Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berbicara soal tuduhan bahwa TNI identik dengan diktator. Dia pun mengungkit sejarah reformasi 1998 yang sukses karena adanya peran TNI-Polri.

Awalnya Prabowo mengatakan seorang tentara harus memiliki jiwa patriotik dan cinta Tanah Air, meskipun sudah pensiun. Ia menyebut banyak purnawirawan TNI yang akhirnya terjun ke dunia politik termasuk dirinya untuk terus menyelamatkan kekayaan bangsa.

"Bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita dan mereka mengajar pada kita semangat, tidak pernah menyerah. Saya tidak rela kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh rakyat. Saya tidak rela dan karena itu saya terjun ke politik," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan acara halalbihalal bersama purnawirawan TNI dan Polri, Selasa (6/5/2025).

Prabowo lalu merasa heran TNI selalu dituduh seolah ingin menjadi diktator. Padahal menurut Prabowo, reformasi tahun 1998 di masa orde baru itu sukses karena ada peran TNI-Polri.

"Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan kepada tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan. Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara, yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," katanya.

Prabowo juga menyinggung hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik terhadap TNI masih tinggi. Dia mempersilakan berbagai pihak untuk mengecek hal itu.

"Kita harus mengatakan apa yang bener dan maaf sekarang kalau di survei rakyat Indonesia, mana institusi yang paling Anda percaya, yang teratas adalah TNI. Silakan, bukan kita yang bikin survei, ini survei internasional," katanya.

Tonton juga "Prabowo dan Try Sutrisno Duduk Bareng di Halalbihalal Purn TNI-Polri" di sini:

(fca/eva)

Jakarta -

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

(ial/maa)

Jakarta -

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan saat ini draf Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sudah disahkan oleh DPR RI, telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. Dirinya juga menjelaskan alasan drafnya belum juga ditandatangani Presiden.

"Tetapi berita yang saya terima bahwa RUU itu sekarang drafnya sudah di meja Presiden," kata Supratman di gedung Kemenkum RI, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengatakan Presiden belum juga menandatangani karena banyaknya undang-undang lain yang perlu diteken. Dirinya memastikan semua prosesnya berjalan normal.

"Kan bukan hanya satu, itu kan banyak, undang-undang semua yang mau ditandatangani Presiden, itu kan banyak ya. Bukan hanya satu, jadi ya tentu berdasarkan, nanti ditanyakan ke Setneg ya," tuturnya.

Dirinya juga menegaskan tidak akan ada aturan yang berubah. Selain itu, dipastikan tidak akan terjadi dwifungsi TNI.

"Nggak mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin ada yang berubah. Dan kekhawatiran terkait dengan dwifungsi TNI dan dwifungsi ABRI di masa lalu, itu tidak akan terjadi," tuturnya.

Diketahui DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri pada Kamis (20/3).

Simak Video 'Presiden Prabowo Tanggapi Draf RUU TNI yang Disebut Tak Transparan':

(ial/maa)

Jakarta -

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

(mmu/mmu)

Malang -

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.

"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.

"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.

"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.

Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.

Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.

"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.

Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.

"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.

Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.

"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.

"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.

(abq/iwd)

Karangasem -

Petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Karangasem bersama tentara, polisi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karangasem menggeledah sel tahanan para narapidana, Kamis (20/3/2025). Petugas menyita senjata tajam (sajam) hingga peralatan elektronik dalam penggeledahan itu.

Kalapas Kelas IIB Karangasem, I Wayan Bondan Wahyu Kusuma Dusak, mengatakan penggeledahan bersama tim gabungan dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Harapannya supaya tidak ada barang-barang yang berbahaya masuk ke lapas.

"Penggeledahan kali ini sebenarnya kami fokus terhadap barang-barang terlarang, seperti narkoba dan alat komunikasi. Tetapi, dari hasil penggeledahan kami tidak ada menemukan barang tersebut," kata Bondan, Kamis (20/3/2025).

Meskipun tidak menemukan narkoba maupun alat komunikasi, petugas masih banyak mendapatkan benda-benda terlarang, seperti pisau, paku, alat cukur, kaca, besi, gelas hingga barang elektronik berupa kipas angin, charger, serta powerbank. Petugas masih menelusuri terkait penemuan charger dan power bank.

