Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjelaskan setidaknya ada lima keunggulan yang didapat pelancong jika mengajukan visa kunjungan saat kedatangan elektronik atau electronic visa on arrival (e-VoA) Indonesia.

Lima keunggulan itu, yakni e-VoA mudah diakses dan diproses dengan cepat, tampilan laman web yang ramah pengguna, pembayaran praktis dengan menggunakan kartu kredit, kemudahan saat pemeriksaan imigrasi, serta perpanjangan mudah dan fleksibel.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan keimigrasian, baik dari sisi kualitas maupun integritas, dalam rangka mendukung sektor pariwisata dan investasi di Indonesia,” ucap Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan mengatakan keunggulan pertama e-VoA adalah kemudahan akses. Wisatawan asing dapat mengajukan e-VoA, baik sebelum berangkat ke Indonesia maupun setelah tiba di Indonesia, secara daring.

Dengan proses daring, wisatawan dapat menghemat waktu dan tenaga. Apabila seluruh dokumen persyaratan sudah diunggah dengan benar dan lengkap, proses permohonan e-VoA hanya membutuhkan waktu 10 menit hingga visa terbit.

Keunggulan kedua, kata dia, tampilan web evisa.imigrasi.go.id dirancang dengan tampilan yang ramah pengguna demi memudahkan pemohon. Untuk mengajukan visa, pemohon hanya perlu mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan membayar secara daring.

Tato berpesan, untuk memperlancar proses permohonan e-VoA, pastikan bahwa pemohon sudah menyimpan dokumen persyaratan yang telah dipindai (scan), seperti halaman biodata paspor, pas foto atau swafoto dengan rasio 3×4, serta tiket pulang dan pergi.

Keunggulan ketiga, permohonan e-VoA dirancang dengan sistem pembayaran yang mudah, yakni secara daring menggunakan kartu kredit. Dengan begitu, wisatawan tidak perlu menukar uang tunai atau mencari mesin tarik tunai di bandara.

“Ditjen Imigrasi merupakan instansi pemerintah pertama di Indonesia yang menerapkan metode pembayaran layanan publik secara online menggunakan kartu kredit. Cara pembayaran di website e-VoA sangat mudah, mirip dengan belanja online,” ucap Tato.

Keunggulan keempat e-VoA, yaitu mudahnya pemeriksaan imigrasi di bandara. Wisatawan asing yang telah memiliki e-VoA dapat langsung melewati pemeriksaan imigrasi dengan autogate, tanpa perlu mengantre di konter pemeriksaan paspor manual.

Selain mempermudah wisatawan, penerapan e-VoA yang terintegrasi dengan autogate juga mengurangi antrean di bandara. Sistem digital ini sekaligus mengurangi interaksi langsung antara petugas imigrasi dan penumpang sehingga menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Keunggulan kelima yang tidak kalah penting, e-Voa mudah dan fleksibel untuk diperpanjang bagi wisatawan asing yang ingin memperpanjang masa tinggalnya di Indonesia. e-VoA dapat diperpanjang secara daring, tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

“Perpanjangan e-VoA dapat dilakukan sebanyak satu kali dan diberikan masa tinggal selama 30 hari,” jelas Tato.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Imigrasi Denpasar menangkap tiga warga negara (WN) asal India terkait kasus penipuan. Para pelaku membuat dan menawarkan visa dan dokumen keimigrasian palsu ke Kanada.

Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra mengatakan tiga pelaku berinisial SK, DK, dan P itu ditangkap Imigrasi Denpasar pada Kamis (23/1/2025).

"Mereka melakukan penipuan bermodus scamming. Mereka menawarkan pembuatan visa, tiket, dan dokumen keimigrasian ke Kanada," kata Ridha di konferensi pers, dilansir detikBali, Selasa (4/1/2025).

Ridha mengatakan tiga WN India itu baru dua minggu berada Indonesia. Mereka berbekal izin tinggal terbatas (ITAS) investor dan visa kedatangan (VOA). Selama di Bali, bukannya berwisata, mereka malah melakukan penipuan.

Sasarannya, sesama warga India di India. Mereka menawarkan dan meyakinkan korbannya melalui panggilan video. Melalui panggilan video itu, P dan dua komplotannya menunjukkan visa dan dokumen imigrasi Kanada palsu.

