Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Jakarta Sadino mengatakan Satu Peta Kehutanan dapat menjamin kepastian hukum dan membuka peluang investasi menyusul penerbitan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres itu dinilai sebagai langkah positif pemerintah dalam memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dengan tetap memperhatikan aturan yang sudah ada.

“Sehingga, pemerintah diharapkan membuat satu peta kehutanan yang bisa menjadi dasar pembuatan kebijakan secara nasional. Tanpa satu peta nasional, regulasi ini justru berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum yang ujungnya akan mengganggu iklim investasi,” kata Sadino dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, pembenahan tata kelola memang penting, terlebih, Indonesia memiliki sejumlah undang-undang terkait seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan, dan lainnya.

Ia menilai tata kelola kebun sawit dan kawasan hutan yang tidak dibarengi dengan kepastian hukum justru dapat menimbulkan keraguan di kalangan pelaku usaha dan menghambat investasi.

Untuk itu, Sadino menekankan perlunya satu peta nasional sebagai referensi utama kebijakan lintas sektor.

“Tanpa satu peta yang disepakati bersama, akan terus terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum, terutama terkait status kawasan hutan dan hak atas tanah,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, iNewsBekasi.id- Universitas Pancasila (UP) melalui Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH FH) menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk ‘Kajian Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan: Menuju Tata Kelola Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan’. 

FGD digelar sebagai respons kritis atas terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 yang belakangan menjadi sorotan banyak kalangan.

Perpres ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya pada klaster kehutanan. 

Namun ini memunculkan kekhawatiran akan potensi pengabaian prinsip-prinsip keadilan ekplogis dan sosial yang telah ditegaskan dalam konstitusi, UU Cipta Kerja, putusan Mahkamah Konstitusi, serta UU. No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dekan Fakultas Hukum (FH) UP Prof. Eddy Pratomo mengatakan, UP mendukung penuh kebijakan kehutanan berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. 

Dalam FGD ini dilakukan analisis Perpres No. 5 Tahun 2025 secara komprehensif dengan membandingkan ketentuannya terhadap UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 24 Tahun 2021, serta beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

“Selain itu, forum ini juga mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak-hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan,” kata Eddy dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Menurut dia, kampus memiliki kewajiban agar pelaksanaan aturan kehutanan tetap memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi dalam tata kelola hutan dan lingkungan. 

Diharapkan dengan adanya paparan para ahli, diskusi interaktif, dan tanya jawab dengan peserta, FGD menghasilkan pemetaan persoalan yang komprehensif serta rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola kawasan hutan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Dengan adanya FGD ini, UP menegaskan komitmennya untuk mendorong reformulasi kebijakan kehutanan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan hidup, penghormatan hak-hak masyarakat, serta komitmen Indonesia terhadap agenda perubahan iklim global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Ahli Hukum FH UP Prof. Agus Surono memberikan beberapa catatan sementara terkait kajian atas Pepres Nomor 5 Tahun 2025. 

Menurutnya, Pepres Nomor 5 Tahun 2025 belum sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tatacara Administratif dan Tatacara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administrasi di Bidang Kehutanan.

“Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan sanksi pidana dalam penertiban kawasan hutan, padahal UU Nomor 6 tahun 2023 dan PP Nomor tahun 2021 telah menekankan prinsip ultimatum remedium, yaitu mengedepankan saksi administratif sebelum pidana,” ujarnya.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam lampirannya tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana hanya dalam peraturan setingkat undang-undangan dan perda dengan menerapkan sanksi pidana.

“Di dalam konsideran menimbang Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menggunakan Pasal 110 A dan 110 B nomor 18 tahun 2013 jo UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 24 tahun 2021 sebagai dasar hukumnya,” pungkasnya.

Editor : Wahab Firmansyah

Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) menyesalkan soal fitnah yang terus berdatangan soal ijazah palsu terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). AAJ mendukung Jokowi menempuh jalur hukum.

"Kami adalah relawan Jokowi. Kami tidak rela jika Bapak Jokowi terus dihujat, difitnah dan dimaki-maki termasuk yang dilakukan sekelompok orang dari Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA) yang mempersoalkan keaslian ijazah Bapak Jokowi. Kami tidak akan tinggal diam!" ujar Wakil Sekjen AAJ Ngatno dalam keterangannya, Kamis (16/4/2025).

