secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sedang memantau dan menyelidiki peristiwa ledakan amunisi yang mengakibatkan belasan korban jiwa, termasuk warga sipil, di Kabupaten Garut, Jawa Barat (12/5).

“Sejak hari Kamis (15/5), kami sedang melakukan permintaan keterangan kepada saksi yang ada di lokasi, di Kabupaten Garut,” kata Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, Komnas HAM sedang meminta keterangan ke beberapa saksi, termasuk dari pihak aparat pemerintah, saksi di lapangan, dan keluarga korban.

Selain itu, nantinya Komnas HAM juga akan meminta keterangan kepada TNI Angkatan Darat, Kodam Siliwangi, Polres Garut, dan Polda Jawa Barat terkait ledakan amunisi tersebut.

“Jadi, kami masih tahapan penyelidikan sekarang,” ujar Uli.

Sebelumnya, Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan bahwa ledakan terjadi ketika TNI AD melakukan pemusnahan amunisi oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi III Pusat Peralatan TNI AD di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (12/5) pukul 09.30 WIB.

"Pada awal kegiatan, secara prosedur telah ada pengecekan terhadap personel maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan. Semuanya dinyatakan dalam keadaan aman," kata Wahyu.

Personel kemudian membuat dua lubang sumur untuk tempat memasukkan amunisi milik TNI AD yang akan dimusnahkan. Setelah lubang tersebut dibuat, kemudian dimasukkan amunisi yang akan dimusnahkan, lalu lubang tersebut diledakkan oleh personel TNI AD menggunakan detonator.

"Peledakan di dua sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman," jelas Wahyu.

Setelah itu, personel mengisi satu lubang yang telah disiapkan untuk menghancurkan detonator yang sebelumnya dipakai untuk meledakkan dua lubang sumur. Detonator itu dimasukkan ke dalam lubang untuk dimusnahkan dengan cara yang sama dengan pemusnahan amunisi sebelumnya.

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang," kata Kadispenad.

Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang di antaranya merupakan anggota TNI dan tujuh korban lainnya warga sipil.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

“Selain dari halalbihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana,"

Jakarta (ANTARA) - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) menegaskan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (30/4) hanya membahas rencana halalbihalal yang direncanakan berlangsung pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini, Jakarta.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn.) Komaruddin Simanjuntak di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu, menjelaskan pembahasan acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Panitia Halalbihalal PPAD Letjen TNI (Purn.) Dodik Widjanarko, dan Wakil Ketua Panitia Halalbihalal PPAD Jenderal TNI (Purn.) Agustadi Sasongko Purnomo.

Pada pertemuan dengan Presiden, kata dia, panitia hanya memaparkan waktu, lokasi, dan undangan acara halalbihalal tersebut.

Komaruddin menjelaskan bahwa sejumlah 1.200 orang diundang untuk menghadiri Halalbihalal PPAD, terdiri atas purnawirawan dan keluarga besar TNI/Polri, kepala daerah seperti Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, anggota DPR RI, dan menteri Kabinet Merah Putih.

“Selain dari halalbihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana," katanya menegaskan.

Ia juga menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah sering dilakukan, yakni setelah Hari Raya Idul Fitri.

Sebelumnya, sekitar 10 perwakilan pengurus PPAD mengunjungi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4) siang.

Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Putranto mengatakan bahwa kehadiran perwakilan pengurus PPAD dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PPAD. Mau halalbihalal," kata dia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4) siang.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. "Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan mendukung proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait penangkapan mantan anggota TNI AD berinisial YE yang menyelundupkan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Tentunya kami menghormati prosesnya dan kami berharap memang tidak terulang lagi seperti itu," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Frega, pihak kepolisian telah melakukan prosedur yang tepat dengan menangkap YE selaku pemasok senjata.

Status YE sendiri bukan lagi sebagai anggota TNI sehingga Frega mendukung diberlakukannya proses hukum pidana secara umum.

"Tentunya pelakunya adalah desertir tentunya kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berlaku," kata Frega.

