Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas, melakukan dialog dengan diaspora di Saint Petersburg, Rusia pekan ini.

Kegiatan ini dilakukan di sela sela Rangkaian kegiatan kerja menteri untuk melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Cooperation in the Field of legal Regulation of the Activities of Non-Profit Organization (MoU NPO)

Dalam dialog yang diikuti sekitar 30 orang diaspora, Menteri Hukum menyampaikan harapan pemerintah kepada seluruh Diaspora di Rusia untuk membawa misi positif bagi bangsa dan negara.

"Pemerintah mendukung adik adik semua untuk menuntuk ilmu, belajar serta sungguh-sungguh dan kembali untuk membangun bangsa," kata Supratman dalam rilisnya, Sabtu (17/5)

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto mengungkapkan harapan besarnya akan dukungan pemerintah terhadap kebijakan diaspora indonesia yang berada di luar negeri.

Hadir dalam dialog dengan diaspora, salah satunya adalah Teguh Imannullah Mahasiswa S3 di jurusan Composite Materials di Peter Tae Great St. Petersburg Polytechnic University. Pria itu  sedang menyelesaikan S-3 nya dalam usia 26 tahun.

Teguh mengungkapkan komiitmennya setelah lulus dari pendidikan di Rusia, ia berharap ada kolaborasi riset dan projek industri antara Indonesia dan Rusia. "Dengan kerjasama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya" katanya.

Teguh sendiri merupakan nahasiswa yang menimba ilmu dengan bidang spesialisasi yang langka jurusan Composite Materials dalam roket luar angkasa.

Dalam pertemuan diaspora tersebut hadir juga Svetlana Victorovna, pengajar Bahasa Indonesia di Tanggul Univesitetskaya, Saint Petersburg. Victorovna mengungkapkan budaya Indonesia semakin banyak diketahui dan diminati mahasiswa mahasiswa di Rusia.

JAKARTA - Mohsen Mahdawi , seorang mahasiswa kelahiran Palestina ditangkap oleh petugas imigrasi Amerika Serikat (AS) sejak 14 April 2025. Mohsen Mahdawi ditahan saat menghadiri apa yang seharusnya menjadi wawancara naturalisasi rutin di Vermont.

Kuasa hukum pria berusia 34 tahun itu pun telah mengajukan petisi habeas corpus di Distrik Vermont dan telah meminta perintah penahanan sementara yang melarang pemerintah mengeluarkannya dari yurisdiksi atau dari Amerika.

Mohsen Mahdawi pemegang green card dan telah tinggal di AS selama satu dekade itu bukan mahasiswa Palestina pertama dari Columbia University yang ditahan di bawah tindakan keras imigrasi pemerintahan Trump.

Bulan lalu, agen imigrasi federal menahan Mahmoud Khalil (30), penduduk sah AS lainnya yang berasal dari Palestina, karena memimpin protes kampus terhadap perang brutal Israel di Gaza.

Dalam perkembangannya, New York Times menulis, Mohsen Mahdawi telah dibebaskan dari tahanan federal, lebih dari dua minggu setelah petugas imigrasi menahannya dan berusaha mencabut kartu hijaunya sebagai bagian dari tindakan keras yang meluas terhadap pengunjuk rasa mahasiswa.

Mahdawi memberikan nada menantang setelah dibebaskan.

?Saya katakan dengan jelas dan lantang, kepada Presiden Trump dan kabinetnya: Saya tidak takut kepada Anda,? katanya, dikutip dari New York Times.

Mengenakan setelan kotak-kotak dan kacamata berbingkai kawat emas, Mahdawi melilitkan kaffiyeh di bahunya. Saat ia keluar dari gedung pengadilan menuju kerumunan yang menunggunya, ia mengangkat tangannya membentuk tanda perdamaian.

?Mereka menangkap saya. Apa alasannya? Karena saya meninggikan suara, dan saya berkata tidak untuk perang, ya untuk perdamaian,? kata Mahdawi. ?Karena saya berkata, ?Sudah cukup. Membunuh lebih dari 50.000 warga Palestina sudah lebih dari cukup.??

Profil Mohsen Mahdawi

Dikutip dari Guardian, Mahdawi lahir dan dibesarkan di kamp pengungsi di Tepi Barat, tempat ia tinggal hingga pindah ke Negeri Paman Sam pada 2014. Ia menjadi penduduk tetap sah AS pada 2015.

