Lima tahanan Polres Kampar di Riau yang kabur berhasil ditangkap. Saat ini tersisa enam tersangka yang sedang diburu Tim Khusus Polda Riau.

"Siang ini ada penambahan tiga orang lagi diamankan. Total saat ini sudah lima yang diamankan," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Kamis (15/5/2025).

Ketiga tahanan yang baru ditangkap adalah Ahmad Zahri, Roni Mahardika dan Otrianus. Sedangkan tahanan yang sudah ditangkap lebih dulu, Ferry Rahmadi dan Okta Epandri.

Ferry dan Okta ditangkap saat pelarian di Air Tiris. Sedangkan Zahri, Roni dan Oktrianus ditangkap di Desa Tambang.

Adapun enam tahan lain yang masih diburu adalah Nederlansen, Haiz Zulhakim, Asep Irawan, Rohman, Joni Afliyadi dan Marianto Damanik. Seluruhnya merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian.

Sebelumnya 11 tahanan kabur dari Polres Kampar, Rabu (14/5) dini hari. Mereka kabur dengan menggergaji besi di ventilasi sel Mapolres Kampar.

Setelah tahanan kabur, Polda Riau langsung membentuk Tim Khusus untuk memburu 11 tahanan itu. Tim dipimpin langsung Waka Polda Riau Brigjen Pol Andrianto Jossy.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Polda Riau bergerak cepat mengejar sebelas tahanan Polres Kampar yang kabur. Dua orang di antaranya kembali ditangkap polisi.

"Kami masih melakukan pengejaran, doakan segera tertangkap. Tadi malam ada dua yang tertangkap," ujar Wakapolda Riau Brigjen Jossy Kusumo kepada wartawan di Mapolda, Kamis (15/5/2025).

Identitas dua tahanan kabur yang ditangkap adalah Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap di daerah Air Tiris, Kampar.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karinianto mengatakan total ada 139 tahanan di Polres Kampar. Namun dari jumlah itu, hanya 11 tahanan yang kabur.

"Jumlah 139, jumlah 11 yang kabur. Jadi 4 itu tersangka curat tower BTS dan sisanya kasus narkoba. Tadi malam sudah dua pelaku ditangkap," kata Anom.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

12 Polisi Diperiksa

Sementara itu, Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi terkait kaburnya 11 tahanan Polres Kampar. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," ujar Sengka.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Tim Khusus yang dipimpin oleh Wakapolda Riau Brigjen Polisi Adrianto Jossy menangkap 2 tahanan Polres Kampar yang kabur. Keduanya dihadiahi timah panas karena melawan saat disergap polisi.

"Kami masih melakukan pengejaran, doakan segera tertangkap. Tadi malam ada dua yang tertangkap," ujar Brigjen Pol Jossy di Mapolda, Kamis (15/5/2025).

Sementara itu Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karinianto mengatakan ada 139 tahanan di Polres Kampar. Namun dari jumlah itu, hanya 11 tahanan yang kabur.

"Jumlah 139, jumlah 11 yang kabur. Jadi 4 itu tersangka curat tower BTS dan sisanya kasus narkoba. Tadi malam sudah dua pelaku ditangkap," kata Anom.

Kedua tahanan yang ditangkap adalah Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap di daerah Air Tiris, Kampar dalam pelarian.

Diketahui, sebanyak 11 tahanan di Polres Kampar, Riau kabur dini hari kemarin. 11 tahanan kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan.

Polda Riau langsung membentuk Timsus untuk memburu pelaku. Tim dipimpin langsung Wakapolda Riau Brigjen Pol Adrianto Jossy yang merupakan jenderal bintang satu yang dikenal sebagai polisi Reserse dan Densus 88 Antiteror Polri.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Nur Basuki menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik.

Menurut Basuki, Rancangan KUHAP harus mampu menghadirkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) melalui pembagian kewenangan yang jelas dan sinergitas antar lembaga penegak hukum.

"Perlu diatur secara eksplisit pembagian kewenangan atau differensial fungsional antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kewenangan yang tegas, sinergitas antar sub-sistem bisa dibangun dalam kerangka koordinasi yang setara," tegas Prof. Basuki kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Nur Basuki menyatakan, pendekatan terhadap sistem peradilan pidana harus didesain sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan fragmentaris.

Pilihan terhadap pendekatan sistem secara otomatis meniscayakan hadirnya sub-sistem peradilan pidana yang kuat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan advokat.

"Masing-masing institusi itu harus memiliki distribusi kewenangan yang jelas dan tidak saling mendominasi, agar memungkinkan terjadinya koordinasi fungsional yang setara," ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Basuki menekankan bahwa dalam sistem hukum yang terintegrasi, setiap sub-sistem harus diposisikan sebagai 'pengendali perkara' dalam domainnya masing-masing.

