JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

?Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,? katanya, Jumat (21/3/2025).

Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

?Dengan keterbukaan informasi, kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam kehidupan sosial politik yang sudah sedemikian berkembang saat ini, pemerintah dan elite politik tentu akan lebih sensitif dan berhati-hati dalam menerapkan UU TNI tersebut untuk menghindari salah persepsi di kalangan masyarakat,? ujar Djumala.



Dubes Djumala menggarisbawahi penambahan beberapa bidang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI, antara lain mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme dan mengamankan wilayah perbatasan.

?Dengan menjalankan tugas ini, TNI akan menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa,? tuturnya.

Djumala menegaskan, tak diragukan lagi bahwa bawaan genetik TNI adalah ideologi Pancasila dan NKRI. Jika diperhatikan dengan baik, empat tugas OMSP yang diatur dalam UU TNI itu semuanya bermuara pada satu hal, yaitu menjaga kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa.

?Kedaulatan wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa tidak lain adalah sabda Pancasila yang terkandung dalam sila ke-3 Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo,? ucapnya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) nelayan seperti yang dipromosikan oleh Konvensi ILO 188 dan sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Peneliti Senior BRIN, Tri Nuke Pudjiastuti dalam acara Peluncuran Hasil Survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)-BRIN tentang Pekerjaan Layak di Sektor Perikanan Laut di Jakarta, Selasa.

“Meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia guna menyelaraskan hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional, memperkuat upaya dan meningkatkan kondisi kerjaan nelayan serta memerangi kerja paksa,” kata Tri.

Konvensi ILO No. 188 adalah Konvensi tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pekerja di sektor perikanan, termasuk kondisi kerja yang layak, keselamatan di kapal, dan perlindungan sosial.

Sedangkan Protokol 2014 tentang Perikanan, berfungsi sebagai pelengkap dan penguatan terhadap Konvensi 188.

Tri menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia dan memiliki garis pantai yang terpanjang keempat, sehingga sektor perikanan memegang peranan penting.

Kendati demikian, penangkapan ikan di laut merupakan salah satu profesi yang paling berbahaya, dan berbagai risiko berpotensi terjadi. Bukan hanya cuaca, tetapi juga pembajakan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, pelecehan dan sebagainya.

Indonesia, lanjutnya, telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaan layak di sektor perikanan, yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat mereka bekerja, termasuk memerangi kerja paksa dan pekerjaan anak dengan meratifikasi berbagai Konvensi ILO.

Namun, tantangan di sektor perikanan tetap tinggi karena yurisdiksi yang tumpang tindih, kesulitan dalam menegakkan peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk armada penangkapan ikan skala kecil dan peradaran jauh. Untuk itu, meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia.

“Sayangnya pengaturan dan pengawasan serta pelindungan kepada mereka terlihat belum mencukupi. Bukan tidak ada, sudah ada, dan itu kerja luar biasa antara KKP (Kementarian Kelautan dan Perikanan) maupun Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) maupun dari berbagai pihak. Tetapi masih belum cukup, mungkin juga karena luasnya,” ucapnya.

Peneliti itu menyampaikan bahwa hasil survei BRIN bersama ILO yang menemukan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja awak kapal perikanan, termasuk kerja paksa, menjadi kekuatan dasar dalam menyusun peraturan baru dan menjadi koridor implementasi di lapangan.

Apalagi, Presiden Prabowo mempunyai misi untuk memperkokoh HAM, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, hingga penguatan sumber daya manusia, yang tercantum dalam delapan misi Asta Cita.

“Hasil (survei) menunjukkan adanya kesenjangan dan inkonsistensi legislasi dengan standar internasional dalam hal status pekerjaan, pendapatan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan sosial, dan prevalensi pekerja anak dan pekerja paksa. Padahal kita semua tahu, delapan misi atau Asta Cita Presiden Prabowo jelas terkait dengan penegakan HAM,” tuturnya.

