Medan -

Tahanan narkoba berinisial L (23) membuat pengaduan masyarakat (dumas) ke Bid Propam Polda Sumut dan mengaku menjadi korban pelecehan dua perwira polisi di Polres Asahan. Belakangan, tudingan itu dibantah oleh Polda Sumut.

Pengaduan itu dilayangkan L ke Polda Sumut melalui kuasa hukumnya, Kamis (15/5/2025). Bagaimana awal mula peristiwa itu terjadi? Berikut detikSumut rangkum perjalanan kasusnya:

Kuasa Hukum L, Alamsyah menjelaskan bahwa dua perwira tersebut, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut.

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Dia menyebut pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku.

Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan Polres Asahan. Berdasarkan permintaan L, Alamsyah pun mewakili L membuat pengaduan ke Polda Sumut.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," jelasnya.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

AKP S awalnya mengizinkan L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Bukti-bukti chat AKP S kepada L yang disebut vulgar juga dibawa ke Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL. Chandra sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (15/5).

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

"Pada saat itu juga (penangkapan suaminya), di rumah. (Peran L) nanti di persidangan, itu ranah proses persidangan. Kemarin sudah prapid, kalah," jelasnya.

Polda Sumut Bantah

Polda Sumut pun menyampaikan hasil pendalaman mereka soal dumas itu. Polda menyebut tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan tersebut.

"Mengenai adanya isu dua oknum perwira Polres Asahan melakukan pelecehan maupun pencabulan. Hasil pendalaman dari Bid Propam Polda Sumut, berita itu tidak benar. Jadi, tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pejabat maupun perwira kami di Polres Asahan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Sabtu (17/5).

Ferry menyebut Propam telah memeriksa AKP S dan Ipda S. Selain itu, pihaknya juga mengecek hp kedua personel tersebut dan rekaman CCTV.

"Jadi, saat ini Propam Polda Sumut sedang melakukan pendalaman untuk motif lainnya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun CCTV dari personel kami," sebutnya.

Terkait AKP S yang diduga meminjamkan Hp kepada L saat di tahanan, Ferry mengatakan pihaknya masih mendalaminya. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumut akan memberikan sanksi yang tegas.

Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan menyebut Ipda S telah diperiksa dan dipastikan tidak terlibat dalam dugaan pelecehan itu. Sementara AKP S saat ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemberian HP ke L.

"Kanit sudah diperiksa, dipastikan tidak terlibat. Kasat Tahti masih kita didalami karena dugaan memberikan handphone, itu yang masih didalami," kata Julihan.

(mjy/mjy)

Medan -

Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan ke seorang wanita yang merupakan tahanan narkoba inisial L (23). Keduanya, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Dia berharap dumas ini bisa ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumut. Alamsyah berharap peristiwa yang diduga dialami L tidak terjadi ke tahanan lainnya.

"Kami berharap laporan ini segera diproses Bid Propam polda sumut supaya nantinya akan menimbulkan efek jera. Kami yakin klien kami bisa membuktikan nantinya ke pihak penyidik propam. Tentunya tindakan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi, ini sangat riskan, bayangkan ada seorang tahanan wanita , tapi selama penahanan bukan diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral," pungkasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan masih akan mengecek dumas tersebut.

"Saya cek dulu ya," kata Siti.

(mjy/mjy)

Jakarta -

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

(mmu/mmu)

Jakarta -

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Dadang Hartanto berbicara tentang implementasi konsep 'Civilian Police' atau Polisi Sipil. Dia menekankan bahwa Korps Bhayangkara harus bertindak dengan misi utama melindungi masyarakat.

Hal itu disampaikan Dadang pada acara pembukaan pendidikan mahasiswa STIK angkatan 83. Total, ada 256 perwira Polri akan menjalani pendidikan sarjana di lembaga pendidikan itu.

"Saya ingin mengingatkan kepada seluruh adik-adik mahasiswa sekalian. Saya mengingatkan bahwa kita adalah civilian police, polisi sipil," kata Dadang kepada para mahasiswa di Lapangan Stadion STIK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025).

Dia mengatakan, hal paling mendasar yang harus dimiliki polisi sipil adalah adab. Dia menilai, adab sangat penting, lalu disusul oleh sifat taat akan hukum.

