Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Rabu (26/2).

Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Japto beberapa waktu lalu.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

Dari rumah Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik ketika itu menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

KPK kembali memproses hukum Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi jutaan dolar berkaitan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menjamin bakal memproses hukum terkait insiden yang terjadi di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam.

Diketahui, sekelompok anggota TNI diduga menyerang Mapolres Tarakan dan menyebabkan sejumlah anggota Polres luka-luka serta beberapa fasilitas rusak.

"TNI menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan terkait insiden di Mapolres Tarakan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, kepada Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

Hariyanto menyebut, kasus ini sudah ditangani oleh Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.

Mayjen Rudy disebut turun langsung bersama Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menangani kasus ini.

"Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, bersama Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, telah turun langsung untuk memastikan situasi terkendali," ucap Kapuspen.

Kapuspen kemudian menyinggung pernyataan Pangdam VI/Mulawarman yang menyebut TNI bakal memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Di lain sisi, kata dia, Pangdam menjamin soliditas TNI-Polri tetap terjaga.

Diberitakan sebelumnya, insiden penyerangan terhadap markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam, diduga berawal dari perselisihan antara oknum anggota TNI dan Polri di sebuah kafe dua hari sebelumnya.

Akibat penyerangan tersebut, lima anggota kepolisian mengalami luka-luka, sementara sejumlah fasilitas kantor rusak parah.

Ketegangan bermula pada Sabtu (22/2/2025) malam di Pot Cafe, ketika Pratu Riski Sanjaya, anggota Yonif 614/Rjp, terlibat cekcok dengan Bripda Pay dari Polres Tarakan.

Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik, yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) pada Rabu (26/2/2025) ini. Japto dipanggil sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2/2025), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama. Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika.

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis. Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

KASUS dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, serta kasus megakorupsi timah yang belakangan viral dengan estimasi kerugian mencapai Rp 271 triliun, apakah sinyal betapa buruknya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia atau tanda kebangkitan pemberantasan korupsi di negara kita?

Angka-angka ini bukan sekadar bombastis secara statistik; ini adalah bukti nyata bahwa sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dijarah oleh segelintir elite yang memanfaatkan celah dalam sistem.

Janji pemberantasan korupsi selalu menjadi retorika klasik dalam setiap rezim. Namun, realitasnya berbicara lain.

Hingga kini, tidak ada satu pun tindakan konkret yang menunjukkan keberanian politik yang sesungguhnya dalam membongkar mafia korupsi di Indonesia.

Justru yang terlihat adalah mengemukanya kasus-kasus korupsi besar (mega korupsi) dan pelemahan sistematis terhadap lembaga-lembaga antikorupsi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membersihkan negara dari penyakit ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu digdaya, kini seakan menjadi "macan ompong" setelah mengalami berbagai intervensi politik dan revisi UU KPK pada 2019 yang mereduksi independensinya.

Sementara itu, para koruptor besar tetap melenggang, mungkin hanya perlu “beristirahat” sebentar di balik jeruji sebelum kembali menikmati kemewahan hidup.

Apakah ini yang dimaksud dengan efek jera?

Banyaknya kasus korupsi berskala besar yang terus bermunculan mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak cukup memberikan efek jera.

Lihat saja bagaimana korupsi di sektor energi dan sumber daya alam terus berulang. Skandal Pertamina dan timah (mungkin) hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih mendalam, yakni adanya kongkalikong antara birokrat, politisi, dan pengusaha dalam mengakali sistem demi kepentingan pribadi.

Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan di sektor strategis dan budaya impunitas yang masih kental.

Tidak heran jika Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 pada tahun 2023, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (47) dan Singapura (83).

Dampak dari maraknya korupsi bukan hanya pada defisit keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan investor.

Indonesia berambisi menjadi negara tujuan investasi, tetapi bagaimana mungkin para investor percaya pada negara yang sistem hukumnya dapat dibeli?

Dalam laporan Bank Dunia, korupsi disebut sebagai salah satu faktor utama yang menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi kita tergerus akibat ketidakpastian hukum dan maraknya skandal korupsi.

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika Indonesia semakin terpuruk dalam daftar negara-negara dengan risiko investasi tinggi.

Tidak ada cara lain selain melakukan upaya luar biasa untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang sudah gila-gilaan ini.

Pemerintah tidak cukup hanya dengan pidato bombastis, tetapi harus berani melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, memperkuat kembali KPK dan lembaga penegakan hukum kita, dan menutup semua celah yang memungkinkan praktik korupsi terjadi.