"Modus, pelaku video call dengan korban dengan meyakinkan bahwa pelaku dapat menerbitkan dokumen itu ke kanada dengan syarat mentransfer sejumlah uang," kata Ridha.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Keberangkatan Khasan Ashkabov (30) ke Dubai ditunda Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Penundaan dilakukan setelah Ashkabov ditangkap Kepolisian Daerah (Polda) Bali di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kamis (30/1/2025) pukul 19.00 Wita.

Ashkabov ditangkap lantaran telah menculik dan merampok warga negara (WN) Ukraina, Igor Iermakov pada 15 Desember 2024. Ashkabov dan delapan orang komplotannya menculik Iermakov dari Ubud ke Ungasan dan merampok uang senilai Rp 3,5 miliar.

"Kami melakukan penundaan keberangkatan terhadap seorang warga asing asal Rusia berinisial KA. Dia diduga terlibat dalam kasus perampokan terhadap warga asing asal Ukraina," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Anak Agung Bagus Narayana, dalam keterangannya, Jumat (31/1/2025).

Narayana mengatakan Ashkabov mendarat di Bali pada 25 Januari 2025. Dia datang ke Pulau Dewata berbekal visa kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 23 Februari 2025.

Menurut Narayana, itu adalah data keimigrasian terakhir yang tercatat di Imigrasi Ngurah Rai. Narayana enggan membeberkan waktu kedatangan Ashkabov ke Bali dan visa yang digunakan saat merampok Iermakov.

"Itu data terakhir yang bersangkutan masuk ke Indonesia. Sementara itu yang dapat kami sampaikan karena kami masih komunikasi dengan Polda Bali," terang Narayana.

Narayana menegaskan Imigrasi Ngurah Rai mendukung penuh kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap Ashkabov. "Kami sedang tunggu perkembangan karena itu materi penyidikan dan penyelidikan polisi," imbuh Narayana.

Diberitakan sebelumnya, Ashkabov sempat akan kabur ke Dubai dengan penumpang maskapai Emirates. Namun, belum sempat terbang ke Dubai, polisi dan petugas imigrasi keburu menciduk Ashkabov.

Mantan atlet MMA itu akhirnya dikeler polisi ke Mapolda Bali untuk diperiksa atas dugaan keterlibatannya dalam aksi perampokan terhadap Iermakov.

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Video: Geng Rusia Pakai Pistol dan Rompi 'Polisi' Saat Rampok WN Ukraina di Bali

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi

[Gambas:Video 20detik]

Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) selama 56 hari. Dia diciduk di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan, penangkapan VRP bermula dari informasi diperoleh tim imigrasi terkait adanya WNA yang diduga berada di Aceh sudah melebihi izin tinggal. Setelah dilakukan penelusuran diketahui dia tiba di Indonesia pads 22 September dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober.

"Namun ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran overstay-nya," kata Gindo dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Usai diamankan, VRP dibawa ke Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dia disebut akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Gindo menyebutkan, penangkapan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Gindo meminta masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian termasuk overstay. Imigrasi akan terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran ini," jelas Gindo.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Praktik prostitusi yang melibatkan warga negara asing (WNA) marak ditemukan di Bali beberapa waktu terakhir. Mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan menawarkan jasa esek-esek dengan sistem open booking out (BO) secara online.

Meski kucing-kucingan dengan petugas Imigrasi, beberapa PSK asing yang menjual diri di Pulau Dewata berhasil terungkap. Terbaru, dua perempuan Rusia berinisial AT (24) dan KM (22) dideportasi lantaran terlibat praktik prostitusi dengan menjadi terapis pijat plus-plus di sebuah vila di kawasan Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Kepala Divisi (Kadiv) Imigrasi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali Samuel Toba menyebut kebanyakan PSK asing itu awalnya datang ke Bali untuk pelesiran. Tingginya animo turis mancanegara yang berlibur ke Bali pun dijadikan peluang untuk meraup cuan secara haram.

"Niatnya datang ke sini (ke Bali) untuk berwisata. Ternyata, sampai di sini, malah melihat peluang (terlibat prostitusi)," kata Samuel, Rabu (4/12/2024).

Selain dua perempuan Rusia itu, Imigrasi juga mendeportasi sejumlah orang asing yang terlibat praktik prostitusi di Bali. Akhir November lalu, seorang pengacara perempuan asal Brasil, AGA, dideportasi lantaran nekat banting setir menjadi PSK di Bali. Perempuan 34 tahun itu mematok tarif Rp 7,8 juta untuk sekali berhubungan badan dengan pelanggan.

