Kom13

7 item, 1 hal

Tim Hukum Hasto Keberatan 3 Penyidik KPK Jadi Saksi di Sidang

Tim hukum Hasto Kristiyanto keberatan atas kesaksian tiga penyidik KPK di persidangan. Hasto diadili atas dugaan suap dan perintangan penyidikan. [547] url asal

#hasto-kristiyanto #penyidik-kpk #perintangan-penyidikan #kasus-harun-masiku #kuasa-hukum #kpk #ronny #rizka-anungnata #uu-tipikor #kebenaran #kpk #rossa-purbo-bekti #pasal-21 #legislatif #badan-pengaw

(CNN Indonesia) 09/05/25 10:52
v/135442/

Tim penasihat hukum terdakwa sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keberatan tiga orang yang berlatar belakang penyidik dan mantan penyidik KPK memberikan kesaksian di persidangan.

Tiga saksi dimaksud ialah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mulanya mempertanyakan kapasitas tiga orang saksi tersebut.

"Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka akan menjadi (saksi) verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat," kata Maqdir.

Dia mengatakan keterangan yang akan disampaikan tiga orang penyidik tersebut adalah testimonium de auditu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tetapi bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

"Jadi, menurut hemat kami, kami keberatan karena ini tidak diatur sedemikian rupa di dalam KUHAP. Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto mempersilakan jaksa penuntut umum KPK memberi penjelasan.

Jaksa beralasan perlu menghadirkan tiga orang yang merupakan penyidik dan mantan penyidik karena ingin membuktikan dakwaan perintangan penyidikan yang disematkan kepada Hasto.

"Ketiga orang ini adalah saksi fakta karena dalam dakwaan kami, kami mendakwakan Pasal 21 (UU Tipikor) sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku," ucap jaksa.

Penjelasan jaksa tersebut tidak diterima penasihat hukum Hasto. Mereka menilai tiga orang saksi tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena akan membenarkan proses penyidikan yang dikerjakannya.

"Menurut hemat kami, ketika penuntut umum menyampaikan ini adalah saksi fakta, kami melihat bahwa ini seperti sudah membenarkan hasil penyidikan dari para penyidik. Karena apa? Persidangan ini kan untuk menguji penyidikan yang sudah (dilakukan) untuk menemukan kebenaran materiel yang ada dalam berkas dan alat bukti," ucap Ronny.

"Jadi, menurut kami, ini masukan saja Yang Mulia, mohon dicatat, tidak perlu hadirnya penyidik ini, kan sebenarnya penyidik ini sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa, bukti-bukti yang mereka periksa," sambungnya.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut, namun tetap memberi kesempatan kepada tiga orang saksi dimaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

"Kami memahami permintaan penasihat hukum terdakwa dan kami catat keberatan saudara, karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan, kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yang akan disampaikan nanti. Nanti kita simpulkan masing-masing dalam pleidoi, tuntutan dan putusan," ucap hakim Rios.

Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Saat Tom Lembong Merasa Sudah Kelamaan di Tahanan

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. [125] url asal

#tom-lembong #thomas-trikasih-lembong #round-up #korupsi #kebenaran #ruang-tahanan #kejaksaan-negeri #lembong #berkas #gula #dugaan-korupsi #ujar-tom #kejaksaan-negeri-jakarta-pusat #kejaksaan #mendag #pelimpahan #pen

(Detik) 15/02/25 08:02
v/78116/

Menjamin Kepastian Hukum Pemilik Sertifikat Tanah

Secara hukum sertifikat tanah memang mungkin untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? [685] url asal

#kepemilikan-tanah #sertifikat-tanah #sertifikat-hak-milik #kebenaran #kepastian-hukum #kepastian-hukum-pemilik-sertifikat-tanah #sustainable-development-goal #peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-tentang

(Detik) 14/02/25 14:28
v/76135/

Jakarta -

Kasus sengketa lahan di negeri ini seakan tidak ada habisnya; terbaru ada berita penggusuran kepemilikan rumah yang sudah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) di kluster Setia Mekar Tambun. Warga kluster harus menerima eksekusi putusan PN Bekasi bernomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997. Padahal para warga kluster mengaku mendapatkan tanah tersebut sudah melalui prosedur yang benar seperti jual-beli di hadapan Notaris/PPAT dan melakukan pengecekan sertifikat ke Badan Pertanahan (BPN) sebelum peralihan hak dilakukan.

