TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menegaskan, meskipun kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan, melibatkan seorang pelaku yang masih berstatus pelajar, hak pendidikan pelaku tetap harus dijamin selama proses hukum berlangsung.

“Kami memastikan, meskipun pelaku terlibat dalam penyidikan, hak-hak pendidikan tetap berjalan. Jika dalam proses penyidikan pelaku harus ditahan, tetap ada mekanisme agar pelaku bisa mengikuti pembelajaran, baik secara online ataupun dengan guru yang datang,” ujar Jasra Putra dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/5/2025).

Jasra berujar, dalam sistem peradilan pidana anak pada setiap kasus apapun, termasuk pelecehan seksual, hak-hak kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, harus dijaga.

“Proses hukum tidak boleh menghambat hak-hak anak, baik pelaku maupun korban. Jika pelaku ditahan, akses untuk bertemu orang tua juga tetap diberikan,” ucap Jasra.

Jasra meyakini, kepolisian sudah memahami bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.

"Kepolisian pasti sudah paham yaa terkait bagaimana memastikan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak, baik itu anak korban maupun anak pelaku," kata Jasra.

Duduk perkara

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

KOMPAS.com - Kuasa hukum I Wayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas yang saat ini berada dalam tahanan Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan rumah.

Permohonan ini diajukan oleh pengacara Agus, Ainuddin, dengan alasan ketidaknyamanan kliennya di dalam lapas.

Ainuddin menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan tersebut kepada pihak berwenang.

"Secara materil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, agar hak-hak Agus bisa terpenuhi," ujar Ainuddin pada Kamis (16/1/2025).

Ia menambahkan bahwa selain pengalihan menjadi tahanan rumah, pihaknya juga membuka opsi untuk mengajukan permohonan tahanan kota demi kondisi yang lebih baik bagi Agus.

Komisi Disabilitas: Tak ada Lapas yang nyaman

Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri Mataram meminta agar kedua orang tua Agus hadir dalam persidangan.

Sementara itu, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut memberikan tanggapan terkait permohonan ini.

Perwakilan KDD, Jokop, menyebutkan bahwa kondisi lapas di Kuripan sudah memenuhi standar untuk penyandang disabilitas.

"Kalau masalah nyaman tidak nyaman, tidak ada satupun Lapas yang nyaman. Tenaga pendamping itu dari narapidana di Lapas," kata Jokop.

Permohonan untuk menjadikan Agus tahanan rumah sebelumnya juga telah diajukan oleh kuasa hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTB, namun belum mendapatkan persetujuan.

Agenda Sidang dan Dakwaan

Agus dijadwalkan menjalani sidang lanjutan pekan depan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum berencana menghadirkan lima orang saksi untuk memperkuat pembelaan.

Agus didakwa dengan Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun hukuman penjara serta denda sebesar Rp 300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kkasus ini juga menjadi sorotan publik mengingat status Agus sebagai penyandang disabilitas dan adanya pertimbangan khusus terkait hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum Agus berharap permohonan ini dapat dikabulkan demi memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada klien mereka.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul: Kuasa Hukum Ajukan Alih Status Penahanan Agus Difabel Jadi Tahanan Rumah

SOLO, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum menggunakan pasal pemberatan pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Desakan itu disampaikan oleh Komisioner KPAI Dian Sasmita merespons soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Dian juga meminta pemenuhan hak anak korban atas restitusi.

"Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apa pun alasannya," kata Dian dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, korban anak yang masih usia sekolah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemenuhan hak anak untuk pendampingan dan pemulihan sangat penting untuk segera diberikan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya.

Pelibatan tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor, psikolog juga penting dilakukan agar pemulihan anak dapat berkelanjutan dan komprehensif.

"Pemulihan juga perlu diberikan kepada keluarga korban. Agar mereka dapat berpartisipasi mendukung pemulihan anak," katanya lagi.

Kekerasan seksual di sekolah

Dian menyampaikan bahwa kekerasaan seksual di sekolah adalah hal yang serius.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2023 mencatat ada 730 kasus kekerasaan seksual di sekolah. Kemudian 2024 terdapat 447 kasus.

"Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan perlindungan anak, di mana memastikan setiap warga sekolah tidak melakukan kekerasan terhadap anak," kata dia.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya menggemparkan warga Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025).

Guru berinisial ST (35) yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah nekat merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami-istri.

Sudah dua tahun terakhir, ST melecehkan siswanya tanpa diketahui orang lain saat korban masih duduk di bangku kelas IX SMP.

Dalam kurun waktu tersebut, ST sudah berhubungan badan sebanyak 10 kali dengan siswanya yang dilakukan di rumah pelaku.