Sebelumnya, satuan Tugas (Satgas) Ops Damai Cartenz berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi dari pecatan TNI Angkatan Darat berinisial YE di Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (6/3).

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin pada Jumat (7/3), mengatakan bahwa pelaku hendak menyelundupkan senjata api buatan PT. Pindad dan akan memberikan senjata tersebut kepada KKB pimpinan Lerimayu Telengen.

Patrige Renwarin menjelaskan, modus pelaku menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut ke dalam kompresor angin untuk diserahkan kepada KKB Puncak Jaya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan mendukung proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait penangkapan mantan anggota TNI AD berinisial YE yang menyelundupkan senjata ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

"Tentunya kami menghormati prosesnya dan kami berharap memang tidak terulang lagi seperti itu," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Senin.

Menurut Frega, pihak kepolisian telah melakukan prosedur yang tepat dengan menangkap YE selaku pemasok senjata.

Status YE sendiri bukan lagi sebagai anggota TNI sehingga Frega mendukung diberlakukannya proses hukum pidana secara umum.

"Tentunya pelakunya adalah desertir tentunya kami menghargai dan menghormati proses hukum yang berlaku," kata Frega.

Sebelumnya, satuan Tugas (Satgas) Ops Damai Cartenz berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api dan amunisi dari pecatan TNI Angkatan Darat berinisial YE di Kampung Ampas, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (6/3).

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin pada Jumat (7/3), mengatakan bahwa pelaku hendak menyelundupkan senjata api buatan PT. Pindad dan akan memberikan senjata tersebut kepada KKB pimpinan Lerimayu Telengen.

Patrige Renwarin menjelaskan, modus pelaku menyembunyikan senjata api dan amunisi tersebut ke dalam kompresor angin untuk diserahkan kepada KKB Puncak Jaya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan institusinya akan memperkuat koordinasi dengan penegak hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba di daerah.

Menurut Maruli di Jakarta, Rabu, peredaran narkoba, terutama sabu-sabu, cukup menjamur karena aktivitas ini sudah menjadi salah satu sumber perekonomian utama sebagian masyarakat di beberapa wilayah.

Maraknya peredaran sabu ini, lanjut Maruli, memunculkan ragam modus baru penggunaan sabu di beberapa daerah, salah satunya sistem "jambak" yang marak di Sumatera Utara.

Modus tersebut memungkinkan orang menggunakan sabu untuk beberapa kali hirup dengan hanya membayar Rp50.000.

Modus tersebut terungkap kala TNI AD dan penegak hukum setempat berhasil mengungkap aktivitas narkoba di Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, Maruli mengatakan pihaknya sudah sering terlibat dalam upaya pengungkapan kasus narkoba. Bahkan tidak jarang personel TNI AD berhasil mengungkap peredaran narkoba di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

"Kita sekarang bisa dapat ratusan kilo (narkoba) di daerah perbatasan. Padahal kerja kita manual para tentara-tentara penjaga perbatasan," katanya.

Dengan adanya fenomena seperti ini, Maruli menyatakan TNI AD siap jika nantinya dilibatkan secara masif dalam pemberantasan peredaran narkoba.

"Kita enggak mungkin mengoordinasi untuk melawan narkoba," tambahnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

TNI Angkatan Darat (AD) menggelar Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Award Kampung Pancasila. Sebanyak 12 Kodam meraih penghargaan ini dalam lima kategori yang ada.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyerahkan langsung penghargaan tersebut. Dia mengatakan penghargaan ini dibuat untuk membina ribuan kampung sesuai dengan kondisinya masing-masing.

"Karena memang setelah kita banyak berdiskusi kondisi-kondisi masyarakat di daerah ini, sekarang ini antara perkembangan teknologi dengan bagaimana kita mempertahankan ideologi ini tantangannya sangat luar biasa," kata Maruli dalam sambutannya di Mabes AD, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

TNI AD bekerja sama dengan pihak swasta untuk membina hampir 2.000 Kampung Pancasila yang tersebar di Indonesia. Maruli berharap jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan pembangunan kerja sama dengan kementerian maupun pihak swasta lainnya.

