan platform media sosial mana yang akan diblokir. Keputusan tersebut akan dibuat oleh Menteri Komunikasi Australia setelah berkonsultasi dengan Komisioner Keamanan Internet, yang akan menegakkan regulasi ini.

Laporan itu menyatakan, Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengindikasikan bahwa platform seperti Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, dan X akan termasuk dalam larangan ini.

Sementara itu, platform permainan dan pesan instan akan dikecualikan dan tak menjadi bagian regulasi ini. Begitu juga dengan situs atau platform digital yang dapat diakses tanpa akun, seperti YouTube.

Pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka akan mengandalkan teknologi verifikasi usia, untuk menerapkan larangan ini. Rencananya akan dilakukan uji coba teknologi dalam beberapa bulan mendatang.

Pada prinsipnya, platform media sosial, akan diwajibkan untuk menambahkan proses verifikasi ini. Hal ini tentu akan berdampak pada upaya pelindungan anak. Namun tentu akan mengurangi secara signifikan jumlah pemilik akun anak kelompok usia di bawah 16 tahun.

Reaksi

Dilansir Reuters “Australia passes social media ban for children under 16” (29/11/2024), UU ini disahkan setelah perdebatan emosional yang telah mencengkeram negara tersebut.

Reuters menyebut regulasi tersebut merupakan ketentuan terberat di dunia yang menargetkan Big Tech. UU memaksa raksasa teknologi seperti Instagram, Facebook Meta, hingga TikTok untuk melarang anak di bawah umur 16 tahun memiliki akun.

Sebelumnya juga terdapat negara yang telah membuat UU untuk membatasi akses bagi anak di bawah umur tanpa izin orangtua, seperti Perancis dan beberapa negara bagian AS.

Berbeda dengan negara-negara itu, larangan Australia bersifat mutlak. Regulasi yang melarang penuh bagi anak di bawah 14 tahun di Florida, justru sedang digugat di pengadilan atas dasar kebebasan berekspresi.

UU Australia itu juga menghadapi tentangan dari para pendukung privasi dan beberapa kelompok hak anak. Namun demikian, hasil jajak pendapat menunjukan 77 persen penduduk Australia menginginkan UU tersebut.

Penyelidikan parlemen Australia hingga tahun 2024, mendapatkan bukti dari orangtua, tentang adanya anak-anak yang menyakiti diri sendiri karena perundungan di media sosial.

Hal yang juga perlu diantisipasi adalah adanya upaya meloloskan diri dari pembatasan. Misalnya, penyiasatan dengan menggunakan VPN seperti yang terjadi di Perancis dan AS.

VPN dapat menyamarkan lokasi pengguna dan membuat subjek tampak seperti sedang mengakses platform dari negara lain.

Laporan ini menambahkan, Norwegia, baru-baru ini menyatakan niat untuk mengikuti langkah serupa. Sementara Menteri Teknologi Inggris mengatakan bahwa larangan serupa sedang dipertimbangkan, meskipun tidak dalam waktu dekat.

Hukum Indonesia

UU 1/2024 tentang perubahan ketiga UU Informasi dan Transaksi Ekektronik (ITE) telah menampung materi muatan baru yang cukup signifikan. Ketentuan ini mengatur tentang pelindungan anak dalam ekosistem digital.

Pasal 16A UU ITE mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memberikan pelindungan kepada anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.

Pasal 16A Ayat (1) mengatur kewajiban perlindungan terhadap hak anak dalam penggunaan produk, layanan, dan fitur dalam sistem elektronik.

Sedangkan Pasal 16A ayat (3) mewajibkan PSE menerapkan teknologi dan langkah teknis sejak tahap pengembangan hingga penyelenggaraan untuk memastikan perlindungan anak.

Pasal ini juga menyebut kewajiban PSE untuk menyediakan informasi mengenai batasan usia minimum pengguna. Hal ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi pengguna anak dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk.

Dalam Pasal 16A ayat (4) UU mengatur hal penting yang harus disediakan oleh penyelenggara. Yaitu informasi usia minimum, mekanisme verifikasi anak, dan mekanisme pelaporan penyalahgunaan.

UU ITE tidak mengatur secara detail implementasinya, karena ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan anak dalam Sistem Elektronik ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sanksi bagi PSE yang melanggar ketentuan Pasal 16A diatur dalam Pasal 168. Norma itu menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, dan pemutusan akses.

