JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH sebagai perkara yang menantang secara hukum. Pasalnya, pelaku disebut memiliki latar belakang sebagai ahli hukum.

Dengan demikian, Immanuel menyatakan, penanganan kasus ini membutuhkan penguatan dari sisi hukum, termasuk menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat proses penyidikan.

“Kami butuh lagi saksi-saksi ahli yang bisa memperkuat persoalan ini, karena memang kejadian ini menantang. Menurut saya menantang, karena yang kita lawan ini rektornya alih hukum juga,” ujar Immanuel di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025).

Immanuel menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan akan tetap menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia, termasuk regulasi perlindungan terhadap pekerja dari kekerasan seksual di tempat kerja.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut dia, pasal 86 ayat 1 huruf b dan pasal 6 dalam undang-undang tersebut menegaskan hak pekerja atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan sanksi yang tinggi bagi pelanggar.

"Setiap pekerja atau buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha dan ada sanksinya, luar biasa sanksinya tinggi sekali," ucap dia.

Immanuel juga menyampaikan bahwa saat ini dua korban telah memberikan laporan, namun ia menduga jumlah korban bisa lebih banyak.

Sebagian korban disebut enggan berbicara karena tekanan dan kekhawatiran terhadap pengaruh pelaku.

Korban pelecehan seksual yang berinisial RZ dan DF, yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor UP (ETH), melalui kuasa hukumnya, dilaporkan telah mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena merasa bahwa kasus tersebut "jalan di tempat."

Salah satu kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat, menyampaikan bahwa berdasarkan penilaiannya, proses penyelidikan yang berlangsung sejak Januari 2024 hingga saat ini, yang sudah memasuki rentang waktu sekitar 1 tahun 5 bulan, tergolong sangat lama.

Yansen merasa bahwa dalam waktu yang panjang tersebut, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proses penyidikan.

Yansen pun mengungkapkan, hal itu mendorong mereka untuk melapor ke Kompolnas, guna mengadu terkait dengan profesionalitas tim penyidik dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.

Meskipun kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, kata dia, tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi tersangka, meskipun pada saat perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan, peristiwa pidananya sudah jelas.

Sementara itu, kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani, mengungkapkan bahwa dirinya juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban terkait penanganan kasus ini.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) memberhentikan Rektor Universitas Pancasila (UP)Marsudi Wahyu Kisworoberlaku sejak Rabu, 30 April 2025.

Pemberhentian Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025.

"Saya menduga ini ada kaitannya dengankasus kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP sebelumnya ETH," kata Marsudi di Kampus UP Jakarta, Selasa.

Apalagi, kata dia, pekan lalu ada dua orang korban baru yang membuat laporan ke Polisi terkait dengan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ETH.

"Laporan ini lebih kuat lagi buktinya, karena ada rekaman CCTV nya yang sudah disampaikan ke Mabes Polri," kata Marsudi.

Selain itu, Marsudi juga menolakpengaktifan kembali ETH sebagai dosen UP, sehingga membuat marah pengurus Yayasan.

Setelah kejadian ini, saya mendengar kabar santer bahwa dirinya akan segera di copot dari rektor UP. "Mungkin saya dianggap yang mencari saksi kasus ETH, padahal saya tidak kenal dengan korban maupun pengacaranya," ujarnya.

Marsudi juga menjelaskan bahwa dirinya diberhentikan tanpa meminta keterangan dari saya terlebih dahulu terkait dengan kinerja atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukannya.

"Tiba-tiba saja saya dipanggil Yayasan dan diberikan SK pemberhentian Senin kemarin pukul 11.00 siang, tanpa saya bisa membela diri atau apapun juga," katanya.

Padahal sesuai Statuta UP, seharusnya evaluasi kinerja rektor menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan.*

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Dua korban baru dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno melapor ke Bareskrim Polri. Kini total ada empat korban yang melaporkan Edie ke Polisi.

Kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat menyebut bahwa kedua korban berinisial AIR dan AM. Yansen menjelaskan bahwa pelecehan terhadap AIR terjadi pada 2019 lalu.

"Ini peristiwa tahun 2019. Di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Itu pelecehan secara fisik, secara fisik. Jadi ada pemaksaan dari ETH kepada yang korban untuk memegang alat kelamin dari si ETH. Ini terjadi," kata Yansen kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa AIR merupakan pegawai swasta yang sejatinya berurusan perihal kerjasama dengan kampus yang kala itu masih dipimpin Edie. Dia menduga pelecehan terjadi lantaran adanya relasi kuasa.

"Awalnya (berurusan dengan) pihak kampus. Ketika ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus, terlapor menggunakan kekuasaanya untuk melakukan pelecehan. Adanya relasi kuasa yang sangat kuat," ucap Yansen.

Dia menjelaskan alasan mengapa korban baru membuat laporan sekarang. Korban, kata Yansen, sebelumnya masih shock akibat peristiwa pelecehan yang dialami.

"Kenapa sampai korban bisa muncul sekarang? Karena memang dia butuh waktu untuk meyakinkan itu dan ada rasa takut juga karena relasi kuasa itu sangat kuat," ungkapnya.