"Ini yang kedua kalinya kita selenggarakan, kami juga sudah mengevaluasi, mudah-mudahan ini terus berkembang, ada Pak Menteri UMKM ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Saya kira itu," ucap Maruli kepada wartawan.

Maruli menambahkan kerja sama akan terus dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dari pembinaan Kampung Pancasila. Bahkan, kata dia, ada beberapa kementerian yang hendak menjalin kerja sama.

"Ya sebetulnya yang sudah kita lakukan sudah rutin ya. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa beberapa kementerian sudah mengajak bekerja sama, tadi juga sudah dengan Pak Menteri UMKM, kira-kira apa yang bisa kita kolaborasikan untuk meningkatkan di kementerian-kementerian ini yang bisa kita lakukan," ujar Maruli.

"Saya yakin ya karena beberapa yang tadi saya sampaikan sudah duduk bareng dengan kami di sini untuk mendiskusikan tentang hal tersebut," imbuhnya.

Berikut daftar Kodam peraih KSAD Award Kampung Pancasila:

Kategori Ketahanan Pangan

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali
2. Kodam Mulawarman Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Kodim 0906 Kutai Kertanegara
3. Kodam II Sriwijaya Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo Kodim 0424 Tanggamus

Pembinaan UMKM

1. Kodam V Brawijaya Kelurahan Ngantru Kodim 0807 Tulungagung
2. Kodam XII Tanjungpura Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kodim 1016Palangkaraya
3. Kodam IX Udayana Kelurahan Karangpule Kecamatan Sekarbela Kodim 1606 Mataram

Pembinaan Wanra

1. Kodam Jaya Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara
2. Kodam III Siliwangi Desa Gunung Putri Kecamatan Gunungputri Kodim 0621 Kabupaten Bogor
3. Kodam XIV Hasanudin Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kodim 1408 Makassar

Pembinaan Karang Taruna

1. Kodam XV Pattimura Desa Rutong Kecamatan Leitisel Kodim 1504 Ambon
2. Kodam IV Diponegoro Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo Kodim 0708 Purworejo
3. Kodam XVIII Kasuari Kampung Aisandami Distrik Teluk Duari Kodim 1911 Teluk Wondama

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

1. Kodam XIII Merdeka Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda Kodim 1311 Morowali

(fas/fas)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menganugerahi beberapa kampung yang dibina Kodim dengan penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila 2024 di Mabes AD, Jakarta Pusat.

Penghargaan itu diberikan karena kampung-kampung yang dibina Kodim itu berhasil menggelar program yang berkaitan dengan penguatan nilai Pancasila.

"Bagaimana kita mempertahankan ideologi ini perlu tantangannya sangat luar biasa. Jadi kita harus mempererat kekuatan untuk sama-sama membangun ideologi Pancasila di daerah-daerah," kata Maruli dalam acara malam penganugerahan Kampung Pancasila di Mabes AD.

Cara ini pun dinilai Maruli cukup efektif dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut terbukti dari terciptanya situasi yang aman dan kondusif di kampung binaan Kodim tersebut.

Hingga saat ini, TNI AD tercatat telah membina 1.740 Kampung Pancasila di seluruh Indonesia.

Pembinaan itu juga dibantu oleh beberapa pihak swasta yang mau berkolaborasi dengan TNI AD. Dari 1.740 kampung itu, dipilih beberapa kampung yang layak diberikan penghargaan berdasarkan kategori.

Dengan adanya kegiatan ini, dia berharap kampung-kampung yang lain semakin termotivasi dalam menerapkan program-program pancasila.

Daftar penerima penghargaan KSAD Award Kampung Pancasila

1. Kategori Ketahanan Pangan

Juara pertama, Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Juara kedua, Kodam VI/Mulawarman, Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong, Kodim 0906 Kutai Kertanegara.

Juara ketiga, Kodam II/Sriwijaya, Desa Panggungrejo Kecamatan Sukoharjo, Kodim 0424 Tanggamus.