AUSTRALIA baru saja mengesahkan undang-undang yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial. UU ini langsung menghebohkan jagat digital.

Dengan pembatasan ketat dan sanksi keras, regulasi ini menjadi UU paling ketat di dunia, dalam membatasi penggunaan platform media sosial oleh anak-anak.

Dilansir BBC “Australia approves social media ban on under-16s” (29/11/2024), keputusan ini diambil setelah Parlemen Australia menyetujui rancangan undang-undang tersebut. UU baru akan berlaku dalam waktu 12 bulan ke depan.

Laporan BBC menyatakan, perusahaan teknologi yang tidak mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda maksimal 50 juta dollar Australia.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese menyatakan bahwa UU ini diperlukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial, yang selama ini dikhawatirkan oleh banyak kelompok orangtua.

Meskipun UU ini tak sepi dari kritik, tetapi keputusan ini merupakan langkah tegas yang mendapat banyak dukungan publik.

Batas usia 16 tahun juga langkah berani Australia. Negara lain yang juga mencoba membatasi penggunaan media sosial oleh anak-anak biasanya menetapkan batas usia lebih rendah.

Ada juga yang memberikan pengecualian bagi pengguna eksisiting, atau yang mendapatkan izin orangtua. UU Australia justru tidak memberikan pengecualian seperti itu.

Setelah disetujui di Senat dengan dukungan 34 suara setuju dan 19 suara tidak setuju pada Kamis malam, undang-undang ini kemudian diterima di Dewan Perwakilan Rakyat pada Jumat (29/11/2024) pagi.

Sikap Perdana Menteri

Rilis media resmi Pemerintah Australia yang dipublikasikan Kantor Prime Minister of Australia berjudul “Social media reforms to protect our kids online pass Parliament” (29/11/2024), mengutip sikap PM dengan mengemukakan “quotes” yang disampaikan PM Australia Anthony Albanase.

Anthony mengatakan tiga hal berupa Quotes: Pertama, “Kami telah meloloskan undang-undang penting untuk menjaga anak-anak kita tetap aman saat daring."

Kedua, media sosial menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak kita, Kita sudah saatnya menghentikannya".

Ketiga, “Kami ingin anak-anak kami menikmati masa kecil mereka dan orangtua tahu bahwa kami mendukung mereka.”

Undang-undang ini, tidak menentukan platform media sosial mana yang akan diblokir. Keputusan tersebut akan dibuat oleh Menteri Komunikasi Australia setelah berkonsultasi dengan Komisioner Keamanan Internet, yang akan menegakkan regulasi ini.

Laporan itu menyatakan, Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengindikasikan bahwa platform seperti Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram, dan X akan termasuk dalam larangan ini.

SUMBAWA, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah – Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), resmi melaporkan dugaan kecurangan dalam Pilkada Sumbawa 2024.

Laporan itu menyebutkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Ketua Tim Hukum Mo-BJS, Surahman, mengatakan laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah, tepat pada batas akhir masa pelaporan.

Surahman menjelaskan, dugaan kecurangan terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Ia menyebutkan, di TPS 06 Desa Juran Alas, terjadi pencoblosan 60 lembar surat suara yang tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 02, Jarot-Ansori, sebelum pemungutan suara dimulai.

"Kecurangan ini jelas merugikan pasangan calon lain dan mencederai proses demokrasi," tegas Surahman.

Selain di TPS 06 Desa Juran Alas, Surahman juga menyebut adanya dugaan kecurangan di beberapa tempat lain, termasuk di Kecamatan Empang yang melibatkan oknum aparat desa, serta praktik money politics yang marak.

"Kami sedang mengumpulkan bukti untuk memperkuat laporan ini," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumbawa, Jusriadi, membenarkan adanya laporan tersebut.

"Laporan sudah kami terima. Kami akan kaji laporan ini dan menyusun kajian awal dalam waktu dua hari," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen Imigrasi) Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, beranjak menuju babak baru sistem Imigrasi Indonesia dengan menerapkan penerbitan paspor elektronik (e-paspor) 100 persen secara bertahap, terhitung mulai 1 Desember 2024.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam menjelaskan penerbitan e-paspor tersebut dimulai dari 13 kantor Imigrasi yang dijadikan sebagai percontohan. Nantinya, seluruh kantor Imigrasi di Indonesia menyusul menerapkan kebijakan tersebut.

“Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor Imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya, kita rencanakan akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,” kata Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

Daftar kantor imigrasi yang dijadikan percontohan penerbitan e-paspor 100 persen, yaitu Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Kantor Imigrasi Medan, dan Kantor Imigrasi Batam.

Kemudian, Kantor Imigrasi Makassar, Kantor Imigrasi Tangerang, Kantor Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kantor Imigrasi Jakarta Timur, Kantor Imigrasi Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi Jakarta Utara, serta Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Godam menjelaskan paspor elektronik atau e-paspor merupakan dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan cip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

Data-data tersebut dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya, seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru.

Salah satu keunggulan e-paspor, yaitu keamanan lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan serta memungkinkan proses imigrasi yang lebih cepat, terutama di sejumlah negara yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis menggunakan pembaca cip.

Tidak hanya itu, kata Godam, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Ia mengatakan hampir seluruh negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah.

Oleh karena itu, Plt. Dirjen Imigrasi meyakini implementasi penerbitan e-paspor 100 persen merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia.

“Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antarnegara,” ucap Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan menerbitkan paspor elektronik 100% mulai hari ini, Minggu 1 Desember 2024. Penerbitan ini akan dimulai bertahap di 13 kantor imigrasi di Indonesia. Dengan kebijakan ini akan menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia.

?Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik. Ke depannya kita rencanakan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia,? jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, Minggu (1/12/2024).

Godam menjelaskan paspor elektronik atau e-paspor adalah dokumen perjalanan yang dilengkapi dengan chip elektronik yang berisi data biometrik pemegang paspor, seperti foto wajah dan sidik jari.

?Data-data ini dienkripsi dengan teknologi keamanan tinggi sehingga sangat sulit dipalsukan. Selain itu, e-paspor juga dilengkapi dengan fitur keamanan lainnya seperti tinta khusus dan hologram yang sulit ditiru,? jelasnya.

Sementara itu, kata Godam, keunggulan paspor elektronik di antaranya keamanan yang lebih tinggi yang meminimalisasi risiko penyalahgunaan, proses imigrasi yang lebih cepat terutama di sejumlah negara di dunia yang telah mengadopsi sistem pemeriksaan paspor otomatis yang menggunakan pembaca chip.

?Selain itu, e-paspor telah menjadi standar internasional dalam dokumen perjalanan. Hampir semua negara di dunia telah menggunakan e-paspor sebagai dokumen perjalanan negara yang sah,? paparnya.

Godam mengatakan implementasi penerbitan e-paspor 100% merupakan upaya dari sisi keimigrasian untuk memperkuat paspor Republik Indonesia. ?Penggunaan kombinasi fitur pengaman, bahan baku, dan teknik terbaru lainnya sesuai standar internasional menjadi perhatian utama untuk memastikan bahwa paspor dapat terlindungi selama digunakan untuk melakukan perlintasan antar negara? tutupnya.

Berikut 13 Kantor Imigrasi yang akan menerbitkan Paspor elektronik 100%:

1. Kantor Imigrasi Soekarno Hatta,
2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan,
3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat,
4. Kantor Imigrasi Medan,
5. Kantor Imigrasi Batam,
6. Kantor Imigrasi Makassar,
7. Kantor Imigrasi Tangerang,
8. Kantor Imigrasi Surabaya,
9. Kantor Imigrasi Ngurah Rai,
10. Kantor Imigrasi Jakarta Timur,
11. Kantor Imigrasi Jakarta Pusat,
12. Kantor Imigrasi Jakarta Utara, dan
13. Kantor Imigrasi Tanjung Priok.

Jakarta -

Koordinator Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMAI), Yogi Syahputra Alidrus, menolak usulan Polri ditempatkan kembali di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, gagasan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi.

"Menggabungkan Polri di bawah Kemendagri merupakan langkah yang fatal. Ini tidak hanya melanggar asas reformasi, tetapi juga berpotensi menciptakan kekacauan struktural dalam pemerintahan," kata Yogi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Yogi mengatakan UUD 1945 secara tegas mengatur perbedaan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Yogi menyoroti pernyataan pihak PDIP yang menganggap Polri tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, istilah 'partai cokelat' yang dikaitkan dengan Polri dianggapnya sebagai bagian dari pembodohan publik.