Mahdawi adalah mahasiswa Columbia University, dengan perkiraan tanggal kelulusan Mei 2025. Mahdawi berencana untuk kembali ke sekolah tersebut karena ia telah diterima di program magister di Sekolah Hubungan Internasional dan Publik Columbia, yang akan dimulai musim gugur ini, menurut dokumen pengadilan.

Mohsen Mahdawi adalah bagian dari sekelompok mahasiswa di kampus-kampus yang memiliki visa pelajar ataugreen card yang ditahan pemerintah sebagai bagian dari apa yang diklaim pemerintahan Trump sebagai upaya untuk menindak antisemitisme dan protes pro-Palestina.

Tak lama setelah pembebasan Mahdawi, pengacaranya mengatakan bahwa ia akan diizinkan untuk menyelesaikan program akademiknya di Columbia.

Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah memberikan perlindungan kepada seorang WNI, Aditya Wahyu Harsono, yang ditangkap aparat Amerika Serikat (AS). Yusril mengatakan perlindungan itu pasti diberikan kepada WNI tanpa syarat.

"Iya, pasti warga negara kita di luar negeri, walaupun salah pun kita lindungi. Apalagi yang nggak salah," kata Yusril kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Diketahui, Aditya Wahyu Harsono, WNI berusia 33 tahun yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4).

Aditya pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada 2023. Ia kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional--program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang merupakan warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Lihat juga Video KBRI Washington Rilis 14 Imbauan untuk Mahasiswa Indonesia di AS, Ada Apa?

(fca/dek)

Jakarta -

Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan 'Green Card' alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan 'Green Card' seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

"Bahkan dengan visa pelajarnya yang dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap berada di AS selagi petisi imigrasinya diproses," kata Gad dalam email kepada media AS, Star Tribune.

Siapa Aditya Harsono?

Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

Bagaimana rekam jejak Aditya?

Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

• Tiga WNI 'diproses hukum' di AS dan satu lainnya dideportasi imbas kebijakan Trump Rizal Mallarangeng keluhkan pemulangan anaknya dari AS
• Sebelas kematian warga kulit hitam yang memicu gelombang protes besar di Amerika Serikat
• 'Apa yang kamu pikirkan ketika lututmu menindih leher kakakku?' Pembunuh George Floyd dipenjara 22 tahun

Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

Mengapa Aditya ditangkap?

Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

"Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama," kata Peyton, istri Aditya.

Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan," kata Gad.

Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang "berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda."

Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

"Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami," tulis Peyton dalam situs GoFundme.

"Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya."

• Donald Trump jadi presiden lagi, apakah diaspora Indonesia di AS perlu khawatir?
• Pertanyaan sederhana yang mengungkap rasisme di Amerika Serikat
• Vonis persidangan kasus George Floyd dan titik balik sejarah AS dalam 'rasisme sistemik'

(ita/ita)

Jakarta -

Para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional yang ada tentang penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman ruang angkasa yang semakin termiliterisasi, sebuah studi baru menunjukkan.

Ruang angkasa berisiko menjadi sumber konflik maupun tempat konflik bersenjata. Untuk itu, pengaturan aktivitas militer di angkasa luar harus segera menjadi perhatian internasional.

Lebih lanjut, para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional terkait penggunaan militer dalam mengatasi ancaman ruang angkasa. Hal tersebut disorot peneliti Chris O'Meara dalam Leiden Journal of International Law, dipublikasi Rabu (26/3/2025) lalu.

"Prospek perang di luar angkasa menjadi perhatian nyata dan negara-negara menegaskan hak mereka untuk bertindak guna mempertahankan kepentingan mereka di wilayah tersebut," kata peneliti asal Fakultas Hukum University of Exeter, dikutip dari laman kampus.

Uji Coba Senjata Anti-Satelit Picu Konflik

Beberapa negara sudah melakukan uji coba senjata anti-satelit (ASAT), mulai dari Amerika Serikat, India, Rusia, dan China. Alasannya beragam, mulai dari pertahanan terhadap ancaman negara lain, mengungguli negara lain di bidang teknologi, unjuk kekuatan, dan menyingkirkan satelit yang dinonaktifkan.

