Medan -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung soal kasus band punk lokal, Sukatani yang sempat heboh dengan lagu berjudul 'Bayar, bayar, bayar'. Pigai mengatakan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu aparat.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Saat itu, Natalius tengah memberikan penjelasan soal hak. Lalu, Natalius memberikan contoh terkait kasus yang dialami Sukatani.

"Kita menjaga kebebasan berekspresi tidak boleh diganggu oleh aparat," kata Natalius.

Dia mengaku telah bertemu dengan salah satu vokalis Band Sukatani, Novi Chitra Indriyaki. Untuk diketahui, Novi diduga dipecat sepihak sebagai guru sekolah dasar oleh yayasan tempatnya mengajar.

"Saya sudah turun bertemu Novi kemudian ke sekolah dan pihak sekolah menginginkan terbuka untuk dia, tapi setiap sekolah itu kan ada kode etiknya. Untuk peraturan terkait internal itu adalah hubungan Novi dan pihak sekolah tapi kami kan melindungi dan memastikan kelestarian atas nilai budaya," jelasnya.

Sebelumnya, band punk Sukatani jadi buah bibir setelah membuat video permintaan maaf atas lagu milik mereka berjudul 'Bayar bayar bayar.' Dalam videonya, kedua personelnya meminta maaf ke Kapolri dan Polri.

Kedua personel band Sukatani Adalah Muhammad Syifa Al Ufti atau Electroguy sebagai gitaris dan Novi Chitra Indriyaki atau Twister Angels sebagai vokalis. Selama ini, personel band asal Purbalingga itu selalu tampil dengan topeng.

Peristiwa itu lalu membuat heboh. Berbagai pihak turut mengomentari soal permintaan maaf itu.

(afb/afb)

JAKARTA - Ahmad Dhani menawarkan vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel menjadi staf ahli di DPR. Ia siap memberikan pekerjaan baru sebagai bentuk dukungan kepada musisi indie asal Purbalingga itu.

Pentolan Dewa 19 itu mengungkapkan bahwa dirinya siap membantu vokalis Band Sukatani tersebut setelah kabar pemecatannya sebagai guru mencuat ke publik. Meski Novi kini telah diizinkan kembali mengajar, Ahmad Dhani tetap menawarkan opsi lain berupa posisi sebagai staf ahli atau asisten pribadinya di DPR.

"Saya siap menerima lead vocalis Sukatani untuk bekerja, mungkin jadi staf ahli saya, PA (personal assistant) saya di DPR," kata Dhani kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta.

Mantan suami Maia Estainty ini pun menegaskan bahwa mengurus posisi tersebut bukanlah hal yang sulit baginya. Menurutnya, ia hanya perlu menghubungi pihak terkait untuk merealisasikan tawaran tersebut.


Foto/Instagram Band Sukatani

"Saya tinggal WhatsApp yang namanya Menteri HAM, 'bang begini begini begini' selesai," jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai tindak lanjut komunikasi tersebut, ayah Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani itu mengonfirmasi bahwa ia telah menghubungi pihak terkait.

"Sudah (WA) dong. Semuanya gampang, nggak ada yang susah," jelasnya.

Selain itu, musisi 52 tahun ini juga menyoroti perbedaan gaji antara menjadi seorang guru di Purbalingga dengan posisi yang ditawarkannya di DPR. Ia memastikan bahwa penghasilan yang akan diterima Novi jauh lebih tinggi dibandingkan gaji seorang pengajar.

"Kalau tidak dipekerjakan lagi, saya bersedia menerima sebagai pegawai saya. Tentu gajinya lebih besar daripada guru di Purbalingga," ujarnya.

