JAKARTA, KOMPAS.com -KAI Properti, salah satu anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan fokus dalam kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam beberapa tahun terakhir, KAI Properti terus menunjukkan konsistensi dalam membangun budaya kepatuhan dan integritas di seluruh lini operasionalnya.

"Kepatuhan hukum bagi kami bukan sekadar kewajiban, melainkan pondasi utama untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan," kata Plt Sekretaris Perusahaan KAI Properti, Ramdhani Subagja dalam keterangannya, Sabtu (10/5/2025).

KAI Properti menerapkan dan menjungjung tinggi nilai safety, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta membangun kerja sama yang sehat dengan para mitra dan pemangku kepentingan.

“Dalam industri konstruksi yang kompleks dan dinamis, penerapan standar kepatuhan hukum yang tinggi menjadi kunci untuk memastikan setiap proyek berjalan dengan aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial,” tambah Ramdhani.

KAI Properti menegaskan kembali komitmennya untuk terus memperkuat sistem tata kelola dan kepatuhan hukum secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai inti BUMN dan misi perusahaan untuk menjadi pengelola properti berbasis transportasi yang modern, aman, dan terpercaya.

“Kami percaya bahwa perusahaan yang patuh hukum akan lebih tangguh menghadapi tantangan zaman. Kemenangan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.

Atas upayanya dalam mengedepankan kepatuhan hukum, perseroan meraih penghargaan “Notable Enterprise in Regulatory Compliance (Gold)” untuk sektor Konstruksi dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2025.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan para pemimpinnya yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta. Lokasi lahan ini dinilai berada di kawasan perkotaan dan strategis.

Lapas tersebut diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau. Kemudian, lahannya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak, sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Hal itu disampaikan Ara di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (7/5).

Ia menjelaskan konsep pemanfaatan lapas menjadi hunian adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Lalu, lapas yang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Lebih lanjut, Ara mengungkap ide tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini bermaksud agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus, yakni penjara yang layak dan membangun perumahan. Ia menambahkan nantinya perumahan dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

"Terus terang kami semua di sini melaksanakan pikiran cerdas dari Presiden Prabowo. Coba bayangkan bagaimana pikirannya ini menjawab bukan saja soal perumahan. Penjara itu rata-rata ada di kota besar dan di pusat kota. Dan beberapa dibangun di jaman Belanda. Dan kebanyakan sudah overcrowded. Ini penyelesaian juga supaya para narapidana bisa dapat tempat yang layak, yang manusiawi. Sebaliknya lahan bekas Lapas bisa digunakan buat perumahan," ucapnya.

Di samping itu, Ara menyebutkan dirinya mendapat dukungan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satuan tugas (satgas) dari lintas kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan.

Ia menyampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan serta Badan Pusat Statistik (BPS) sudah langsung mengawal proses pembangunan sejak awal. Pihaknya juga mengalokasikan sekitar 5 ribu rumah subsidi untuk pegawai lapas agar mereka memiliki hunian layak.

"Dari BPKP, Kejaksaan, dan BPS juga ikut mengawal kegiatan ini. BPS juga akan mendata langsung pegawai lapas yang bisa berat mendapatkan sesuai aturan rumah subsidi. Jadi ini kolaborasi yang luar biasa," katanya.

Sementara itu, Agus menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi kapasitas penjara saat ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.

"Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian PKP yang akan menyediakan kuota rumah subsidi bagi pegawai lapas. Saat ini jumlah pegawai lapas ada sekitar 65 ribu banyak yang belum memiliki rumah, sehingga KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) kesempatan mereka lebih besar memiliki rumah subsidi," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para investor bidang perumahan untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Salah satu alasannya karena Indonesia memiliki kepastian hukum.

Pria yang akrab disapa Ara ini menuturkan, ada beberapa hal yang menurutnya melakukan investasi di Indonesia merupakan hal yang tepat. Pertama, karena Indonesia adalah negara yang aman. Kedua, memiliki kepastian hukum.