"Jangan-jangan tuduhan ini muncul hanya karena kekecewaan PDIP atas hasil pemilu di beberapa daerah. Padahal, banyak kasus masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dari Polri sebagai penegak hukum," ujar Yogi.

Ia menekankan perlunya asas pembuktian dalam setiap persoalan hukum. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar yang jelas hanya akan menciptakan opini negatif di masyarakat.

"PDIP seharusnya menunjukkan bukti konkret atas tuduhan yang mereka lontarkan, bukan sekadar melempar opini," katanya.

Selain itu, ia menilai wacana penempatan Polri di bawah panglima TNI atau Kemendagri adalah kebijakan kontroversial yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Ia meminta elite politik untuk lebih bijak dalam mengambil langkah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga negara.

"Kebijakan seperti ini jangan sampai hanya untuk memenuhi kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Demokrasi yang sehat memerlukan pemikiran yang matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yogi menekankan pentingnya pemisahan antara TNI, Polri, dan Kemendagri. Menurutnya, ketiga lembaga ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang harus berjalan secara independen. Hal ini selaras dengan prinsip check and balances yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi.

"Pemisahan ini adalah langkah terbaik untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menjaga profesionalitas masing-masing lembaga," tambahnya.

Yogi juga meminta isu-isu sensitif tersebut tidak digunakan sebagai alat politik yang dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia.

"Kita semua bertanggung jawab untuk membangun demokrasi yang lebih matang, bukan malah memperkeruh suasana dengan wacana kebijakan yang tidak relevan," tuturnya.

Ia menambahkan kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini telah baik dalam pengamanan pemilu dan pilkada. Yogi juga memuji Kapolri membongkar kasus judi online dan lainnya.

"Menurut saya kinerja dari Pak Sigit selaku Kapolri sangatlah luar biasa, selain mengamankan pemilu dan pilkada tahun dan berjalan aman serta damai. Kepemimpinan Kapolri Pak Sigit juga luar biasa karena telah menangani masalah-masalah besar seperti narkoba, judol, dan lain-lain," katanya.

"Oleh karena itu, pada masa jabatan di tahun keempatnya ini, beliau terbukti berhasil memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," sambungnya.

Selain itu ia menilai kinerja jajaran Polri berdasarkan arahan Jenderal Sigit menjadi jadi sangat responsif, terutama terhadap aduan-aduan masyarakat. Bahkan terkadang korban belum buat laporan, jajaran sudah ambil inisiatif untuk 'jemput bola'.

"Nah kinerja seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Menunjukkan bahwa Polri benar-benar hadir untuk memberi rasa aman bagi masyarakat," katanya.

(yld/knv)

KOMPAS.com - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, mengungkapkan bahwa tim asuhannya berhasil membangun momentum positif usai kemenangan dalam Derby London melawan West Ham United.

Arteta berhasil membawa The Gunners berhasil meraih kemenangan besar 5-2 pada laga West Ham vs Arsenal pada pekan ke-13 Liga Inggris 2024-2025 di London Stadium, Sabtu (30/11/2024) atau Minggu (1/12/2024) dini hari.

Hasil ini menjadi momentum kebangkitan bagi The Gunners setelah mengalami masa sulit di liga.

Lima gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes (10’), Leandro Trossard (27’), Martin Odegaard (34’), Kai Havertz (36), dan Bukayo Saka (45+5).

Pelatih asal Spanyol itu menilai timnya telah menemukan kembali performa terbaik, Ia menyoroti pentingnya menjaga momentum ini untuk terus meraih hasil positif.

“Kami memiliki beberapa momentum. Saya pikir kami memiliki aliran kembali, tekad yang nyata, memenangkan pertandingan berturut-turut melawan tiga lawan adalah hal yang hebat,” ujar Arteta seperti dikutip dari Reuters.

Arsenal memang menang 3-0 atas Nottingham Forest dan 5-1 di markas Sporting CP sebelum kemenangna atas West Ham ini.

“Kami akan menikmati malam ini dan menyaksikan pertandingan sepak bola yang indah besok (Liverpool vs Man City). Kami sedang berada dalam momen yang luar biasa saat ini,” tambahnya.