O'Meara menjelaskan, uji coba senjata anti-satelit (ASAT) telah memicu ketakutan akan peperangan di ruang angkasa. Sebab, penggunaan senjata ASAT menghasilkan banyak puing ruang angkasa yang bisa merusak satelit-satelit lain di orbit. Padahal menurutnya, banyak satelit ini mendukung aktivitas manusia dan ekonomi global.

ia menambahkan, konflik di ruang angkasa bisa menjadi bencana di sana maupun di Bumi bagi warga sipil dan negara. Namun, upaya lintas negara dan organisasi saat ini dinilai gagal menahan meningkatnya persenjataan ruang angkasa.

Sementara itu dalam studi terbarunya, O'Meara menjelaskan hukum yang ada saat ini bisa bantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional di luar atmosfer Bumi. Hukum ini berlandaskan Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional.

Ia menjelaskan, hukum saat ini dapat digunakan untuk membatasi kapan dan bagaimana negara dapat menargetkan satelit secara sah menggunakan teknologi ASAT. Termasuk di antaranya sebagai bentuk pertahanan.

Untuk itu, negara-negara di dunia menurutnya perlu memahami lebih jauh tentang aturan-aturan ini agar mampu melindungi aset-aset penting mereka di ruang angkasa. Dengan cara itu, berbagai negara juga bisa menyelesaikan masalah puing sampah ruang angkasa, bahaya konflik ruang angkasa bagi warga sipil, maupun menghindari konflik ruang angkasa itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kepatuhan negara-negara terhadap hukum ini. Dengan begitu, negara bersangkutan bisa menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Bumi dan di angkasa luar.

"Kegelisahan atas militerisasi atau 'persenjataan' di luar angkasa karenanya menjadi prioritas utama agenda internasional. Meskipun negara-negara terus mengembangkan senjata antiruang angkasa baru, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan yang dapat ditafsirkan dan diadaptasi untuk diterapkan di luar angkasa berpotensi membatasi penggunaan senjata ASAT," jelas O'Meara.

Ia menekankan, pada akhirnya, semua manusia di berbagai negara membutuhkan layanan berbasis satelit untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk menunjukkan rute jalan terdekat lewat aplikasi maps maupun untuk akses internet berbasis satelit.

"Pemahaman yang lebih jelas tentang hukum ini secara langsung menjawab kekhawatiran internasional yang mendesak mengenai persenjataan di luar angkasa dan ketakutan akan perang antarnegara di wilayah tersebut. Karena kita semua bergantung pada layanan berbasis satelit dalam kehidupan sehari-hari, kejelasan yang lebih besar mengenai pembatasan hukum terhadap peperangan di luar angkasa bermanfaat bagi kita semua," sambungnya.

(twu/nwy)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Simak kalender Hijriah 7 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat dari hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 yang tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 7 April 2025 menjadi 8 Syawal 1446 H.

Hukum Menggabungkan 2 Puasa Sunnah

Sebagaimana diketahui, terdapat banyak amalan puasa sunnah pada bulan Syawal. Sebut saja puasa 6 hari Syawal, puasa Ayyamul Bidh, puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa Daud.

Lalu, apakah boleh menggabungkan 2 puasa sunnah dalam satu waktu? Misalnya, detikers berencana ingin mengerjakan puasa Syawal pada hari Senin. Atau, menunaikan puasa Daud saat pertengahan bulan alias Ayyamul Bidh.

Diambil dari buku Tentang Puasa Syawal Enam Hari oleh Abu Fudhail Abdurrahman bin Umar, menggabungkan dua puasa sunnah hukumnya boleh. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan:

وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امره ما نوى

Artinya: "Apabila puasa Syawal enam hari ini bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka sesungguhnya bisa mendapatkan dua pahala dengan niat puasa Syawal enam hari dan puasa Senin-Kanis. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan hanyalah seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan'." (Majmu' Fatawa, jilid 20, halaman 18-19)

Tak hanya Syaikh Utsaimin, ada pula ulama lain yang mengeluarkan keterangan senada. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

إذا كان الصوم واجبا لا بد من نية الصوم الواجب الذي عليه، أما إذا كان تطوعا الحمد الله، إذا وافق يوم الاثنين، يوما من الأيام البيض، وافق خيرا على خير والحمد لله

