Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), Japto Soelistyo Soerjosoemarno di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Penggeledahan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Japto merupakan sosok sentral dalam organisasi Pemuda Pancasila. Ia sudah menjabat sebagai ketua umum organisasi ini sejak tahun 1981 ketika dikukuhkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III tahun 1981 di Cibubur, Jakarta.

Kelahiran organisasi Pemuda Pancasila tak bisa dilepaskan dari peran militer Indonesia. Organisasi ini lahir dari prakasa mantan KSAD Abdul Haris Nasution. Nasution, Gatot Subroto hingga Aziz Saleh pada 1954 silam membentuk partai politik bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Indonesianis Ian Wilson dalam bukunya 'Politik Jatah Preman' (2018) menjelaskan IPKI yang dibentuk Nasution merupakan sebuah partai politik yang keanggotaannya ditarik dari militer, bekas laskar, dan jejaring jago.

IPKI juga dibentuk sebagai partai politik dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

IPKI kemudian membentuk 'sayap pemuda' bernama Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 bertepatan Hari Sumpah Pemuda. Banyak anak tentara yang ikut masuk ke Pemuda Pancasila, sebab IPKI juga berisi banyak mantan pejuang atau tentara. Sehingga membuat organisasi menjadi organisasi dengan jaringan nasional

Pemuda Pancasila juga bertujuan dibentuk untuk mengimbangi kekuatan Pemuda Rakyat, underbouw kepemudaan dari PKI. Organisasi ini juga memiliki kiprah memberangus komunisme yang saat itu tumbuh subur di Indonesia.

Ian Wilson juga menjelaskan Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru seperti tak terganggu. Bahkan, ketika terjadi operasi penembakan misterius (Petrus) berjalan, hampir tak ada anggota Pemuda Pancasila yang tersentuh.

Pemuda Pancasila kini identik dengan seragam mereka berwarna oranye loreng yang mencolok dengan baret oranye layaknya paramiliter. Pemuda Pancasila juga memiliki lambang yang khas yang terdiri dari bintang, rantai, pohon, banteng, serta padi dan kapas.

Pemuda Pancasila saat ini identik juga dengan sosok Japto. Japto merupakan anak dari Mayor Jenderal Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga adik dari aktris Marini Soerjosoemarno. Kini Pemuda Pancasila difokuskan pada kegiatan yang bergerak di sektor kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pemuda Pancasila memiliki struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Di tingkat pusat, dinamakan Majelis Pimpinan Nasional. Sementara di tingkat provinsi dinamakan Majelis Pimpinan Wilayah dan di tingkat kota/kabupaten dinamakan Majelis Pimpinan Cabang).

Organisasi ini juga memiliki tingkatan di level kecamatan yang dinamakan Pimpinan Anak Cabang. Pengurus Pemuda Pancasila juga kerap diduduki oleh para pejabat penting Indonesia.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, sejumlah pengurus MPN Pemuda Pancasila menduduki jabatan strategis, mulai dari anggota DPR, mantan menteri hingga wakil menteri.

Hal tersebut merujuk Surat Keputusan Majelis Pimpinan Nasional Ormas Pemuda Pancasila Nomor: 045.A2/MPN-PP/VII/2020 tentang Susunan dan Komposisi Fungsionaris Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar Ormas Pemuda Pancasila masa bakti 2019-2024.

Nama Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria juga tercatat sebagai anggota MPO Pemuda Pancasila. Riza saat ini juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Kemudian terdapat nama anggota DPR sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet). Di Pemuda Pancasila, Bamsoet menjabat sebagai wakil ketua umum I organisasi masa bakti 2019-2024.

Nama Pemuda Pancasila kerap kali disangkutpautkan dengan aksi-aksi bentrokan antarormas yang kerap terjadi belakangan ini di pelbagai wilayah.

Semisal pada November 2021 lalu di Ciledug meletus bentrokan antara FBR dan PP. Bentrokan diduga bermula dari konvoi salah satu ormas yang tengah merayakan ulang tahun.

Kemudian, terjadi perdebatan atau cekcok antara kedua belah pihak hingga berujung pada bentrokan fisik antara FBR dan Pemuda Pancasila.

Kemudian terjadi bentrok antara Pemuda Pancasila dan Forkabi di Jalan Hos Cokroaminoto, Kreo, Kota Tangerang, Minggu 12 Februari 2023 lalu. Bentrokan ini dipicu masalah pengelolaan lahan parkir.

Terbaru, Pemuda Pancasila dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya sempat bentrok di Blora pada pertengahan Januari 2025 lalu.

Bentrokan terjadi buntut dari Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Dilansir dari Kompas.com (5/2/2025), penggeledahan ini terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Tessa menegaskan bahwa dasar penggeledahan ini tetap merujuk pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari. "Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW," tambahnya.