Sedangkan korban lainnya, jelas Yansen, berinisial AM. AM mengalami pelecehan seksual secara verbal oleh Edie. Peristiwa itu dialami AM pada Februari 2024 lalu. Tepatnya saat proses mediasi korban Edie bersama timnya.

"Korban AM juga melakukan pelaporan atas peristiwa pelecehan secara verbal yang terjadi di PIM 2 jam 1 siang. Saat ada pertemuan dengan ETH beserta timnya," ujar Yansen.

"Itu secara verbal disampaikan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya di hadapan umum. Dan kata-kata verbal itu direspon dengan tim yang hadir saat itu dengan tertawa. Jadi mereka menganggap ucapan-ucapan yang memang melecehkan itu sesuatu yang biasa. Apalagi yang hadir adalah akademisi," lanjut dia.

Dengan bertambahnya korban ini, Yansen kembali menegaskan adannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Edie. Dia juga mengajukan permohonan gelar pidana khusus di Mabes Polri dan meminta Edie segera ditetapkan sebagai tersangka atas pelecehan yang dilakukannya.

"Setelah ini kami akan mengajukan permohonan gelar khusus di Mabes Polri agar perkara ini dapat duduk sebagaimana mestinya. Karena yang kami lihat dan kami curigai bahwa ada sesuatu yang tidak benar dengan PMJ," pungkasnya.

Laporan kedua korban diterima dan teregistrasi dengan LP/B/196/IV/2025/BARESKRIM tertanggal 25 April 2025.

Laporan Naik Penyidikan

Sebelumnya ada dua korban yang sudah melaporkan Edie tentang dugaan kasus pelecehan seksual. Pertama dilaporkan oleh perempuan berinisial RZ dengan Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. Kemudian, laporan kedua dengan pelapor berinisial DF dengan Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihaknya sudah menaikkan status dugaan pelecehan dengan terlapor Rektor Universitas Pancasila (UP) nonaktif, Edie Toet Hendratno, ke tahap penyidikan.

"Perkembangan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum rektor di sebuah universitas swasta, bahwa perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan. Jadi kasus pelecehan itu sudah naik ke tingkat penyidikan ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (14/6).

Ade mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara hingga menemukan adanya peristiwa tindak pidana pelecehan. Dia memastikan proses hukum kasus itu akan terus berjalan.

Lalu, bagaimana terkait status hukum Edie Toet di kasus tersebut?

"Masih jalan proses sidik (penyidikan), belum tersangka (Edie Toet), masih panggil saksi-saksi," kata Kasubdit Renakta Direskrimum Polda Metro Jaya AKBP, Evi Pagari, saat dihubungi, Minggu (30/6/2024).

Evi mengatakan hingga kini proses penyidikan masih berjalan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam mengusut kasus yang ada.

"Kasus TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) kan hrs libatkan psikolog, mitra dan lain-lain. UU-nya mengatur seperti itu," ujarnya.

Lihat juga Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum korban pelecehan seksual, RZ dan DF yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) menemui Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena kasus itu dinilai "jalan di tempat".

"Kalau memang kita lihat dari jenjang waktu dari Januari 2024 sampai dengan saat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dalam proses penyelidikan sampai ke penyidikan, ini rentang waktu yang sangat panjang kalau menurut kami," kata salah satu kuasa hukum korban Yansen Ohoirat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut membawa Yansen menemui Kompolnas untuk mengadu perihal profesionalitas dari tim penyidik dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual itu.

Menurut dia, kasus itu telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi dari proses itu sampai dengan kurang lebih 10 bulan, tidak ada kelanjutan perihal siapa tersangkanya.

"Padahal, ketika perkara itu ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu kan sudah ada. Peristiwa itu ada pidananya," jelas Yansen.

Sementara itu kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani menyebutkan dirinya sebagai kuasa hukum juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh para korban.

"Karena dari penyidik pun sering tidak kooperatif, apabila kita bertanya melalui pesan WhatsApp atau telepon ke penyidik itu, mungkin hampir tidak menjawab," katanya.

Mereka pun berharap laporan ke Kompolnas ini dapat ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan kasus ini karena sudah terlalu lama.

Sebelumnya Polda Metro Jaya menyebutkan kasus pelecehan yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH (72) terhadap dua wanita berinisial RZ dan DF masih dalam sidik.

"Masih jalan, proses sidik, belum tersangka. Masih panggil-panggil saksi-saksi," kata Kepala Subdirektorat Remaja, Anak dan Wanita (Kasubdit Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Evi Pagari saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Saat dikonfirmasi soal lambatnya penanganan kasus ini oleh Polda Metro Jaya, Evi menjelaskan, pihaknya harus melibatkan pihak lainnya.

ETH sendiri telah menjalani pemeriksaan "visum et psikiatrikum" di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (22/3/2024) atas dua laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual, yakni pelapor berinisial RZ dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/Polda Metro Jaya dan pelapor berinisial DF dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/36/I/2024/SPKT/Bareskrim Polri.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025