2. Kategori Pembinaan UMKM

Juara pertama, Kodam V/Brawijaya, Kelurahan Ngantru, Kodim 0807 Tulungagung.

Juara kedua, Kodam XII/Tanjungpura, Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kodim 1016Palangkaraya.

Juara ketiga, Kodam IX/Udayana, Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kodim 1606 Mataram.

3. Kategori Pembinaan Perlawanan Rakyat (Wanra)

Juara pertama, Kodam Jaya, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Kodim 0502 Jakarta Utara.

Juara kedua, Kodam III Siliwangi, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunungputri, Kodim 0621 Kabupaten Bogor.

Juara ketiga, Kodam XIV Hasanudin, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kodim 1408 Makassar.

4.Kategori Pembinaan Karang Taruna

Juara pertama, Kodam XV/Pattimura, Desa Rutong, Kecamatan Leitisel, Kodim 1504 Ambon.

Juara kedua, Kodam IV/Diponegoro, Desa Sidorejo, Kecamatan Purworejo, Kodim 0708 Purworejo.

Juara ketiga, Kodam XVIII/Kasuari, Kampung Aisandami, Distrik Teluk Duari, Kodim 1911 Teluk Wondama.

Juara Umum Kampung Pancasila 2024

Kodam XIII/Merdeka, Desa Puntari Makmur, Kecamatan Witaponda, Kodim 1311 Morowali.

Setap juara per kategori mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan. Sedangkan untuk juara umum mendapatkan pilada dan uang pembinaan sebesar Rp50 juta.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Tanggal 1 Oktober adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Berbeda dengan Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni, peringatan Hari Kesaktian Pancasila berkaitan dengan peristiwa G30S PKI yang diperingati satu hari sebelumnya, yakni pada tanggal 30 September.

Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk menegaskan kekuatan ideologi Pancasila setelah peristiwa G30S PKI yang berupaya mengganti ideologi negara Indonesia. Tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 153 Tahun 1967.

Lantas, mengapa Hari Kesaktian Pancasila penting untuk diperingati? Simak sejarah, makna dan link twibbon dari Hari Kesaktian Pancasila berikut ini.

Sejarah di Balik Hari Kesaktian Pancasila

Merangkum arsip detikEdu, pasca terjadinya peristiwa berdarah pada 30 September 1965, banyak dari masyarakat yang menduga bahwa peristiwa ini merupakan percobaan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mengubah ideologi negara menjadi komunis.

Peristiwa G30S PKI membuat situasi politik di Indonesia tidak stabil, penculikan dan pembunuhan keenam perwira tinggi militer membuat banyak rakyat Indonesia marah dan kecewa terhadap pemerintah. Sebagai respons, pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret atau yang lebih dikenal dengan Supersemar.

Melalui Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto diberi wewenang sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, dengan tugas melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan negara pasca G30S PKI.

Salah satu tindakan yang diambil oleh Soeharto adalah menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan mewajibkan seluruh pasukan TNI AD untuk memperingati hari tersebut. Setelah Soeharto menjadi presiden, Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan sebagai hari peringatan nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967.

Makna Hari Kesaktian Pancasila

Sejak ditetapkannya Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober, rakyat Indonesia secara serentak memperingati hari ini untuk mengenang keenam perwira tinggi militer yang telah gugur pada peristiwa G30S PKI.

Makna dari Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan buku "Mengenal Orde Baru" karya Dhianita Kusuma Pertiwi adalah untuk menekankan keberhasilan dan kesaktian Pancasila sebagai Ideologi negara dalam melenyapkan paham komunisme yang berusaha diterapkan oleh Partai Komunis Indonesia melalui kudeta pada tanggal 30 September 1965.

Pada peringatan ini, masyarakat Indonesia umumnya melaksanakan upacara bendera selama dua hari, yaitu pada 30 September dan 1 Oktober. Upacara dilakukan dengan menaikan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada para perwira tinggi militer yang telah gugur dalam peristiwa G30S PKI.

Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila

Untuk meramaikan Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut beberapa twibbon yang dapat digunakan untuk media sosial, diantaranya:

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (1)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (2)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (3)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (4)

Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2024 (5)

(faz/faz)

Jakarta (ANTARA) - Jajaran TNI AD bekerja sama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada prajurit..

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu, kegiatan penguatan Pancasila ini dibalut dalam acara seminar bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia" yang digelar di Solo, Jawa Tengah pada Selasa (28/5).

Komandan Resor Militer (Danrem) 074/Warastratama, Kolonel Inf Ali Akhwan saat memberikan sambutan dalam acara tersebut mengatakan penanaman nilai Pancasila sangat dibutuhkan guna meningkatkan jiwa nasionalisme prajurit.

Nilai-nilai Pancasila, lanjut dia, juga harus menjadi pedoman prajurit dalam upaya melindungi kedaulatan Republik Indonesia.

"Pancasila adalah dasar yang menguatkan persatuan bangsa kita. Dalam dinamika global dan sosial, nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi pedoman," kata Ali.

Hal senada juga dikatakan Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Informasi BPIP Agus Mohamad Najib. Menurut dia, nilai nilai Pancasila tidak hanya harus dianut oleh prajurit melainkan seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, seluruh masyarakat memiliki pedoman dalam hidup saling berdampingan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

"Diharapkan seluruh peserta dapat semakin memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di tengah masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD). Sebelumnya, sosok kelahiran 26 Februari 1964 ini menjadi salah satu dari 11 Jenderal TNI Bintang 3 yang meninggalkan militer .

Adapun sejumlah perwira tinggi (pati) berpangkat Letnan Jenderal tersebut termasuk dalam jajaran 164 Pati TNI AD yang mengikuti Wisuda Purna Wira (WPW) di Gedung Moch Lily Rochli Akademi Militer Magelang, Jumat (11/11/2022).

Dalam hal ini, Anto Mukti Putranto yang sebelumnya berstatus sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD juga menjadi salah satunya.

Dikutip dari laman resmi TNI AD, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto merupakan lulusan Akabri 1987. Selain Akabri, beberapa pendidikan militer yang pernah ditempuhnya adalah Sus Sarcab Infanteri (1987), Suslapa I Inf (1993), Disklapa II/Inf (1997), Seskoad (2000), serta Sesko TNI (2011).

Tak sampai disitu saja, pria kelahiran Jember ini juga pernah mengikuti pendidikan militer pengembangan spesialisasi seperti Latsar Para (1988), Jump Master (1990), Susdanyonif (2000), dan Susdandim (2004).

Beralih ke riwayat kariernya, Anto Mukti mengawali dinas militernya sebagai Danton, Dankima, Dankipan, Kasilog, hingga Kasipers di Yonif Linud 612/MD (1987-1995). Pada tahun 1997, dia menyelesaikan pendidikan Diklapa II Infanteri dan menjabat Gumil Gol VI di Pusdikif. Setahun berselang, dia beralih menjadi Kasidok/Turjuk Linud Pussenif.

Pasca pendidikan Seskoad tahun 2000, Anto Mukti Putranto menempati posisi Danyonif Linud 433/3 Kostrad dan menjadi Dansatgas Yonif Mekanis TNI Kongo serta Pabandya Ops Sops Kostrad.

Kemudian pada Juni 2016, dia mendapat promosi bintang dua menjadi Panglima Divisi 1/Kostrad sebelum akhirnya menjadi Pangdam II/Swj periode 2017-2018. Terakhir, Anto Mukti menempati posisi Dankodiklat AD.

Sepanjang kariernya di dunia militer, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto juga telah beberapa mendapat penugasan atau latihan di luar negeri. Di antaranya ada Joint Readiness Training Center (JRCC) Louisiana USA (1997), Peace Keeping Command Post Exercise Thailand (2007), hingga Operasi Perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Selain itu, sejumlah brevet pun dimilikinya seperti Brevet Para Raider, Brevet Infanteri, Brevet Cakra Kostrad, Brevet Jump Master, Brevet Mobil Udara, Brevet Taipur, Brevet Terbang Layang AU, hingga Brevet Master Gunner.