"Adab disini itu adalah lebih tinggi daripada patuh hukum. Jadi ketika orang patuh hukum dia hanya memperhatikan aturan-aturan, tetapi ketika dia beradab dia akan memperhatikan etika, memperhatikan norma, itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi," jelas Dadang.

Kemudiam, Dadang mengklaim dirinya merupakan akademisi sekaligus praktisi. Karena itu dia akan selalu memperhatikam segala dinamika yang ada di sekitarnya. Termasuk setiap proses upacara yang dilakukan. Dadang menyoroti adanya beberapa mahasiswa yang menurutnya kurang serius memaknai upacara penting pembukaan pendidikan.

"Fenomena yang berkembang di lingkungan saya pasti akan saya perhatikan. Termasuk ketika tadi lingkaran pedang pora, ada pasukan pedang pora itu tertawa-tawa, itu saya perhatikan," ucapnya menyoroti.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

"Termasuk gerakan-gerakan adik-adik mahasiswa semuanya ini saya perhatikan satu persatu. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana sih adik-adik saya, generasi penerus saya, bagaimana sih organisasi secara keseluruhan, bagaimana sih karakternya," lanjut dia.

Dadang menuturkan bahwa segala aktivitas akan mencerminkan karakter seseorang. Hal itu, kata dia, akam turut berpengaruh pada karakter organisasi.

"Jadi jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang kecil, ringan, tetapi itu menunjukkan fenomena gunung es terhadap karakter organisasi kita," tegas Dadang.

"Kalau yang berbicara di sini saja, pimpinan Ketua STIK, tertinggi, apalagi disini yang berbicara masyarakat, didengar pun tidak," singungnya.

Pembukaan pendidikan mahasiswa STIK Lemdiklat Polri angkatan 83. (Dok Istimewa Polri)

Karena itu, dia kembali mengatakan bahwa beradab menjadi hal penting yang harus dimiliki personel Polri.

"Polisi yang patuh terhadap nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan yang berkembang di lingkungan masyarakat, definisi polisi sipil," tekannya.

"Lebih fleksibel, tetapi dia mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang, yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga dia empati, memiliki keterlibatan, memiliki keterikatan kepada masyarakat itu," sambung Dadang.

Eks Wakapolda Sumut itu berharap lulusan STIK Lemdiklat Polri nantinya dapat menjadi polisi yang patuh terhadap nilai-nilai. Lebuh dari itu, harus berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

(ond/dnu)

JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Dofiri menggantikan Komjen Agus Andrianto menjadi Wakapolri pada akhir tahun 2024. Dalam perjalanan kariernya, jenderal bintang 3 ini telah menduduki banyak posisi strategis.

Dofiri pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990 hingga Irwasum Polri tahun 2023.

Perjalanan Karier Komjen Ahmad Dofiri

Dofiri memulai karier di Polri setelah menjadi lulusan terbaik dan meraih penghargaan Adhi Makayasa tahun 1989.

Dia pernah menduduki posisi Kanit Resmob Polres Tangerang (1991), Danton Tar Akpol (1992), Kapuskodalops Polres Tangerang (1996), dan Kapolsekta Jatiuwung (1997).

Pada tahun 1998, Ahmad Dofiri diangkat menjadi Kapolsek Kebayoran Baru. Lalu, menjabat Pok Peneliti Ahli PPITK-PTIK (1999), dan Kassubag Jabpamentil Bagian SDM Polri (2005).

Perjalanan kariernya di Polri berlanjut. Pada tahun 2007, dia ditugaskan sebagai Kapolres Bandung. Pria asal Indramayu itu juga pernah menjabat posisi Wakapolwiltabes Bandung (2009) dan Kapoltabes Yogyakarta (2009).

Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Kemudian, tahun 2012 dia dipercaya menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri. Berlanjut ke tahun 2013 sebagai Wakapolda DIY.

Dofiri lalu dimutasi menjadi Karobinkar SSDM Polri tahun 2014. Kemudian, digeser menjadi Kapolda Banten pada 2016.

Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) ketika menjabat Kabaintelkam Polri.

Setelah 2 tahun berada di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023. Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Agus yang diangkat jadi Menteri Imigrasi Kabinet Merah Putih.

JAKARTA - Gerak cepat Propam Polda Metro Jaya yang melakukan penempatan khusus (patsus) terhadap empat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan mendapat apresiasi. Salah satunya dari pemerhati hukum Prof Henry Indraguna.