KPK Sita 11 Mobil dan Barang Bukti Elektronik

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita berbagai aset berharga, termasuk 11 unit mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik.

"11 ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar Tessa.

Meskipun demikian, hingga kini KPK masih belum mengungkapkan secara rinci peran Japto Soerjosoemarno dalam kasus gratifikasi yang menjerat Rita Widyasari.

Sebelumnya, KPK mengungkap bahwa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, diduga menerima jatah gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa nilai gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Menurut Asep, aliran uang hasil gratifikasi tersebut tengah didalami oleh penyidik KPK.
Sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Rita Widyasari, KPK terus menelusuri aliran dana ke berbagai pihak.

“KPK akan menelusuri ke mana pun aliran uang hasil korupsi. Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis,” ujar Asep.

Salah satu pihak yang turut diperiksa dalam kasus ini adalah pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

“Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutup Asep.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aliran dana hasil gratifikasi tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno Digeledah KPK Terkait Kasus Rita Widyasari, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, Rabu (5/2/2025).

Lokasi penggeledahan berada di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, penyidik menyita beberapa barang setelah menggeledah kediaman Japto.

Barang yang disita penyidik adalah uang Rupiah, valuta asing (valas), dokumen, barang bukti elektronik, dan sebelas mobil.

“Benar, ada kegiatan penggeledahan,” ujar Tessa dikutip dari Antara, Rabu (5/2/2025).

Alasan KPK geledah rumah Japto Soerjosoemarno

Tessa menjelaskan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Japto terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Dasar KPK mendatangi kediaman Japto adalah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus Rita.

Meski begitu, Tessa belum bisa mengungkap peran Ketum Pemuda Pancasila tersebut dalam kasus gratifikasi Rita.

“Belum bisa diungkap saat ini, Dasar geledahnya sama. Menggunakan sprindik gratifikasi RW (Rita Widyasari),” ujar Tessa dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Sebelum mendatangi rumah Japto, penyidik sudah menggeledah rumah eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, Selasa (4/2/2025).

Penyidik menyita barang bukti elektronik, uang dalam pecahan Rupiah dan asing, tas, serta jam setelah menggeledah kediaman Ahmad Ali.

Meski begitu, Tessa tidak mengungkap keterkaitan politikus Nasdem tersebut dengan kasus yang menjerat Rita.

Ia hanya menyampaikan, dasar penyidik melakukan penggeledahan adalah Sprindik perkara gratifikasi Rita.

“Kalau surat perintah penyidikannya atau dasar geledahnya itu menggunakan (dugaan) tindak pidana korupsi gratifikasi metrik ton, bukan yang TPPU (tindak pidana pencucian uang),” jelas Tessa dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

KPK sedang dalami kasus gratifikasi Rita Widyasari

Penggeledahan rumah Japto dan Ahmad Ali terjadi di tengah upaya KPK melakukan pengembangan kasus gratifikasi yang menyandung Rita.

Dalam kasus tersebut, Rita disebut menerima jatah 3,3 sampai 4 dollar AS untuk setiap metrik ton batu bara dari perusahaan tambang.

Hingga saat ini, Rita masih menjalani vonis sepuluh tahun penjara sejak dijatuhi hukuman pada 2017.

Selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 600.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Ia dihukum karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selain kasus gratifikasi, lembaga anti-rasuah juga mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Rita.

Hingga saat ini, KPK sudah menyita lima bidang tanah dengan total luas mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Dilansir dari Antara, Selasa (4/2/2025), sebagian besar barang sitaan telah dititipkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.

Sementara itu, beberapa barang bukti lainnya ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur untuk perawatan.

Dari berbagai barang yang disita, KPK akan mendalami asal-usul aset yang dimiliki Rita.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan bakal dirampas sebagai asset recovery atau pemulihan keuangan negara melalui prosedur pengadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.

Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan," ujar dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.

Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.

"Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan," ujar Mafirion.

Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?" katanya.

Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan lima tahun terakhir.

Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.

"Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.

Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Warga juga melaporkan bahwa para penyerang melakukan penganiayaan terhadap anak di bawah umur serta mengancam dengan senjata tajam.

Menurut keterangan sementara kepolisian, penyerangan ini terjadi setelah satu pekerja perusahaan ditahan oleh warga, karena diduga mencopot sejumlah spanduk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City di area posko Kampung Sembulang Hulu pada Selasa (17/12/2024) malam.

Koordinator lapangan keamanan PT MEG untuk Rempang Eco-City, Angga, mengonfirmasi bahwa lebih dari 30 orang dikerahkan ke lokasi.

Namun, puluhan orang itu hanya ditugaskan untuk misi evakuasi rekan mereka yang ditahan warga.