Kembalinya kapten Arsenal, Martin Odegaard, setelah absen panjang akibat cedera pergelangan kaki menjadi dorongan besar bagi tim.

Sementara itu, Bukayo Saka tampil impresif dengan mencetak gol melalui penalti dan memberikan dua assist dalam pertandingan melawan West Ham.

Pemain muda Inggris itu kini telah mencatatkan 10 assist dalam 13 pertandingan musim ini, unggul empat dari Mohamed Salah.

Rentetan hasil ini sekaligus mengakhiri periode empat pertandingan liga tanpa kemenangan sebelum jeda internasional.

Kemenangan ini membawa Arsenal naik ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 25 poin, tertinggal enam poin dari Liverpool yang akan menghadapi Manchester City di Anfield pada Minggu malam.

Jakarta: Lima laga lanjutan pekan ke-13 Liga Primer Inggris 2024/2025 telah selesai bergulir pada malam hingga dini hari tadi (30 November - 1 Desember WIB). Dua di antara hasilnya, terdapat Brentford dan Arsenal yang menang telak atas lawan masing-masing.

Tampil lebih dulu sebagai tuan rumah di Stadion Gtech Community, Brentford sukses membantai Leicester City dengan skor 4-1. Itu terjadi meski tim tamu mampu unggul lebih dulu lewat gol Facundo Buonanotte yang menuntaskan umpan Jamie Vardy pada menit ke-21.

Tidak butuh waktu lama bagi Brentford untuk mengejar ketertinggalan karena Yoane Wissa sudah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-25. Setelah itu, Brentford tampil makin bersemangat hingga sukses membalikkan keadaan melalui hattrick Kevin Schade (29', 45+8', 59').
Hasil pertandingan berarti penting untuk Brentford karena membuat mereka naik ke urutan tujuh klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Di sisi lain, Leicester jadi turun ke posisi 17 yang tentu saja bakal menambah beban Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih anyar The Foxes.

Nistelrooy yang merupakan striker legendaris Manchester United baru resmi direkrut sebagai pelatih Leicester pada Sabtu 30 November lalu. Dia belum memimpin Leicester ketika menghadapi Brentford, tapi diyakini bakal menjalani debutnya sebagai pelatih Leicester ketika menghadapi West Ham United pada Rabu 4 Desember mendatang.

Baca juga: Menanti Debut Van Nistelrooy Bersama Leicester City

Beberapa jam setelah Brentford membantai Leicester, terdapat Arsenal yang melumat West Ham United dengan skor 5-2 di Stadion London yang merupakan markas The Hammers. Namun menariknya, tujuh gol yang lahir dalam laga ini hanya tercipta ketika memainkan babak pertama.

Masing-masing gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Magalhaes (10'), Leandro Trossard (27'), Martin Odegaard (34'), Kai Havertz (36') dan Bukayo Saka (45+5'). Tuan rumah hanya sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Aaron Wan-Bissaka (38') dan Emerson (40').

Usai menaklukkan West Ham yang merupakan tim sekota, The Gunners langsung melesat naik ke urutan dua klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Manchester City dan Brighton & Hove Albion disalip Arsenal dengan jarak satu poin. Sementara itu, The Hammers tetap di urutan ke-14 dengan kumpulan 15 poin.

Berikut hasil lengkap laga pekan ke-13 Liga Primer Inggris 2024/2025 pada malam hingga dini hari tadi (30 November - 1 Desember WIB):

Brentford 4 - 1 Leicester City
Crystal Palace 1 - 1 Newcastle United
Nottingham Forest 1 - 0 Ipswich Town
Wolverhampton Wanderers 2 - 4 Bournemouth
West Ham United 2 - 5 Arsenal FC


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

Jakarta -

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dengan pelaksana kegiatannya dari Bidang Pendidikan berkelanjutan bekerja sama dengan Justitia Training Center mengadakan Professional Training Program bertajuk Teknik dan Strategi Pendampingan Hukum Calon Kepala Daerah dalam pilkada.

Dalam seminar daring yang diadakan Jumat (29/11), Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi DPN Peradi dan Justitia Training Center setelah penandatanganan MoU pada September lalu.

