Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, dan Immigration Lounge yang berada di Mal Ciputra World, Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Sarana dan prasarana ini diharapkan mengoptimalkan dan menambah efisien layanan imigrasi.

"Ini merupakan implementasi dari Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

"Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal serta meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan proses imigrasi internasional pada tempat pemeriksaan imigrasi," sambung dia.

Menteri Agus menerangkan era Society 5.0 dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini berpengaruh signifikan pada arus migrasi global. Menteri Agus mengungkapkan arus migrasi di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024.

"Terdapat perlintasan WNI maupun WNA sebanyak lebih dari 49,2 juta orang atau meningkat 18,27 persen dari 2023. Fenomena migrasi ini juga berdampak pada peningkatan permintaan dan tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas dalam penerbitan dokumen keimigrasian, baik pengajuan paspor bagi WNI, dan izin tinggal bagi WNA yang bermukim di Indonesia," terang Menteri Agus.

Dia menekankan peran Imigrasi yang sangat krusial dalam upaya pengoptimalan dampak positif dari fenomena migrasi. Menteri Agus menyebutkan fungsi Imigrasi sebagai pelayan, penegakan hukum di lini keimigrasian, penjaga pintu negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Menteri Agus.

Dia lalu menjelaskan alasan kehadiran autogate di Bandara Internasional Juanda dan Immigration Lounge di Mall Ciputra World Surabaya, yakni karena data menunjukkan perlintasan WNI dan WNA meningkat 2,4 juta orang atau meningkat 12 persen dari tahun lalu di Surabaya. Kemudian, permohonan dokumen keimigrasian di kota ini juga dinilai banyak.

"Yaitu WNI 128.026 paspor, serta WNA penerbitan izin tinggal sebanyak 4.505 izin tinggal," ujar dia.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan Autogate Bandara Internasional Juanda (dok. Istimewa)

Menteri Agus berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama mendirikan sarana dan prasarana ini. Menteri Agus berharap sarana dan prasarana serupa bisa dihadirkan oleh jajaran kanwil Imigrasi di kabupaten/kota lainnya di Jatim.

"Saya harap hal ini juga dapat dilaksanakan oleh seluruh Kepala UPT di jajaran Kanwil Imigrasi Jawa Timur, dan layani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena kewenangan yang melekat pada kita merupakan amanah yang diberikan masyarakat melalui undang-undang," terang Menteri Agus.

Untuk diketahui, autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda Sidoarjo merupakan lokasi ke-5 dari pengembangan autogate di Indonesia. Empat lokasi autogate sebelumnya adalah:

- TPI Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta
- TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
- TPI Pelabuhan Laut Batam Center
- TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas Kepri.

Autogate merupakan sistem otomisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi identitas, kelengkapan dokumen perjalanan penumpang tanpa memerlukan interaksi langsung dengan petugas. Autogate juga mampu mendeteksi paspor palsu atau daftar hitam imigrasi.

Penerapan autogate diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Harapannya tidak terjadi penumpukan antrean di konter Imigrasi manual tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.

Selain itu, penerapan autogate ini merupakan implementasi dari standar dan rekomendasi praktik yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang dirancang untuk bekerja dengan Machine Readable Travel Documents (MRTD) seperti paspor elektronik yang sesuai dengan spesifikasi ICAO Doc 9303.

"Imigrasi akan terus berinovasi dalam program pelayanan publik yang diterapkan dalam rangka memberikan layanan keimigrasian yang mudah dan prima melalui penerapan digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dan menerapkan asas selective policy secara ketat terhadap setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia," ungkap Menteri Agus.

"Dengan didasari pada pendekatan keamanan atau security approach dan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, yang berjalan secara seimbang sehingga meminimalisir dampak negatif dari kedatangan orang asing yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," kata dia.

Menteri Agus meninjau kesiapan beroperasinya autogate di Bandara Juanda dilakukan Agus pada Rabu (15/1). Sementara peresmian beroperasinya Autogate Bandara Juanda dan Immigration Lounge di Ciputra World Surabaya berlangsung hari ini.