Band Sukatani mendadak viral berkat lagu Bayar Bayar Bayar. Lagu tersebut diduga mengkritik praktik pungli oleh oknum kepolisian. Akibatnya, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi alias Twister Angel, terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Publik berspekulasi bahwa mereka mendapat tekanan dari pihak tertentu. Namun, dukungan terhadap Sukatani tetap mengalir, baik di media sosial maupun aksi nyata. Lagu tersebut bahkan menjadi simbol dalam demonstrasi di Jakarta dan Yogyakarta pada 21 Februari 2025.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak semestinya ada pembatasan terkait kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh band Sukatani dan lagunya "Bayar Bayar Bayar".

Pigai mengatakan, ekspresi apa pun memang boleh dibatasi, tapi pembatasnya juga harus jelas yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

"Kalau ada tanpa pembatasan menurut undang-undang dan keputusan pengadilan, maka tidak memiliki kebenaran untuk melakukan pembatasan. Atau pelarangan. Itu prinsip dasar hak," kata Natalius Pigai saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai menjelaskan, tidak boleh ada lembaga mana pun yang membatasi kebebasan berekspresi.

Dia menegaskan kembali bahwa hanya amanat undang-undang dan putusan pengadilan yang menyatakan peristiwa itu dilarang yang boleh ditindak.

"Oleh karena itulah, dalam semangat koridor, negara sudah pasti memastikan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap setiap ekspresi, setiap rakyat Indonesia," ujar Pigai.

Diketahui, grup band Sukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi pusat perhatian setelah mengeluarkan permintaan maaf kepada institusi Polri.

Permintaan maaf ini terkait dengan lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar", yang sempat viral dengan lirik kontroversial menyebutkan "bayar polisi".

Dalam pernyataannya, band ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut diciptakan sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar aturan.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf atas lirik kontroversial dalam lagu tersebut.

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’," kata Ufti pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bersamaan dengan permintaan maaf itu, band Sukatani juga mengumumkan bahwa mereka telah menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital.

Menurut mereka, lagu yang sempat viral dengan lirik “bayar polisi” tersebut seharusnya merupakan bentuk kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar peraturan.

“Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’, yang memiliki lirik ‘bayar polisi’," ujar Ufti.

Tawaran jadi duta Polri

Setelah viral, Sukatani mendapat tawaran menjadi duta Polri.

Tawaran ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resmi pada Minggu, 23 Februari 2025.

Listyo Sigit menyatakan, ajakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menerima kritik untuk perbaikan institusi.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau Band Duta untuk Polri. Mereka bisa terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," ujar Listyo Sigit.

Padang (ANTARA) - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Anis Hidayah mengatakan kasus Band Sukatani lewat lagu berjudul "Bayar Bayar Bayar" harus menjadi pelajaran bagi semua institusi agar tidak alergi terhadap kritik yang disuarakan masyarakat.

"Dari awal Komnas HAM sudah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi itu merupakan fundamental rights. Jadi, ini hak konstitusi setiap warga negara untuk dilindungi, dihormati dan dipenuhi," kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah di Padang, Sumatera Barat, Rabu.

Menurut Anis, apabila ada kelompok atau individu yang menciptakan sebuah karya dalam bentuk apapun termasuk lagu dan sebagainya, maka seharusnya itu menjadi bagian dari hak fundamental yang harus dihormati bersama.

"Apakah karya itu sifatnya kritik kepada pemerintah, kebijakan atau institusi negara maka itu harus dihormati karena bagian dari hak asasi manusia," ujar peraih Yap Thian Hien Award 2014 tersebut.

Seharusnya, kata dia, pihak yang dikritisi dalam hal ini kepolisian tidak mesti reaktif apalagi represif. Justru kritikan itu harus dijawab polisi dengan cara menunjukkan kinerja yang baik sehingga mengembalikan kepercayaan publik serta muruah institusi.

"Jadi, karena ini fundamental rights maka kewajiban negara itu ada tiga yakni menghormati, melindungi dan memenuhi," jelas dia.

Anis juga menyayangkan kasus yang bersinggungan dengan kebebasan berekspresi masih saja terus terjadi. Sebelum kasus Band Sukatani muncul ke publik, hal serupa juga menimpa seniman Yos Suprapto yang batal menampilkan karyanya di Galeri Nasional Indonesia pada Desember 2024.