"Apa yang menjadi kebijakan Presiden kita bukan sekedar wacana, tetapi haruslah diimplementasikan. Dalam situasi yang saat ini yang tidak mudah, tantangan yang tidak gampang, maka penting mempertimbangkan kembali reformasi hukum dan politik, serta bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia yang ditujukan untuk menghapuskan kerja paksa di sektor perikanan," tambahnya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

MAGELANG - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengingatkan para kepala daerah pentingnya memperkuat HAM dalam melaksanakan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penguatan HAM menjadi poin pertama Asta Cita sehingga memayungi poin lainnya. Adapun poin pertama Asta Cita tersebut yakni Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM.

?Jadi kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah, maka Bapak menentang Asta Cita nomor satu,? ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Terdapat 3 program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para pemangku kepentingan termasuk kepala daerah dalam menjalankan HAM. Hal itu di antaranya pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Pigai menuturkan pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menyusun kebijakan daerah perlu didasarkan pada nilai-nilai HAM.

Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan HAM lebih menyeluruh, seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun. Dia juga membentuk kantor wilayah (kanwil) di seluruh daerah, sehingga pelaksanaan HAM lebih optimal.

Tak hanya itu, pihaknya juga bakal rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Forum tersebut nantinya bakal melibatkan para kepala daerah.

Dalam kesempatan itu, Pigai juga memberikan sertifikat kepada kepala daerah yang menjadi peserta retreat. Dia menilai para kepala daerah yang mengikuti paparannya telah berpartisipasi dalam memperkuat HAM.

Pigai berharap dengan sertifikat tersebut para kepala daerah dapat lebih semangat dalam menjaga HAM.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan daftar nama 44 ribu narapidana calon penerima amnesti dari Presiden RI Prabowo Subianto rampung pekan depan.

Setelah rampung, Supratman menyampaikan akan mengirimkan daftar nama narapidana itu ke Prabowo untuk kemudian ditindaklanjuti.

"Kira-kira minggu depan, saya sudah minta Direktur Pidana, di Ditjen AHU untuk segera menyelesaikan menyangkut verifikasi yang 44 ribu. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke presiden," kata Supratman di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1).

Ia menegaskan bahwa Kemenkum sangat berhati-hati dalam menetapkan sebanyak 44 ribu nama narapidana tersebut.

Supratman menyebut bahwa narapidana dalam kasus Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata tidak masuk dalam kategori narapidana yang menerima amnesti.

Ia menyatakan narapidana gerakan makar yang menerima amnesti ialah mereka yang bergerak tanpa senjata.

Supratman menekankan bahwa keputusan final perihal amnesti ini berada di tangan Presiden Prabowo.

"Tetapi yang kami laporkan dan kita sudah sepakati bersama dengan presiden. Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian presiden meminta itu, kami pasti lakukan," ucapnya.

Puluhan napi yang dapat amnesti itu terbagi dalam beberapa kategori. Mulai dari kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE, napi sakit berkepanjangan seperti HIV, hingga napi yang mengalami gangguan jiwa.

Selain itu, para napi pengguna narkoba nonpengedar juga akan diberikan amnesti. Namun, napi narkoba yang akan mendapatkan amnesti ini hanya pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pemberian amnesti ini dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia (HAM) dan rekonsiliasi. Ia yakin kebijakan Prabowo ini jadi keputusan yang humanis.

"Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah aspek kemanusiaan dan semangat rekonsiliasi. Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka, tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana tertuang dalam poin 1 Asta Cita," kata Pigai melalui keterangan persnya.

TABANAN, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar memberikan bantuan bibit padi unggulan kepada para petani di Desa Marga, Tabanan, Bali, Kamis (16/1/2025). Pemberian bibit padi ini dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan.

Pembagian bibit padi juga bagian dari rangkaian ulang tahun Kantor Imigrasi yang ke-75. Pembagian pertama dilakukan pada bulan Desember 2024 lalu dan hari ini adalah pembagian tahap kedua.

Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Ridha Saputra mengatakan, fungsi dan salah satu tugas keimigrasian adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi masyarakat. Karena itu, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat menandakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar hadir di tengah masyarakat.

“Semoga partisipasi kami untuk masyarakat Desa Marga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di sini,” kata Ridha, Kamis (16/1/2025).

