Saat ini kondisi Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas sudah kondusif setelah terjadi kerusuhan pada Kamis (8/5/2025). Meskipun begitu, pihak kepolisian masih melakukan penjagaan di area dalam maupun luar lapas.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini kondisi lapas sudah kondusif dan aktivitas para warga binaan juga sudah mulai berjalan seperti biasa.

"Sampai dengan saat ini kondisi lapas sudah kondusif sekali, aktivitas warga binaan juga sudah berjalan normal. Untuk pihak lapas juga sudah melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang kemarin rusak. Terakhir kami cek sore tadi masih kondusif," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Jumat (9/5/2025).

Agung menjelaskan pihak kepolisian juga dibantu oleh pihak TNI dan Brimob dalam melakukan pengaman di area lapas. Hal ini dilakukan karena pihak lapas masih fokus melakukan perbaikan fasilitas lapas.

"Dari kejadian kemarin sampai dengan saat ini, kami masih melakukan penguatan untuk penjagaan di lapas, mengingat sarana dan prasarana yang ada di lapas masih dilakukan perbaikan sehingga kita melakukan penebalan dari Polres Musi Rawas, Kodim dan Brimob," ujarnya.

Agung menyebut, perbaikan terhadap fasilitas lapas seperti pagar, pintu, dan jendela memang harus segera dilakukan secepatnya untuk menjaga keamanan disana.

"Mulai dari tadi malam hingga saat ini, perbaikannya sedang dilakukan mengingat hal ini sangat penting untuk keamanan di dalam lapas," tuturnya.

Meskipun personel yang berjaga di dalam lapas tidak sebanyak yang kemarin, Agung menyatakan pihak kepolisian masih terus standby on call (siaga panggilan) di Mapolres Musi Rawas bila kerusuhan terjadi kembali.

"Sampai saat ini kami masih melakukan penebalan di dalam maupun di luar area lapas. Personel Polres Musi Rawas juga masih standby on call di polres," kata dia.

"Jadi tidak semuanya kita tarik keluar, ada yang berjaga di dalam lapas dan ada juga yang standby di polres mengingat jarak polres dan lapas sekitar 100 meter sehingga bila terjadi sesuatu di lapas, para personel akan tiba di lapas dengan cepat," sambungnya.

Akibat kerusuhan tersebut juga, Agung menyarankan kepada pihak lapas agar melibatkan kepolisian saat melakukan razia di kemudian hari.

"Harapannya kerusuhan ini tidak terulang kembali dan kegiatan yang ada di dalam lapas seperti razia itu sebisa mungkin untuk berkoordinasi dengan kami untuk meminimalisir kejadian seperti kerusuhan ini agar tidak terulang kembali," tutupnya.

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas

Video: Kapolda Sumsel Pastikan Pengamanan Usai Kerusuhan di Lapas Musi Rawas

DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.

Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.

"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.

"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.

"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.

Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.

Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.

"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.

Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.

Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.

"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.

Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.

"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.

"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Video: UU TNI Tuai Penolakan, Golkar Minta Disosialisasikan ke Masyarakat

Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Anam yang mewakili Kompolnas juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada tiga personel yang gugur, yakni Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

“Kami Kompolnas mengucapkan belasungkawa yang mendalam bagi personel yang menjalankan tugas yang begitu mulia hingga gugur,” ucapnya.

Kendati demikian, mantan Komisioner Komnas HAM itu mengingatkan bahwa penanganan kasus judi sabung ayam yang sedang ditangani oleh ketiga personel tersebut harus tetap dilanjutkan.

Ia mengatakan bahwa pemberantasan judi merupakan salah satu komitmen utama Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi kejahatan yang banyak merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dirinya menekankan bahwa membongkar perjudian dengan kedok sabung ayam ini juga merupakan hal yang penting.

“Kami mendorong kepolisian membongkar kasus ini. Bisa juga bekerja sama dengan rekan-rekan dari polisi militer, dari TNI,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga personel tersebut gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam pada hari Senin (17/3).

Akibat peristiwa itu, Kapolsek Negara Batin Way Kanan AKP (Anumerta) Lusiyanto mengalami luka tembak pada dada kanan, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto mengalami luka tembak pada bagian mata sebelah kiri, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta mengalami luka tembak pada bagian mulut.

Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika berkomitmen untuk mengungkap peristiwa ini secara transparan.

Irjen Pol. Helmy mengatakan bahwa saat ini tim dari badan reserse dan Pomdam Sriwijaya telah bergabung untuk melakukan investigasi bersama guna mencari fakta dan mengidentifikasi pelaku.

Hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui jenis senjata yang digunakan untuk menembak ketiga anggota polisi tersebut.

"Untuk jenis senjata yang digunakan, kami belum dapat pastikan. Kami masih menunggu hasil uji balistik terhadap proyektil yang telah dikeluarkan dari jenazah korban," kata Kapolda Lampung.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dua personel Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga lalai sehingga 3 tahanan kabur dari dalam sel. Keduanya kini diperiksa Propam meski 3 tahanan tersebut telah ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

Tiga tahanan tersebut kabur dari Rutan Polres Kepulauan Selayar pada Kamis (6/3) sekitar pukul 02.00 Wita. Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu mengatakan ketiga tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Adnan kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Dia mengatakan 3 tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan. Saat itu, petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat.

"Dia (tahanan kabur) lewat depan, dia jebol, piket lalai enggak ada di situ, akhirnya dia bisa kabur bertiga. Setelah ketahuan beberapa waktu kemudian, dikejar, paginya ketangkap," katanya.

2 Petugas Jaga Diperiksa Propam

Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin menambahkan dua personel polisi yang bertugas saat kejadian telah diperiksa Propam. Namun Suardi tidak mengungkap identitas kedua personel tersebut.

"Dua orang (personel diperiksa)," ujar Aipda Suardi Alimuddin kepada detikSulsel, Jumat (7/3).

Dua personel jaga tersebut dianggap lalai karena tidak berada di ruang jaga sehingga tahanan kabur. Selain itu, keduanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan.

"Itu saja (tidak berada di tempat). Kemudian dia juga mungkin lalai memperhatikan kondisi sel begitu. Dia, kan, harusnya memeriksa semua sel. Pintunya bagus enggak? Gemboknya bagus enggak? Dindingnya aman tidak? Intinya lalai. Itu, kan, tidak berada di tempat," katanya.

Suardi mengatakan pos jaga tidak boleh kosong apalagi petugas jaga lebih dari satu orang. Hal ini untuk mencegah tahanan kabur dan memastikan keamanan para tahanan di dalam sel.

"Perintah Kapolres (AKBP Adnan Pandibu), untuk jaga tahanan itu tidak boleh, tidak ada toleransi, mereka harus berada di lokasi pelaksanaan tugas, di ruang jaga itu. Selalu harus ada, tidak boleh kosong. Tidak boleh mereka pergi, petugas harus ada," ucapnya.

Suardi menuturkan dua personel jaga saat itu meninggalkan pos untuk nongkrong. Perbuatan keduanya pun dinilai melanggar standard operating procedures (SOP) yang mengharuskan petugas jaga tetap berada di tempat selama bertugas.

"(Personel) lengah karena mungkin dia keluar ngopi begitu. Pergi nongkrong, kan. Iya (pelanggaran SOP), dia tidak hadir. Dia tidak melaksanakan tugas dengan benar," tuturnya.

"Salah satu SOP dari jaga tahanan itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat jaga selama bertugas. Minimal jaga itu 2 orang. Tidak boleh 1 orang karena prinsipnya saling mengawasi juga mereka," tambahnya.

Suardi menegaskan kaburnya 3 tahanan dari dalam sel tidak melibatkan pihak lain. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi sistem penjagaan tahanan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Iya, Kapolres sudah langsung evaluasi," ungkapnya.

3 Tahanan Kabur Ditangkap di Bantaeng

Aipda Suardi tidak mengungkap identitas ketiga tahanan yang kabur. Dia mengatakan ketiga tahanan merupakan tersangka kasus berbeda, yakni kasus asusila, pencurian, dan penganiayaan.

"Ada tiga orang yang kabur. Kasusnya itu ada asusila, pencurian, sama penganiayaan. Sudah ditemukan dan ditangkap kembali kurang dari satu kali 24 jam. Ketiganya sudah kembali ditahan di Rutan Polres Selayar," ucapnya.