Bondan menegaskan akan menggeledah sel narapidana secara berkala. Hal tersebut dilakukan supaya tidak ada barang-barang terlarang masuk ke dalam lapas. Bondan akan menyelidiki lebih lanjut bersama instansi lain jika ditemukan barang terlarang di sel narapidana.

"Untuk barang-barang yang kami amankan hari ini, baik sajam maupun peralatan elektronik, rencananya akan segera dimusnahkan semuanya," ucap Bondan.

Sebagai informasi, Lapas Kelas IIB Karangasem kini dihuni sebanyak 241 narapidana dari berbagai kasus kejahatan, baik pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan sebagainya.

(iws/iws)

Jakarta -

Paripurna DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI sebagai undang-undang. Puan mengatakan perubahan UU TNI tetap berlandaskan supremasi sipil.

"Saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama, yaitu yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang," kata Puan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (20/3/2025).

Puan mengatakan adanya penambahan cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 menjadi 16. Adapun penambahannya, yakni membantu upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

"Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP (operasi militer selain perang) tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri," kata Puan.

Ia menyebut prajurit aktif hanya bisa menjabat di 14 kementerian/lembaga. Adapun pada Undang-Undang TNI yang lama, prajurit aktif hanya menduduki 10 kementerian/lembaga.

"Pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada K/L, sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di berbagai K/L yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian lembaga dan tetap tunduk pada peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan K/L tersebut," ucap Puan.

"Di luar penempatan pada 14 K/L yang telah disebutkan TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan," sambungnya.

Puan mengatakan ada penambahan masa dinas keprajuritan. Masa pensiun yang semula 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun bagi Tamtama dan Bintara diubah berdasarkan kategori pangkat.

Puan menyatakan, DPR bersama pemerintah menegaskan perubahan UU TNI tetap berlandaskan nilai dan prinsip demokrasi serta tetap menjaga supremasi sipil.

"Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi Perwira, dan 53 tahun bagi Bintara dan Tamtama mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan," ujar Puan.

"Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, HAM, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan," imbuhnya.

Lihat juga Video: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

(dwr/gbr)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, usai bertemu pimpinan DPR di Gedung DPR Jakarta, pada Rabu (19/3), mendatangi para mahasiswa yang melakukan demo tolak Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di lokasi.

Supratman menemui mahasiswa yang sudah beraksi sejak siang hari itu di area Gerbang Pancasila. Dia, bersama anggota Komisi XIII DPR Vita Ervina yang juga berada di lokasi, duduk dikelilingi mahasiswa dan melakukan dialog sekitar 15 menit.

Para mahasiswa tersebut, yang berasal dari Universitas Trisakti, mengatakan menolak RUU TNI dan menegaskan amanat reformasi untuk memperkuat supremasi sipil.

Supratman menjelaskan akan menjembatani komunikasi antara mahasiswa dengan pemerintah dan pimpinan DPR.

"Saya akhirnya bisa bertemu dengan teman-teman presiden mahasiswa dan seluruh anggota mahasiswa Universitas Trisakti," kata Supratman, dikutip dari keterangan resminya.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan undang-undang tentara nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," lanjutnya.

RUU TNI Nomor 34 Tahun 2004 ini menuai banyak protes sebab dirasa bakal menghidupkan kembali dwifungsi angkatan bersenjata. Pembahasan yang dilakukan pemerintah dan DPR juga dianggap terburu-buru dan tak transparan.

Dalam RUU TNI itu ada ketentuan penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintah yang bisa diisi TNI aktif. Selain itu ada sejumlah hal lain yang jadi sorotan publik, termasuk penambahan batas usia pensiun berdasarkan kepangkatan.

Meski diprotes pembahasan RUU TNI tetap dilanjutkan, bahkan seluruh fraksi sudah menyetujui disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna terdekat pada Kamis (20/3).

Supratman usai bertemu para mahasiswa mengatakan aspirasi RUU TNI tidak dilanjutkan mungkin saja terpenuhi karena adanya kekhawatiran tentang dwifungsi TNI.

"Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," ujar Supratman di halaman Gedung Nusantara II, usai menemui mahasiswa.

JAKARTA - Komnas HAM menyebut proses penyusunan revisi Undang-Undang (RUU) TNI tak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Bahkan, RUU TNI disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil.

"Dalam kajian, Komnas HAM memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU Nomor 34/2004 tentang TNI," ujar Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat pada Rabu (19/3/2025).