Bantuan yang diberikan Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar sebanyak 1.230 kg bibit. Masing-masing diberikan sebanyak 615 kg pada Desember 2024, dan Januari ini.  kepada Desa Marga Tabanan, di desa ini terdapat satu subak dengan sembilan tempekkan atau wilayah.

Ridha menuturkan, apa yang dilakukan Imigirasi TPI Denpasar merupakan bentuk dukungan untuk mewujudkan swasembada pangan, yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden. 

Selain itu, upaya tersebut juga menjadi salah satu visi dan misi dari kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini sudah berdiri sendiri dan ada sebanyak 13 program kerja Imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung ketahanan pangan.

"Imigrasi memastikan sebagai instansi pemerintah yang diharapkan bisa berpartisipasi dalam mendukung asta cita presiden,"tandasnya.

Dengan sinergi yang kuat, Desa Marga diharapkan mampu menjadi contoh penerapan program ketahanan pangan dan pengawasan terpadu yang efektif di Bali.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

(mei/dhn)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

(mei/dhn)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengultimatum jajarannya untuk serius bekerja dan tak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Kabinet perihal mencopot pejabat yang tak bekerja serius dan tak sepenuh hati mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam Rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan, 'Para Menteri sekarang agar lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu bila Saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, maka akan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang mencopot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita'," ujar Agus menirukan ucapan Presiden Prabowo, kepada jajaran petinggi Kementerian Imipas ketika melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025).

Menteri Agus menekankan dirinya tak bangga bila memberi sanksi pencopotan pada jajaran. Namun dia menegaskan tak sungkan-sungkan memberi efek jera bagi pelanggar, bahkan jika harus mengambil langkah hukum hingga ke ranah pidana.

"Saya tidak bangga mencopot para pejabat di lingkup UPT yang melakukan pelanggaran. Namun jangan paksa saya melakukan tindakan lebih dari itu. Jika memang terbukti dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan yang bersangkutan," tegas dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Menteri Agus lalu mengungkapkan evaluasi kinerja jajarannya selama 3 bulan terakhir, atau sejak dirinya dilantik menjadi pucuk pimpinan Kementerian Imipas, di mana masih ditemukan pejabat di tingkat UPT yang tak serius menjalankan program kerja kementerian. Bahkan, lanjutnya, masih ditemukan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

"Perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih tiga bulan program ini berjalan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun masih ditemukan beberapa pejabat administrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang tidak serius melaksanakan program, dan melakukan beberapa pelanggaran seperti menyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Agus memberi contoh pelanggaran yang ia maksud semisal terkait penegakan hukum di Imigrasi. Kemudian masih adanya ponsel dan narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

"Dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan masih adanya peredaran barang yang dilarang seperti handphone dan narkoba di lapas/rutan. Bahkan temuan terkahir terdapat peredaran narkoba yang bukan hanya dikendalikan oleh oknum warga binaan dari dalam lapas, bahkan narkoba tersebut berasal dari dalam lapas/rutan," urai dia.

Tindak Lanjut Asta Cita Presiden

Menteri Agus menyampaikan kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementeriam Imipas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian Imipas diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya.

"Menindaklanjuti Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, saya selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan telah menetapkan 13 Program Akselerasi dan 5 Perintah Harian ditiap-tiap Direktorat Jenderal. Di mana program tersebut secara bertahap telah dilaksanakan. Saya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Menteri Agus.

Agus mewanti-wanti agar penggunaan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, perlu kita ingat bahwa anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Ia juga berharap Pimpinan Tinggi Madya tancap gas dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dicanangkan. Tujuannya agar terjadi pembenahan kualitas kinerja serta budaya kerja. Jika hal tersebut dilakukan maka Kementerian Imipas dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan budaya (culture) kerja, baik di bidang operasional maupun pembinaan, dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Lebih lanjut ia mengingatkan Kementerian Imipas dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Oleh sebab itu segala kebijakan Kementerian Imipas dan jajaran harus mendelegasikan cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dan perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki ini merupakan pendelegasian yang diberikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas, fungsi dan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi mendukung tujuan Bapak Presiden," imbuh Menteri Agus.

(aud/rfs)

Pasuruan -

Polres Pasuruan Kota dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang bersinergi mendukung program Asta Cita. Kolaborasi ini diwujudkan melalui pembagian makanan bergizi gratis kepada ratusan warga.