Anis yang juga aktif pada isu-isu migran dan buruh tersebut meminta agar pemerintah, pejabat atau pemangku kepentingan agar tidak antikritik, serta tidak memaknai kritik sebagai suatu ketidakcintaan warga kepada Indonesia.

"Justru mereka yang mengkritik itu menunjukkan kecintaan kepada negeri ini," ujarnya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim dari Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kemenham) Jawa Tengah mendatangi Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati. Hal ini menyusul dugaan pemberhentian sepihak Novi Citra Indriyati sebagai salah satu personil Sukatani Band yang mengajar disana.

Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Jawa Tengah, Hawary, menjelaskan kunjungan ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan pemecatan Novi sebagai guru di sekolah tersebut.

"Kami hadir untuk memastikan apakah pemberhentian tersebut telah sesuai dengan prosedur yang benar dan tidak melanggar hak-hak individu yang bersangkutan," kata Hawary dalam keterangan pers pada Selasa (25/2/2025).

Hawary mendukung sikap terbuka dari pihak yayasan dalam menyelesaikan masalah ini secara musyawarah. Menurutnya, ini memperlihatkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan.

"Harapan kami, setiap pihak dapat mencapai solusi yang akan memenuhi prinsip keadilan, kesempatan yang sama dan non diskriminasi dengan tentunya memperhatikan norma-norma yang hidup di masyarakat,” ujar Hawary.

Kedatangan tim Kanwil Kemenham disambut oleh Ketua Yayasan SDIT Mutiara Hati, Khaerul Mudakir, serta Kepala Sekolah, Eti Endarwati. Berdasarkan informasi yang diterima tim Kanwil, pemberhentian Novi diklaim tidak diambil secara sembarangan.

“Bahkan sekolah dan yayasan menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan," ujar Khaerul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan alasan tak meminta keterangan dari polisi dalam dugaan intimidasi yang dialami band Sukatani. Pigai melempar urusan itu kepada Komnas HAM sebagai empunya wewenang.

Pigai mensinyalkan sudah memantau tindakan polisi pascakasus ini mencuat. Salah satunya Divisi Propam Polri memeriksa enam personel Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi band Sukatani soal lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

"Kami memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM. Dan kepolisian sudah keluarkan (keputusan) yang lebih menghargai HAM dan demokrasi, tetapi jika ada proses hukum maka merupakan kewenangan Komnas HAM," kata Pigai kepada Republika, Selasa (25/2/2025).

Pigai menegaskan HAM tidak bisa dibatasi. Tetapi Pigai berkelit berdasarkan prinsip Siracusa kebebasan bisa dibatasi hanya dengan UU atau Keputusan Pengadilan.

"Rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian termasuk melalui musik. Kecuali jika kesenian yang isinya mengganggu moralitas bangsa (pornografi/pornoaksi atau tuduhan yang merusak kehormatan dan martabat individu dan integritas nasional)," ujar Pigai.

Pigai malah balik menyentil anonimitas band Sukatani. Band Sukatani memang tampil dengan mengenakan topeng guna menyembunyikan identitasnya. "Saya tidak masalah dengan kesenian apapun asal jangan anonim dan mengandung unsur tuduhan," ujar Pigai.

Walau demikian, Pigai juga berharap polisi menjadikan kritik band Sukatani sebagai koreksi diri. "Tetapi bagi Aparat perlu koreksi dan perbaikan melalui mainstreaming Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Polri membantah jika mereka antikritik pascakasus band punk asal Purbalingga Sukatani yang diduga mendapatkan intimindasi karena lagu 'Bayar Bayar Bayar'. Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Pol Artanto menegaskan, Polri terbuka dan tidak antikritik.

