Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat ini penyidikan perkara Navayo International AG terkait kasus sengketa dengan pemerintah RI sedang berproses. Penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) telah melakukan pengumpulan bukti-bukti.

"Seperti pemeriksaan saksi dari pihak militer dan sipil, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan ahli," kata Harli kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap pihak Navayo, kata dia, memiliki mekanisme atau prosedur di mana terhadapnya harus dipanggil secara patut dahulu sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.

"Dan apakah dipatuhi atau tidak, jika tidak dipatuhi baru diambil langkah-langkah hukum selanjutnya," jelasnya.

Di sisi lain, Eks Kajati Papua Barat itu juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak Navayo belum dapat dilakukan. Sebab Navayo kerap mengabaikan panggilan Kejagung.

"Pihak Navayo yang berlokasi di negara Hungaria setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik melalui pihak Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) ternyata pihak Navayo tidak mengindahkan panggilan tersebut," terang Harli.

Sedangkan terkait penetapan tersangka dan pemeriksaan tanpa kehadiran pihak Navayo, lanjut Harli, akan dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

"Adapun kemungkinan mengenai rencana langkah melakukan pemeriksaan secara in absentia atau menetapkannya sebagai tersangka dan langkah-langkah lainnya terhadap perkara Navayo akan di lakukan setelah gelar perkara perkembangan penyidikan perkara tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan RI. Yusril mengatakan aset pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita setelah Kementerian Pertahanan RI kalah sengketa.

Dalam kasus ini, Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD menang melawan Kemhan RI di International Chambers of Commerce (ICC) Singapore. Kemhan dihukum denda ratusan miliar rupiah.

Navayo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di St Luzi-Strasse 43, 9492 Eschen, Liechtenstein. Pada 2015, Kemhan menyewa satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT. Sewa tersebut bermasalah hingga Kemhan memilih tidak membayar biaya sewa.

Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD mengajukan gugatan ke ICC Singapore dan dikabulkan. Kemhan dihukum membayar denda USD 103.610.427.89.

Pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris, Prancis. Adapun pada 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut adalah rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

Yusril mengatakan penyitaan aset negara di luar negeri menyalahi Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah, lanjut Yusril, akan melakukan upaya untuk menghambat eksekusi.

Dia menyebut sejatinya terdapat aspek pidana terkait persoalan dengan Navayo yang tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak Navayo diduga melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajibannya.

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp 1,9 miliar. Jauh sekali dari apa yang diperjanjikan oleh Kementerian Pertahanan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar," katanya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut. Yusril mengatakan pihak Navayo tidak pernah mengindahkan pemanggilan Kejagung.

"Pihak Navayo itu sudah berapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai terperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," ujar Yusril.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Kamis (20/3), pihaknya akan menyampaikan permasalahan Navayo ke Presiden Prabowo Subianto. Disepakati pula pihak Navayo akan ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat cukup bukti.

"Dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita. Kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi, kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" imbuhnya.

Tonton juga Video: Kejagung Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 515 M di Kasus Satelit Kemhan!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menaker Yasserli, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga PT Sritex ke Istana Jakarta. Prabowo memberikan atensi agar persoalan PT Sritex yang menyebabkan ribuan buruh kena PHK untuk dicarikan solusi.

"Pada hari ini kami semua berkumpul atas petunjuk dari Bapak Presiden, Menteri BUMN, Menaker, teman-teman kurator, dan teman-teman serikat pekerja dalam rangka kita berdiskusi untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan PT Sritex," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo mengatakan Prabowo sangat serius memperhatikan permasalahan PT Sritex. Prabowo meminta pihak terkait untuk mencarikan solusi agar para pekerja yang kena PHK untuk bisa bekerja kembali.

"Atas petunjuk Bapak Presiden, Bapak Presiden sangat concern terhadap bagaimana pemerintah mencari jalan keluar, terutama berkenaan dengan persoalan yang akan menimpa para pekerja di PT Sritex," ujarnya.

"Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan kepada kami untuk dicarikan jalan keluar supaya teman-teman pekerja di Sritex dapat diperhatikan dapat dicarikan solusi terhadap permasalahan yang menimpa PT Sritex," lanjut Prasetyo.