Artinya: "Apabila puasa tersebut wajib, harus niat puasa yang wajib tersebut atasnya (tidak digabungkan dengan puasa sunnah). Adapun apabila puasa sunnah, alhamdulillah apabila bertepatan dengan hari Senin, Kamis, dan yaumul bidh, maka ketika niatnya digabungkan sungguh telah menepati kebaikan di atas kebaikan, alhamdulillah." (Fatawa Nur 'ala al-Darb, jilid 16, hal 424-425)

Oleh karena itu, misalnya detikers ingin berpuasa pada esok Kamis, 10 April 2025, kamu bisa meniatkannya untuk puasa Syawal sekaligus Kamis. Dengan seizin Allah SWT, insya Allah, dua pahala puasa tersebut dapat diraih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Senin, 7 April 2025, beserta hukum menggabungkan 2 puasa sunnah yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

(par/par)

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pusat Studi Hukum dan HAM di Nusa Putra University telah diresmikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, belum lama ini. Peresmian Pusat Studi Hukum dan HAM Nusa Putra University tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti persemian oleh Menteri Pigai dan naskah Nota Kesepahaman Bersama Antara Kementerian HAM dan Nusa Putra.

Dekan Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University, CSA Teddy Lesmana, dengan berdirinya Pusat Studi Hukum dan HAM ini, diharapkan semakin banyak penelitian dan kajian strategis. Sehingga, dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan hukum dan HAM di masa depan. Selain itu, pusat studi ini diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia serta supremasi hukum di Indonesia.

"Peresmian pusat studi ini menjadi langkah awal pihaknya berkolaborasi dengan Kementerian HAM RI dalam pengkajian dan penguatan nilai-nilai HAM di Indonesia," ujar Teddy, dalam keterangan resminya, Selasa (25/3/2025).

Teddy mengatakan, kehadiran pusat studi ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan akademik. Tetapi juga, sebagai wadah kajian isu-isu hukum dan HAM yang berkembang baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Pusat studi ini merupakan wadah kita bersama untuk mengkaji isu-isu hukum dan HAM yang berkembangan dewasa ini,” katanya.

Pusat Studi Hukum dan HAM ini didirikan di bawah Fakultas Hukum, Bisnis, dan Pendidikan Nusa Putra University. Nantinya, pusat studi ini akan fokus pada kegiatan penelitian dan pengkajian di bidang hukum dan HAM. Termasuk, pengembangan kebijakan serta advokasi yang berbasis data dan riset akademik.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif ini. Menurutnya, kehadiran pusat studi ini akan menjadi wadah penting dalam upaya memajukan HAM melalui peningkatan kesadaran kolektif serta perlindungan dan penegakan HAM dengan instrumen hukum yang kuat.

“Kementerian HAM RI akan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dijalankan oleh Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Nusa Putra. Kami juga akan merancang program kerja sama yang dapat disinergikan dengan program-program kementerian,” ujar Natalius Pigai.

Pada kesempatan tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai juga memberikan Kuliah Umum bertajuk "Diversity, Equality and Human Rights" – Memperkuat HAM Dalam Masyarakat Multikultural. Kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari 1.500 mahasiswa Nusa Putra dan masyarakat umum. Turut hadir pada acara tersebut Jajaran Rektorat Nusa Putra, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta para pegiat Hak Asasi Manusia.

Jakarta -

Detikers sudah menentukan jurusan apa dan kampus mana yang akan diambil pada Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025?

Salah satu cara untuk menentukan perguruan tinggi tujuan adalah dengan melihat peringkat universitas berdasarkan jurusan tertentu. Misalnya, kalian bisa mengetahuinya melalui QS World University Rankings (WUR) by Subject 2025.

Secara khusus dalam artikel ini akan dipaparkan kampus mana saja yang memiliki jurusan terbaik bidang ilmu hukum. Bagi kalian yang ingin mengambil jurusan ini, ayo simak peringkatnya!