Perusahaan menyebut bahwa kedatangan puluhan orang ke lokasi bertujuan untuk menyelamatkan salah satu pekerja yang ditahan oleh warga selama empat jam.

Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. Penggeledahan itu terkait dengan kasus TPPU mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW). (mud/mud)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mempersoalkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dilantik sangat cepat menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, saat membacakan permohonan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2024,” kata Ronny di ruang sidang, Rabu (5/2/2025).

Ronny mengatakan, hanya berselang tiga hari setelah serah terima jabatan dan resmi memimpin KPK, mereka langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Hasto sebagai tersangka.

Selain Sprindik, KPK juga langsung menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 23 Desember 2024.

“Termohon dalam menerbitkan Sprindik dan SPDP terhadap pemohon dilakukan dalam waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan,” ujar Ronny. “Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2024 dengan memutuskan adanya dua tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon,” lanjut Ronny.

Dalam perkara ini, Hasto bersama eks kader PDI-P Saeful Bahri dan Donny Tri Istiqomah diduga terlibat suap yang diberikan oleh tersangka Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Perbuatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) bersama dengan saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dan Agustiani," kata Ketua Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024.

Hasto bersama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah disebut menyuap Wahyu Setiawan dan Agustina Tio Fridelina sebesar 19.000 Dollar Singapura dan 38.350 Dollar Singapura pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019.

Uang pelicin ini disebut KPK diberikan supaya Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dari Dapil I Sumsel.

Menghadapi praperadilan ini, KPK optimistis bisa membuktikan adanya keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam perkara suap Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, KPK tidak sembarangan dalam menetapkan status tersangka kepada Hasto.

“Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, kita punya tim. Ibarat kata, ini adalah pembuktian secara formal yang sudah kami siapkan,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan institusinya akan memperkuat koordinasi dengan penegak hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba di daerah.

Menurut Maruli di Jakarta, Rabu, peredaran narkoba, terutama sabu-sabu, cukup menjamur karena aktivitas ini sudah menjadi salah satu sumber perekonomian utama sebagian masyarakat di beberapa wilayah.

Maraknya peredaran sabu ini, lanjut Maruli, memunculkan ragam modus baru penggunaan sabu di beberapa daerah, salah satunya sistem "jambak" yang marak di Sumatera Utara.

Modus tersebut memungkinkan orang menggunakan sabu untuk beberapa kali hirup dengan hanya membayar Rp50.000.

Modus tersebut terungkap kala TNI AD dan penegak hukum setempat berhasil mengungkap aktivitas narkoba di Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, Maruli mengatakan pihaknya sudah sering terlibat dalam upaya pengungkapan kasus narkoba. Bahkan tidak jarang personel TNI AD berhasil mengungkap peredaran narkoba di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

"Kita sekarang bisa dapat ratusan kilo (narkoba) di daerah perbatasan. Padahal kerja kita manual para tentara-tentara penjaga perbatasan," katanya.

Dengan adanya fenomena seperti ini, Maruli menyatakan TNI AD siap jika nantinya dilibatkan secara masif dalam pemberantasan peredaran narkoba.

"Kita enggak mungkin mengoordinasi untuk melawan narkoba," tambahnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono meminta agar saksi kunci dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan FA yang diduga oleh AN, anak bos Prodia mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ini kan ada saksi karena AP ini masih ada (masih hidup), itu saksi kunci, jadi supaya bisa dilindungi," kata Arief dalam program Rakyat Bersuara iNews TV Selasa (4/2/2025).

Diketahui, AP dan FA merupakan ABG yang diduga 'Open BO' dengan tersangka Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartanto (MBH).

Keduanya bertemu dengan Arief dan Bayu yang kini ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2024 di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).



Pada malam kejadian, AP dan FA dicekoki inex dan air sabu, kemudian diperkosa. Atas peristiwa itu, FA pun menghembuskan napas terakhir karena diduga overdosis.

Menarik kronologi kejadian tewasnya FA, Arief mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut bisa berkembang menjadi kasus pemberian narkotika, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Arief mengatakan, harus ada autopsi terhadap jenazah FA, untuk mengetahui penyebab kematian anak di bawah umur tersebut, apakah karena narkoba atau hal lain.

"Autopsi itu akan menunjukkan FA ini almarhum ini meninggal itu sebabnya apa, kalau narkoba harus sesuai yang disampaikan tadi, paling tidak kena 116 tuh Undang-undang 35 tahun 2009," katanya.

Untuk itu, kata Arief, AP harus mendapatkan perlindungan, karena dia bersama-sama dengan FA pada malam kejadian, dan mengetahui peristiwa yang sesungguhnya.