Lihat juga video: Momen Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Berangkat dari Bandara Juanda

[Gambas:Video 20detik]

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Babel Doni Alfisyahrin, kini menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kakanwil Ditjen Imigrasi) Maluku.

Doni Alfisyahrin dilantik oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto pada Selasa (14/1), di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta.

Doni lahir di Pekanbaru, 16 Desember 1973 silam dan mulai meniti karir keimigrasiannya di Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 1999. Doni mulai bertugas di Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung sejak januari 2023 hingga Januari 2025.

Selama bertugas di Kanwil Kemenkumham Babel, Doni telah menorehkan berbagai capaian dan prestasi , diantaranya yakni peningkatan jumlah penerbitan paspor sebesar 7,6 persen dari tahun 2023. Juga adanya peningkatan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari jajaran Kantor imigrasi di Babel .

"PNBP meningkat sebesar 32 persen dari tahun 2023 lalu sebesar Rp10,6 miliar, kini mencapai Rp14,02 miliar," kata Doni dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Selama tahun 2023 dan 2024, Divisi imigrasi berhasil mendapat penghargaan penilaian IKPA 100 persen selama dua tahun berturut-turut serta Penghargaan Peringkat Pertama Kategori Anggaran di bawah 2,5 miliar dari KPPN Pangkalpinang.

Dalam upaya mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat, Doni juga menginisiasi pembentukan Imigrasi-Corner (I-Con) di 6 Kabupaten/ Kota di Bangka Belitung. Keenam I-Con tersebut yaitu Belinyu (Kabupaten Bangka), Manggar dan Desa Gantung (Kabupaten Belitung Timur), Toboali dan Desa Air Bara (Kabupaten Bangka Selatan), serta Koba (Kabupaten Bangka Tengah). Inovasi I-Con ini pun masuk sebagai TOP 10 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Pemprov Bangka Belitung pada Tahun 2024.

Tak sampai disitu, ia juga membentuk Dua Desa Binaan Imigrasi yaitu Desa Badau yang berada di Pulau Belitung dan Desa Mantung yang berada di Pulau Bangka sebagai upaya mendekatkan layanan keimigrasian dan memantau pegerakan orang asing di Bangka Belitung. Dan Doni pun berhasil mendorong Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di bawahnya dalam hal penegakan hukum sampai dengan tindakan Projustitia.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto mengapresiasi berbagai capaian dan inovasi yang dilakukan Doni Alfisyahrin dalam mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan selamat dan sukses untuk pak Doni di tempat tugas yang baru," harap Harun.

KOMPAS.com - Kuasa hukum I Wayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas yang saat ini berada dalam tahanan Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan rumah.

Permohonan ini diajukan oleh pengacara Agus, Ainuddin, dengan alasan ketidaknyamanan kliennya di dalam lapas.

Ainuddin menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan tersebut kepada pihak berwenang.

"Secara materil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, agar hak-hak Agus bisa terpenuhi," ujar Ainuddin pada Kamis (16/1/2025).

Ia menambahkan bahwa selain pengalihan menjadi tahanan rumah, pihaknya juga membuka opsi untuk mengajukan permohonan tahanan kota demi kondisi yang lebih baik bagi Agus.

Komisi Disabilitas: Tak ada Lapas yang nyaman

Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri Mataram meminta agar kedua orang tua Agus hadir dalam persidangan.

Sementara itu, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut memberikan tanggapan terkait permohonan ini.

Perwakilan KDD, Jokop, menyebutkan bahwa kondisi lapas di Kuripan sudah memenuhi standar untuk penyandang disabilitas.

"Kalau masalah nyaman tidak nyaman, tidak ada satupun Lapas yang nyaman. Tenaga pendamping itu dari narapidana di Lapas," kata Jokop.

Permohonan untuk menjadikan Agus tahanan rumah sebelumnya juga telah diajukan oleh kuasa hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTB, namun belum mendapatkan persetujuan.

Agenda Sidang dan Dakwaan

Agus dijadwalkan menjalani sidang lanjutan pekan depan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum berencana menghadirkan lima orang saksi untuk memperkuat pembelaan.

