Bandung -

Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat saat ini sedang menaruh perhatian terhadap kasus-kasus besar di Jabar. Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa, kasus yang terjadi itu berpotensi terjadi pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.

Beberapa di antaranya adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen PPDS Unpad di RSHS Bandung, kasus pelecehan yang dilakukan dokter kandungan di Garut dan kasus-kasus lainnya. Kanwil HAM pun berkomitmen mengawal hak-hak korban maupun hak pelaku yang tetap harus mendapat perlindungan.

"Dinamika HAM di Jabar saat ini sedang menjadi barometer nasional, karena kasus-kasus besar ini hampir semua terjadi di Jawa Barat," kata Kakanwil Kementerian HAM Jabar Hasbullah dalam kunjungannya ke kantor detikJabar, Senin (28/4/2025) kemarin.

Hasbullah mengatakan, dalam menangani kasus-kasus HAM, pihaknya bisa punya dua peran. Peran pertama, yaitu sebagai mediator yang menengahi masalah itu yang biasanya terjadi dalam kasus-kasus keluarga seperti hak asuh anak.

Lalu peran kedua, Kanwil Kementerian HAM akan turun tangan menindaklanjuti permasalahan tersebut. Hasilnya nanti bisa dikeluarkan melalui rekomendasi secara terbuka maupun tertutup demi memenuhi hak asasi dari pihak yang terseret kasus tersebut.

"Tapi karena di Undang-undang 39 Tahun 1999 tentang HAM itu tidak memberi wewenang yang besar terhadap kementerian ini. Jadi rekomendasinya ya mau diterima atau tidak, terserah, karena tidak mengikat. Makanya kita berharapa ke depan bisa mengikat rekomendasinya," ucap Hasbullah.

Terlepas apapun itu, Hasbullah pun mendorong supaya masyarakat lebih berani melapor jika ada kejadian yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM. Kanwil Kementerian HAM pun sudah membuka kanal aduan yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat Jabar.

"Kita ingin masyarakat bisa aware terhadap HAM. Hak terhadap dirinya, kelompoknya, masyarakatnya, ada HAM yang dimiliki dan itu melekat. Itu yang harus dihormati dan harus dijunjung tinggi, harus dijaga," tegasnya.

Selain itu, Hasbullah juga berharap kolaborasi dengan media massa bisa semakin menambah kesadaran masyarakat secara luas mengenai HAM. "Kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih kepada detikJabar yang sudah menerima kami silaturahmi. Tentu ini langkah strategis untuk kami berkolaborasi di masa depan, bahwa peran media sangat dibutuhkan," pungkasnya.

(ral/mso)

PACITAN - Oknum perwira polisi di Pacitan, Jawa Timur diduga memperkosa tersangka yang sedang ditahan. Mirisnya aksi bejat itu dilakukan di ruang tahanan kantor polisi.

Pelaku Aiptu Lilik Cahyadi yang menjabat sebagai Kepala Satuan Tahanan Dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan melakukan aksi senonohnya pada 4 April 2025 di ruang tahanan sedang sepi.

Korbannya tahanan wanita berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah tersangka kasus muncikari. ?Kasus ini ditangani Propam Polda Jatim, pelaku ditahan dan kasusnya tengah disidik,? kata Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro, Sabtu (19/4/2025).

Selain memeriksa terduga pelaku, kata Ayub, penyidik Propam Polda Jatim juga telah memeriksa korban serta mengamankan sejumlah barang bukti.

Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pemangku kepentingan terkait untuk membuat aturan guna mencegah tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terjadi di rumah sakit.

"Kami minta supaya kementerian yang terkait (Kementerian Kesehatan) dan rumah sakit-rumah sakit itu melakukan pengendalian," ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, bila aturan tersebut tidak ada atau belum dibuat, peristiwa pemerkosaan seperti yang dilakukan oleh dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, dapat terulang.

"Harus ada regulasi, harus ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak rumah sakit agar pada masa yang akan datang tidak boleh terulang lagi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pembuatan aturan juga perlu agar tindakan yang bertentangan dengan prinsip HAM tidak terjadi lagi.

"Kalau itu terulang, terjadi abuse, pelanggaran HAM by omission, dengan pembiaran. Jadi, tidak boleh membiarkan terjadinya potensi pelanggaran pada masa yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, dokter PPDS Unpad bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal/Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran (Unpad) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat, harus diproses hukum.

“Sikap kami, ya yang bersangkutan harus diproses hukum, jelas,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa bila pelaku tersebut dibiarkan begitu saja, maka terdapat kemungkinan kasus-kasus serupa dapat terulang kembali.

“Kalau dibiarkan, nanti terulang lagi. Mungkin bukan dokter yang bersangkutan, tetapi di tempat lain berpotensi terjadi hal yang sama,” jelasnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya telah menugaskan Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa tersebut.

“Kami punya kantor wilayah di Bandung. Jadi, pada saat itu juga mereka langsung menuju ke rumah sakit, dan sudah ketemu dengan korban, ketemu pelaku,” katanya.

Adapun pelaku bernama Priguna Anugerah Pratama (PAP) telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pemerkosaan terhadap tiga korban, termasuk dua pasien dan satu keluarga pasien.