Dilansir detikJateng, pabrik tekstil PT Sritex resmi tutup mulai Sabtu (1/3). Pada Jumat (28/2) menjadi hari terakhir para buruh masuk ke pabrik yang selama ini menjadi tempat mereka bekerja.

Penutupan pabrik ini tidak terlepas dari hasil rapat kreditur PT Sritex di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jumat (28/2). Dalam sidang itu, hakim memutuskan jika tidak ada going concern atau kelangsungan usaha. PT Sritex pun terpaksa melakukan PHK terhadap hampir 11 ribu buruh.

Saksikan Live DetikSore :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno untuk diperiksa sebagai saksi pada hari ini, Rabu (26/2).

Pemeriksaan tersebut untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Penyidik KPK akan mengonfirmasi sejumlah barang bukti diduga terkait perkara yang didapat dari penggeledahan di rumah Japto beberapa waktu lalu.

Penggeledahan dilakukan pada Selasa, 4 Februari 2024.

Dari rumah Japto yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik ketika itu menyita uang dalam mata uang rupiah dan asing senilai Rp56 miliar.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti lain seperti 11 mobil (Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki), dokumen dan Barang Bukti Elektronik (BBE).

KPK kembali memproses hukum Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi jutaan dolar berkaitan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta KPK agar menunda pemeriksaannya sebagai tersangka karena alasan mengajukan gugatan praperadilan lagi. Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai seharusnya Hasto menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan KPK hari ini.

"Prinsipnya begini, semua harus menghormati proses hukum. Bahwa Pak Hasto sendiri kan juga menjelaskan akan kooperatif dengan KPK. Bahwa hari ini dipanggil, ya semestinya hadir," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

Boyamin mengatakan Hasto seharusnya menghadiri panggilan pemeriksaan KPK karena belum ada sidang praperadilan lagi. Secara formil, kata Boyamin, tidak ada halangan untuk Hasto tidak hadir.

"Nah cara penghormatannya sederhana. Pak Hasto hadir karena toh hari ini belum ada sidang praperadilan, dan Pak Hasto kan juga tidak pernah hadir di sidang praperadilan kemarin. Jadi artinya itu secara formil bahwa tidak ada halangan Pak Hasto untuk tidak hadir," ucapnya.

Boyamin menyebut secara hukum alasan yang cukup kuat untuk tidak menghadiri panggilan KPK adalah karena sakit atau kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu, Boyamin menilai Hasto seharusnya hadir ke KPK hari ini.

"Tidak hadir itu alasannya, sesuai hukum dan dianggap alasan yang cukup itu adalah ketika sakit, atau ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, yang sudah sangat dijadwalkan sebelumnya, atau memang tidak bisa ditinggalkan misalnya orang tua meninggal. Misalnya kan harus ngurusi, atau orang tua sakit," ujarnya.

Boyamin pun menceritakan ketika pemanggilan kepada Setya Novanto (Setnov) di perkara E-KTP. Saat itu, KPK mengeluarkan surat perintah membawa Setnov usai dua kali tak penuhi panggilan.

"Meskipun saat itu Setnov drama nabrak tiang listrik dan benjol. Tapi kan meskipun sakit kan tetep diambil. Karena kemudian second opinion ternyata sehat dan terus diambil dan disidangkan pokok perkaranya," kata Boyamin.

"Apakah KPK akan menerapkan sama? Ya itu semua tergantung KPK, dan KPK kalau ingin dianggap adil ya memperlakukan hal yang sama," tambahnya.

Diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sekjen PDIP itu sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Gugatan Hasto itu diputus pada Kamis (13/2).

Hakim tidak menerima gugatan tersebut. Hakim menyatakan praperadilan yang diajukan Hasto kabur dan tidak jelas.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Negara. Rapat membahas pemberian amnesti terhadap warga binaan.

"Ada ratas terkait soal penanganan warga binaan, tapi nanti lebih jelasnya akan dijelaskan jubir kepresidenan, setelah selesai ratas nanti juga saya akan follow up," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menko Yusril tiba di kompleks Istana Kepresidenan. (Eva/detikcom)

Supratman menjelaskan ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya, Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan, kalau itu berjalan, nanti Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Selain Yusril dan Supratman, rapat ini dihadiri pihak terkait lain, yakni Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Simak Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]