Pada Agustus lalu, dua warga Uganda berinisial FN (24) dan RKN (26) serta seorang warga Rusia berinisial IT (22) juga dideportasi lantaran menjadi PSK di Bali. Adapun, IT menjajakan dirinya dengan tarif US$ 600 per jam. Sedangkan, RKN dan FN memasang tarif US$ 400. Ketiga orang asing itu ditangkap di sebuah hotel di Kota Denpasar.

Tak hanya terjun langsung sebagai pemuas hasrat seksual, ada pula orang asing yang berbisnis prostitusi berkedok layanan pijat. Dua warga Australia berinisial MJLG (50) dan LJLG (44) misalnya membuka Pink Palace Bali Spa di Kerobokan, Kuta Utara, Bali. Mereka bisa meraup omzet hingga Rp 3 miliar per bulan dari bisnis spa plus-plus itu.

Imigrasi Sulit Cegah WNA Terlibat Prostitusi di Bali

Samuel mengakui petugas Imigrasi kesulitan memastikan dan mendeteksi tujuan para turis asing datang di Bali. Kecuali jika ada informasi catatan kriminal dari otoritas negara asal terhadap warga asing yang bersangkutan.

Biasanya, WNA yang telah terciduk baru mengakui berwisata di Bali hanya kedok. Menurutnya, mayoritas dari mereka memang ingin menjajakan diri di Bali. Termasuk para warga asing yang melihat ada peluang layanan prostitusi berkedok tempat hiburan atau pijat.

"Karena petugas kami tidak bisa mem-profiling (mendeteksi) bahwa orang asing ini mau jadi prostitusi. Setelah didalami itu (baru ketahuan). Alasannya berwisata, tahu-tahu menjajakan diri," kata Samuel.

Dua warga negara (WN) Rusia berinisial AT (24) dan KM (22) dideportasi lantaran menjajakan diri dengan menjadi terapis pijat plus-plus selama berada di Bali. (Foto: Istimewa)

Menurutnya, satu cara untuk memberantas warga asing yang melanggar aturan izin tinggal hanya dengan memperketat pengawasan. Ada tim pengawas orang asing (tim pora) yang berpatroli di darat dan internet untuk mengawasi dan menindak para warga asing yang melanggar izin tinggal di Bali.

Selain itu, Samuel berujar, Imigrasi sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan penegak hukum dalam rangka memperketat pengawasan orang asing. Dia juga mengimbau masyarakat agar melapor jika mengetahui ada warga asing di lingkungannya yang diduga menyalahi aturan izin tinggal.

"Bukan hanya dibebankan Imigrasi. Semua stakeholder, instansi, dan masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan (orang asing)," pungkas Samuel.

Pemilik Vila Diminta Jangan Cuek terhadap Tamu Asing

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), I Putu Anom, meminta warga Bali untuk tidak cuek terhadap kedatangan orang asing. Ia mendorong warga lokal turut mengawasi aktivitas orang asing. Termasuk tamu asing yang menginap di vila yang dikelola warga Bali.

Selain pemilik vila, Anom juga mendorong para perangkat desa adat dan dinas untuk turut mengawasi orang asing yang tinggal di wilayahnya. "Jangan cuek begitu, harus tegas. Kayaknya banyak sekali saya masih memantau pemerintah ke bawah itu tidak tahu siapa yang tinggal di vila kawasan mereka," ujar dia.

Anom meminta pengelola tempat tinggal para WNA juga proaktif melapor ke desa dan kepolisian setempat jika ada wisatawan yang menginap di tempat usaha mereka. "Banyak sekali kelengahan dari aparat kita (yang) belum ketat. Jadi Imigrasi di airport setelah bayar dipantau di mana dia menginap, apa kegiatannya, itu ada kelemahan, itu yang perlu diperbaiki oleh pemerintah," imbuhnya.

Anom juga mendorong pemerintah agar memperketat Visa on Arrival (VoA) untuk negara-negara tertentu saja. Kebijakan itu dilakukan guna meminimalkan wisatawan yang memiliki sumber daya manusia rendah datang ke Bali.

"Jadi perlu ke depan diseleksi oleh pemerintah visa on arrival itu, evaluasi negara-negara mana yang cocok diberikan VoA," ujar mantan Dekan Fakultas Pariwisata (FPar) Unud itu.

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO

Duh! 3 WNA di Bali Diamankan Pihak Imigrasi Gegara Open BO