Memang secara hukum sertifikat tanah dimungkinkan untuk dicabut/dibatalkan, namun bukankah seseorang itu merasa yakin membeli tanah jika sudah ada sertifikatnya? Bukankah upaya seseorang untuk membeli tanah itu menghabiskan banyak biaya --biaya Akta Jual Beli (AJB) dan pajak-pajak yang sekiranya harus dibayarkan. Jika kemudian dapat dibatalkan, apakah ada pertanggungjawaban dari negara?

Untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997). Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 sertifikat sebagai alat bukti yang kuat dimaknai selama selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya maka sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar. Artinya sertifikat tanah dapat dimintakan pembatalan, dengan kata lain Indonesia menganut paham sistem publikasi negatif.

Kekuatan Alat Bukti Sertifikat

Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Boedi Harsono menyatakan sistem publikasi yang dianut suatu negara berkenaan dengan sejauh mana orang boleh mempercayai kebenaran data yang disajikan dan sejauh mana hukum dapat melindungi kepentingan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum mengenai tanah (Harsono, 2013)

Secara garis besar ada dua) sistem publikasi yang dikenal, yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif setiap orang yang sudah mempunyai sertifikat maka kepemilikan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh pihak lain. Prinsip ini dikenal dengan istilah Indefeasibility of Title (hak yang tidak dapat diganggu gugat), sertifikat berfungsi sebagai alat bukti mutlak.

Pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat menggugat kepada pemilik sertifikat namun dapat menuntut ganti kerugian kepada negara jika benar dirugikan atas penerbitan sertifikat tersebut. Inilah win-win solution, satu sisi pemilik sertifikat mendapatkan jaminan kepastian hukum namun di sisi yang lain pihak yang merasa mempunyai hak mendapatkan kompensasi dari negara.

Sayangnya, Indonesia tidak berani menerapkan sistem publikasi positif. PP 24/1997 secara eksplisit menyebutkan sistem yang digunakan adalah sistem publikasi negatif (Penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997). Artinya negara tidak menjamin kebenaran data yang tercantum dalam sertifikat. Inilah yang menjadi salah satu faktor banyaknya sengketa tanah di Indonesia. Padahal orang-orang yang berupaya mempunyai sertifikat tanah perlu mengorbankan biaya yang tidak sedikit.

Dalam suatu peralihan hak jual-beli misalnya orang harus mengeluarkan biaya untuk AJB, dan biaya pajak-pajak (PNBP, BPHTB, Pph). Dengan biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus peralihan hak tersebut tentu menjadi tidak fair jika sertifikat dibatalkan tanpa kompensasi apapun. Perlu dicatat salah satu indikator tercapainya Sustainable Development Goal (SDGs) ialah Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere (Goal 16 Targets). Artinya mengurangi terjadinya konflik yang disebabkan oleh sengketa tanah dapat digunakan untuk mencapai target dari salah satu poin SDGs.

Beberapa waktu yang lalu juga Indonesia dihebohkan dengan kabar beberapa perusahaan multinasional yang enggan untuk berinvestasi di Indonesia, bisa jadi salah satu sebabnya adalah kepastian hukum atas tanah yang belum dijamin oleh negara. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera menerapkan sistem yang menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah yang beritikad baik mempunyai tanah dan bagi pihak yang dirugikan juga ada ganti rugi dari negara.

Kasus pembatalan sertifikat seperti yang terjadi di kluster Setia Mekar agar jangan terus-terusan terjadi. Jika terus terjadi maka lama-lama masyarakat akan berpikir apa gunanya susah-susah mengurus sertifikat jika toh nyatanya negara tidak memberikan jaminan kepastian hukum.