Artanto mengaku telah mendengar lagu Bayar Bayar Bayar karya Sukatani. "Ya itu namanya kritik yang membangun kan kita harus introspeksi. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran atau melanggar aturan pelaksanaan tugas kan harus kita evaluasi," ucapnya ketika diwawancara di Mapolda Jateng, Jumat (21/2/2025).

Namun Artanto menekankan masih banyak anggota Polri yang taat dan patuh terhadap hukum. "Lebih banyak lagi anggota Polri yang melakukan kebaikan, yang menegakkan hukum, yang bersifat humanis, itu kan lebih banyak daripada itu (yang melanggar aturan). Nah ini harus kita tampilkan juga," ujar Artanto.

"(Anggota Polri) yang salah, kita hukum. Tapi yang melakukan tugas dengan baik dan sudah melaksanakan kegiatan secara humanis, mengayomi, melindungi masyarakat, kita harus tampilkan juga, diapresiasi juga," tambah Artanto.

Grup band Sukatani tengah menjadi sorotan publik setelah dua personelnya, yakni Ovi alias Twister Angel (vokal) dan AI alias Alectroguy (gitar), merilis video permohonan maaf kepada Polri terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Dalam video yang telah viral di media sosial, keduanya pun mengumumkan menarik lagu tersebut dari platform digital.

Artanto mengakui, pihaknya sempat melakukan pertemuan dengan Ovi (bernama asli Novi Citra Indriyati) dan Al (Muhammad Syifa Al Lutfi). "Jadi kemarin dari penyidik siber Polda Jawa Tengah sempat berjumpa dengan mereka dan berbincang-bincang dan mengklarifikasi. Klarifikasi itu hanya sekadar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu (Bayar Bayar Bayar) tersebut," ucapnya.

Namun Artanto membantah kabar tentang dugaan bahwa Sukatani menyampaikan permohonan maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar karena adanya intervensi atau desakan dari kepolisian. "Nihil. Jadi klarifikasinya kan bincang-bincang saja. Itu mungkin mereka (personel Sukatani) merasa memberikan informasi lanjutan kepada masyarakat, monggo saja. Tidak ada intervensi sama sekali," ujarnya.

Ketika ditanya mengapa lagu Bayar Bayar Bayar menjadi perhatian tim siber Polda Jateng, Artanto hanya mengatakan bahwa lagu itu terkenal. Kemudian saat dikonfirmasi di mana video permohonan maaf Sukatani direkam, Artanto mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni, dan kemudian melalui seni atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak antikritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan," kata Artanto.

Ketika ditanya apakah sudah ada komunikasi atau pertemuan lanjutan dengan personel band Sukatani, Artanto tak menjawab langsung. "Pada prinsipnya kita menghargai mereka untuk berekspresi, berpendapat, dan ini masukan buat Polri," ujarnya.

Pada Kamis (20/2/2025) lalu, dua personel Sukatani, yakni Ovi dan Al merilis video permohonan maaf. "Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu 'Bayar Bayar Bayar', yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial," kata Al dalam video tersebut.

Al menjelaskan bahwa lagu Bayar Bayar Bayar dibuat dan ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. "Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul 'Bayar Bayar Bayar', lirik lagu bayar polisi," ujar Al.

"Dengan ini saya mengimbau kepada semua pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul 'Bayar Bayar Bayar' agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami," tambah Al.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara ihwal kabar pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, vokalis Band Sukatani sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pigai menyampaikan, dirinya telah memerintahkan Kanwil Jawa Tengah untuk memeriksa kabar pemecatan Twister Angel. Jika benar kabar itu, Pigai memegaskan akan menolaknya, lantaran Pemerintah berkomitmen untuk menghormati HAM.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena Pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," terang Pigai dalam cuitan di akun X pribadinya, @NataliusPigai2, Minggu (23/2/2025).

Pigai menyampaikan, Sukatani dan kepolisian telah meminta maaf. Ia juga berkata, kepolisian telah menerima lagu Sukatani sebagai kritik dan masukan. "Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," pungkasnya.