Suardi membeberkan tiga tahanan yang kabur berhasil diamankan kembali di sekitar Kota Benteng sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda.

"Di sekitar Kota Benteng. Intinya belum jauh dari kota," bebernya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Dua personel Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diperiksa Propam setelah 3 tahanan melarikan diri dari sel. Personel diduga lalai karena tidak berada di tempat saat insiden terjadi.

"Dua orang (personel diperiksa)," ujar Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Suardi tidak mengungkap identitas kedua personel yang diperiksa. Salah satu bentuk kelalaian yang disoroti adalah tidak berada di ruang jaga serta tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan.

"Itu saja (tidak berada di tempat). Kemudian dia juga mungkin lalai memperhatikan kondisi sel begitu. Dia, kan, harusnya memeriksa semua sel. Pintunya bagus enggak? Gemboknya bagus enggak? Dindingnya aman tidak? Intinya lalai. Itu, kan, tidak berada di tempat," katanya.

Suardi menegaskan petugas jaga tahanan tidak boleh meninggalkan pos selama bertugas. Hal ini bukan hanya untuk mencegah tahanan kabur, tetapi juga demi menjaga keamanan para tahanan di dalam sel.

"Perintah Kapolres (AKBP Adnan Pandibu), untuk jaga tahanan itu tidak boleh, tidak ada toleransi, mereka harus berada di lokasi pelaksanaan tugas, di ruang jaga itu. Selalu harus ada, tidak boleh kosong. Tidak boleh mereka pergi, petugas harus ada," ucapnya.

Kelalaian dua petugas tersebut diduga terjadi karena mereka keluar dari area jaga untuk aktivitas lain. Mereka dinilai telah melanggar standard operating procedures (SOP) yang mengharuskan petugas jaga tetap berada di tempat selama bertugas.

"(Personel) lengah karena mungkin dia keluar ngopi begitu. Pergi nongkrong, kan. Iya (pelanggaran SOP), dia tidak hadir. Dia tidak melaksanakan tugas dengan benar," tuturnya.

"Salah satu SOP dari jaga tahanan itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat jaga selama bertugas. Minimal jaga itu 2 orang. Tidak boleh 1 orang karena prinsipnya saling mengawasi juga mereka," imbuhnya.

Saat ini, kedua petugas yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya tengah menjalani pemeriksaan di Propam. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain dalam pelarian ketiga tahanan tersebut.

"Iya, sekarang sementara diproses di Propam. Masih diperiksa. Enggak (ada keterlibatan pihak lain)," terangnya.

Suardi menyampaikan Polres Selayar juga telah melakukan evaluasi terhadap sistem penjagaan tahanan. Hal ini untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

"Iya, Kapolres sudah langsung evaluasi," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ketiga tahanan itu kabur pada Kamis (6/3) dini hari sekitar pukul 02.00 Wita. Para tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan saat petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat. Beruntung, ketiga tahanan itu ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu kepada detikSulsel, Jumat (7/3).

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) memindahkan 15 orang narapidana (napi) dari Sumatera Selatan (Sumsel) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Para napi tersebut berasal dari Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Kelas IIA Banyuasin.

"Dari Palembang tujuh, Banyuasin delapan," kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan Teguh Yuswardhie kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Dia menjelaskan pemindahan dilakukan dari Lapas Kelas I Palembang pukul 22.00 WIB, Selasa (19/11). Pemindahan dikawal tujuh orang personel Brimob bersenjata lengkap dan petugas dari lapas.

"Mayoritas (napi) narkoba dan ada kasus pidana umum, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman variasi di atas 7 tahun sampai seumur hidup dan hukuman mati," ujar Teguh.

Para napi dipindah dengan mata ditutup kain sebo dan tangan diborgol. Mereka dibawa menggunakan bus menuju Nusakambangan.

Sebelumnya, Imipas telah memindahkan 152 narapidana klasifikasi berbahaya dari Sumatera Utara, Jawa Timur dan Banten ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap. Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan pemindahan napi ke Nusakambangan adalah upaya konkret pihaknya untuk memutus mata rantai pengendalian narkoba.