Selain itu, hukuman bagi koruptor harus benar-benar memberi efek jera, termasuk menyita seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi (undang-undang perampasan aset) dan memastikan mereka tidak bisa lagi mengakses jabatan publik.

Jika perlu, kita adopsi model hukuman berat seperti di China, bukan sekadar hukuman ringan dengan fasilitas istimewa (ilusi negara hukum).

Sejarawan dan filsuf kontemporer Yuval Noah Harari, dengan tegas menyatakan bahwa "Korupsi modern tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah menjadi sistem yang terstruktur dalam politik dan ekonomi".

Ini adalah cerminan nyata dari kondisi di Indonesia, di mana skandal demi skandal bukan hanya melibatkan oknum, tetapi merupakan produk dari sistem yang memungkinkan praktik tersebut berulang kali terjadi.

Kasus mega korupsi seperti tata kelola minyak mentah, tambang timah, hingga penyalahgunaan dana bansos menunjukkan bahwa korupsi telah berakar begitu dalam di berbagai sektor strategis negara.

Indonesia berada di persimpangan jalan: menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, atau terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang membuatnya menjadi negara gagal.

Jika pemerintah masih setengah hati dalam bertindak, maka bukan tidak mungkin di masa depan kita akan kehilangan kepercayaan tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi juga dari dunia internasional.

Harga yang terlalu mahal untuk negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global (Indonesia Emas).

Tanpa tindakan luar biasa, Indonesia bukan hanya berisiko kehilangan investasi asing dan kepercayaan global, tetapi juga akan terus terjebak dalam siklus kemunduran yang mengancam masa depan generasi mendatang.

Arsenal kehilangan kesempatan besar akhir pekan kemarin saat kalah dari West Ham United. Mikel Arteta menyebutnya hasil yang sulit diterima.

Arsenal takluk 0-1 saat menjamu West Ham United di Emirates Stadium, Sabtu (22/2/2025). Kekalahan ini membuang kesempatan untuk memangkas jarak dengan Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris jadi lima poin.

Lebih dari itu, hasil itu juga membuat The Gunners melepas peluang memberi tekanan ke Liverpool. Liverpool yang bermain sehari setelahnya, atau Minggu (23/2), mesti tandang ke markas Manchester City.

Kekalahan Arsenal membuat Liverpool bisa datang ke Man City dengan lebih tenang. Mereka lantas memaksimalkan laga itu untuk menang 2-0 dan memperlebar selisih dengan Arsenal jadi 11 poin.

Momentum yang lepas dari Arsenal ini diyakini jadi titik yang akan menentukan persaingan juara. Manajer Arsenal Mikel Arteta, meski menolak menyerah dalam perebutan gelar, mengakui hasil lawan West Ham amat memukul.

"15 pertandingan sebelumnya kami menang 10 kali dan imbang lima kali, persis sama dengan Liverpool, dengan selisih gol yang sama persis juga," ungkapnya dikutip BBC.

"Jadi kami sudah luar biasa konsisten selama tiga bulan terahir, menimbang semua hal yang kami alami. Kami telah membangun momentum dan akhir pekan kemarin itulah, saat kami harus memulai lagi tapi mengalami kekalahan."

"Lebih dari itu, mereka (Liverpool) menang. Ketika Anda coba membangun momentum itu, dan kami mengerahkan begitu banyak upaya ke sana dengan keadaan yang kami alami, itu hasil yang amat sulit untuk diterima," tambah mantan asisten Pep Guardiola di Man City itu.

Video: Arteta Makin Pusing Setelah Musim Havertz Tuntas Lebih Cepat

Video: Arteta Makin Pusing Setelah Musim Havertz Tuntas Lebih Cepat

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Lapas Kelas 1 Semarang, bekerja sama dengan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah (Jateng) telah menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke lapas tersebut. Pelaku penyelundupan adalah pengunjung yang berpura-pura hendak membesuk seorang terpidana.

Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Mardi Santoso mengungkapkan, pembongkaran upaya penyelundupan narkoba berhasil dilakukan berkat adanya koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng. Mereka memperoleh informasi akan adanya pengunjung bernama Heri Suprianto yang diduga bakal menyelundupkan narkoba kepada Nursila Adijaya, warga binaan di Lapas Kelas 1 Semarang.