"Kerja sama ini menjadi bukti komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme advokat/konsultan hukum dalam mendampingi calon kepala daerah selama pilkada. Proses pilkada seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah sengketa pilkada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Ia juga menekankan peran penting advokat/konsultan hukum sebagai pendamping yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi calon kepala daerah, tetapi juga menjaga legitimasi proses demokrasi di mata publik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan pentingnya pelatihan ini, terutama mengingat baru saja selesai pelaksanaan pilkada.

"Forum ini sangat strategis, mengingat potensi sengketa pilkada yang memerlukan pendampingan hukum sangat terbuka. Peradi berkomitmen untuk terus memilih topik-topik yang relevan bagi advokat dalam praktik sehari-hari," ujarnya.

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Fachri Bachmid, S.H., M.H dan Abhan, S.H., M.H.,

Fachri membahas mengenai sengketa pilkada yang terbagi menjadi sengketa tahapan, proses, dan hasil. Ia menjelaskan bahwa sengketa seringkali muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Bawaslu atau PTUN, tetapi malah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK idealnya hanya menangani sengketa hasil.

"Bawaslu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa awal, sementara MK sebagai pengadilan tata negara hanya menangani sengketa hasil," katanya.

Di sisi lain, Abhan membahas enam kategori pelanggaran dalam pilkada yakni, kode etik, administratif, tindak pidana, sengketa proses, sengketa hasil, dan pelanggaran lainnya. Ia menjelaskan bahwa kode etik berprinsip pada integritas dan profesionalisme, dengan analisis yang cermat terhadap aktor, modus, dampak, dan bukti sejak awal.

"Penyelesaian sengketa pilkada harus mengacu pada aturan dan strategi bukti yang tepat," ujar Abhan.

Pelatihan ini ditutup dengan penegasan bahwa pemahaman yang cermat terhadap aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan.

"Segala aturan terkait penyelesaian sengketa pilkada telah diatur secara detail, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan harus objektif dalam memutuskan sengketa Pilkada," tutup Abhan.

Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, diharapkan para advokat yang menangani sengketa pilkada dapat memperoleh pengetahuan dan strategi yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendampingi calon kepala daerah, serta menjaga kelangsungan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan

(prf/ega)

JAKARTA - Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di Sekretariat Lembaga Kepresidenan berlangsung meriah. Peringatan HUT Korpri kali ini mengusung tema "Korpri untuk Indonesia".

Rangkaian kegiatan HUT Korpri dilaksanakan sejak Oktober hingga 29 November 2024 ini diramaikan dengan bermacam kompetisi di antaranya, tenis lapangan, tenis meja, badminton, futsal, senam aerobic, volley, basket, catur, karaoke, dan fotografi.

Perlombaan tersebut diselenggarakan di seluruh satuan kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Lingkungan Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

Dihadiri oleh kurang lebih 2.500 peserta yang merupakan pegawai maupun karyawan di seluruh lingkungan kerja Sekretariat Lembaga Kepresidenan, kegiatan ini dimulai dengan senam aerobik dan jalan santai kemudian dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu santunan anak yatim, pengumuman pemenang lomba, dan penyerahan piala juara umum.

Sebagai Satuan Kerja Kemensetneg, BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPK Kemayoran) tidak hanya turut berpartisipasi dalam setiap lomba namun sekaligus menjadi ruan rumah di acara puncak tersebut.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Direksi PPK Kemayoran, PPK Gelora Bung Karno, dan TMII serta segenap jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemensetneg.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan harapannya kepada para anggota Korpri di Sekretariat Lembaga Kepresidenan.

"Semoga ulang tahun kali ini, kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri untuk selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja dan selamat kepada para pemenang lomba yang telah diselenggarakan oleh panitia semoga tahun-tahun berikutnya tidak sekadar olahraga tapi agar semuanya sehat dan naik satu level untuk berprestasi," ungkap Juri.

Tuan rumah penyelenggaraan HUT Korpri Lingkungan Kemenseteg Medi Kristianto menyampaikan apresiasinya kepada perayaan HUT Korpri yang digelar di salah satu unit bisnis PPK Kemayoran. Baginya pelaksanaan puncak acara di Golf Bandar Kemayoran merupakan wujud kawasan Kemayoran sebagai pusat berbagai kegiatan dan aktivitas menarik.