Artinya, semua lembaga penegak hukum (baik kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemberi keputusan, maupun advokat sebagai pendamping pencari keadilan) harus duduk setara secara fungsional.

"Koordinasi fungsional yang setara akan memastikan bahwa tidak ada satu institusi yang mendominasi proses. Tidak boleh ada intervensi lintas kewenangan. Setiap sub-sistem harus sadar pada batas perannya. Inilah prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional dan akuntabel," terang Prof. Basuki.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang dibangun tidak hanya secara vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga secara horizontal antar sub-sistem penegak hukum. Menurutnya, pengawasan horizontal menjadi kunci untuk menciptakan mekanisme check and balance yang sehat di antara para penegak hukum.

"Batas kewenangan yang tegas akan mendorong munculnya mekanisme pengawasan horizontal. Ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional," ungkapnya.

Bahkan Prof. Nur Basuki juga tidak sependapat apabila ideologi di dalam KUHAP berbentuk crime control model, tetapi lebih mendekati due process model.

KUHAP telah menganut adanya prinsip akusator, yang dimana tersangka dipandang sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan.

Dalam konteks ini, Prof. Basuki juga menekankan bahwa keberadaan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana harus diperkuat. Ia melihat bahwa advokat selama ini masih kerap dipinggirkan dalam proses awal penyidikan.

"RKUHAP harus menjamin hak pendampingan hukum sejak awal, agar posisi klien terlindungi. Ini bagian dari jaminan keadilan dan prinsip due process of law," tambahnya.

Prof. Basuki menilai bahwa beban kerja kepolisian yang selama ini cukup berat dalam penyelidikan dan penyidikan tidak boleh semakin dibebani oleh ketidakjelasan kewenangan lembaga lain.

"Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, penyidikan bisa terganggu, keadilan bisa kabur. RKUHAP harus menghindari potensi konflik kewenangan antara polisi dan jaksa, misalnya dalam menetapkan siapa yang berwenang menilai kelengkapan berkas perkara," jelasnya.

Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana hanya akan terwujud apabila seluruh aktor hukum memiliki komitmen terhadap pendekatan sistem.

"Jangan ada ego sektoral. Keadilan restoratif, efisiensi proses, dan perlindungan hak asasi hanya bisa dicapai dalam sistem yang tertata, terkoordinasi, dan saling mengawasi," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Dua korban baru dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno melapor ke Bareskrim Polri. Kini total ada empat korban yang melaporkan Edie ke Polisi.

Kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat menyebut bahwa kedua korban berinisial AIR dan AM. Yansen menjelaskan bahwa pelecehan terhadap AIR terjadi pada 2019 lalu.

"Ini peristiwa tahun 2019. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu pelecehan secara fisik, secara fisik. Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada yang korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi," kata Yansen kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa AIR merupakan pegawai swasta yang sejatinya berurusan perihal kerjasama dengan kampus yang kala itu masih dipimpin Edie. Dia menduga pelecehan terjadi lantaran adanya relasi kuasa.

"Awalnya (berurusan dengan) pihak kampus. Ketika ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus, terlapor menggunakan kekuasaanya untuk melakukan pelecehan. Adanya relasi kuasa yang sangat kuat," ucap Yansen.

Dia menjelaskan alasan mengapa korban baru membuat laporan sekarang. Korban, kata Yansen, sebelumnya masih shock akibat peristiwa pelecehan yang dialami.

"Kenapa sampai korban bisa muncul sekarang? Karena memang dia butuh waktu untuk meyakinkan itu dan ada rasa takut juga karena relasi kuasa itu sangat kuat," ungkapnya.

Sedangkan korban lainnya, jelas Yansen, berinisial AM. AM mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Edie. Peristiwa itu dialami AM pada Februari 2024 lalu. Tepatnya saat proses mediasi korban Edie bersama timnya.

"Korban AM juga melakukan pelaporan atas peristiwa pelecehan secara verbal yang terjadi di PIM 2 jam 1 siang. Saat ada pertemuan dengan ETH beserta timnya," ujar Yansen.

"Itu secara verbal disampaikan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya di hadapan umum. Dan kata-kata verbal itu direspon dengan tim yang hadir saat itu dengan tertawa. Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi," lanjut dia.

Dengan bertambahnya korban ini, Yansen kembali menegaskan adannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Edie. Dia juga mengajukan permohonan gelar pidana khusus di Mabes Polri dan meminta Edie segera ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan yang dilakukannya.

"Setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ," pungkasnya.