"Nomor satu, tadi saya katakan negara kita aman. Nomor dua, negara kami ada kepastian hukum. Di sini negara kami, mau siapa pun, menteri kalau salah ditangkap KPK sudah. Bupati, wali kota, gubernur sudah, DPR sudah. Jadi ada kepastian hukum," katanya dalam acara Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Menurutnya, jika ada pejabat Indonesia yang salah maka akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Tidak peduli apakah pejabat tersebut memiliki koneksi ke presiden atau yang lainnya.

"Dalam 3 minggu atau sebulan ini kita lihat begitu banyak penegakan hukum di negara kami, yang tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar hukum dia harus tanggung jawab. Jadi harus saya sampaikan (Indonesia) aman dan ada kepastian hukum itu penting," paparnya.

Selain itu, Ara menyampaikan bahwa pasar di Indonesia sangat besar. Apalagi kebutuhan rumah di Indonesia juga cukup besar, masih ada backlog 9,9 juta rumah.

"Itu potensi market yang luar biasa," tuturnya.

Jika ada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, kata Ara, ada tiga prinsip yang harus dipenuhi yaitu bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, serta bermanfaat untuk investor dan dunia usaha.

"Tolong buat konsep, punya perlu pemikiran apa. Lahan jangan ragukan, terlalu banyak lahan di Indonesia. Market jangan ragukan, terlalu banyak market di Indonesia. Mengenai aturan, ayo kita berbicara. Tentu kita mau business friendly, mau investor friendly, pasti kita akan lakukan. Perlu insentif apa, kita bicarakan, dengan prinsip tadi bagus bagi negara kami, bagus bagi rakyat kami, dan bagus bagi dunia usaha," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Video: Menteri PKP Minta Pengembang Tidak Bertanggung Jawab Diblacklist

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Baca artikelnya di detikbali

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Warga Australia bernama Julian Petroulas sempat viral lantaran mengaku membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Direktorat Imigrasi pun membantah klaim tersebut mengatakan Julian tidak mempunyai lahan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan imigrasi telah mengecek kebenaran klaim Julian tersebut. Setelah ditelusuri, Godam menyatakan Julian ternyata tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," kata Godam dikutip dari detikBali, Kamis (19/12/2024).

Kini Julian dilarang masuk ke Indonesia karena pengakuannya tersebut dinilai merusak citra pariwisata Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," ungkapnya.

Ia mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Kemudian, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Dengan tipe visa tersebut, warga asing tidak dapat memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," tutur Godam.

Sebelumnya diberitakan, Julian ramai dibahas di jagat maya lantaran mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Bali. Ia mengatakan Bali adalah tempat yang ideal untuk membangun bisnis karena ada komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

"Saya sudah menghasilkan uang dari vila di Bali, tetapi sebelum memulai saya tidak punya pengalaman sama sekali. Ini adalah pembelian tanah terbesar yang pernah saya lakukan, seluas 1,1 hektare," ungkapnya.

Menurutnya, lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian juga mengaku menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi ia menolaknya karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Artikel ini sudah tayang di detikBali.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Video: Momen 5 Napi Bali Nine Dipulangkan ke Australia

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Warga negara Australia, Julian Petroulas, dicekal masuk Indonesia. Julian dicekal buntut pengakuannya membeli tanah 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali.

"Atas dasar tersebut, JP (Julian) dimasukkan ke dalam daftar cekal Ditjen Imigrasi. Per 21 November 2024, JP sudah tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam dalam keterangannya, dilansir detikBali, Kamis (19/12/2024).

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, Julian kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Imigrasi mengecek kebenaran dari pengakuan Julian. Setelah ditelusuri, Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga video: Bule Australia Pelaku Peludahan Imam Masjid Dideportasi

[Gambas:Video 20detik]

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online