Universitas Terbaik Ilmu Hukum Versi QS WUR by Subject 2025

1. Universitas Indonesia
2. Universitas Airlangga
3. Universitas Gadjah Mada
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Padjadjaran
6. Universitas Brawijaya

Penilaian Pemeringkatan

QS World University Rankings by Subject 2025 diluncurkan memberi peringkat universitas untuk 55 jurusan. Ini dia poin-poin indikator yang dinilai dalam pemeringkatan tersebut:

1. Reputasi Akademis

Nilai reputasi akademis dinilai dari tanggapan para akademisi. Indikator tersebut memperlihatkan universitas mana yang dianggap unggul oleh akademisi lain untuk penelitian di area tertentu. Hasil dari survei akademisi kemudian disaring berdasarkan bidang keahlian tertentu yang diidentifikasi oleh responden.

2. Review dari Perusahaan

Indikator review dari perusahaan diambil dari tanggapan survei dari para pemberi kerja. Mereka mengidentifikasi perguruan tinggi yang mereka anggap unggul untuk lulusannya direkrut. Mereka juga diminta untuk mengidentifikasi bidang ilmu yang mereka pilih untuk rekrutmen.

3. Sitasi Penelitian Per Makalah

Semua data sitasi untuk indikator ini bersumber dari Elsevier Scopus. Ambang batas publikasi minimum juga ditetapkan untuk setiap subjek guna menghindari potensi anomali yang berasal dari sejumlah kecil makalah yang banyak dikutip.

Ambang batas publikasi minimum dan bobot yang diterapkan pada indikator sitasi disesuaikan supaya mencerminkan pola publikasi dan sitasi yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu.

4. Indeks H

Indeks H atau H-index adalah cara untuk mengukur produktivitas dan dampak akademisi atau departemen. Indeks H didasarkan pada kumpulan makalah akademisi yang paling banyak dikutip dan jumlah kutipan yang diterima dalam publikasi lain.

5. Jaringan Penelitian Internasional

Indeks international research network (IRN) atau jaringan penelitian internasional mencerminkan kemampuan lembaga untuk melakukan diversifikasi geografi jaringan penelitian internasional melalui kemitraan penelitian berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya.

Itulah beberapa universitas terbaik bidang ilmu hukum di Indonesia. Ada kampus yang ingin kalian tuju, detikers?

(nah/nwk)

New York -

Columbia University, yang merupakan salah satu kampung elite di Amerika Serikat (AS), menghukum para mahasiswa dan alumninya yang terlibat demonstrasi pro-Palestina. Kampus anggota Ivy League itu pun menuai kritik.

Dilansir Reuters dan NBC News, Minggu (16/3/2025), Columbia mengumumkan telah memberikan berbagai hukuman kepada mahasiswa yang menduduki gedung kampus pada musim semi lalu selama protes pro-Palestina. Pengumuman itu muncul seminggu setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump membatalkan hibah dan kontrak federal senilai USD 400 juta sebagai tanggapan atas apa yang dianggap Trump sebagai respons buruk Columbia terhadap antisemitisme atau anti-Yahudi di kampus.

Presiden atau Rektor sementara Universitas Columbia, Katrina Armstrong, menyebut kekhawatiran pemerintahan Trump sah dan mengatakan lembaganya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatasinya. Protes kampus dan protes balasan pro-Israel telah menuai tuduhan antisemitisme, Islamofobia, dan rasisme.

Universitas tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis (13/3) bahwa 'dewan peradilannya menetapkan temuan dan mengeluarkan sanksi kepada mahasiswa mulai dari penangguhan selama beberapa tahun, pencabutan gelar sementara, dan pengusiran terkait dengan pendudukan Hamilton Hall musim semi lalu'.

Dewan peradilan universitas itu terdiri dari mahasiswa, fakultas, dan staf yang dipilih oleh senat universitas. Columbia, dengan alasan pembatasan privasi hukum, tidak merilis nama-nama mahasiswa yang didisiplinkan dan tidak menyebutkan berapa banyak mahasiswa yang menghadapi hukuman. Mahasiswa dapat mengajukan banding atas hukuman mereka.

Serikat pekerja yang mewakili pekerja mahasiswa Columbia, UAW Lokal 2710, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis bahwa mantan pemimpinnya, Grant Miner, termasuk di antara mahasiswa yang dikeluarkan satu hari sebelum negosiasi kontrak dengan universitas akan dimulai.