Menurut Semendawai , Komnas HAM memberikan atensi dan menyoroti perkembangan RUU TNI yang disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025 untuk disahkan mulai dari proses formil hingga substansinya. Pada 2024 lalu, Komnas HAM sejatinya telah melakukan kajian terkait revisi UU TNI dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi.

"Absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan yang benar-benar mendesak dan relevan," tuturnya.

Semendawai menerangkan, Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kajian ini menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Selain itu, RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-udangan yang demokrasi dan berbasis HAM," katanya.

Semendawai menambahkan, tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan RUU TNI berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law.

Jakarta -

Komnas HAM menyampaikan hasil kajian terkait pembahasan hingga isu fundamental revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang akan disahkan oleh DPR besok. Ada dua hal yang menjadi temuan Komnas HAM.

Dua temuan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/3/2025). Temuan pertama terkait usulan perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif yang beresiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Persoalan dwifungsi ABRI ini telah dibantah oleh DPR.

"Dari kajian yang kami lakukan pada tahun 2024 yang lalu, ada dua temuan utama Komnas HAM terkait dengan RUU TNI. Yang pertama adalah usulan perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif," kata koordinator sub Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR VII, MPR 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi Sipil dalam negara demokrasi," tambahnya.

Anis mengatakan Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada 16 lembaga sipil. DPR sendiri menyebut prajurit TNI aktif dapat ditempatkan di 14 kementerian/lembaga yang tugasnya masih beririsan dengan urusan pertahanan. Selain di 14 lembaga itu, prajurit TNI harus pensiun.

"Namun dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata Anis.

Anis mengatakan temuan kedua terkait perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurutnya, perpanjangan usia itu mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Yang kedua, perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Usulan Perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnasi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran, serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas. Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat regenerasi tubuh di TNI," ujarnya.

Dia menyoroti jaminan kesejahteraan prajurit. Dia menyebut jaminan kesejahteraan itu tak bisa semata-mata dipenuhi dengan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI.

"Tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," ujarnya.

Dibawa ke Rapat Paripurna DPR Besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu digelar besok.

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna, yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Namun Dave mengatakan saat ini dia masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus, untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," ujarnya.

"Akan tapi jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," sambung dia.

(mib/haf)

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, mengatakan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) belum bersifat final. Benny mengatakan saat ini draf RUU KUHAP masih dalam pembahasan.

"RUU itu masih draf, belum menjadi RUU final dari DPR. Jadi sangat terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan," kata Benny saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025).

Sebagai informasi, kewenangan jaksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Dalam RUU tersebut tertulis jaksa hanya menjadi penyidik kasus tindak pidana pelanggaran HAM berat.

Aturan itu tertuang dalam draf RUU KUHAP pasal 6 tentang penyidik. Pasal tersebut menjelaskan kategori penyidik, berikut bunyinya:

Pasal 6
(1) Penyidik terdiri atas:
a. Penyidik Polri;
b. PPNS; dan
c. Penyidik Tertentu.
(2) Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
(3) Ketentuan mengenai syarat kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi pejabat yang dapat melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan lebih lengkap, dijelaskan beberapa kategori yang termasuk dalam penyidik tertentu. Di antaranya penyidik KPK, penyidik TNI AL yang melakukan penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan, dan penyidik jaksa dalam hal ini melakukan tindak pidana pelanggaran HAM berat.

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' adalah penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penyidik perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perikanan, kelautan, dan pelayaran pada wilayah zona ekonomi eksklusif dan jaksa dalam tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia berat," demikian bunyi penjelasan tersebut.

Terbaru, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meluruskan kalau draf RUU KUHAP yang mengatur kewenangan jaksa hanya jadi penyidik kasus HAM bukan hasil akhir. Dia lantas memberikan draf hasil akhir terkait 'penyidik tertentu' yang tidak mengatur kewenangan jaksa.

"Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir. Draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan, atau Penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).

Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," ujarnya.

Berikut penjelasan 'penyidik tertentu' berdasarkan draf terakhir:

"Yang dimaksud dengan 'Penyidik Tertentu' misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jaksa Keuangan (OJK),".

Lihat juga video: Soal UU KUHP, Guru Besar Unnes Minta Penegak Hukum Diberi Pelatihan

(amw/idh)