Agus didakwa dengan Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun hukuman penjara serta denda sebesar Rp 300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kkasus ini juga menjadi sorotan publik mengingat status Agus sebagai penyandang disabilitas dan adanya pertimbangan khusus terkait hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum Agus berharap permohonan ini dapat dikabulkan demi memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada klien mereka.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul: Kuasa Hukum Ajukan Alih Status Penahanan Agus Difabel Jadi Tahanan Rumah

Jambi (ANTARA) - Sejumlah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jambi melakukan pengawasan dan pengamatan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi.

"Kami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi kedatangan sejumlah hakim dan panitera Pengadilan Negeri Jambi selain mereka melakukan pengawasan dan pengamatan, juga dalam rangka menjaga sinergi antar-Lapas Jambi dengan Pengadilan yang terus terbangun," kata Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Yunus M Simangunsong, di Jambi, Kamis.

Dia menjelaskan jajarannya terus berupaya membangun sinergi dan kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan stakeholder lainnya, baik yang berhubungan dengan warga binaan maupun hal lain yang menyangkut organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Terima kasih atas kunjungan ke Lapas Jambi dan semoga sinergi kita selalu terjalin dan agar dapat memberikan dampak pelayanan maksimal bagi masyarakat Jambi,” katanya lagi.

Kunjungan ini berkaitan dengan salah satu tugas hakim yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan dalam hal pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam kunjungan tersebut, salah satu hakim Tatap Urasima Situngkir, menjelaskan dalam konteks hakim sebagai pengawas bertugas untuk mengadakan checking on the spot, paling sedikit tiga bulan sekali ke lapas untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani jaksa, kalapas dan terpidana.

Para hakim juga mengobservasi keadaan, suasana, dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di lapas serta mengamati tingkah laku warga binaan setelah selesai menjalani pidana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembinaan di lapas terhadap perilaku mereka.

"Data-data ini kami perlukan demi terciptanya hukum dan pola pembinaan yang baik seperti yang diharapkan," kata Tatap Urasima Situngkir.

Selanjutnya, hakim mewawancarai beberapa orang warga binaan sekaligus meninjau langsung program pembinaan yang mereka jalani di dalam lapas. Beberapa langkah inovatif Lapas Jambi dalam program pembinaan kemandirian mendapat pujian dari hakim.

"Inovasi ini sangat baik karena mampu bekerja sama dalam membuat batik, untuk memberikan pelatihan membatik hingga memasarkan hasil karya warga binaan dan program kegiatan ini semoga dapat terus dipertahankan,” kata tatap Urasima Situngkir.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo bingung lantaran kuasa hukum salah menulis kalimat Provinsi Papua Tengah menjadi Kotawaringin Barat di dalam petitum (surat gugatan). Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat memimpin sidang panel 1, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Mulanya, kuasa hukum perkara 309/PHPU.GUB-XXIII/2025 membacakan petitum permohonan.

Diketahui, perkara itu diajukan oleh pasangan cagub-cawagub Papua Tengah, Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak. Total terdapat empat pasangan calon di Pilgub Papua Tengah.

"Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata kuasa hukum.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah tahun 2024," sambungnya.

Namun, saat sampai di poin ketiga, kuasa hukum meminta renvoi kepada majelis hakim. Sebab, kuasa hukum salah menuliskan kalimat Papua Tengah menjadi Kota Waringin Barat.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 Meki Nawipa-Deinas Geley dan pasangan calon nomor urut 4 Willem Wandik-Aloisius Giyai, sebagai pasangan calon, ada renvoi (perbaikan) Yang Mulia Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

"Kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kotawaringin Barat, saya coret Yang Mulia," sambungnya.

"Petitum 3 dicoret?" tanya Suhartoyo.

"Iya ada renvoi," kata kuasa hukum.

Dia lalu kembali melanjutkan membaca petitum. Dalam petitumnya, pemohon juga meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

"Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 selaku pemenang pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan perolehan suara 122.246 suara," ujar kuasa hukum.

Suhartoyo menanyakan perihal renvoi yang diajukan kuasa hukum. Suhartoyo pun meminta kuasa hukum kembali membacakan poin ketiga dalam petitum.