Langkah itu disebut oleh serikat pekerja sebagai 'serangan terbaru terhadap hak Amandemen Pertama'. Sementara, juru bicara universitas mengatakan mereka tidak mengomentari pernyataan serikat pekerja tersebut.

Kampus Columbia menjadi pusat protes anti-Israel yang kemudian menyebar ke beberapa kampus di AS. Demonstrasi dimulai setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 dan serangan Israel yang didukung AS berikutnya terhadap Gaza hingga menyebabkan puluhan ribu warga tewas. Saat itu, para pengunjuk rasa menuntut agar dana abadi universitas ditarik dari kepentingan Israel dan agar AS mengakhiri bantuan militer ke Israel.

Grant Miner yang mewakili ribuan pekerja mahasiswa Columbia yang dipecat dan diusir minggu ini telah menyampaikan pidato di hadapan publik. Dia menggambarkan penahanan Mahmoud Khalil gara-gara memimpin demo pro-Palestina sebagai 'kampanye ketakutan'.

"Kita harus bersatu untuk memberi tahu Trump dan kawan-kawan miliardernya bahwa kita tidak akan membiarkan intimidasi dan kemunduran hak-hak sipil di negara ini," katanya.

Dia juga mengkritik kampusnya gara-gara memilih mengikuti keinginan Trump. Dia menganggap Columbia hanya mementingkan uang.

"Saya tidak terkejut bahwa universitas memilih untuk mengorbankan mahasiswa dan pekerjanya demi uang hibah. Kita tahu persis berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli moralitas Columbia," ujar Miner.

(haf/imk)

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah untuk beribadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 15 Februari 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Simak kalender Hijriah 15 Februari 2025 menurut NU-Muhammadiyah melalui uraian berikut.

Tanggal Hijriah Hari Ini 15 Februari 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 15 Februari 2025 Menurut NU

Dilansir NU Online, Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan 1 Syaban 1446 Hijriah pada Jumat, 31 Januari 2025. Penetapan ini didasarkan pada metode falak (hisab) tahqiqi tadqiki ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka Sabtu, 15 Februari 2025, bertepatan dengan 16 Syaban 1446 Hijriah. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya 16 Syaban 1446 Hijriah sejatinya telah dimulai sejak Jumat, 14 Februari 2025, usai Matahari terbenam.

Tanggal Hijriah Hari Ini 15 Februari 2025 Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah menggunakan Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah sebagai pedomannya. Dilihat dari KHGT 1446 Hijriah yang diunggah laman Suara Muhammadiyah, 1 Syaban 1446 Hijriah bertepatan dengan 31 Januari 2025. Dengan demikian, maka konversi 15 Februari 2025 adalah 16 Syaban 1446 H.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Ramadhan akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Ramadhannya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 15 Februari 2025 Menurut Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 yang dapat detikers jadikan pedoman. Berdasar kalender tersebut, tanggal Hijriah untuk 15 Februari 2025 adalah 16 Syaban 1446 H.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi Sabtu, 15 Februari 2025, menjadi 16 Syaban 1446 Hijriah.

Hukum Puasa Setelah Pertengahan Syaban

Tanggal 16 Syaban menandai dimulainya separuh akhir bulan kedelapan hijriah ini. Sejak tanggal tersebut sampai akhir Syaban. Beredar adanya larangan untuk berpuasa. Diambil dari buku Fikih Puasa oleh Sofyan Chalid bin Idham Ruray, begini hadits landasannya:

إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ، فَلَا تَصُومُوا

Artinya: "Apabila telah masuk pertengahan Syaban, maka janganlah kamu berpuasa." (HR Abu Daud dari Abu Hurairah RA)

Menurut penjelasan dalam buku Mukhtashar Latha'iful Ma'arif oleh Ahmad bin Utsman al-Mazyad, hadits di atas dishahihkan oleh banyak ulama. Sebut saja Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan Ibnu Abdil Barr. Namun, banyak pula ulama yang mendhaifkannya. Sebut saja Imam Ahmad, Abu Zur'ah ar-Razi, dan al-Atsram.

Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini telah dinasakh. Dan ada yang meriwayatkan bahwa telah terjadi ijma' tidak bolehnya mengamalkan hadits ini. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa hadits ini tidak (boleh) diamalkan, tetapi hadits ini diambil oleh ulama lainnya, di antaranya adalah asy-Syafi'i dan para sahabatnya. Mereka melarang untuk memulai puasa sunnah setelah pertengahan Syaban bagi orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa, dan pendapat mereka ini sejalan dengan pendapat sebagian kalangan mutaakhirin dari sahabat-sahabat kami."

Berhubung kebanyakan masyarakat Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i, di bawah ini detikJateng kutip perkataan Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu dilansir NU Online:

قال الشافعية: يحرم صوم النصف الأخير من شعبان الذي منه يوم الشك، إلا لورد بأن اعتاد صوم الدهر أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم معين كالا ثنين فصادف ما بعد النصف أو نذر مستقر في ذمته أو قضاء لنفل أو فرض، أو كفارة، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النص.

Artinya, "Ulama mazhab Syafi'i mengatakan, puasa setelah Nisfu Syaban diharamkan karena termasuk hari syak, kecuali ada sebab tertentu, seperti orang yang sudah terbiasa melakukan puasa dahr, puasa daud, puasa senin-kamis, puasa nadzar, puasa qadha', baik wajib ataupun sunnah, puasa kafarah, dan melakukan puasa setelah Nisfu Syaban dengan syarat sudah puasa sebelumnya, meskipun satu hari Nisfu Syaban."

Akhir kata, detikers yang sudah biasa berpuasa, boleh-boleh saja mengerjakan puasa kendati pertengahan Syaban telah terlewat. Adapun untuk puasa-puasa wajib, seperti qadha Ramadhan hukumnya boleh dikerjakan. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Sabtu, 15 Februari 2025, pbeserta pembahasan seputar hukum puasa setelah pertengahan Syaban yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat, Lur!

(par/dil)

Jakarta -

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

(faz/nwk)

Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengungkapkan Corporate University dapat menjadi motor reformasi birokrasi.

"Saya berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung reformasi birokrasi dengan memastikan Corporate University dan Smart ASN menjadi motor reformasi birokrasi yang menciptakan organisasi efisien, lincah, dan berorientasi hasil guna mempercepat pelayanan publik dan pembangunan," ujar Purwadi dalam peluncuran Corporate University dan SMART ASN Kementerian PU di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, ASN menjadi penggerak utama dalam rangka menggerakkan birokrasi khususnya dalam pelayanan publik.

Tentunya SDM ASN ini sangat penting karena sebagai penggerak nantinya diharapkan ASN dengan kemampuan dan kompetensinya serta didukung dengan teknologi yang pada saat ini Karya Layanan Online PU (Klop) Kementerian PU itu digaungkan sehingga nantinya membangun membangun proses organisasi pembelajaran sepanjang masa di setiap tempat, setiap waktu bisa belajar di mana saja dan kapan saja.

Dengan demikian, nantinya peningkatan SDM bagi ASN yang berupa smart class ini nantinya akan membangun ASN yang lebih baik dan berkualitas yang nantinya membawa ASN ini bisa mengawal pembangunan nasional yang lebih baik.

Kemudian didukung dengan teknologi-teknologi yang sudah ditetapkan dan disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan layanan publik, reformasi birokrasi, sumber daya manusianya yang nantinya akan lebih kompeten.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa PU Corporate University (Corpu) sebagai landasan strategis untuk menciptakan birokrasi modern yang tangguh dan adaptif, demi mewujudkan visi besar Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.

"Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU," ujar Diana.

Hal ini sangat penting sekali mengingat Kementerian PU memiliki banyak pekerjaan banyak dan bersinggungan dengan teknologi, harus bekerja sama dan sebagainya.

"Saya sangat bersyukur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU sudah memiliki PU Corpu dan juga harus mendukung ASN yang smart sehingga ini bisa mendukung seluruh pekerjaan yang tentunya mendukung juga Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Diana.

Sebagai informasi, PU Corpu telah diinisiasi sejak tahun 2022, dan telah meraih nilai Readiness sebesar 3.290 dari 3.500 berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat advance.

PU Corpu didukung platform pembelajaran terintegrasi hasil kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PU dan
K/L terkait, yang saat ini telah dilengkapi 300 buah modul e-learning, dan 6.947 aset pengetahuan/intelektual yang dapat diakses seluruh pegawai PU.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024