Patsus ini buntut penyelidikan dugaan kasus pemerasan AKBP Bintoro yang mencapai miliaran rupiah terhadap bos Prodia. Adapun keempat anggota yang ditahan adalah perwira polisi yang sebelumnya berdinas di Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

"Keempat mantan anggota Polres Metro Jakarta Selatan itu inisial B dan G selaku mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan Z selaku Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel dan inisial ND selaku Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jaksel," ujar Prof Henry Indraguna, Selasa (27/1/2025).

Menurut Prof Henry, semua pihak perlu mendukung tindakan Kapolda Metro Jaya yang berkomitmen menindak tegas segala bentuk pelanggaran terhadap oknum personel secara prosedural, proporsional, dan profesional.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjelaskan, 4 oknum personel yang telah dipatsus (penempatan khusus) dalam tahap penyelidikan dengan dugaan Penyalahgunaan Wewenang. "Terkait pendalaman peristiwa tersebut, masih terus berjalan dan akan kami usut tuntas," kata Ade Ary.

Seperti diketahui, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal mengakui kasus dugaan pembunuhan dengan tersangka AN dan B yang ditangani mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro sempat mandek. Bintoro telah diperiksa Paminal Polda Metro Jaya.

AKBP Bintoro diperiksa buntut dugaan kasus pemerasan terhadap anak pengusaha. Perwira Menengah itu tengah didalami lebih lanjut perihal pelanggaran etiknya.

Rahmat menyebutkan, kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan saat posisi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan beralih ke AKBP Gogo Galesung. ?Kasus sudah P21 dan tahap dua dilimpah tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan,? terangnya.

Sukabumi -

Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri melantik 2.265 perwira baru dalam upacara penutupan Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke-53 Gelombang II dan Pendidikan Alih Golongan (PAG) Gelombang II Tahun 2024. Dofiri mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi Polri.

Upacara penutupan dan pelantikan berlangsung di Lapang Soetadi Ronodipuro Setukpa Lemdiklat Polri, Sukabumi, Kamis (19/12/2024). Pantauan detikJabar, prosesi upacara berlangsung khidmat. Kegiatan itu turut dihadiri oleh keluarga Perwira baru. Bertindak sebagai Perwira Upacara Kabid Proftek Kombes Pol Aris Sulistyono.

"Dengan berakhirnya pendidikan ini, Polri berhasil menambah 2.265 perwira baru yang siap mengemban tugas di berbagai lini. Ini adalah pencapaian penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Dofiri dalam amanat upacara.

Dari total lulusan, sebanyak 1.211 adalah peserta SIP Angkatan ke-53 Gelombang II, 23 peserta berasal dari program khusus Sipsus Intel, dan 1.031 peserta dari PAG Gelombang II. Lulusan ini juga termasuk 139 Polwan yang akan memperkuat jajaran Polri di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Para peserta telah menyelesaikan pendidikan intensif dengan durasi empat bulan untuk SIP dan satu bulan untuk PAG. Pendidikan ini mencakup pelatihan akademik, keterampilan operasional, serta pembinaan moral dan integritas sebagai bekal menjalankan tugas.

Dofiri menyoroti tantangan yang akan dihadapi para lulusan. Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat, bentuk-bentuk ancaman terhadap kepentingan masyarakat, bangsa dan negara juga semakin kompleks.

"Di antaranya adalah terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina serta konflik Timur Tengah yang berkepanjangan, perkembangan zaman era digital atau hyper connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru di antaranya judi online," ujarnya.

"Kemudian saat ini kita sedang berhadapan dengan agenda nasional pengamanan rangkaian tahapan Pilkada serentak yaitu penetapan pemenang. Di beberapa daerah telah terjadi sengketa Pilkada. Dampak sangat signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat," sambungnya.

Selain itu, Ahmad Dofiri juga meminta agar Perwira mengantisipasi pergerakan terorisme, transnasional crime, berkembangnya jaringan narkoba, antisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada berbagai proyek strategis nasional, sampai pada bencana alam serta perubahan iklim.

"Semua tantangan ini bukan pekerjaan yang mudah, ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara. Untuk itu harus disikapi dengan tepat dan cepat, Polri tidak boleh ketinggalan, ikuti terus perkembangan teknologi, siapkan diri menghadapi ancaman yang juga menggunakan teknologi," ucap dia.

Terkait dengan berbagai macam potensi tantangan, pihaknya telah menerapkan konsep transformasi Polri dengan mengedepankan pendekatan predictive policing dan memanfaatkan teknologi informasi.

"Penerapan konsep tranformasi ini harus didukung oleh seluruh personel Polri, khususnya rekan-rekan sekalian sebagai manajer tingkat Polsek yang merupakan motor penggerak di lapangan dengan tujuan untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada Polri," tambahnya.

Para lulusan akan segera ditempatkan di berbagai wilayah untuk memperkuat tugas-tugas Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penempatan ini akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing perwira.

Kasetukpa Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dirin menambahkan, pihaknya memikiki rencana pengembangan pendidikan. Salah satunya yang mengutamakan studi kasus yang viral di lapangan.

"Rencana ada karena dengan bapak Kepala Lemdikat yang baru lebih mengutamakan nanti studi kasus yang sering viral atau terjadi di lapangan sehingga mereka bersifat nanti aplikatif, lebih banyak pelajaran-pelajaran yang sifatnya aplikatif supaya bisa dilaksanakan di lapangan," kata Dirin.

Secara khusus, ia mendapatkan pesan dari Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri untuk permasalahan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

"Beliau menekankan masalah integritas, masalah karakter kemudian mengayomi, melayani masyarakat. Jadi harus merebut hati masyarakat, jadi public trust yang kita rebut dengan profesionalitas kita," tutupnya.

(dir/dir)

JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Jenderal bintang 3 itu masuk jajaran calon menteri kabinet Prabowo-Gibran.

Jika mantan Kabareskrim itu menjadi menteri, lalu siapakah Komjen yang mengisi posisi Wakapolri? Terdapat beberapa nama jenderal bintang 3 berada di dalam struktur Polri yang layak menjabat Wakapolri.

5 Komjen Berpeluang Gantikan Agus Andrianto

1. Komjen Pol Ahmad Dofiri

Jabatan: Irwasum Polri
Lulusan: Akpol 1989

Ahmad Dofiri dilantik menjadi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pada 28 Februari 2023. Waktu itu, dia menggantikan Agung Budi Maryoto.

Pada catatan kariernya, sejumlah posisi pernah diemban Ahmad Dofiri yakni Kapolda Banten (2016), Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), Kapolda Jawa Barat (2020), hingga Kabaintelkam Polri (2021).

2. Komjen Pol Fadil Imran

Jabatan: Kabaharkam Polri
Lulusan: Akpol 1991

Berikutnya ada Fadil Imran. Dia dilantik menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 31 Maret 2023 menggantikan Arief Sulistyanto.

Fadil lebih dulu menjadi Kapolda Metro Jaya periode 2020-2023. Selain itu, dia juga pernah menjabat Kapolda Jawa Timur (2020) dan Sahlisosbud Kapolri (2019-2020).

3. Komjen Pol Wahyu Widada

Jabatan: Kabareskrim Polri
Lulusan: Akpol 1991

Wahyu Widada dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 14 Juli 2023. Waktu itu, dia menggantikan Komjen Agus Andrianto.

Melihat sepak terjangnya, peraih Adhi Makayasa Akpol 1991 ini juga sudah banyak mencicipi jabatan penting lain. Posisi itu yakni Kapolda Gorontalo (2019), Kapolda Aceh (2020), Asisten SDM Kapolri (2021), hingga Kabaintelkam Polri (2023).

4. Komjen Pol Syahar Diantono

Jabatan: Kabaintelkam Polri
Lulusan: Akpol 1991

Syahar Diantono ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) pada mutasi Polri akhir Juni 2024. Dia menggantikan Komjen Suntana yang memasuki masa pensiun.

Sebelumnya, Syahar aktif menjabat Kadiv Propam Polri sejak 2022. Selain itu, dia juga pernah menjadi Wakabareskrim Polri periode 2021-2022.

5. Komjen Pol Imam Widodo

Jabatan: Komandan Korps Brimob
Lulusan: Akpol 1989

Imam Widodo menjabat Dankorbrimob. Dia menggantikan Komjen Anang Revandoko pada 18 Oktober 2023.

Imam juga pernah menempati beberapa posisi lain seperti Danpasgegana Korbrimob Polri (2017), Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri (2019), Danpaspelopor Korbrimob Polri (2020), hingga Wadankorbrimob Polri (2023).