"Diulang, Pak, yang dicoret tadi yang mana? Angka 3 ya?" tanya Suhartoyo.

"Angka 3, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Coba dibaca ulang," kata Suhartoyo.

"Mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 sebagai pasangan calon, ini yang kalimat pada pemilihan umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat dicoret Yang Mulia diganti dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 2024," jelas kuasa hukum.

Suhartoyo pun mengaku heran lantaran kuasa hukum salah menuliskan petitum. Suhartoyo mengingatkan kuasa hukum untuk lebih teliti dalam bekerja.

"Bapak kok bisa sampai ke Kota Waringin itu seperti apa? Kerja itu yang teliti pak. Bapak dapat prinsipal dari sana juga Kota Waringin?" tanya Suhartoyo

"Tidak, Yang Mulia," jawab kuasa hukum.

"Kok bisa nyasar gini," kata Suhartoyo.

Simak juga Video: MK Heran CawalkotJayapura Justru Minta Paslon Kalah Didiskualifikasi

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Polisi memediasi antara organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Mapolrestabes Bandung, Rabu (15/1/2025) malam usai terjadi bentrok di Kantor PP di Jalan BKR, Kota Bandung. Mereka bersepakat untuk damai demi kondusifitas Kota Bandung.

Dalam rekaman video yang diunggah laman Instagram Polrestabes Bandung, terlihat mediasi dilakukan antara anggota PP dan anggota GRIB Jaya. Mediasi dipimpin oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono yang diwakili oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dwi Handono.

Para anggota ormas terlihat saling berdamai dan membuat kesepakatan bersama agar Bandung tetap kondusif. Mereka pun membuat pernyataan kepada seluruh anggota masing-masing agar tidak terprovokasi terhadap permasalahan yang muncul.

"Kami Pemuda Pancasila dan kami Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya berkomitmen untuk bersama-sama menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif," ujar Ketua MPC PP Kota Bandung Rignandar dan Perwakilan GRIB Jaya Freddy Sirait saat membacakan pernyataan bersama seperti dikutip di laman Instagram Polrestabes Bandung.

Mereka berdua mengimbau seluruh anggota PP dan GRIB Jaya untuk tidak terpancing atau terprovokasi. Mereka menyerahkan segala permasalahan yang telah terjadi kepada kepolisian. "Kami siap mendukung Kota Bandung yang aman dan kondusif. Kota Bandung damai aman dan kondusif," kata mereka.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026.

Penetapan ini mengakhiri dualisme yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mempelajari dokumen dari dua kubu di INI, yaitu kubu Tri Firdaus Akbarsyah dan kubu Irfan Ardiansyah.

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menetapkan bahwa untuk kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, yang diakui adalah yang dipimpin oleh Dr. H Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum 2023-2026," ungkap Widodo, di selasar Dirjen AHU, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

Penetapan tersebut dilakukan lantaran kedua kubu tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri dualisme sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pihaknya telah memberikan waktu 14 hari bagi kedua kubu untuk berkomunikasi agar mencapai kesepakatan. Namun, hingga 15 Januari 2025, tidak mencapai titik temu.

Widodo menyatakan bahwa dengan penetapan kepemimpinan ini, Irfan Ardiansyah diharapkan segera menyampaikan formasi kepemimpinan kepada Kementerian Hukum.

"Nanti, secara sistem administrasi akan dilakukan pembukaan sistem dan juga pendaftaran hal-hal lainnya yang menjadi keputusan kongres pada waktu yang lalu," ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar melarang Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menggelar ujian kode etik profesi atau UKEN.

Sebab, perkumpulan notaris tersebut sampai saat ini masih mengalami dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah hasil kongres Banten XXIV di Provinsi Banten dan kubu Irfan Ardiansyah hasil kongres luar biasa (KLB) di Kota Bandung.

Cahyo juga meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham agar tidak mengakui hasi UKEN dan Magang Bersama (Maber) yang dilaksanakan kedua kubu.