Laporan kedua korban diterima dan teregistrasi dengan LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM tertanggal 25 April 2025.

Laporan Naik Penyidikan

Sebelumnya ada dua korban yang sudah melaporkan Edie tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Pertama dilaporkan oleh perempuan berinisial RZ dengan Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan kedua dengan pelapor berinisial DF dengan Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya sudah menaikkan status dugaan pelecehan dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno, ke tahap penyidikan.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kasus pelecehan itu sudah naik ke tingkat penyidikan ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ade mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara hingga menemukan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan. Dia memastikan proses hukum kasus itu akan terus berjalan.

Lalu, bagaimana terkait status hukum Edie Toet di kasus tersebut?

"Masih jalan proses sidik (penyidikan), belum tersangka (Edie Toet), masih panggil saksi-saksi," kata Kasubdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP, Evi Pagari, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Evi mengatakan hingga kini proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengusut kasus yang ada.

"Kasus TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) kan hrs libatkan psikolog, mitra dan lain-lain. UU-nya mengatur seperti itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

Tanggapan Megawati Zebua

Menanggapi video viral tersebut, Megawati Zebua membantah tuduhan bahwa dirinya mencekik pramugari.

"Video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Saya hanya menyuruh pramugarinya bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ujar Megawati saat ditemui di DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Ia mengaku saat itu hendak membantu seorang pria tua yang akan transit ke Padang agar tasnya tidak masuk bagasi karena khawatir tertinggal pesawat lanjutan.

"Pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel sehingga tidak bisa dimasukkan ke kabin," katanya.

KOMPAS.com/GOKLAS WISELY Megawati Zebua saat diwawancarai di DPRD Sumut pada Selasa (15/4/2025).

Klaim Telah Saling Memaafkan

Megawati juga menyebut bahwa dirinya dan pihak Wings Air telah saling memaafkan.

"Sudah (berkomunikasi dengan Wings Air), ya saling memaafkan, itu saja. Biarlah ini jadi pembelajaran bagi kita juga," ujarnya.

Respons DPRD Sumut

Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti, turut memberikan komentar. Ia mengaku belum bertemu Megawati pasca-insiden, tetapi akan segera melakukan klarifikasi.

"Seharusnya sebagai wakil rakyat, ya bisa menjaga sikapnya di luar," ujar Erni.

Menanggapi langkah hukum yang ditempuh Wings Air, Erni pun memberi tanggapan.

"Ya sah-sah saja ya. Kita tunggu saja ya," tuturnya.

(Penulis Kontributor Medan Kompas.com: Goklas Wisely)

KOMPAS.com - Insiden cekcok di dalam pesawat Wings Air yang melibatkan seorang penumpang wanita viral di media sosial.

Penumpang wanita tersebut adalah MZ, yang belakangan diketahui adalah Megawati Zebua, anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Golkar.

Dalam video berdurasi singkat yang beredar, terlihat seorang wanita mengenakan baju putih terlibat adu mulut dengan pramugari berseragam merah.

Percekcokan itu terekam kamera penumpang lain.

"Kau datang terlambat. Awaslah, aku udah mau duduk. Udahlah, selesai. Kau yang memperpanjang," ucap wanita tersebut dalam video.

Video itu memunculkan narasi bahwa Megawati Zebua mendorong dan mencekik pramugari. Namun, hingga kini belum ada bukti hukum atas tuduhan tersebut.

Keterangan Resmi dari Wings Air

Corporate Communications Strategic Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, membenarkan insiden itu terjadi pada Sabtu, 13 April 2025.

Pesawat saat itu dijadwalkan terbang dari Bandara Gunungsitoli menuju Kualanamu, dengan MZ duduk di kursi 19F.

Menurut Danang, MZ membawa koper berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin.

Saat pramugari meminta koper itu dimasukkan ke bagasi kargo belakang sesuai prosedur keselamatan, MZ menolak.

"Pelanggan (MZ) menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," ujar Danang dalam keterangan resmi, Selasa (15/4/2025).

Danang juga menyatakan bahwa penumpang tersebut melakukan dorongan terhadap pramugari saat dilakukan pendekatan lanjutan.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command dan kemudian kepada tim ramp. Setelah itu, koordinasi dilakukan dengan AVSEC (Aviation Security) dan MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Wings Air menegaskan bahwa pihaknya tengah menempuh langkah hukum atas insiden ini sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan penerbangan yang aman dan profesional.

Insiden seorang anggota DPRD Sumut, MZ diduga mendorong dan mencekik pramugari pesawat Wings Air berbuntut panjang. Manajemen Wings Air menempuh menempuh langkah hukum sebagai upaya melindungi awak pesawat.