Ngatno mengatakan Relawan AAJ mendukung sepenuhnya langkah Jokowi jika nanti menempuh jalur hukum. Menurut dia, Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah memberikan pernyataan yang jelas bahwa ijazah Jokowi asli sehingga hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi.

"Bapak (Jokowi) juga punya hak hukum. Tidak ada kasta dalam perlakuan hukum. Kami di AAJ justru mendorong Bapak menempuh langkah hukum," tegas Ngatno.

"Bapak sendiri sudah membentuk tim kuasa hukum. Saya kira arahnya sudah jelas dan kita semua wajib menghormatinya. AAJ tetap taat instruksi. APA KATA JOKOWI!" tambahnya.

Kemudian, Ngatno menambahkan bahwa AAJ juga sudah merasa gerah dengan semua perlakuan kelompok pembenci Jokowi ini. Dengan itu, ratusan relawan AAJ turun di kediaman Jokowi di Sumber, Solo, pada Rabu (15/3), sebagai wujud dukungan.

"Kami tidak buta kita tidak tuli. AAJ terus mencermati setiap perkembangan yang berkaitan dengan Bapak. Kami menganggap mereka ini sudah keterlaluan dan tidak lagi punya nalar dan logika. Tetapi kami di AAJ ini solid. Tidak bergerak liar. Selalu satu komando," ujar dia.

"Ada sekitar 300 personel AAJ Solo Raya yang spontan datang ke kediaman Bapak di Sumber. Sebenarnya masih ada relawan AAJ dari Banyumasan, Pantura Barat dan Pantura timur yang ingin gabung. Tapi untuk sementara cukup AAJ dari Soloraya," ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah orang yang menamakan diri Forum Pembela Ulama dan Aktivis (FPUA), mendatangi rumah Jokowi di kawasan Sumber, Solo, Rabu (15/4). Mereka datang dengan membawa spanduk dan mengenakan ikat kepala 'Adili Jokowi'.

Klarifikasi UGM

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

"Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," kata Wening saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Fortakgama, dilansir detikJogja, Selasa (15/4/2025).

Dalam pertemuan dengan Roy Suryo cs, Wening menyatakan UGM memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan.

"Jadi itu telah kami sampaikan secara lengkap. Misalnya kami memiliki (salinan) ijazah mulai dari ijazah STTB (surat tanda tamat belajar) dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga," imbuhnya.

Simak juga Video 'Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan: Jika Hakim Meminta!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo, Yakup Hasibuan, menegaskan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

Yakup pun menyebut wacana ijazah palsu Jokowi yang kembali beredar di media sosial sebagai tudingan menyesatkan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

Yakup mengatakan kliennya tak punya kewajiban secara hukum untuk menunjukkan ijazah asli atau dalam bentuk copy kepada publik selama tidak ada perintah pengadilan. 

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup berkata akan menjadi contoh buruk jika kliennya menunjukkan ijazah asli tanpa perintah pengadilan. Sebab, katanya, pihaknya sebagai tertuduh tidak tidak bisa dibebani untuk membuktikan tuduhan tersebut.

Ia pun mengingatkan publik bahwa tudingan ijazah palsu tersebut sudah tiga kali digugat ke pengadilan dengan hasil penggugat selalu kalah di pengadilan.

Atas dasar itu Yakup meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Berbagai lembaga kompeten antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata Firmanto, telah memeriksa keaslian ijazah Jokowi.

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Jokowi mempertimbangkan langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsunya yang kembali marak di media sosial. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Cek selengkapnya di sini...

JAKARTA, investor.id – Tindakan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan menyita dan menyegel lahan sawit yang dianggap ilegal mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Salah satunya dilontarkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, SH, MH.

Pantja menilai, langkah penyitaan tersebut berpotensi cacat hukum karena tidak berdasarkan pada prosedur pengukuhan kawasan hutan. Padahal pengukuhan tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan, dan hal itu juga bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Menurut Pantja, penting untuk memahami pengertian kawasan hutan secara hukum. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012, yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan tidak dapat disamakan dengan pengukuhan kawasan hutan.