"Saya sudah intruksikan, jadi bagi para notaris yang sudah mendaftarkan diri dan sudah membayar. Saya minta agar kubu INI yang menggelar UKEN agar mengembalikan," katanya ditemui di Hotel Grand Sunsine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat hukum terdakwa IWAS alias Agus disabilitas menyebutkan bahwa Agus mengalami iritasi dan gatal-gatal pada bagian kulit tertentu selama ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Donny mengatakan, semestinya pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional untuk mendampingi Agus yang seorang disabilitas.

Donny juga menyampaikan bahwa kliennya keberatan karena fasilitas dan pendamping bagi difabel yang selama ini disebutkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam lapas.

"Misalnya berkaitan dengan toilet, kemudian yang disebutkan pendamping, itu kan mestinya kompeten mengurus orang difabel. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Sebelumnya, Agus menyampaikan kepada awak media bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan sehat.

"Untuk sementara sehat," kata Agus ditemui sebelum dimulainya persidangan.

Agus juga mengatakan bahwa pendamping dan fasilitas untuk disabilitas di lembaga pemasyarakatan tidak seperti yang diberitakan.

Agus juga meminta kepada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak sebagai disabilitas saat berada di tahanan lapas.

"Di sini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa ada pendampingan di LP atau yang disebut dengan fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan langsung atas nama KDD untuk memenuhi hak-hak saya yang harus dipenuhi karena semua yang disebutkan di media itu semuanya bohong. Sekian dan terima kasih," kata Agus.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasihat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membagikan makanan gizi gratis (MBG) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kota Sabang, dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi bagi generasi bangsa.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Kamis.

Ia menjelaskan jumlah paket makanan yang dibagikan sebanyak 110 paket makanan, ditambah susu. Pembagian MBG tersebut juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke 75 yang diperingati pada 26 Januari mendatang.

“Program makanan bergizi gratis ini kita laksanakan untuk 110 siswa siswi SD Negeri 5 Kota Sabang, mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” ujarnya.

Menurut Muchsin kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Weh yang merupakan bagian wilayah kepulauan paling ujung barat Indonesia, dengan cara memberikan pemenuhan gizi melalui paket makanan.

Baca: Pj Gubernur: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Aceh masih dievaluasi

“Tujuannya adalah agar memberikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sabang yang merupakan kepulauan ujung barat negeri, agar mencegah stunting bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan itu akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi program tahunan dan berkala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang agar bisa membantu serta berbagi kepada masyarakat.

Selain membagikan MGB bagi para siswa, Imigrasi Sabang juga melakukan sosialisasi keimigrasian dengan tujuan untuk memperkenalkan secara umum tentang peran dan fungsi Imigrasi di wilayah Sabang kepada anak-anak dan guru SD Negeri 5 Sabang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sabang Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pelaksanaan kegiatan berbagi MGB dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak murid kami serta pelaksanaan sosialisasi keimigrasian, sehingga kami memiliki tambahan ilmu terkait mekanisme pembuatan paspor,” ujarnya.

Baca: BPOM Aceh kawal keamanan pangan program makan bergizi gratis

I Wayan Agus Suartama (22), pria difabel yang merupakan terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan pengalihan status tahanan. Hal itu terungkap usai sidang pertama di Pengadilan Negeri Mataram.

Dilansir detikBali, sidang yang berlangsung pada Kamis (16/1/2025) itu dilakukan secara tertutup. Melalui penasihat hukumnya, Agus mengajukan pengalihan status tahanan kepada majelis hakim PN Mataram.

Agus ingin menjadi tahanan rumah atau tahanan kota lantaran tidak betah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

"Secara materiil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, bisa tahanan rumah, bisa tahanan kota. Ini agar hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana biasanya," kata Ainuddin, koordinator penasihat hukum Agus.

Ia mengaku pengajuan pengalihan status penahanan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. Ainuddin melihat sejauh ini, kliennya tak bisa jauh dan selalu bergantung kepada orang tuanya. Agus juga mengaku tidak nyaman dengan minimnya fasilitas di Lapas Kelas IIA Kuripan.