"Wings Air saat ini menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4).

Menurutnya, Wings Air mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat prioritas utama. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ucapnya.

Danang menambahkan insiden itu terjadi saat proses naik pesawat (boarding) di Bandara Kualanamu Internasional sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat," jelas Danang.

Danang menyebutkan sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif," urainya.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, tambahnya, MZ justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Akibat keributan itu, pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security). Kemudian MZ diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," sebutnya.

Diketahui, sebuah video anggota DPRD Sumut mendorong dan mencekik pramugari di dalam pesawat viral di media sosial, Senin (14/4). Keributan terjadi diduga karena masalah koper.

Dalam video tersebut tampak MZ yang mengenakan kaos putih terlibat cekcok dengan pramugari berbaju merah. Dia menuding bahwa pramugari tersebut sengaja memperpanjang keributan itu.

"Awas kau, aku mau duduk, udah selesai. Kau yang memperpanjang," ujar MZ marah.

Tak sampai di situ, MZ juga tampak mendorong dan nyaris mencekik leher pramugari itu. Melihat keributan itu, pria berbaju hitam yang ada di belakang pramugari mencoba melerai. Setelah itu MZ tampak menelpon seseorang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wings Air menyatakan akan memilih jalur hukum untuk menyelesaikan insiden dugaan penganiayaan terhadap seorang pramugarinya yang dilakukan oleh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) berinisial MZ.

Sebelumnya, viral di media sosial video anggota DPRD Sumut berinisial MZ melakukan penganiayaan kepada pramugari Wings Air karena tak terima kopernya dipindahkan.

Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala menjelaskan kronologinya dimulai ketika MZ yang membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur

keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang.

Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari.

Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara.

"Saat ini kami sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," ujarnya dalam siaran persnya, Selasa (15/4/2025).

Danang menambahkan bahwa keselamatan dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat adalah prioritas utama perusahaan.

Untuk itu, ia mengimbau semua pelanggan agar mematuhi ketentuan yang berlaku di dalam kabin dan area bandar udara.

“Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin," ujarnya.

Danang juga menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Pihak Wings Air menempuh jalur hukum terkait kasus dugaan pencekikan pramugari yang dilakukan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua. Megawati mengaku tidak mengetahui sikap maskapai tersebut dan siap melakukan klarifikasi.

"Saya tidak tahu, yang penting saya akan ceritakan sesungguhnya apa yang sedang terjadi pada saat itu. Mungkin kejadiannya pada hari itu sekitar jam 3 atau jam 4 sore," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4/2025).

Sementara itu, ia mengklaim bahwa kedua pihak juga sudah berdamai terkait peristiwa tersebut.

"Sudah (komunikasi) dan saling memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran untuk kita juga biar para penumpang dan pramugari. Saya enggak tahu (tindakan hukum), baru dengar juga. Belum ada komunikasi dengan pihak pramugari karena saya anggap sudah selesai dan memaafkan, biarlah ini jadi pembelajaran," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa perdamaian dilakukan saat masih di Bandara Binaka, usai dirinya diturunkan dari Pesawat Wings Air tujuan Bandara Kualanamu.

"Pas masih di bandara (saling meminta maaf), saya mau pulang karena sudah ketinggalan pesawat. Saat itu juga saya telpon direktur bandara pak Zulkifli, saya jelaskan permasalahannya dan dia bilang "sabar-sabar", saya bilang "saya pun sabarnya pak, ini jadi pembelajaran buat kita"," ucapnya.

Sementara itu, dirinya harus melakukan perjalanan pada Senin (14/4/2025) keesokan harinya. Hal ini terjadi lantaran dirinya ketinggalan pesawat untuk memberikan klarifikasi tersebut.

"Akhirnya naik penerbangan berikutnya, hari Senin pagi," pungkasnya.

Video: Viral Anggota DPRD Sumut Ngamuk dan Coba Cekik Pramugari di Pesawat

Video: Viral Anggota DPRD Sumut Ngamuk dan Coba Cekik Pramugari di Pesawat

Viral rekaman seorang penumpang yang diidentifikasi sebagai anggota DPRD Sumut menyerang pramugari Wings Air. MAskapai menyiapkan langkah hukum.

Kejadian itu terekam sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Dalam rilisnya, Selasa (15/4/2025) Wings Air membenarkan kejadian tersebut. Seorang penumpang dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat.

Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang. Namun, penumpang menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif.

"Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari. Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.

Kemudian, pihak ramp berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak," tambah Danang.

Dia melanjutkan bahwa Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," kata Danang.

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab

Video Cerita Unik Pramugari Bertugas saat Ramadan: Sahur di Surabaya, Buka di Arab