Sekadar informasi, beredar kabar bahwa Novi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, imbas lagu berjudul 'Bayar Bayar Bayar' yang menyinggung salah satu instansi.

Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif turut prihatin dengan persoalan yang menimpa Band Sukatani. Terutama, terkait pemecatan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel sebagai guru.

Di sela-sela retreat yang digelar di Magelang, Jawa Tengah, Fahmi menyampaikan siap menampung Novi untuk mengajar di sekolah yang berada di Purbalingga.

"Saya Fahmi Muhammad Hanif, Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan mengabdi di sekolah di Purbalingga," kata Fahmi lewat media sosialnya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD turut bersuara soal kontroversi lagu kritik terhadap Polri dari Band Sukatani. Mahfud mengatakan, mengarang lagu untuk kritik adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM) dalam meluapkan ekspresi.

Mahfud juga mengatakan, duo personel punk asal Jawa Tengah (Jateng) itu tak semestinya menarik lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ tersebut. Pun kata dia, tak perlu Sukatani menyampaikan maaf atas lagu tersebut.

“Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM,” begitu kata Mahfud seperti dikutip dari akun twitter miliknya, Ahad (23/2/2025).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mengatakan, lagu karangan Sukatani itu sudah beredar luas. Juga sudah menjadi ikon soundtrack bagi para pengunjuk rasa dalam demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah baru-baru ini. Meskipun lagu tersebut, menurut penelusuran Mahfud, sudah bertebaran pada platform musik digital sejak lama.

“Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa (menurut ChatGPT, Agustus 2023),” kata Mahfud.

Band punk Sukatani, baru-baru ini menjadi perbincangan publik atas lirik lagunya yang keras mengkritik Polri. Melalui lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ band asal Purbalingga itu menyampaian kritiknya dalam 19 bait liriknya tentang Polri yang tak lepas dari kegiatan ‘pemungutan’ terhadap warga negaranya sendiri. Mulai dari bikin SIM, kena tilang, izin konser, laporan barang hilang yang menurut lagu tersebut, harus membayar polisi. Bahkan, untuk masuk-keluar penjara, mau menjadi anggota polisi, pun dikatakan dalam lagu tersebut tetap harus bayar ke polisi.

JAKARTA, iNews.Serpong.id — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak jika benar vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriyati, dipecat sebagai guru Sekolah Dasar (SD). Natalius menyatakan stafnya di Kanwil Jawa Tengah akan mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Jika benar dipecat, kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip lewat unggahan akun X @NataliusPigai2, Sabtu (22/2/2025).

Dia meminta agar pemecatan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti. “(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru SD di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya. “Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. “Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya, Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel. “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop, dan sentuhan elektronik yang segar. (*)

 

Editor : Burhan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan bahwa menciptakan lagu, meskipun di dalamnya memuat lirik bernada kritik sekalipun, merupakan hak asasi manusia.

Mahfud menegaskan ini usai band asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar," dari peredaran di platform musik.

Tak hanya itu, Sukatani juga meminta maaf kepada polisi karena lirik lagu yang mereka bawakan.

"Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM," kata Mahfud, dikutip dari unggahan di akun media sosial (medsos) "X" pribadinya, Sabtu (22/2/2025).

Mahfud menilai, Sukatani tidak semestinya meminta maaf kepada polisi.

Sebab, lagu tersebut sudah diunggah di platform musik sejak 2023, jauh sebelum lagu itu dinyanyikan oleh pengunjuk rasa pada saat demo Februari 2025.

"Mestinya grup band Sukatani tak perlu minta maaf dan menarik lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo (2025). Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa," ucap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Diketahui, band Sukatani belakangan menjadi viral lantaran lagunya berjudul "Bayar Bayar Bayar" dinyanyikan oleh massa pedemo #IndonesiaGelap di beberapa daerah.

Lirik lagu tersebut dianggap sebagai bentuk kritik tajam terhadap institusi Polri.