"Kami diminta dari jaksa untuk menghadirkan orang tua, artinya ada kepentingan Agus yang mestinya dijalankan secara pribadi tidak bisa dijalankan," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara PN Mataram, Lalu Mohammad Sandi Iramaya, mengatakan permohonan Agus akan dipertimbangkan lebih dulu oleh majelis hakim.

"Di sidang ini terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan permohonan pengalihan status tahanan. Jadi permohonan ini hak dari terdakwa, dikabulkan atau tidak, itu hak dari majelis hakim," katanya.

Sementara itu, sidang kedua akan digelar pada 23 Januari 2025 dengan mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa akan menghadirkan lima saksi ke persidangan.

"Ini perkaranya pidsus, jadi berlangsung secara tertutup untuk umum. Jadi kami akan menyampaikan informasi dengan inisialnya. Untuk saksinya berapa, saksinya berapa akan ada inisialnya. Tidak bisa disampaikan secara terbuka," tegasnya.

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

Video Tangis IWAS Tersangka Pelecehan Seksual Setelah Ditahan Kejari Mataram

BLORA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menegaskan bahwa seluruh anggota PP di Blora siap menjalankan arahan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk menghindari konflik dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

"Kami di bawah Pemuda Pancasila adalah garis komando dari pimpinan bapak ketum sendiri. Saya selaku ketua MPC Blora tetap penuh melaksanakan perintah dan instruksi," ujar Munaji saat ditemui di halaman Gedung DPRD Blora, Kamis (16/1/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Kabupaten Blora pada Selasa (14/1/2025), yang menyebabkan 12 orang terluka.

Konflik tersebut telah diselesaikan dengan damai melalui penandatanganan surat perdamaian di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, konflik antar dua ormas terlanjur meluas hingga ke Bandung, Jawa Barat.

Munaji mengungkapkan komitmennya untuk mendukung perdamaian dan menjaga harmoni dengan sesama ormas.

"Kemarin juga sudah disampaikan dari ketua MPW bahwa kita cooling down semua. Kita putra bangsa, mari bergandengan tangan bersilaturahmi, dan tidak lupa harus ngopi bareng," kata Munaji sambil terkekeh.

Arahan Ketum Pemuda Pancasila

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, dalam sebuah video yang beredar, menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak terprovokasi dan menghindari bentrokan.

"Untuk itu saya tidak mau lagi mendengar adanya konflik-konflik atau bentrokan-bentrokan. Saya tidak setuju dan tidak rela ada anggota saya melukai orang lain, atau anggota saya dilukai orang lain," tegas Japto.

Japto juga mengajak ormas untuk bersatu dan bekerja sama dalam memajukan bangsa serta menjadi mitra pemerintah.

TABANAN, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar memberikan bantuan bibit padi unggulan kepada para petani di Desa Marga, Tabanan, Bali, Kamis (16/1/2025). Pemberian bibit padi ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pembagian bibit padi juga bagian dari rangkaian ulang tahun Kantor Imigrasi yang ke-75. Pembagian pertama dilakukan pada bulan Desember 2024 lalu dan hari ini adalah pembagian tahap kedua.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Saputra mengatakan, fungsi dan salah satu tugas keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menandakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar hadir di tengah masyarakat.

“Semoga partisipasi kami untuk masyarakat Desa Marga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sini,” kata Ridha, Kamis (16/1/2025).

Bantuan yang diberikan Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar sebanyak 1.230 kg bibit. Masing-masing diberikan sebanyak 615 kg pada Desember 2024, dan Januari ini.  kepada Desa Marga Tabanan, di desa ini terdapat satu subak dengan sembilan tempekkan atau wilayah.

Ridha menuturkan, apa yang dilakukan Imigirasi TPI Denpasar merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden. 

Selain itu, upaya tersebut juga menjadi salah satu visi dan misi dari kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini sudah berdiri sendiri dan ada sebanyak 13 program kerja Imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

"Imigrasi memastikan sebagai instansi pemerintah yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam mendukung asta cita presiden,"tandasnya.

Dengan sinergi yang kuat, Desa Marga diharapkan mampu menjadi contoh penerapan program ketahanan pangan dan pengawasan terpadu yang efektif di Bali.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News