"AP ini sebaiknya diberikan perlindungan, karena dia saksi kunci, jadi pertama hasil autopsi tadi sebab kematian FA, kedua keterangan saksi yang bersama sama di dalam satu kejadian," katanya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tahanan politik (tapol) Papua bisa mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, amnesti tak akan diberikan kepada narapidana yang terafiliasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu diungkapkan Pigai saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025). Ia menjelaskan, rencana Prabowo memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana didasari atas nilai kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

"Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Pigai.

Saat ini, kata Pigai, pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Pigai mengungkapkan, penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

"Berikutnya mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik," tutur Pigai.

Pigai mengatakan, tahanan politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

"Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai kami akan, Presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti," ungkap Pigai.



Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," tandas Pigai.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku dirinya dan jajaran Kementerian HAM lainnya tak jarang bekerja hingga bermalam di kantor pada saat awal-awal berdirinya kementerian tersebut.

"Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur, dan semua staf, bekerja siang dan malam, dan kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dia bahkan mengklaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) sejak awal dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan [SOTK]. Secara subjektif kami menilai itu sebagai kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian HAM," ucapnya.

Dia menyebut klaim Kementerian HAM menjadi kementerian yang paling cepat merampungkan SOTK diperkuat pula legitimasinya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Jadi Kementerian HAM adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan SOTK menurut Menpan RB. Jadi saya mempertanggungjawabkan, saya menyatakan dua minggu (SOTK) pun bisa saya selesaikan, dan saya memang sudah selesaikan," tuturnya.

Padahal, lanjut dia, pada saat awal pembentukannya Kementerian HAM yang baru berdiri itu hanya diawaki oleh dirinya beserta Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin.

"Sementara staf Direktorat Jenderal HAM adalah staf transisi Kementerian Hukum dan HAM karena staf kantor yang baru dan stafnya hanya dua orang maka kami bekerja secara maraton," tuturnya.

Dia menyebut di minggu pertama dirinya bekerja sebagai Menteri HAM dia juga langsung menunjuk lima staf khusus menteri, serta pelaksana tugas harian, sekretaris jenderal, direktur jenderal, hingga inspektur jenderal.

"Bulan November kami sudah menyelesaikan SOTK tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan tanggal 4 Desember 2024, SOTK untuk Eselon I, Eselon II, Eselon III dan IV saya selesaikan," kata dia.

Untuk itu, dia menyebut capaian tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih oleh para staf di Kementerian HAM.

Jakarta -

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan rencana amnesti tahanan politik di Papua bukan untuk tahanan yang bersenjata. Amnesti akan diberikan bagi mereka yang ditahan karena perbedaan pendapat hingga ideologi.

"Karena dia beda ideologi menggunakan atribut-atribut yang bertentangan dengan negara itu akan diberikan amnesti. Tapi bukan untuk yang bersenjata," kata Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pertimbangannya, kata dia, karena tidak ada jaminan jika pihak yang bersenjata telah diberi amnesti maka akan kembali melakukan aksinya. Hal itu, katanya, bukanlah bentuk diskriminasi.

"Pertimbangan bukan untuk yang bersenjata, tidak ada diskriminasi, bisa. Tapi siapa yang bisa memastikan setelah kita kasih amnesti mereka tidak lakukan aksi lagi," sebutnya.

"Bisa saja memegang senjata membunuh orang kemudian masuk penjara, setelah kita kasih amnesti keluar dia panas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara soal rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi tidak termasuk orang terlibat kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Yusril mengatakan rencana pemberian amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dalam tahap kajian.

"Betul apa yang dikatakan Pak Supratman (Menteri Hukum Supratman Andi Agtas) bahwa di antara 44 ribu napi yang akan diusulkan kepada Presiden untuk mendapat amnesti itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat dalam kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua," kata Yusril kepada wartawan, Kamis (30/1).

Yusril menyampaikan bahwa rencana pemberian amnesti kepada 44 ribu napi telah dibahas pemerintah dalam dua bulan terakhir. Dia menyerahkan keputusan terkait rencana amnesti itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Daftar nama 44 ribu itu telah dibahas sejak dua bulan yang lalu dan telah disepakati untuk diajukan amnestinya kepada Presiden untuk diambil keputusan akhir," ujar dia.

Yusril menerangkan, rencana amnesti kepada kelompok separatis di Papua masih dikaji. Dia mengungkit sejarah pemerintah pernah memberikan amnesti kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Yusril lantas kembali menegaskan ihwal amnesti ke KKB Papua masih belum diputuskan. "Belum ada keputusan mengenai hal itu. Dan memang dapat dipastikan nama-nama mereka yang dipidana dan diusulkan untuk diberikan amnesti di antara yang 44 ribu itu tidak ada mereka yang dipidana karena terlibat KKB," katanya.

(ial/maa)