Mardi mengatakan, pada 12 Februari 2025, sekitar pukul 10:15 WIB, petugas Lapas Kelas I Semarang melakukan pemantauan terhadap Heri. "Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan barang bukti berupa kristal putih yang diduga sabu seberat 29,17 gram bruto serta ekstasi seberat 3,4 gram bruto," ujarnya, Selasa (25/2/2025).

Mardi mengungkapkan, dalam upaya penyelundupan, Heri memasukkan narkotika tersebut ke dalam anusnya. Heri dan Nursila Adijaya kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Kabagwassidik Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Musbagh Niam, menambahkan, sebelumnya Heri sempat lolos dari upaya pembekukan ketika berusaha melakukan penyelundupan narkotika ke Lapas Kelas 1 Semarang. “Awalnya, tim kami telah mendapatkan informasi satu minggu sebelumnya, tetapi saat kami datang, pelaku sudah keluar dari lapas, sehingga tidak tertangkap tangan, kemudian dia berhasil aksi yang sebelumnya," ucap Musbagh.

Setelah itu, Ditresnarkoba Polda Jateng dan Lapas Kelas 1 Semarang berkoordimasi untuk membekuk Heri. Sepekan kemudian, Heri kembali datang ke lapas. Petugas lapas mengawasi tindak tanduknya, termasuk mengamati siapa narapidana yang ditemuinya.

"Setelah menemui si tersangka yang ada di dalam, di toilet dikeluarkanlah, ternyata prosesnya dimasukkan ke dalam dubur. Di situ, tim kami dan tim lapas menangkap yang bersangkutan," kata Musbagh.

Petugas kemudian menyita enam kantong sabu dengan berat masing-masing lima gram. Selain itu disita pula satu kantong ekstasi bubuk hasil tumbukan dengan berat sekitar tiga gram. Polisi juga mengamankan dua unit ponsel yang digunakan kedua tersangka untuk berkomunikasi. Kedua tersangka dijerat Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 10 tahun penjara.

Sementara itu, Nursila mengaku narkoba yang berusaha diselundupkan Heri bukan untuknya, melainkan narapidana lain yang turut mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang. Nursila mengklaim hanya menjadi perantara. “Ini punya teman, di dalam," ujarnya.

Menurut Nursila, setelah narkoba yang diselundupkan Heri diterima olehnya, barang tersebut segera diberikan kepada narapidana lain. "Saya cuma lewat, langsung diambil dia (napi lainnya)," ucapnya.

Nursila mengatakan, dia berani disuruh mengambil narkoba selundupan karena dijanjikan akan diberi ponsel. Nursila sendiri merupakan narapidana kasus narkoba dengan vonis enam tahun penjara dan telah menjalani hampir dua tahun masa hukumannya. (Kamran Dikarma)

Serang (ANTARA) - Tim kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Banten nomor urut 02, Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas, berencana melaporkan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinilai telah keluar dari aspek hukum.

Kuasa Hukum Zakiyah-Najib, Daddy Hartadi, di Serang, Selasa, mengatakan kebijakan yuridis yang digunakan hakim MK dalam pertimbangan putusan dinilai tidak tepat, karena tidak ada bukti apapun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan maupun Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), atau aparat penegak hukum yang melanggar undang-undang Pilkada.

"Unsur Tidak Memenuhi Syarat (TMS) harusnya memenuhi unsur kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, sementara dalil permohonan yang diajukan pemohon, hanya mendalilkan kecurangan yang diajukan oleh Mendes PDT saja," ujarnya.

Pada sidang dengan Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut, keputusannya dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta, Senin (24/2).

Selain itu, pihaknya juga menegaskan laporan-laporan yang menyangkut dengan Mendes PDT tidak pernah ditindak lanjuti oleh Bawaslu yang memang berwenang sebagai penyelenggara dalam menangani masalah pelanggaran Pemilu karena tidak terbukti adanya pelanggaran.

Menurutnya, hakim telah keluar dari aspek hukum dan telah melanggar norma etik, maka pihaknya bersama dengan paslon nomor urut 02 akan segera mengajukan laporan ke MKMK.

"Kita akan mengajukan permohonan ke paslon nomor urut 02, agar memberikan kuasa kepada kita untuk mengajukan permohonan ke MKMK terkait adanya potensi pelanggaran etik, " ujarnya.