Pembagian makanan dilakukan di dua lokasi strategis. Pertama, di Alun-alun Kota Pasuruan, tepatnya di depan Pos Pelayanan Operasi Lilin 2024, dan kedua di kawasan pelabuhan.

Di Alun-alun, sebanyak 200 porsi makanan bergizi disalurkan kepada para tukang becak wisata dan petugas parkir. Di lokasi kedua, 300 porsi makanan bergizi dibagikan kepada masyarakat sekitar dan komunitas nelayan.

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Davis Busin Siswara menyatakan pembagian makanan itu merupakan bagian dari program Si Sumeh (Sinergi untuk Masyarakat Sehat). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk pembagian makanan bergizi.

"Ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung program Asta Cita Presiden, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menginspirasi berbagai pihak untuk turut serta dalam aksi sosial," kata Davis, Selasa (31/12/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Anggoro Widjanarko, menambahkan kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi positif antar instansi pemerintah.

"Kami sangat senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pasuruan," ungkapnya.

Aksi berbagi makanan bergizi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Suparno, seorang tukang becak wisata di Alun-alun Kota Pasuruan, menyampaikan terima atas pembagian makanan tersebut.

Begitu pula Sri, warga di sekitar Pelabuhan Kota Pasuruan, "Alhamdulillah, makanan ini sangat bermanfaat. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut," katanya.

(abq/iwd)

JAKARTA, iNewsMedan.id - Festival Dadap, sebuah tradisi khas masyarakat Kampung Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, mungkin belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Namun, Ketua Umum Komunitas Milenial Berkarya Indonesia (MBI), Akhyar Giantoro, menegaskan bahwa festival ini kaya akan nilai-nilai Pancasila dan menjadi wujud nyata persatuan bangsa.

Festival Dadap, atau dikenal juga sebagai Nadran, merupakan tradisi Sedekah Laut yang awalnya digelar setiap lima tahun sekali, kini dirayakan setiap tiga tahun oleh para nelayan dan masyarakat Kampung Dadap.

Nadran adalah upacara adat yang melambangkan rasa syukur atas hasil tangkapan laut serta doa untuk keberkahan di tahun mendatang.

Pada pelaksanaan Festival Dadap Vol 4, Minggu (22/12/2024), Akhyar Giantoro mengungkapkan bahwa acara ini mencerminkan nilai sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.

"Berbagai etnis, budaya, dan agama turut serta dalam perayaan ini, menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa," ujarnya pada awak media, Selasa (24/12/2024).

Menurut Akhyar, Festival Dadap tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Tanpa bantuan pemerintah, masyarakat Kampung Dadap berhasil menggelar acara ini dengan mengumpulkan dana patungan dari setiap rumah, masing-masing sebesar Rp100 ribu.

"Ini adalah wujud nyata gotong royong masyarakat. Saya terharu melihat kaum muda Kampung Dadap yang menginisiasi festival ini sebagai langkah menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Festival Dadap juga menjadi momen penting bagi UMKM setempat untuk berkembang. Produk lokal seperti keripik rajungan dan ikan dari Kampung Dadap telah meraih penghargaan di ajang nasional.

Akhyar berharap pemerintah dapat lebih peduli dan mendukung tradisi semacam ini untuk menjadi destinasi wisata sekaligus mendongkrak perekonomian lokal.

"Indonesia kaya akan tradisi yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Sekarang tugas pemerintah adalah mengemas tradisi ini menjadi daya tarik wisata," katanya.

Akhyar juga mengapresiasi semangat pemuda Kampung Dadap yang terus melestarikan tradisi dan budaya.

"Kami dari Komunitas MBI siap mendukung Kampung Dadap menjadi destinasi wisata yang membanggakan Indonesia," terangnya.

Lebih lanjut, Akhyar menilai bahwa Festival Dadap Vol 4 ini selaras dengan Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo pernah mengatakan kita harus bersatu untuk membangun negeri Indonesia ini, baik mencintai dan menghargai serta melestarikan tradisi-tradisi Indonesia yang begitu sangat kaya dan luar biasa," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar