Jakarta -

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

Simak juga video "Situasi Lapas Narkotika Musi Rawas Sudah Kondusif" di sini:

(acd/acd)

MUSI RAWAS - Kerusuhan sempat terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Kini, polisi tengah melakukan penyelidikan kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB itu.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama mengatakan, pasca terjadinya kerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh Tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis, selain itu petugas gabungan juga masih standby di lokasi lapas.

?Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim, dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,? katanya.



Terkait dengan pengamanan di lokasi pasca kerusuhan, menurut Kapolres sambil melihat situasi. Apabila sarana dan prasarana sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

?Sampai saat ini personel masih standby baik di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,? pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus mengkritik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang berencana membangun perumahan di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Lasarus yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan Ara agar tidak menyimpang dari aturan yang ada.

?Kalau saya sederhana saja menganggap itu, jangan menyimpang dari aturan ketentuan yang ada. Tolong seluruh proses bernegara ini tetap ngacu kepada aturan yang ada," kata Lasarus dikutip Jumat (9/5/2025).

Lasarus meminta agar aturan yang ada saat ini terkait perumahan dipatuhi. Khususnya terkait alas hak tanah atau bukti kepemilikan.

"Kalau kita bikin rumah, ada namanya alas hak atas tanah, mengacu kepada Undang-Undang Agraria. Nanti rumah ini disumbangkan buat kos kah atau disewakan atau hak milik. Ini semua harus ada alas hak atas tanahnya, harus ada alas hukumnya," ujarnya.

Dia mengingatkan bahwa ada uang negara pada setiap kebijakan pemerintah. Sehingga, setiap kebijakan harus dimatangkan agar tak muncul masalah ke depannya.

"Pesan saya cuma satu, jangan melakukan apapun dengan uang negara tanpa memperhatikan aturan dan ketentuan berlaku. Hal itu akan menimbulkan masalah di belakang hari," pungkasnya.

Diketahui, Maruarar Sirait bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk membahas rencana pembangunan rumah di lahan lapas. Nantinya, narapidana dipindahkan ke luar pulau Jawa.

Menurut Maruarar, lokasi lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Saat ini banyak lapas yang lokasinya strategis di kawasan perkotaan. Padahal banyak warga perkotaan yang juga membutuhkan rumah layak sehingga potensi lapas untuk dijadikan lokasi pembangunan rumah masyarakat sangat besar," kata Maruarar Sirait di Lapas Kelas I Cipinang, Rabu (8/5/2025).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara dari Fraksi Partai Golkar merespons kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) pagi. Dia mendorong agar sistem pemasyarakatan harus direformasi secara total.

Menurut dia, kejadian itu tidak berdiri sendiri. ?Ini adalah bagian dari pola kegagalan struktural sistem pemasyarakatan kita. Situasinya sudah darurat, dan butuh langkah luar biasa,? tegasnya dalam keterangannya dikutip Jumat (9/5/2025).

Dia pun membeberkan sejumlah insiden serius yang menyejutkan publik dalam tiga bulan terakhir. Antara lain, 49 narapidana kabur dari Lapas Kutacane, Aceh Tenggara dengan menjebol atap menjelang waktu berbuka puasa pada ?Maret 2025.



Kemudian, di ??Pekanbaru, video viral dari Rutan Sialang Bungkuk memperlihatkan napi pesta miras dan dugaan peredaran narkoba. Selanjutnya, di ??Polres Lahat, Sumatera Selatan, delapan tahanan melarikan diri dengan menjebol dinding menggunakan obeng modifikasi.

Selanjutnya, di ??Lapas Kedungpane, Semarang, seorang narapidana korupsi tertangkap makan di luar lapas tanpa izin, menandakan kelonggaran kontrol luar biasa. Lalu, di ??Lapas Sampit, Kalimantan Tengah, dugaan pungli, jual beli kamar, dan peredaran narkoba diungkap oleh petugas internal.

Setelah itu, di ??Lapas Bukittinggi, Sumatera Barat, dua narapidana meninggal dunia akibat miras oplosan yang beredar di dalam penjara, empat lainnya kritis. Komisi XIII DPR menilai bahwa ini bukan sekadar kelalaian operasional, melainkan kegagalan sistemik.

Oleh karena itu, Komisi XIII DPR mendesak audit menyeluruh terhadap tata kelola semua lapas dan rutan. Selain itu, mendesak e?Evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan pemasyarakatan di pusat dan daerah.

Komisi XIII DPR juga mendesak p?Pemberhentian tidak hormat bagi petugas yang terbukti lalai atau terlibat pelanggaran. Keempat, mendesak pembentukan tim pengawas independen untuk menilai ulang fungsi pengawasan internal di Ditjen Pemasyarakatan.

?Penjara bukan tempat memperparah kriminalitas. Jika napi justru makin liar di balik jeruji, maka kita sedang membiarkan bom waktu yang bisa meledak kapan saja,? kata Dewi.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal untuk memastikan pembenahan dilakukan secara serius, menyeluruh, dan tidak berhenti pada pencopotan semata.

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Diduga kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam kerusuhan itu, tidak ada korban jiwa. Namun, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui berapa banyak oknum yang terlibat dalam kerusuhan itu.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengungkapkan, kericuhan bermula saat pihaknya melakukan razia HP di dalam lapas Blok Bangau pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis.

Setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Selain itu, razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

Namun, saat melakukan razia di Blok Angsa, terjadi kerusuhan di Blok Bangau sehingga membuat petugas menghentikan razia dan mengecek ke blok yang terjadi kerusuhan.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut hingga kerusuhan bisa diatasi petugas.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil diselesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan dalam kerusuhan itu tidak ada petugas ataupun warga disandera.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

Meski situasi sudah kondusif, Agung mengatakan pihaknya akan membantu pihak lapas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lapas agar aksi kerusuhan tidak terulang kembali.

"Razia tersebut dilakukan internal dari pihak lapas. Nanti ke depan kita coba akan melakukan kegiatan bersama supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak," ungkapnya.

Terkait razia HP yang jadi pemicu kerusuhan tersebut, Agung mengatakan pihak kepolisian juga akan membantu bila ke depannya akan dilaksanakan razia kembali serta memberikan pembinaan kepada para warga binaan.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan upaya ke depan, apa saja yang akan kita lakukan untuk upaya prefentif nya terkait pembinaan kepada warga binaan lapas. Nanti akan kita coba sampaikan kegiatan bersamanya," jelasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan berapa banyak oknum warga binaan yang diduga jadi pemicu kerusuhan tersebut.

"Untuk saat ini masih olah TKP dan penyelidikan jadi belum bisa kita sampaikan (jumlahnya). Nanti ke depannya akan kita sampaikan terkait hasil penyelidikan dari Polres Musi Rawas," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak Polres, Kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut. Saat ini kericuhan telah selesai ditangani.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di Lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini.

(yld/idh)

Jakarta -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Kaca hingga fasilitas lapas rusak.

Dilansir detikSumbagsel, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas II-A Narkotika Muara Beliti di Jalinsum Km 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Pantauan detikSumbagsel, pihak kepolisian, TNI, dan Brimob masih bersiaga di area lapas. Terlihat juga mobil Barracuda, water cannon, dan ambulans berada di area lapas. Terlihat kaca jendela serta fasilitas lain di lapas rusak berat akibat kericuhan tersebut.

Salah satu saksi mata, yakni Ustaz Abdul Somad, mengatakan sempat tertahan di dalam lapas kurang lebih setengah jam. Ia mengaku sebelumnya sempat memberikan ceramah kepada para tahanan sebelum kerusuhan terjadi.

"Tidak tahu pasti apa penyebabnya, waktu mau ngasih ceramah di dalam masjid Lapas, tiba-tiba ada gumpalan asap di area lapangan lapas dan langsung terjadi keributan," katanya dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi, tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

(rdp/idh)

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Diduga kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihaknya melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Kemudian, sambungnya, setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini situasi di lapas tersebut sudah aman dan terkendali. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan itu.

"Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Agung menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

(csb/csb)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) terus berjuang secara berkelanjutan untuk mengubah image penjara dari yang suram jadi lembaga pemasyarakatan yang aktif dan produktif.

Kepala Kanwil Ditjenimpas Sumbar Marselina Budiningsih menyatakan, perubahan image yang dilakukan tersebut untuk mendukung program Akselerasi Kementerian Imipas yang wajib dilaksanakan oleh seluruh UPT Pemasyarakatan, khususnya di Sumatera Barat.

?Perubahan yang telah kami lakukan lewat berbagai program pembinaan, baik berupa keterampilan ataupun kepribadian yang sudah dijalankan di seluruh UPT Pemasyarakatan yang ada di Sumbar berupa penguatan dan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM dan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Sumbar," ujar Marselina, Selasa (6/5/2025).



Hal tersebut, lanjut mantan Kadivpas Kanwil DKI Jakarta ini, membuktikan bahwa produk hasil karya warga binaan (UMKM) diakui oleh masyarakat.

"Terkait dengan ketahanan pangan, kami juga menjadikan Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman jadi Proyek Unggulan dengan hasil panen berupa 70 ton Ubi Kayu yang di tanam di lahan 7 hektare yang dilaksanakan panen secara bertahap sesuai dengan pesanan," katanya.

Hasil dari olahan Ubi Kayu berupa Tepung Tapioka, Keripik, dan sebagainya kemudian dipasarkan di daerah Pekanbaru, Riau. "Dalam waktu dekat akan dilaksanakan kegiatan Panen Raya Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman diperkirakan pada 14 Mei 2025," tuturnya

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sumatera Barat beserta 26 UPT telah memberikan Bantuan Sosial kepada keluarga Warga Binaan dan Masyarakat kurang mampu di sekitar Lapas/Rutan sebanyak 2.274 paket.

UPT Pemasyarakatan telah berusaha melakukan perubahan secara masif, menyelenggarakan berbagai program pembinaan mulai dari pertanian, peternakan, perkebunan, hingga yang berskala industri seperti sandal hotel dan lainnya.

BUKITTINGGI - Sebanyak 22 narapidana dari Lapas Biaro Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) keracunan dan saat ini tengah mejalani perawatan dirawat di RSUD dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Dalam peristiwa itu, satu napi tewas dan dua lainnya kritis dan dirawat di ICU.

Direktur RSUD dr. Achmad Mochtar, Busril membenarkan kejadian tersebut, para pasien tersebut telah dibawa ke Rumah Sakit Bukittinggi itu sejak sore tadi.

"Benar dua orang kritis dirawat di ruang ICU memakai ventilator dan 11 orang dalam kondisi gawat namun masih stabil, rencana ada dua orang lagi yang akan dimasukkan dalam ruang ICU," kata Busril, Rabu (30/3/2025).

Para napi tersebut diduga minuman sejenis zat parfum, namun dia tidak mau berspekulasi lebih jauh. "Itu informasi yang didapat dari para pasien," katanya.

Sementata dari informasi yang dirangkum satu pasien napi tersebut meninggal dunia setelah mengeluhkan sakit perut dan sempat menjalani perawatan di RSUD Bukittinggi.

Humas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi, Nugrahadi mengatakan korban ini masuk ke rumah sakit pada pukul 14.00 WIB dan meninggal pukul 16.30 WIB.

"Dari analisa pasien Intoksikasi Alkohol (mabuk) yang menyebabkan terjadi kerusakan pada ginjal yang berdampak gagal ginjal dan meninggal dunia," ucapnya.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

(aud/whn)

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025