Polda Jabar menjerat Priguna dengan pasal berlapis, termasuk Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berulang, yang dapat memperberat ancaman hukuman. Priguna terancam pidana maksimal 17 tahun penjara.

Pelaku juga telah mendapatkan sanksi akademik berupa dikeluarkan atau diputuskan studinya oleh Unpad.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Pihak Priguna Anugerah P alias PAP, oknum Residen Anestesi dari Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad) yang melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasien yang dirawat di RSHS Bandung angkat bicara terkait kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan langsung melalui kuasa hukumnya dari Fra & Co Law Frim, Ferdy Rizky Adilya dan Gumilang Gatot.

Ferdy Rizky Adilya mengatakan, kasus ini masih bergulir di Unit PPA Ditreskimum Polda Jabar. Ferdy menegaskan jika kasus ini akan ditangani seprofesional mungkin.

"Kasus masih dalam tahap penyidikan dan klien kami berstatus sebagai tersangka. Kami berkomitmen menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel," kata Ferdy dalam konferensi pers di Bandung, Kamis (10/5/2025).

Ferdy menyebut, sebelum kasus ini berlanjut di Polda Jabar. Keluarga korban dan pelaku sudah berdamai.

"Sebelum pemberitaan di media berkembang, klien kami melalui perwakilan keluarga telah bertemu dan menyamapaikan secara langsung permintaan maaf kepada korban dan keluarga korban hingga akhirnya diselesaikan dengan baik, dan kekeluargaan, dan diadakan perdamaian secara tertulis," ujarnya.

Ferdy dan Gumilang sempat menunjukkan bukti perdamaian yang ditandatangani dan disertai materai, lalu bukti pencabutan laporan yang dilakukan Tanggal 23 Maret atau di tanggal korban melakukan pelaporan ke Polda Jabar.

Dengan adanya kejadian ini Priguna, melalui Ferdy memohon maaf atas ulah yang dilakukannya. "Dengan rasa menyesal klien kami menyampaikan permohonan maaf kepada korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia sehubungan dengan ada kejadian ini, kejadian ini menjadi pembelajaran berharga dan tidak akan terulang lagi oleh klien kami dikemudian hari," terangnya.

Meski laporan sempat dicabut, karena kasus yang menimpa korban merupakan kasus pidana, polisi tetap melanjutkan proses hukum yang menjerat pelaku. Ferdy juga menyebut, jika Priguna siap menghadapi masalah hukum yang menjeratnya.

"Klien kami juga bersedia bertanggungjawab didepan hukum dan menerima konskuensi hukum termasuk konsekuensi terburuk didalam rumah tangganya," pungkasnya.

(wip/sud)

GROBOGAN, KOMPAS.com - Satreskrim Polres Grobogan, Jawa Tengah didesak untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan menimpa NT (14), siswi SMA.

Pelajar kelas X asal Grobogan tersebut dilaporkan telah dirudapaksa beramai-ramai di salah satu kamar hotel di perkotaan Purwodadi oleh sejumlah remaja pria.

Kuasa Hukum korban, Endang Kusumawati berharap, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Grobogan sudi menangani kasus kejahatan seksual yang resmi dilaporkannya pada 18 November lalu ini dengan serius.

"Saya sangat menyayangkan, prosesnya lambat. Kurang apalagi, bukti cukup. Kami laporkan pada pertengahan November, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka," tegas Endang saat dihubungi melalui ponsel, Senin (10/2/2025).

Dalam kasus dugaan serangan seksual anak di bawah umur ini, sambung Endang, enam remaja pria asal Kecamatan Sukolilo, Pati dilaporkan terlibat dengan status peran yang berbeda.

"Seharusnya para terduga pelaku yang berjumlah enam ini diamankan terlebih dulu bukannya dibiarkan berkeliaran bahkan bebas bermedsos. Terduga pelaku utama ini putus sekolah dan lainnya pelajar SMA," kata Endang.

Korban trauma

Menurut Endang, sejauh ini korban masih dalam kondisi ketakutan meski beberapa kali sempat menerima pendampingan psikis dari Unit PPA Satreskrim Polres Grobogan.

"Korban sudah tidak punya bapak, hanya tinggal bersama ibunya. Jadi untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, kami monitoring 24 jam," kata Endang.

Polisi sebut masih didalami penyidik

Kanit PPA Satreskrim Polres Grobogan, Ipda Yusuf Al Hakim mengatakan, kasus dugaan pemerkosaan pelajar SMA ini masih didalami penyidik.

"12 saksi sudah kami periksa dan saat ini sudah proses pelimpahan ke Kejari Grobogan," kata Yusuf.

Kronologi

Kuasa hukum korban, Endang Kusumawati saat dihubungi melalui ponsel, Jumat (22/11/2024) mengatakan, insiden memilukan yang merenggut keperawanan warga Grobogan itu berlangsung pada pertengahan Oktober lalu.

Siang nahas itu, korban diajak bertemu oleh salah seorang terduga pelaku yang sudah lama mengenalnya. Korban selanjutnya dijemput dengan mengendarai sepeda motor.