Daddy Hartadi mengaku sudah yakin dengan kemenangan 70 persen Ratu Rachmatu Zakiyah-Najib Hamas dan ditambah dengan Keputusan MK yang dianggap mencederai suara murni masyarakat maka masyarakat Kabupaten Serang akan lebih membuktikan lagi kemenangan besarnya pada pemungutan suara ulang (PSU).

"Karena dalil permohonan ada faktor peran pak Mendes itu sama sekali tidak ada peran, dan faktor besarnya itu adalah Charlie Van Houten yang blusukan ke seluruh kecamatan bersama Raffi Ahmad," katanya menegaskan.

Selain itu, menurutnya juga karena keinginan masyarakat yang mau dilakukan perubahan nyata dan besar secara fundamental di Kabupaten Serang.

"Pasangan calon nomor urut 2 kalau PSU bisa saja masyarakat, ulama, santri, membuktikan kemenangannya lagi, maka hukumnya dijaga ditertibkan dan kita tinggal jalankan putusan MK. Namun memang seperti dikatakan tadi bahwa terjadi anomali dengan adanya putusan ini," pungkas Daddy Hartadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kurikulum wajib militer untuk mendidik siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan oleh Praktisi Pendidikan, Idris Apandi (44) kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Idris mengatakan, rencana Dedi tersebut merupakan hal baik yang bisa menjadi sarana untuk orangtua dan sekolah untuk membangun karakter siswa.

“Tinggal nanti teknisnya harus diatur secara jelas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat /Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dengan mitra, misalnya TNI,” ujar Idris.

Idris menambahkan, payung hukum untuk penerapan kurikulum wajib militer tersebut bisa berbentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan lainnya.

Peraturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum terkait mekanisme penerapan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA.

“Kegiatan "wajib militer" yang digagas oleh KDM bisa diintegrasikan ke dalam Pendidikan Bela Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya point ‘Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib’,” tambah Idris.

Idris menilai rencana Gubernur Jawa Barat menerapkan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar dalam jangka pendek akan cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut.

Ia mengingatkan, pembentukan karakter siswa untuk pencegahan fenomena kenakalan pelajar harus melalui proses pendidikan.

"Untuk jangka pendek mungkin saja cukup efektif, tapi untuk jangka panjang, pembentukan karakter bela negara harus melalui proses pendidikan," ujar Idris.

Ia menambahkan, kurikulum wajib militer bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan seperti PPKN jika ingin diikuti seluruh siswa jenjang SMA. Menurutnya, integrasi tersebut bersifat preventif dan bukan penanganan.

"Di sekolah pun ada ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan. Ini pun bisa jadi sarana pendidikan bela negara," pungkas pria yang pernah menjabat anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024.

Idris mengatakan, kasus kenakalan pelajar seperti tawuran dan balap liar saat ini telah menjurus ke tindakan kriminalitas. Ia menyebutkan, kasus-kasus tersebut berdampak buruk terhadap karakter peserta didik dan bahkan menyebabkan cacat sampai meninggal dunia.

“Kang Dedi Mulyadi memunculkan gagasan akan memberlakukan "wajib militer" bagi anak SMA/SMK yang terlibat geng motor dan tawuran. Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan murid/ pelaku. Hal ini juga sebagai bagian dari pendidikan karakter sehingga kasus geng motor dan tawuran bisa ditekan seminimal mungkin," kata Idris.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya sebagai salah satu bentuk penanganan fenomena tawuran pelajar dan balap liar.

"Dan saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Seorang warga binaan Rutan Klas IIB Sampang jadi pengendali penjualan sabu-sabu dari dalam sel tahanan. Kasus ini terungkap setelah Satresnarkoba Polres Sampang melakukan pengembangan kasus yang diungkap sebelumnya.

Kapolres Sampang AKPB Hartono mengungkapkan jaringan peredaran narkoba itu dikendalikan dari dalam rutan. Polisi menetapkan salah satu warga binaan menjadi tersangka kasus peredaran narkoba itu.

"Setelah dilakukan pendalaman terhadap beberapa tersangka baru mengerucut ke arah tersangka SB yang berada di lapas Sampang," Kata Hartono, Selasa (25/2/2025).

"Tersangka ini sudah menjalani hukuman 2 tahun penjara, kasus yang sama (Narkoba). Dulunya (juga) sebagai pengedar," katanya.

Hartono mengungkapkan Tersangka mengendalikan peredaran barang haram itu dari dalam sel tahanan melalui ponsel. Melalui alat komunikasi yang diduga menyelundupkan itu, tersangka menghubungi kurirnya di luar penjara.