Pada lagu itu, Sukatani menyelipkan bait-bait yang menyoroti ragam isu, seperti penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan hukum, serta harapan akan reformasi di tubuh Polri.

Lagu ini dengan cepat mendapat perhatian publik, terutama di media sosial, di mana banyak warganet menilai bahwa lirik tersebut mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Namun, personel Sukatani justru muncul dengan video klarifikasi.

Mereka menyatakan permohonan maaf kepada Polri dan menghapus lagu tersebut.

Usai permohonan maaf itu viral, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengklaim, pihaknya tidak anti terhadap kritik.

"Polri tidak anti-kritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan," ujar Listyo, Jumat (21/2/2025).

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bereaksi terkait kabar vokalis Band Sukatani dipecat dari pekerjaannya sebagai guru sekolah dasar (SD). Pemecatan ini diduga terkait lagu Bayar Bayar Bayar yang berujung permintaan maaf terbuka kedua personel band tersebut kepada institus Polri dan Kapolri.

Respons tersebut diungkap Menteri HAM lewat unggahan akun X @NataliusPigai2. Dia juga menyematkan foto vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dalam postingannya.

"Staf saya dari Kanwil Jawa Tengah akan cek kebenaran infomasi jika benar dipecat karena sebagai Vokalis Sukatani maka kami akan menolak karena pemerintah konsisten memastikan perlindungan dan penghormatan HAM setiap warga negara Indonesia," tulis Pigai dikutip Sabtu (22/2/2025).

Menteri HAM ini juga meminta agar pemcetan tersebut dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.

"(Sukatani dan Kepolisian - sudah minta maaf dan kepolisian juga menerima sebagai kritikan atau masukan. Soal pemecatan silakan laporkan kepada kami di Kantor Wilayah Jawa Tengah atau langsung ke Kantor Pusat Kementerian HAM," tulisnya lagi.

Sebelumnya, beredar kabar vokalis grup band Sukatani Novi Citra Indriyati dengan nama panggung Twister Angel dipecat dari pekerjaannya. Kabar ini viral di media sosial di tengah dukungan netizen terhadap kedua personel band punk yang belum lama ini membuat permintaan maaf terbuka karena lagu Bayar Bayar Bayar.

Vokalis perempuan berjilbab dan berkacamata tersebut tercatat sebagai guru sekolah dasar (SD) di Banjarnegara, Jawa Tengah. Netizen yang mengulik informasi tentangnya juga menemukan fakta jika status guru Novi Citra sudah tidak aktif.

Muncul dugaan Novi Citra telah dipecat sebagai guru SD. Hal ini berkaitan dengan permintaan maaf mereka ke publik yang ditengarai karena ada unsur intimidasi dari insitusi yang dikritik dalam lirik lagunya.

"Personil Sukatani dipecat sebagai guru? gila ini," tulis akun X @arman_dhani dikutip Sabtu (22/2/2025).

Netizen lain kemudian mengunggah tangkapan layar data Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Pada data tersebut terdapat nama Novi Citra dengan status pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah tidak aktif. 

"Dapodiknya tidak aktif dapodik, jadi dia sudah dikeluarkan dari sekolah tersebut," tulis @wijimoharwan.

Diketahui, Band Sukatani sebelumnya meminta maaf secara resmi atas lagu mereka yang dinilai telah menyinggung Polri. Permohonan maaf itu juga ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara khusus.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dua personelnya yakni Sukatani Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel.

"Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan, tetapi kami menyadari bahwa liriknya bisa disalahartikan," kata Alectroguy dalam video yang diunggah di Instagram @sukatani.band pada Kamis (20/2/2025).

Sukatani merupakan sebuah band indie pendatang baru, siap mengguncang blantika musik Indonesia dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik penuh makna. 

Terbentuk dari sekumpulan anak muda kreatif yang memiliki latar belakang musik berbeda, Sukatani menawarkan perpaduan antara musik rock alternatif, pop dan sentuhan elektronik yang segar. 

Editor: Donald Karouw