"Ini menjadi upaya konkret dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memerangi narkoba. Sudah banyak sindikat narkoba yang ketika ditelusuri pengendaliannya berasal dari dalam lapas," ucap Agus kepada detikcom, Jumat (8/11).

Pemberantasan narkoba termasuk salah satu hal dalam poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Polri menggelar Pengantar Purnatugas untuk Jenderal (Hor) Agus Andrianto, Komjen (Purn) Purwadi Arianto, dan Komjen (Purn) Suntana. Pada acara yang sama juga digelar Pengantar Tugas Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri.

Acara yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Acara dihadiri oleh seluruh pejabat utama (PJU) Mabes Polri dan Kapolda se-Indonesia serta ribuan personel Polri.

"Kita semua sudah tahu bagaimana kiprah dari beliau-beliau di dalam memberikan pengabdian terbaiknya terhadap institusi Polri," kata Jenderal Sigit dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/11/2014).

Tradisi pelepasan ini biasa dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada putra terbaik Korps Bhayangkara yang purnatugas.

Jenderal Sigit mengetahui bagaimana sosok Agus Andrianto yang telah bekerja sama selama menjabat Wakapolri selama 1 tahun 4 bulan.

"Jadi Pak Agus Andrianto kita kenal sebagai sosok yang ceplas-ceplos apa adanya. Berani, tegas, jadi benar kalau tadi ada putrinya nyampaikan 'bapak saya kelihatannya serem padahal hatinya baik'," ucapnya.

Selain itu, Sigit mengungkap banyak masa-masa sulit yang dilalui bersama-sama. Di mana Polri tengah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat, tapi dengan komitmen dan soliditas yang tinggi bisa melewati masa tersebut hingga pada 1 Juli lalu, survei Litbang Kompas mencatat naiknya citra positif terhadap Polri menjadi 73,1 persen.

"Dengan semangat bersama kita, kita saat itu berkomitmen untuk menjaga soliditas, memperkuat soliditas untuk bekerja keras, mengembalikan kepercayaan publik dan alhamdulillah di 1 Juli yang lalu kita berada di angka 73 persen. Artinya kita bisa kembali di posisi nomor 3 kalau tidak salah," ujar Sigit.

"Dan ini tentunya berkat kerja keras rekan-rekan semua. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus untuk kerja keras seluruh teman-teman," imbuhnya.

Pada puncak acara, Jenderal Sigit mengantarkan Jenderal (HOR) Agus Andrianto dan Komjen (Purn) Purwadi Arianto keluar dari auditorium untuk menjalani acara seremonial prosesi pedang pora yang diiringi oleh marching band.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk eks Wakapolri Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, mantan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto sebagai Wakil Menteri PAN-RB dan Komjen (Purn) Suntana sebagai Wakil Menteri Perhubungan dalam Kabinet Merah Putih.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan regulasi seluruh pecahan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) rampung maksimal Juni 2025. Diketahui, kementerian tersebut kini dipecah menjadi tiga kementerian.

Pernyataan Supratman disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Senin (4/11/2024).

"Alhamdulillah sekarang kami telah membentuk tim transisi dan diketuai oleh Pak Ambeg ya, untuk bagaimana memuluskan dan menjadi percontohan bagi kementerian-kementerian yang lain agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru itu sesegera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien," kata Supratman dalam paparannya.

Supratman menyebut seluruh regulasi di pecahan kementerian Hukum dan HAM ditargetkan rampung paling lama Juni 2025. Adapun Kemenkumham kini dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian HAM.

"Bapak-Ibu sekalian, kami menargetkan dan tim transisi sudah menyampaikan programnya bahwa paling lambat bulan Juni tahun 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun lahirnya nomenklatur baru itu, itu bisa segera mungkin bisa bekerja dan selesai semua. Baik dari sisi personel, regulasi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama," ujar Supratman.

Supratman mengatakan Kementerian Hukum dan HAM di periode sebelumnya terlalu gemuk. Ia tak menampik jika dikatakan kementerian ini memiliki sumber daya manusia terbesar kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, dulu Kementerian Hukum dan HAM ini adalah sebuah kementerian yang sangat gemuk ya. Mungkin kementerian nomor dua terbanyak dari sisi sumber daya manusia setelah Kementerian Keuangan," kata dia.