Muhammad Farid Alwajdidosen Fakultas HukumUniversitas Ahmad Dahlan

(mmu/mmu)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

NewJeans Ogah Balik ke ADOR, Gaet Firma Hukum untuk Melawan

NewJeans bersiap melanjutkan perlawanan terhadap ADOR. Mereka menggaet firma hukum yang sama dengan Min Hee-jin. [458] url asal

#shin-amp-kim #gaet-firma-hukum #mantan-ceo-ador #permasalahan-hukum #gugatan-hukum #tindakan-hukum #tindakan #jeanzforfree #penegasan #korea #kebenaran #perintah-pengadilan #sublabel-hybe #korea-tim

(CNN Indonesia) 23/01/25 19:40
v/59061/

Permasalahan hukum antara NewJeans dan ADOR akan memasuki babak baru. Girl group itu menyiapkan tindakan hukum, termasuk keputusan segera meninggalkan nama grup mereka saat ini.

Hal tersebut menyusul permintaan perintah pengadilan dari ADOR untuk melarang aktivitas Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein.

Pada Kamis (23/1), seperti diberitakan Korea Times, NewJeans telah menunjuk Shin & Kim sebagai penasihat hukum. Penunjukan diumumkan di Jeanzforfree, akun media sosial yang dibuat para member pada Desember 2024.

Firma tersebut saat ini juga mewakili mantan CEO ADOR sekaligus produser NewJeans, Min Hee-jin.

Para member juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak berniat kembali ke ADOR, menekankan bahwa mereka tidak percaya perusahaan tersebut.

"Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami berlima sama sekali tidak berniat kembali ke HYBE dan ADOR, di mana kami bahkan tidak dapat mengharapkan itikad baik yang minimal," penegasan mereka.

"Bahkan setelah mengakhiri kontrak, kami ingin menyelesaikan jadwal dan kontrak yang tersisa semulus mungkin tanpa perselisihan dan berharap tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang terlibat."

"Melihat ADOR dan HYBE, yang tidak bekerja sama dengan niat tersebut dan menyebabkan kerugian bagi kami dan orang lain melalui metode yang tidak tepat, kami telah memutuskan untuk tidak lagi tinggal diam," katanya.

"Kami akan berjuang dengan berani di pengadilan untuk secara jelas mengungkap kesalahan ADOR dan HYBE dan mengungkapkan kebenaran melalui prosedur hukum. Kami akan terus menghadapi situasi ini melalui cara yang sah untuk kembali membagikan musik kami dengan bebas sesegera mungkin."

Pada Desember 2024, ADOR, sublabel HYBE, mengajukan gugatan hukum yang meminta putusan tentang keabsahan kontrak eksklusif dengan grup tersebut.

Pekan lalu, mereka juga mengajukan perintah pengadilan untuk mencegah para member menandatangani kesepakatan komersial secara independen.

Merespons itu, Minji cs mengatakan bahwa mereka mengetahui gugatan hukum dan perintah pengadilan tersebut hanya melalui laporan berita. Sehingga, mereka merasa perlu penasihat hukum untuk menanggapi tindakan hukum ADOR.

"Untuk melawan disposisi sementara yang berkembang pesat, kami percaya Shin & Kim, yang sudah memahami kesalahan dan masalah HYBE dan Ador, adalah yang paling cocok," kata para member.

Mereka juga menekankan ADOR dan perusahaan induknya, HYBE, gagal menjalankan tanggung jawab mereka untuk melindungi artisnya.

"Sepanjang aktivitas kami, kami menghadapi kendala terus-menerus, dan mereka pada dasarnya meninggalkan kami, menyamarkan niat untuk 'mengakhiri karier hiburan kami' dengan istilah 'liburan jangka panjang,'" tambah grup tersebut.

Mengklaim bahwa kontrak dengan agensi telah dihentikan secara hukum, NewJeans juga mengklaim ADOR telah mengungkapkan informasi pribadi member kepada media dan YouTuber.

"Sambil menyuruh kami untuk kembali, ADOR dan HYBE terus-menerus melecehkan dan menyerang kami di belakang publik. Baru-baru ini, mereka bahkan diam-diam bertemu dengan orang tua kami, mencoba membujuk atau menciptakan perselisihan," kata grup tersebut.

"Kami berharap mereka mengklarifikasi fakta dengan adil dan jujur, daripada meremehkan kami melalui metode pengecut di belakang (kami), mencoba memecah belah kami dan memanipulasi media dengan fakta-fakta palsu."