‘’Penunjukkan belaka atas suatu kawasan untuk dijadikan kawasan hutan tanpa melalui proses atau tahap-tahap yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di kawasan hutan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, merupakan pelaksanaan pemeritahan otoriter,’’ kata Pantja dalam keterangannya.

Menurutnya, tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai harkat hidup orang banyak, hanya dilakukan melalui penunjukkan. 

Menurut putusan MK tersebut, pengukuhan kawasan hutan harus melewati empat tahapan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Kehutanan, yakni: (1) Penunjukan kawasan hutan; (2) Penetapan batas kawasan hutan; (3) Pemetaan kawasan hutan; dan (4) Penetapan kawasan hutan secara resmi.

‘’Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, apakah penyitaan dan penyegelan 1 juta hektare kebun sawit di kawasan yang diklaim sebagai kawasan hukum, sebelumnya sudah ada pengukuhan kawasan hutan yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan?’’ tanya Pantja.

Menurut dia, jika suatu kawasan belum dikukuhkan sebagai kawasan hutan melalui empat tahap yang diperintahkan oleh Pasal 15 UU Kehutanan, maka tindakan penyitaan dan penyegelan adalah tindakan tidak fair. 

Sebab tindakan tersebut tidak berdasar atas hukum, yakni UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

‘’Ditambah lagi baik UU Cipta Kerja maupun PP No.24 Tahun 2021 dan PP No. 43 Tahun 2021 tersebut sama sekali tidak ada klausul penyitaan dan penyegelan,’’ jelasnya.

Pantja juga menjelaskan, Satgas Penertiban Kawasan Hukum yang dibentuk oleh Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, hanya memiliki tugas yang dalam hukum administrasi negara disebut “bestuursdwang” (paksaan pemerintahan) dan “dwangsom” (pengenaan denda administratif).

Tugas “bestuursdwang” dilakukan dalam bentuk penertiban terhadap perseorangan ataupun badan hukum perdata yang melanggar norma hukum administrasi seperti tidak memiliki izin usaha pertambangan, perkebunan, dan lain-lainnya. 

Adapun, tugas “dwangsom” yaitu pengenaan denda administratif. Sedangkan tindakan penyitaan dan penyegelan merupakan tindakan politional pro justisia dalam rangka law enforcement (penyelidikan dan penyidikan dalam kasus / perkara pidana).

Menurut dia, tindakan penyitaan dan penyegelan yang dilakukan oleh Satgas berdasarkan Perpres No. 5 Tahun 2024, bertentangan dengan UU Cipta Kerja dan 2 PP, yang secara hierarkis kedudukan kedua peraturan perundang-undangan tersebut lebih tinggi daripada Perpres No. 5 Tahun 2025 tersebut.

Karena itu, tindakan Satgas tersebut dinilainya batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Di antaranya  melalui gugatan Sengketa TUN atau Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh badan dan/Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad). Gugatan tersebut dapat dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, membantah tudingan ijazah palsu Jokowi. Yakup mengatakan pihaknya hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika ada perintah dari pengadilan.

"Kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi, kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan," kata Yakup di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Yakup mengatakan ijazah tersebut tak akan ditampilkan jika tak ada perintah pengadilan. Sebab, menurutnya, hal itu akan menimbulkan contoh buruk.

"Artinya, hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan copy atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan, itu pasti," ujarnya.

Yakup mengatakan perihal tudingan ijazah palsu tersebut telah tiga kali digugat ke pengadilan. Namun, kata dia, para penggugat tersebut selalu kalah di pengadilan.

Yakup pun meminta masyarakat tak lagi menyebar fitnah terkait ijazah palsu. Yakup meminta semua pihak menghormati hak hukum Jokowi.

"Ini preseden yang sangat buruk, karena saya pun bukan hanya, saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil saja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya, ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan," ujarnya.

Menurutnya, tuduhan ijazah palsu tersebut telah selesai. Dia pun meminta masyarakat tak menimbulkan narasi-narasi yang menyesatkan.

"Jadi (tiga) gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu," ujarnya.

"Jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami mengimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum lainnya, Firmanto Laksana, mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan jalur hukum. Sebab, dia mengatakan tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi tidak mendasar.

"Kami terus akan mengkaji, akan mencadangkan, mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum bagi siapapun yang mencoba untuk membangun narasi-narasi, membangun hal-hal negatif pembunuhan karakter terhadap Bapak Jokowi," ujarnya.

