Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengungkapkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian meningkat sejak dua tahun terakhir, saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI.

Menurut dia, peningkatan signifikan dalam aspek penyidikan dan tindakan administrasi keimigrasian tersebut, menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran keimigrasian, baik dalam pencegahan maupun penindakan hukum.

"Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan keimigrasian, dirjen imigrasi terus meningkatkan upaya penegakan hukum keimigrasian," kata Saffar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Terkait pidana, dia menjelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat 58 kasus penyidikan tindak pidana keimigrasian. Kemudian tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga 124,13 persen, dengan jumlah mencapai 130 kasus penyidikan.

"Bulan Januari 2025, telah dilakukan 17 penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian," kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya juga melakukan penindakan terhadap kasus-kasus administrasi keimigrasian atau yang disebut TAK (tindakan administratif keimigrasian). Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 3.351 TAK telah diberikan kepada pelanggar.

Di tahun 2024, jumlah TAK meningkat 62,16 persen, menjadi 5.434 tindakan yang telah diberikan kepada pelanggar. Yang terbaru, pada Januari 2025 sudah ada sebanyak 561 TAK diberikan kepada pelanggar.

Di samping itu, menurut dia, jumlah orang yang ditangkal masuk ke wilayah Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023, ada sebanyak 6.673 penangkalan terhadap individu yang sudah masuk ke daftar tangkal.

"Di tahun 2024 jumlahnya meningkat 58,59 persen dengan total 10.583 penangkalan, dan per Januari 2025 terdapat 1.086 penangkalan," kata dia.

Lalu jumlah pencegahan atau pencekalan individu ke luar negeri juga meningkat. Dia mengatakan bahwa tahun 2023 terdapat 1.135 pencegahan, kemudian di tahun 2024 pencegahan meningkat 29,16 persen menjadi 1.466 pencegahan.

"Hingga Januari 2025 telah tercatat sebanyak 148 pencegahan," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menggelar sejumlah aktivitas dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75. Pelaksana lari maraton hingga pelayanan pembuatan paspor untuk 1.075 orang terlaksana di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pagi ini.

"Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di GBK ini 5.500 orang peserta tepuk tangan. Sehat, sampai di finis dengan selamat. Rekan-rekan sekalian, acara ini dilaksanakan pada rangka Hari Bakti Imigrasi yang ke-75," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam dalam sambutannya di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Pelayanan pembuatan paspor di GBK, Jakarta, Minggu (19/1/2025). (Dwi R/detikcom)

Saffar mengatakan setiap tahun Imigrasi melaksanakan acara yang melibatkan masyarakat. Ia menyebutkan pihaknya juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk membuat paspor.

"Dan tahun ini kita lebih memperbaiki diri lagi setiap tahun untuk menyelenggarakan bakti kita setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini selain fun walk 5K, 10K kita juga half maraton serta keliling ada 24 booth yang diisi oleh UMKM free," kata Godam.

"Selain itu, kita juga menyediakan 1.075 pelayanan paspor pada hari ini di tenda yang kita sediakan. Sebanyak 1.075 akan kita layani pada hari ini," tambahnya.

Godam berharap acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi ini dapat bermanfaat bagi publik. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat.

"Tidak banyak yang saya sampaikan. Lari bukan hanya cuma kecepatan tapi soal semangat dan tekad kita untuk terus maju," tutur Godam.

"Semoga acara ini bisa lebih saling mengenal dan memperketat persahabatan kebersamaan dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan sepenuhnya kepada pelaksanaan acara ini," imbuhnya.

Warga Australia bernama Julian Petroulas sempat viral lantaran mengaku membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Direktorat Imigrasi pun membantah klaim tersebut mengatakan Julian tidak mempunyai lahan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan imigrasi telah mengecek kebenaran klaim Julian tersebut. Setelah ditelusuri, Godam menyatakan Julian ternyata tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," kata Godam dikutip dari detikBali, Kamis (19/12/2024).

Kini Julian dilarang masuk ke Indonesia karena pengakuannya tersebut dinilai merusak citra pariwisata Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Ia mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Kemudian, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Dengan tipe visa tersebut, warga asing tidak dapat memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," tutur Godam.

Sebelumnya diberitakan, Julian ramai dibahas di jagat maya lantaran mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Bali. Ia mengatakan Bali adalah tempat yang ideal untuk membangun bisnis karena ada komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

"Saya sudah menghasilkan uang dari vila di Bali, tetapi sebelum memulai saya tidak punya pengalaman sama sekali. Ini adalah pembelian tanah terbesar yang pernah saya lakukan, seluas 1,1 hektare," ungkapnya.

Menurutnya, lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian juga mengaku menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi ia menolaknya karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Artikel ini sudah tayang di detikBali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi

[Gambas:Video 20detik]