"Penyelenggaraan HUT Korpri ke-53 tidak lepas dari dukungan PPK Kemayoran kepada Setneg yang merupakan Satuan Kerja dari Setneg. Selain itu, Golf Bandar Kemayoran juga mempertimbangkan reputasinya sebagai salah satu lapangan golf terbaik di Jakarta sekaligus sebagai destinasi utama olahraga golf dengan lokasi strategis. Golf Bandar Kemayoran ini mudah diakses jadi ya cocok banget untuk aktivitas olahraga maupun aktivitas lainnya karena disini juga ada resto untuk berbagai event,? ungkap Medi.

PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Melalui kemeriahan HUT Korpri ini, PPK Kemayoran berharap dapat menjadi momen yang tidak hanya penting dalam hal pelayanan masyarakat, tetapi juga dalam membangun hubungan yang lebih erat antara seluruh karyawan Kemensetneg.

Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran adalah Badan Layanan Umum (BLU) dibawah Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Keputusan Menteri keuangan nomor 390/KMK.05/2011 tanggal 21 November 2011.

BLU PPK Kemayoran bertugas melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan Komplek Kemayoran yang memiliki kawasan seluas 450 hektare yang terdiri dari Blok A (Hunian), Blok B (Perkantoran), Blok C (Niaga), dan Blok D (Ruang Hijau), PPK Kemayoran bersama dengan mitra bisnis dan investor terus menerus melakukan pembenahan dan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan.

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Deli Serdang -

Kasus guru SMPN 1 STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang menghukum siswanya bernama Rindu Syahputra Sinaga (14) squat jump sebanyak 100 kali hingga tewas memasuki babak baru. Kini guru berinisial SW itu berstatus tersangka.

Penetapan SW menjadi tersangka usai polisi melakukan gelar perkara.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (30/11/2024).

Raphael mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan sejak 19 November 2024. Pihaknya masih akan menjadwalkan pemeriksaan guru tersebut usai berstatus tersangka.

"Hasil gelar tanggal 19 (November)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rindu diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang. Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir.

Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

Ekshumasi dan Autopsi

Sebelumnya, polisi dan dokter forensik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jasad Rindu Syahputra Sinaga (14), siswa SMPN 1 STM Hilir yang diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali. Kala itu, tim dokter mengambil sejumlah jaringan jasad korban untuk diteliti.

"Organ tak ada (yang dibawa), cuma jaringan, kita ambil sedikit, ada beberapa jaringan, yang ada kaitannya saja, biasanya kita ambil jaringan paru sedikit, jaringan ginjal," kata Ketua Tim Dokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan dr Surjit Singh usai ekshumasi, Selasa (1/10/2024).

Surjit tidak memerinci jumlah sampel jaringan yang diambil oleh tim dokter. Namun, dia menjelaskan bahwa sampel jaringan itu akan dibawa ke laboratorium patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU).

Dia sendiri belum bisa memastikan kapan hasil autopsi tersebut akan keluar. Surjit mengatakan hal itu ditentukan dari hasil pemeriksaan sampel jaringan tersebut.

"Kalau tanya hasil, itu menunggu hasil pemeriksaan jaringan atau hasil PA (patologi anatomi). Kalau mereka sudah melakukan pemeriksaan, dikirim hasil PA-nya ke kami, ya tentu kami akan menyerahkan visum et repertum ke bapak penyidik Polresta Deli Serdang," sebutnya.

"Masalah itu (hasil) itu ya tergantung oleh mereka. Kadang-kadang mereka harus memproses jaringannya, kadang sampai-sampai tiga minggu, bisa sampai empat minggu, kalau tulang bisa lebih lama lagi," sambung Surjit.

Soal dugaan adanya penyakit penyerta yang diderita korban, Surjit belum bisa memastikan hal itu. Dia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil patologi anatomi tersebut.

"Belum bisa diungkapkan karena masih terlalu awal, terlalu dini untuk membicarakan itu, tentu menunggu hasil dari PA," pungkasnya.

Untuk diketahui, pihak kepolisian bersama tim dokter forensik melakukan ekshumasi terhadap jasad korban Rindu yang terletak di perladangan di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir. Keluarga korban didampingi kuasa hukum turut menyaksikan ekshumasi itu.

(mjy/mjy)