"Karena sudah sangat terang, jelas, sudah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang, pihak yang berwenang, sudah disampaikan jika ingin berkomunikasi karena Bapak sudah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya dalam rangka melakukan sepanjang ijazah yang disampaikan," sambungnya.

Selain itu, menurutnya, keaslian ijazah Jokowi juga sudah diverifikasi oleh berbagai lembaga kompeten. Di antaranya, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Jadi karena sudah dilakukan verifikasi oleh para pihak yang berkompeten, yang berwenang, termasuk KPUD, KPU Pusat, kemudian dekanat, rektorat UGM, dan juga pihak lain, termasuk bapak (Jokowi) sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Lihat juga video: Ramai-Ramai Teman Kuliah Jokowi Tunjukan Ijazah dan Foto Wisuda

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sedang merevisi Undang-Undang Kehutanan untuk memperjelas berbagai aspek yang dianggap usang dan menimbulkan masalah di lapangan. Anggota Komisi VI DPR Darori Wonodipuro mengungkapkan ada beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam revisi ini.

Darori menjelaskan, salah satu poin utama adalah penegasan hukum terkait perlindungan air dan tumbuhan di daerah sungai. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak penghapusan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung pada bencana banjir.

"Apa tindakan kita yang dipayungi dengan Undang-Undang? Karena 30 persen dihapus, mungkin dengan cara lain kita akan bicarakan, kita minta masukan," katanya di sela diskusi Menavigasi Rencana Revisi Undang-undang Kehutanan, Selasa (18/3/2025).

Revisi ini juga akan mempertegas penunjukan kawasan hutan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan adanya penunjukan, pengukuran, pemetaan, dan penetapan yang jelas. Darori menambahkan bahwa kawasan hutan yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DGAK) serta hutan register peninggalan Belanda akan dipertegas statusnya.

Isu penting lainnya adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Darori mengakui bahwa implementasi ketentuan mengenai tanah adat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum berjalan efektif karena terkendala pembuktian melalui peraturan daerah. "Ternyata ini tidak berjalan, maka kita akan mengakomodir masyarakat adat dengan cara yang lebih mudah," katanya.

Salah satu usulan yang tengah dibahas adalah mekanisme persetujuan tanah adat melalui evaluasi tim kajian, laporan ke DPR, dan rekomendasi Menteri Kehutanan. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat adat dalam mendapatkan pengakuan atas hak tanahnya.

Revisi UU Kehutanan juga menyasar peningkatan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor kehutanan. Darori mencontohkan keberhasilan peningkatan hukuman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana pelaku pembunuhan harimau kini dapat dipidana hingga 15 tahun. "Di Undang-Undang ini, selain didenda, juga ada sanksi penjara," tegasnya.

Terkait pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangunan infrastruktur, Darori mengungkapkan adanya perubahan sistem dari pinjam pakai menjadi sewa pakai. Dana hasil sewa tersebut akan digunakan untuk menanam pohon di lahan-lahan kritis.

Menanggapi isu adanya titipan kepentingan dalam revisi ini, Darori dengan tegas membantahnya. Sebagai mantan Direktur Jenderal di Kementerian Kehutanan, ia mengaku memahami seluk-beluk permasalahan kehutanan dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat serta kelestarian hutan.

"Kalau saya tidak ada, karena saya mantan dirjennya, jadi tahu, yang ditipu akan ketahuan. Saya penting kepentingan rakyat dan bagaimana hutannya lestari, rakyatnya sejahtera," ujarnya.

Darori menargetkan revisi UU Kehutanan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. Untuk itu, DPR RI akan menggelar maraton pembahasan dengan melibatkan berbagai pakar, termasuk pihak-pihak yang kritis terhadap isu kehutanan. "Undang-undang ini harus selesai dalam satu tahun," katanya.

Polri berkomitmen untuk membantu penegakan hukum di seluruh wilayah hutan Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, yakni mengenai kebakaran hutan. Jenderal Sigit mengatakan penyebab kebakaran hutan kerap terjadi lantaran adanya tindakan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, adanya penandatanganan MoU ini tentu akan menguatkan sinergi antara Polri dan Kemenhut, terutama di bidang penegakan hukum. Kapolri menjamin Polri siap membantu dalam upaya penegakan hukum demi menjaga hutan Indonesia.

"Oleh karena itu, tentunya, ini memperkuat sinergisitas kita dalam hal penegakan hukum dengan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup, untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan," kata Jenderal Sigit.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar, terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu, salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak sembilan pendaki melakukan perjalanan berbahaya ke puncak Gunung Marapi. Tiga orang sudah meminta maaf dan enam lainnya masih ditunggu atau akan ditempuh jalan hukum oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat.

Diketahui bahwa Gunung Marapi masih haram didaki karena aktivitas magma yang bisa menjadi bencana. Akhir tahun 2023 menjadi momen kelam karena puluhan pendaki tewas karena erupsi mendadak gunung ini.

"Kepada saudara Muhammad Farel Andhika@Fvell_ozdan rekan-rekan pendaki yang terlibat dalam kegiatan pendakian illegal di Gunung Marapi saat jalur pendakian ditutup termasuk 4 orang pendaki tanggal 19 Januari 2025 yang belum melakukan klarifikasi, serta saudara Roni dan Kharim tindakan saudara melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenai SANKSI HUKUM," kata BKSDA Sumbar dikutip dari Instagram resminya, Minggu (26/1/2025).

"Kami meminta Saudara untuk segera melakukan klarifikasi ke Kantor Balai KSDA Sumatera Barat pada Kamis atau Jum'at, 6 atau 7 Februari 2025," imbuh mereka.

Tak hanya menempuh jalur hukum, BKSDA Sumbar juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah. Jadi, mereka yang naik akan dilarang mendaki di seluruh gunung di Indonesia yang ada di bawah Kemenhut.

"Jika tidak mengindahkan, kami akan mengambil langkah tegas dengan memasukkan nama Saudara dalam daftar hitam pendaki yang dilarang mendaki di kawasan konservasi seluruh Indonesia yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan," tegas mereka.

Sebelumnya pada hari Jumat, 24 Januari 2025 pukul 09.00 WIB, tiga dari sembilan pendaki Gunung Marapi yang nekat melakukan pendakian saat jalur ditutup telah memenuhi panggilan klarifikasi Balai KSDA Sumatera Barat.

Para pendaki tersebut mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf secara tertulis maupun lisan. Mereka juga menandatangani Berita Acara seusai dimintai keterangan.

"Terhadap beberapa pendaki yang lain akan tetap ditunggu untuk memberikan klarifikasinya. Dikarenakan hari libur para pendaki ditunggu klarifikasinya pada hari kerja yaitu Kamis dan Jumat Minggu depan," terang mereka.

"Tindakan tegas ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi para pendaki lainnya," kata BKSDA Sumbar.

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini

Video Gunung Marapi Erupsi 3 Kali Pagi Ini

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni akan menggunakan hukum adat untuk memberikan sanksi bagi para pelaku perusakan hutan. Menurutnya, hukuman penjara tidak memberikan efek jera terhadap pelaku perusakan hutan.

"Masing-masing desa pasti punya aturan adat yang dapat mengatur masyarakat yang ada di wilayah tersebut, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak," kata Raja Juli di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Karangasem, Bali, Jumat (6/12/2024).

Raja Juli mengatakan aturan adat berbeda dengan hukum legal formal dari negara. Sebab, masing-masing aturan adat berangkat dari kesepakatan warga yang ada di wilayah masing-masing. Sehingga, sanksi bagi pelanggar aturan itu juga berbeda-beda.

"Jadi jika ada masyarakat yang melakukan perusakan hutan, maka akan mendapat sanksi sosial. Saya rasa hal tersebut sangat efektif karena masyarakat biasanya sangat patuh dengan aturan adat," imbuh politikus PSI itu.

Raja Juli meyakini masyarakat akan lebih patuh untuk menjaga hutan dan lingkungan jika diatur menggunakan hukum adat. Dengan begitu, dia melanjutkan, upaya untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 lebih mudah dicapai.

Untuk diketahui, FOLU Net Sink 2030 merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Target dari kondisi tersebut adalah menjadikan tingkat serapan lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit

Video: Raja Juli Nilai Transformasi Digital Jadi Kunci Penataan Kawasan Sawit