"Kami tidak bisa menjelaskan terkait keberadaan HP itu, karena bukan ranah kami," tandasnya.

Penetapan SB sebagai tersangka di kasus yang sama setelah Satresnarkoba Polres Sampang sebelumnya menetapkan tersangka 2 orang kurirnya.

Kasus ini terungkap setelah 3 Februari polisi mengamankan IF di jalan Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Sampang. Dia membawa sabu 53.28 gram.

Pada 9 Februari, polisi mengamankan H di sebuah rumah kos yang berlokasi di Kelurahan Karang Dalam, Sampang dengan barang bukti sabu 5.32 gram.

Plt Kepala Rutan Klas IIB Sampang, Thoha Yahya seolah membantah pengendali sabu warga binaannya. Dia lebih memilih peran tersangka dengan istilah penyalur.

"Yang bersangkutan sebagai penyalur dalam artian sebagai komunikator mengambil barang (sabu) di salah satu tempat, jadi bukan pengendali tapi penyalur saja," ujarnya.

Meski demikian Thoha mengakui penggunaan ponsel di dalam rutan masuk dalam pelanggaran berat. Berdasarkan aturan tidak diperbolehkan para tahanan membawa atau menggunakan ponsel.

"Kami dapat info yang bersangkutan dapat memegang Hp dari narapidana yang sudah, jadi istilahnya warisan," Ujarnya.

Untuk itu pihak rutan telah berupaya maksimal sterilisasi pelanggaran itu. Pihaknya menggelar razia tahanan 2 kali dalam seminggu dengan metode acak di setiap kamar.

"Kami akan lebih giat lagi melaksanakan razia karena itu penting untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Ke depan kami juga akan berkolaborasi dengan APH (Kepolisian dan Kejaksaan) untuk sering info terkait kejadian atau kondisi napi," Tandasnya.

BNN Ungkap Potensi Peredaran Sabu di Indonesia Capai 346,3 Ton per Tahun

BNN Ungkap Potensi Peredaran Sabu di Indonesia Capai 346,3 Ton per Tahun

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) sebagai saksi penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari pada Rabu (26/2) besok.

"Benar, (Japto Soerjosoemarno) akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang terjadwalnya begitu. Jadi ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu Asep mengatakan pada Kamis (27/2), penyidik KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Ahmad Ali sebagai saksi dalam penyidikan perkara yang sama.

Sejauh ini Asep belum memberikan keterangan soal materi apa saja yang akan dikonfirmasi dalam pemeriksaan terhadap keduannya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Arif Rahman mengatakan Japto Soerjosoemarno bakal memenuhi panggilan penyidik komisi antirasuah.

"Sepertinya beliau akan datang, hadir sebagai Warga negara yang taat hukum," kata Arif Rahman saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) di wilayah Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (5/2).

Penggeledahan itu berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2).

Usai penggeledahan, penyidik KPK menyita 11 mobil mewah dalam penggeledahan di rumah Japto, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, hingga Mitsubishi Coldis.

Selain mobil, penyidik KPK juga menyita uang rupiah dan mata uang asin senilai Rp56 miliar, dokumen dan barang bukti elektronik.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim dari Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Jawa Tengah mendatangi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati. Hal ini menyusul dugaan pemberhentian sepihak Novi Citra Indriyati sebagai salah satu personil Sukatani Band yang mengajar disana.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Jawa Tengah, Hawary, menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pemecatan Novi sebagai guru di sekolah tersebut.

"Kami hadir untuk memastikan apakah pemberhentian tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak-hak individu yang bersangkutan," kata Hawary dalam keterangan pers pada Selasa (25/2/2025).

Hawary mendukung sikap terbuka dari pihak yayasan dalam menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Menurutnya, ini memperlihatkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan.

"Harapan kami, setiap pihak dapat mencapai solusi yang akan memenuhi prinsip keadilan, kesempatan yang sama dan non diskriminasi dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat,” ujar Hawary.

Kedatangan tim Kanwil Kemenham disambut oleh Ketua Yayasan SDIT Mutiara Hati, Khaerul Mudakir, serta Kepala Sekolah, Eti Endarwati. Berdasarkan informasi yang diterima tim Kanwil, pemberhentian Novi diklaim tidak diambil secara sembarangan.

“Bahkan sekolah dan yayasan menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Khaerul.