Bujuk rayunya, korban hendak ditraktir makan namun belakangan korban justru dipaksa masuk ke kamar hotel yang sudah disewa terduga pelaku. Celaka, beberapa saat kemudian terduga pelaku lainnya mulai berdatangan.

"Nah, di kamar hotel itu korban dicekoki minuman keras yang diduga sudah dicampuri obat tidur," ujar Endang.

Ironis, perbuatan biadab itu bahkan direkam beberapa remaja pria itu menggunakan kamera smartphone.

Menjelang Subuh, korban yang syok langsung diantarkan pulang oleh terduga pelaku utama.

"Korban diancam akan dibunuh jika melaporkan," ungkap Endang.

Disampaikan Endang, kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur ini mencuat setelah video tak senonoh yang sengaja direkam para pelaku itu disebarluaskan melalui perpesanan WhatsApp.

"Kakak korban yang mengetahui itu kemudian mencecar korban lalu korban mengakuinya," kata Endang.

JAKARTA - Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen Pol (Purn) Arief Wicaksono meminta agar saksi kunci dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan FA yang diduga oleh AN, anak bos Prodia mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ini kan ada saksi karena AP ini masih ada (masih hidup), itu saksi kunci, jadi supaya bisa dilindungi," kata Arief dalam program Rakyat Bersuara iNews TV Selasa (4/2/2025).

Diketahui, AP dan FA merupakan ABG yang diduga 'Open BO' dengan tersangka Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartanto (MBH).

Keduanya bertemu dengan Arief dan Bayu yang kini ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2024 di sebuah hotel di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel).



Pada malam kejadian, AP dan FA dicekoki inex dan air sabu, kemudian diperkosa. Atas peristiwa itu, FA pun menghembuskan napas terakhir karena diduga overdosis.

Menarik kronologi kejadian tewasnya FA, Arief mengatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut bisa berkembang menjadi kasus pemberian narkotika, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Arief mengatakan, harus ada autopsi terhadap jenazah FA, untuk mengetahui penyebab kematian anak di bawah umur tersebut, apakah karena narkoba atau hal lain.

"Autopsi itu akan menunjukkan FA ini almarhum ini meninggal itu sebabnya apa, kalau narkoba harus sesuai yang disampaikan tadi, paling tidak kena 116 tuh Undang-undang 35 tahun 2009," katanya.

Untuk itu, kata Arief, AP harus mendapatkan perlindungan, karena dia bersama-sama dengan FA pada malam kejadian, dan mengetahui peristiwa yang sesungguhnya.

"AP ini sebaiknya diberikan perlindungan, karena dia saksi kunci, jadi pertama hasil autopsi tadi sebab kematian FA, kedua keterangan saksi yang bersama sama di dalam satu kejadian," katanya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara mengenai terpidana pemerkosa berantai di Inggris Reynhard Sinaga yang dianiaya para narapidana lainnya di penjara HMP Wakefield, Yorkshire, Inggris. Yusril mengungkapkan Pemerintah Indonesia belum bersikap.

"Ini menjadi kasus yang sangat menyita perhatian publik di Inggris dan baru-baru ini yang bersangkutan itu diserang oleh narapidana yang lain. Dan kemudian mengancam hidupnya luka-luka dan orang yang menyerang pun sekarang diadili juga oleh Pengadilan Manchester," kata Yusril dalam jumpa pers di kantornya, Jumat (20/12/2024).

Yusril pun menyoroti perpindahan narapidana yang dilakukan pemerintah Indonesia dan negara lain. Dirinya menekankan bahwa warga negara Indonesia yang menjadi terpidana di negara lain juga harus mendapatkan hak yang sama.

"Tentu kita sebagai sebuah negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia jadi semua warga negara kita di luar negeri, kita lindungi kepentingan-kepentingannya meskipun yang bersangkutan itu melakukan kesalahan dan dihukum berdasarkan pengadilan dari negara yang bersangkutan," jelasnya.

Yusril menyebut pihaknya saat ini masih mempelajari dan mengumpulkan banyak informasi tentang kasus tersebut. Dirinya pun menugaskan salah satu deputinya untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri.

"Dan Kementerian Luar Negeri akan menghubungi perwakilan Kedutaan besar di London untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya termasuk juga upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar kita di London dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara kita yang dipidana di Inggris ini," ungkapnya.

Meski begitu, Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia belum menentukan sikap dan masih mempelajari kasus yang menimpa Reynhard tersebut. ?Jadi belum ada sikap apa pun dari pemerintah. Tapi kami mempelajari kami memantau dengan serius persoalan ini karena menyangkut seorang warga negara Indonesia. Di luar negeri yang melakukan kesalahan dan dipidana di negara lain," kata Yusril.

?Kita sudah melakukan perhatian Filipina misalnya terhadap Marie Jane ataupun Bali Nine menjadi concern bagi pemerintah Australia. Betapa pun salah, kita pun betapa pun salah warga negara kita di luar negeri kita tetap concern dengan apa yang terjadi dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya sendiri,? pungkasnya.